Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Kelurahan Jagakarsa mengenai Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, hal ini disebabkan oleh sosialisasi terhadap masyarakat yang belum menyeluruh. Faktor pendukung partisipasi masyarakatnya adalah kepemimpinan dari tokoh masyarakat, kebersamaan, dan keterbukaan ruang partisipasi. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan waktu masyarakat yang dinamis, kepedulian masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang masih kurang baik mengenai program pemberantasan sarang nyamuk.

---

The purpose of this research is to study public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, South Jakarta. The method use for the reasearch is qualitative. the result of this reaserach show that people’s understanding about the mosquito’s nest extermination program, it is caused by uncomprehensive socialization to every people in society. The supporting factor of the participation are leadership, room for participation, and sense of belonging. The inbiting factors are time, people’s consideration, the knowledge of the Mosquito’s Nest Extermination Program, lack of law enforcement, and Jumantik problem."

"Posyandu merupakan suatu program Pemerintah Povinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menunjang penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu daerah yang melaksanakan Program Posyandu adalah RW 07 Kelurahan Jagakarsa. Namun, meskipun selama ini pelaksanaan Program Posyandu telah berjalan dengan baik, jumlah anak balita di bawah garis merah meningkat sebanyak 23 balita di tahun 2012. Oleh karenanya skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program posyandu di RW 07 Kelurahan Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan posyandu berjalan dengan baik dan secara rutin dilaksanakan oleh masyarakat.

---

Posyandu is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to lower maternal and infant mortality through community empowerment. RW 07 Kelurahan Jagakarsa is one of the region that implement the program posyandu. However, although during the implementation of the Posyandu Program runs well, the number of children under five below the red line increased by 23 toddlers in 2012. However, this paper will discuss abaout how the implementation of Posyandu Program for society in RW 07 Kelurahan Jagakarsa. This study uses a qualitative methods in collecting data and a qualitative approach to analyze data. Based on findings in the field, posyandu runs well and is routinely carried out by the community"

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang berperan krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas sejatinya harus menyediakan pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan teori kualitas pelayanan kesehatan oleh Donabedian (2003) melalui tiga dimensi yang diukur yakni structure, process, dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi sederhana. Hasil survei kepada 100 responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dikategorikan baik dengan dimensi structure memiliki persentase 96% memiliki kategori baik, dimensi process memiliki kategori 85% baik, dan dimensi outcome 95% memiliki kategori baik. Dalam hal ini dimensi process memiliki persentase lebih kecil dibanding dimensi lainnya sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama oleh berbagai pihak yang terlibat yakni Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa.

---

Health services are one of the public services that play a crucial role in improving health status. As the front guard in providing health services, community health centers must provide quality services. This research aims to analyze the quality of public services in health services at the Jagakarsa District Health Center, South Jakarta using the theory of health service quality by Donabedian (2003) through three measured dimensions, namely structure, process and outcome. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys, in-depth interviews and simple observations. The results of a survey of 100 respondents stated that the quality of health services at the Jagakarsa District Health Center was categorized as good, with the structure dimension having a percentage of 96% in the good category, the process dimension having a good category of 85%, and the outcome dimension being 95% in the good category. In this case, the process dimension has a smaller percentage than other dimensions, so efforts are needed to improve the quality of health services, especially by the various parties involved, namely the DKI Jakarta Provincial Health Service and the Jagakarsa District Health Center."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh sektor pemerintahan yang terkait dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Upaya yang dilakukan sektor pemerintahan yang terkait dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Kota Bambu Selatan sudah cukup baik di antaranya dengan membuat produk hukum yang masih terkait dengan program tersebut, kerjasama dengan pihak swasta, mengadakan sosialisasi masal, mengadakan lomba bebas jentik, inovasi adanya reward dan punishment untuk warga, dan pengadaan anggaran untuk program pemberantasan sarang nyamuk. Selain itu juga dilihat dari adanya upaya sektor pemerintahan yang terkait dengan progam ini membuat partisipasi masyarakat Kelurahan Kota Bambu Selatan cukup tinggi dengan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki.

---

The purpose of this research is to analyze effort to intensifying public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Kota Bambu Selatan to prevent Dengue Fever. The method use for the research is qualitative. Efforts made by the government sector related Mosquito’s Nest Extermination program in Kelurahan Kota Bambu Selatan has been good enough, they make laws that are still associated with the program, cooperation with the private sector, held a mass socialization, free competitions held larvae, the presence of reward innovation and punishment for citizens, and procurement budgets for Mosquito’s Nest Extermination program. It is also seen from the government sector efforts associated with this program makes participation in Kelurahan Kota Bambu Selatan is quite high with an understanding and awareness which they owned."

"Dukungan keluarga dan motivasi dalam perawatan diabetes dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi diabetisi tipe 2 dalam upaya mencegah komplikasi diabetes dan meningkatkan kualitas hidup diabetisi. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik, dukungan keluarga, dan motivasi diabetisi tipe 2 dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan Cross-Sectional. Sampel penelitian berjumlah 110 responden yang diambil secara proporsional random sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan Chi-Square dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan dukungan penghargaan keluarga dan motivasi intrinsik dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan p value.

---

Family Support and motivation treatment in diabetes patients will improve health services utilization. It aims to prevent diabetes complications and improve the diabetes patients quality of life. This study aimed to investigate the Relationship between patients characteristics, family support and motivation in patients with diabetes type 2 with health services utilization. This study used cross sectional with descriptive analytical approach with 110 respondents Which choosen by proportional random sampling. Analysis result using chi square and multiple logistic regression showed relationship between family reinforcement support and Intrinsic motivation with health services utilization p value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"Suatu tempat disebut kota adalah tidak lain adalah karena ciri spesifik warganya. Betawi adalah salah satu warga Jakarta yang dari sejarahnya berasal dari percampuran kelompok etnis balk dari Indonesia maupun luar Indonesia. Pada kondisi seat ini, pertumbuhan dan perkembangan Kota Jakarta mempengaruhi nilai - nilai seni budaya masyarakat Betawi dan lingkungannya. Pesatnya pembangunan kota juga memaksa mereka untuk merelakan lahan rumahnya untuk kegiatan kola lainnya. Oleh karena itu untuk melestarikan tata kehidupan dan tata ruang komunitas sosial budaya masyarakat Betawi, Gubernur Jakarta menetapkan Kawasan Setu Babakan sebagai kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. Salah satu tujuan dari Perda ini adalah menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai - nilai seni budaya Betawi dan membina serta melindungi tata kehidupan serta nilai - nilai Budaya Betawi. Dan tujuan ini tersirat bahwa masyarakat Betawi setempat seharusnya rnenjadi subjek dari Perkampungan Budaya Betawi (PBS), oleh karena itu perlu adanya partisipasi warga Betawi setempat guna keberlanjutan program tersebut. Sehingga 'kawasan ini bukan hanya menjadi ladang proyek bagi pemerintah yang tidak berkelanjutan dan tidak bermanfaat untuk warga Betawi setempat. Dengan metode pengumpulan data pengamatan terlibat dan wawancara dengan cara tinggal bersama, maka diketahui sejarah PBB dan proses partisipasi warga Betawi setempat didalamnya serta diketahui pula berbagai kegiatan eksisting yang mendukung PBB. Hasi! penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua keluarga berpengaruh, tokoh masyarakat dan ketua RW yang dapat menentukan siapa warga Betawi setempat yang dapat berpartisipasi. Sedangkan warga Betawi setempat yang berpartisipasi adalah warga yang terlibat dalam kegiatan pertanian, petemakan, industri rumah tangga, kesenian, perikanan dan wisata, serta warga yang terlibat dalam Badan Pengelolan PBB. Bentuk - bentuk partisipasi yang ada adalah kerelaan tanahllahannya digunakan untuk kepentingan PBB, inisiatif pembentukan kelompok- kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan mendukung PBB, tenaga dan waktu dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan tersebut, keikutsertaan dalam kegiatan - kegiatan yang mendukung PBB, serta kesadaran untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan warga Betawi di Setu Babakan dalam pengembangan PBB perlu memperhatikan dua hal panting, yaitu keberadaan pemimpin dan tokoh masyarakat yang masih dianggap panting, sehingga pemerintah dapat melibatkan mereka dalam mendorong warga Betawi setempat lainnya untuk dapat berpartisiasi, dan pengembangan kegiatan yang bersifat dapat meningkatkan pendapatan (berorientasi pada peningkatan taraf hidup) warga Betawi setempat, mengingat sebagian besar warga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bergerak dalam sektor informal, seperti tukang ojek, berdagang, tukang bangunan dan lain - lain. Penelitian ini menemukan bahwa menurut teori Arsteins warga Betawi setempat yang berpartisipasi pada tingkatan partisipasi paling tinggi yaitu warga yang berkegiatan kesenian (membuat sanggar seni kerajinan Betawi) sedangkan yang digolongkan sebagai warga yang tidak berpartisipasi (non-participation), yaitu warga Betawi setempat yang mendapat bantuan "rumah Betawi" tanpa mengerti maksud pemberian tersebut dan pedagang yang berada di pinggir Setu. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa program Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah ini dapat berkelanjutan jika pemerintah dan masyarakat dapat berorientasi pada produktivitas. Pemerintah mengadakan kegiatan kegiatan yang mengedepankan orientasi pasar, dan masyarakat dapat mengubah sifat kurang giat bekerjaanya menjadi masyarakat yang Iebih menjunjung produktivitas.

---

Specific characteristics of the citizens are the major elements for a place to be called a city. Betawi is one of the Jakarta community components originally coming from an assimilation of ethnic groups both from inside as well as outside Indonesia. Nowadays, the growth and development of Jakarta City influences the cultural values of the Betawi community and its environment. They released their land as part of their contribution to rapidly develop the city. Therefore, in order to conserve the values of the Betawi communities, the Governor of Jakarta has declared Setu Babakan area as Betawi Socio-Cultural Village (Perkampungan Budaya BetawiIPBB) through the issuance of the Local Government Regulation No. 3 of Year 2005 (PERDA No. 3 tahun 2005) about the Establishment of Betawi Socio-Cultural Village at Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Kotamadya Jakarta Selatan. One of the aims of this regulation is to create, develop, edify, and protect the Betawi socio-cultural values, which treat Betawi native communities as the subject of the government project. Through the participation of these citizens the program can be sustained.

Through participant observation and interview as the prime method in data gathering, the history of the Betawi Socio-Cultural Village (PBB) and the native Betawi participation process as well as the existing activities supporting the PBB can be revealed.

The results of the research show that there are two influential families in this village; -they.-are the community figure and the community leader, who decide which community members could participate. Meanwhile, the native Betawi who participate are the ones involved in farming, animal husbandries, home industries, fishery, arts, and tourism, and those involved in the Board of Management of the Betawi Socio-Cultural Village. The forms of participation of the native Betawi are the willingness to donate part of their land to be used for the Betawi Socio-Cultural Village needs, initiative to form community groups supporting the Betawi Socio-Cultural Village activities, time and energy to do such activities, participation in those activities, and awareness to maintain security and cleanliness of the environment.

This research concludes that the involvement of Betawi community members at Setu Babakan in developing the Betawi Socio-Cultural Village should take into consideration to two major points - the existence of leaders and community figures which is still considered important, so that the government can involve them in motivating other Betawi community members to participate in and develop activities which can increase their income meaning improvement of living standard orientation.

In fact, most of the community members do not have any permanent jobs and they work in the informal sectors. This research also shows that, in line with Arsteins's theory, the natives who participate at the participation's highest level are those having art activities that can be sustained the Betawi identity, while these having no participation (the lowest level) are the community members who only get the aid from the government to their identity of being "Betawi" by giving them such form of "Betawi House", and the seller who live in Setu borders as well.

Other than that, this research also concludes that this Betawi Socio-Cultural Village program at Srengseng Sawah can be sustained if the government and the communities have to reset their mind to be more productivity oriented. The government should have activities which consider market orientation, and the community members realize and change from indolence to those who set their minds to uphold productivity."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Penelitian ini mengeksplorasi inovasi dalam pelaksanaan e-Government di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. e-Government, sebagai bagian dari modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini menganalisis berbagai inisiatif e-Government yang telah diimplementasikan, seperti digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal, adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi dokumen. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan e-Government, termasuk kepemimpinan yang visioner, partisipasi stakeholder, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan, inovasi e-Government di Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah melalui aplikasi Simponie sebagai upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi melalui prosedur pengajuan perizinan secara sistematis yang kemudian terintegrasi dengan DPMPTSP. Kontribusi positif ini terlihat dari peningkatan aksesibilitas layanan publik dan percepatan proses administrasi perizinan di kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi e-Government yang efektif.

---

This study explores innovations in the implementation of e-Government in the Local Government of South Tangerang City. e-Government, as part of the modernization of public administration, aims to improve efficiency, transparency, and service to the public. This study analyses various e-Government initiatives that have been implemented, such as digitalization of public services, integration of information systems, and the use of information and communication technology (ICT) in government operations. The research method uses doctrinal research, while the analysis approach is qualitative. Data were collected through document study. This research identifies key factors that support the successful implementation of e-Government, including visionary leadership, stakeholder participation, and adequate technological infrastructure. The findings show that despite challenges such as budget constraints and resistance to change, e-Government innovation in South Tangerang has made a positive contribution to improving the quality of public services and government accountability through the Simponie application as an effort to improve public service standards by using information technology through systematic licensing application procedures which are then integrated with DPMPTSP. This positive contribution can be seen from the increased accessibility of public services and the acceleration of the licensing administration process in South Tangerang City. The results of this study are expected to serve as a reference for other local governments in developing and implementing effective e-Government strategies."