Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Depok. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah tahapan implementasi, tahap sosialisasi belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, mekanisme yang digunakan untuk pembayaran retribusi pun masih mempersulit Wajib Retribusi dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada saat pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Faktor penghambat tersebut menyebabkan implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terjadi di kota Depok belum dapat berjalan dengan sempurna.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the implementation of charge collection for fire protection's inspection in Depok Municipality. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of collection for fire protection's inspection charge conducted by the Depok Fire Department, and also to analyze the factors restricting the conducted implementation. This research uses the qualitative approach with descriptive design. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that amongst the process of implementation the socialization stage has yet to be implemented optimally. Furthermore, the system used for charge payments is an adversity for payers in order to fulfill their duties. There are a number of constraints which tend to be barriers regarding charge collection for fire protection's inspection. Such barriers causes the implementation of collection for fire protection's inspection charge in Depok Municipality to occur imperfectly."

"Penelitian ini mengkaji sejauh mana proses penciptaan pengetahuan terjadi dalam proyek kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Indonesia, ditinjau dari tiga proyek kolaborasi yang menginterpretasikan tiga rumpun keilmuan di Universitas Indonesia. Peneliti menggunakan empat dimensi utama yang ada pada SECI Knowledge Creation model, yang diintegrasikan dengan empat elemen Ba ke setiap dimensi SECI yang berkaitan, untuk kemudian dapat diimplementasikan ke dalam konteks proyek kolaborasi, yaitu dimensi Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialoguing Ba, Combination and Systematizing Ba, dan Internalization and Exercising Ba. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, dengan mewawancarai berbagai pihak dari setiap tim fakultas di tiga rumpun keilmuan Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Depok yang terlibat secara langsung dalam proyek kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penciptaan pengetahuan pada dua proyek kolaborasi yang menginterpretasikan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora, dan Rumpun Sains dan Teknologi di Universitas Indonesia tidak memfasilitasi perputaran penuh dari proses spiral SECI Knowledge Creation Model. Di mana proses penciptaan pengetahuan yang terjadi hanya dominan pada tiga kuadran pertama. Menariknya, terdapat perbedaan pola proses penciptaan pengetahuan pada proyek kolaborasi di Rumpun Ilmu Kesehatan, di mana terlihat adanya kesinambungan dan keberlanjutan dalam proses penciptaan pengetahuan yang ideal.

---

This research examines how far that the knowledge creation process occurs in collaborative projects between the Depok City Government and the Universitas Indonesia, in terms of three collaborative projects representing three scientific groups at Universitas Indonesia. Researchers use the four main dimensions in the SECI Knowledge Creation spiral model, which are integrated with the four Ba elements into each related SECI dimension, so that they can be implemented in the context of collaborative projects, namely the dimensions Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialogueing Ba, Combination and Systematizing Ba, and Internalization and Excercising Ba. This research uses qualitative data collection techniques, by interviewing various parties from each faculty team in three scientific groups at the Universitas Indonesia and the Depok City Government who are directly involved in the collaborative project between the Universitas Indonesia and the Depok City Government. The research results show that the knowledge creation process in two collaborative projects interpreting the Social Sciences and Humanities Cluster, and the Science and Technology Cluster at the Universitas Indonesia does not provide the full spiral rotation of the SECI Knowledge Creation Model process. Where the knowledge creation process that occurs is only dominant in the first three quadrants. Interestingly, there are different patterns of knowledge creation process in collaborative projects at the Health Science Cluster, where the continuity can be seen in the ideal process of knowledge creation."

"Skripsi ini membahas penegakan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kota Depok yang dilakukan oleh para street level bureaucracy. Kebijakan yang dibuat oleh para street level bureaucracy kadangkala berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan dan hal tersebut dapat berdampak terhadap pelaksanaan peraturan. Penelitian ini menggunakan metodelogi socio-legal dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mewawancarai informan-informan yang dapat dipercaya. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana cara kerja street level bureaucracy dalam penegakan peraturan kota Depok ini. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah kota Depok untuk memberikan pendidikan dalam penegakan hukum kepada para street level bureaucracy serta sosialisasi peraturan yang menyeluruh agar penegakan dan pelaksanaan produk hukum dapat berjalan dengan apa yang diharapkan pada saat pembentukan peraturan tersebut.

---

This thesis discusses the enforcement and policies made by Depok City’s Local Ordinance No. 6/2008 The Monitoring And Control of Acoholic Beverages in Depok City conducted by street level bureaucracy. Policies made by the street-level bureaucracy is sometimes different from those mentioned in the rules and it can have an impact on the implementation of regulations. This research was conducted using socio-legal methodology by interviewing informants in the city. The purpose of this research is looking at how the workings of street level bureaucracy in the enforcement regulations of the city of Depok. The results of this study suggest that the government of Depok city should provide further education to law enforcement in the street-level bureaucracy and dissemination of comprehensive regulations that the enforcement and implementation of laws can run with the regulation stipulated in the Local Ordinance."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan media relations di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian, serta bagaimana peran Humas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan media relations dengan baik, di mana dalam hal ini Humas telah menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi. Namun, pelaksanaan fungsi media relations itu sendiri belum dinilai maksimal sebab Humas belum dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi dengan baik.

---

This study discusses the implementation of media relations at Ministry of Education and Culture in socializing programs and policies, as well as examining the importance of PR. This study utilizes constructivist paradigm and descriptive qualitative approach. In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methods of data collection.

The result of this study demonstrates how PR has been able successful in performing various activities of media relations, in which PR has been delegated to act as communication technician and facilitator of communication. However, the implementation of media relations's function is yet to be at its best since PR has not been performing up to par as a source of information."

"Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan publik dengan studi kasus pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi dalam pelayanannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa mix method. Berdasarkan konsep dimensi pelayanan publik Valerie A. Zeithaml dan Marry Jo Bitner yang meliputi dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiviness, dimensi assurance, dan dimensi empathy, kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi sudah cukup baik pada tahun 2017, namun terdapat satu dimensi yang mendapatkan nilai buruk, yaitu dimensi assurance.

---

This thesis discusses the quality of public service with case study of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi. This thesis aims to know how the quality of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat based on relevant concepts and theories. In addition, this thesis aims to describe the obstacles encountered in the service. The approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of mix method.

Based on the concept of public service dimension Valerie A. Zeithaml and Marry Jo Bitner covering tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and empathy dimension, public service quality is e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi is good enough in year 2017, but there is one dimension that gets a bad score, namely the assurance dimension."

"Skripsi ini membahas pemerintahan Kota Jakarta pada tahun 1945 ndash;1950 yang difokuskan pada korelasi antara kebijakan yang diterapkan saat itu dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Jakarta yang berdiri secara otonom sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. Selama dua kali pergantian kekuasaan sebelum Proklamasi, Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi Kota Jakarta untuk membentuk pemerintahannya di bawah kepemimpinan orang Indonesia. Belum sempat menjalankan segala kebijakannya, penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta mengalami hambatan oleh karena kedatangan Sekutu ke Jakarta. Sekutu mendirikan suatu pemerintahan militer yang berpusat di Jakarta. Pasca Agresi Militer I, Jakarta sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda termasuk penyelenggaraan pemerintahan federal Jakarta. Perubahan kepemimpinan ini berpengaruh terhadap kebijakan atas kedudukan dan wilayah Jakarta. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Jakarta oleh Belanda hanya berlangsung hingga pengakuan kedaulatan. Dinamika pemerintahan Kota Jakarta selama periode tersebut berpengaruh terhadap kebijakan-kebiijakan publik yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the city government of Jakarta in 1945 ndash 1950 which focused on the correlation between the policies applied at the time and the life of the community. The autonomous city government of Jakarta has been established since the Dutch East Indies. During the two power changes before the Proclamation, Jakarta was led by non Indonesians. The Proclamation of Indonesian Independence became a momentum for the City of Jakarta to form its government under the leadership of Indonesians. Have not had time to run all the policies, the implementation of the National Government of Jakarta City experienced obstacles because of the arrival of the Allies to Jakarta. The Allies established a military government based in Jakarta. After Military Aggression I, Jakarta is fully under Dutch control, including the federal government of Jakarta. This leadership change influences policy on the position and the territory of Jakarta. The administration of the Jakarta Municipality by the Dutch only lasted until the recognition of sovereignty. The dynamics of the Jakarta City government during that period had an effect on the public policies that were implemented. These policies are perceived directly by the community and affect the lives of people from various aspects. The research method used is historical method with primary sources obtained from National Archives of Indonesia and National Library of Indonesia. "

"Penelitian ini melihat bagaimana peran civil society organization dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan smart city. Penelitian ini berfokus pada 3 aspek smart city, yaitu smart governance, smart environment, dan smart living. Penelitian ini menggunakan konsep civil society yang dikemukakan oleh Larry Diamond dan peran civil society oleh Setiyono dan McLeads. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian ini mengambil 3 narasumber utama, yaitu tim pengembangan smart governance, Trash Hero Depok, dan Forum Komunitas Hijau Depok. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa civil society organization di Kota Depok memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam pengembangan smart city. Masing-masing komunitas ini dapat mengisi peran strategis maupun peran praktis yang dimiliki oleh civil societyorganization dalam pengembangan smart governance, smart living, dan smart environment di Kota Depok. Dengan mengisi perannya, civil society organization di Kota Depok dapat mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok menuju Depok smart city.

---

This study looks at the role of civil society organizations in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart city. This research focuses on 3 aspects of smart city: smart governance, smart environment, and smart living. This study uses the concept of civil society proposed by Larry Diamond and the role of civil society by Setiyono. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. This study took 3 main sources, namely Universitas Gunadarma Center for Smart and Sustainable City, Depok`s Trash Hero, and the Depok Green Community Forum. In this study it was found that civil society organizations in Depok City had a role in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart cities. Each of these communities can fill the strategic and practical roles that civil society organizations have in developing smart governance, smart living, and smart environment in Depok City. By fulfilling its role, civil society organizations in the City of Depok can influence the community and the Government of the City of Depok towards Depok smart city."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dalam menentukan tingkat pengungkapan whistleblowing system dengan menggunakan indikator penelitian yaitu besarnya ukuran perusahaan, komposisi komisaris independen, kepemilikan saham publik, independensi auditor, tingkat rasio utang serta tingkat pertumbuhan perusahaan. Sampel penelitian yaitu sebanyak 474 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan studi empiris dengan menggunakan data cross section. Pengolahan data dianalisis menggunakan model regresi berganda. Pengujian signifikansi hipotesis dilakukan dengan melakukan uji-F dan uji-t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan, independensi auditor dan tingkat rasio utang perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan whistleblowing system. Variabel kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan whistleblowing system. Variabel komposisi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan whistleblowing system. Variabel tingkat pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan present book value menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan whistleblowing system.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the determinant that decides the disclosure rate of the whistleblowing system, with the research indicators such as the size of the companies, composition of independent commissioner, public ownerships, auditor rsquo s independency, rate of debt ratio, and company rsquo s growth rate. Research samples are 474 emitents which are listed at the Indonesian Stock Exchange in 2013. This research is an empirical study with a cross section data. The data process is analyzed using the double regression model. Hypothesis significance testing is done with F test and t test. The result of the test shows that the size of the company, auditor rsquo s independence, and rate of debt ratio gives a positive affects to the rate of whistleblowing system disclosure. The public ownerships variable gives negative effect to the rate of whistleblowing system disclosure. The independent commissioner rsquo s composition doesn rsquo t give significant effect to the whistleblowing system disclosure. As for the company rsquo s growth rate variable, which is proxied with present book value, shows a negative effect to the whistleblowing system disclosure."