Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan biaya pengelolaan sampah membuat pemerintah mengeluarkan Perda Kabupaten Sleman No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan yang membuahkan hasil kenaikan tarif retribusi hingga mencapai 100%. Dengan kenaikan tarif yang tinggi mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat baik dari sisi petugas gerobak sampah maupun wajib retribusi nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Retribusi Persampahan/kebersihan di Kabupaten Sleman dan apa apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik dan kendala utama yang menghambat proses ini adalah ketidaktegasan pemerintah membuat implementor leluasa untuk melakukan penyimpangan.

---

The increasing cost of waste management made the local government of Sleman District issued a local regulation Number 13/2011 concerning on Garbage Disposal that regulate the increasing waste management fee reaching 100%. Some basic societal problems were emerged that affecting both the wheelie bin officer, as well as public whom should pay the fee.

This research is trying to analyze the implementation of the garbage disposal fee in Sleman District as well as identifying some obstacle in the implemtation process.

Descriptive qualitative data collection method is chosen to be the approach of this study by collecting data from literature review and field studies using in-dept interview technique and observation.

At the end of this study, researcher conclude that the implementation of garbage disposal fee in Sleman District in not running well and the main contraints that hinder the implementation process is the government’s indecisions which resulted in deviation by some groups."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga di Kota Surakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis latar belakang perubahan peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Surakarta, menganaliasis administrasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga menggunakan teori Mc. Master, menganalisis implementasi pemungutan dengan menggunakan teori yang disampaikan Van Meter Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses implementasi dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya perubahan peraturan daerah adalah biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin meningkat, peninjauan kembali tarif, dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang valid mengenai data wajib retribusi sektor rumah tangga. Hasil penelitian dilihat dari teori administrasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan teori Mc. Master diantaranya adalah identifikasi wajib retribusi secara otomatis, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses identifikasi wajib retribusi, petugas yang sedikit atau tidak melakukan diskresi dalam proses penetapan, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses penetapan, pembayaran dapat dipaksakan dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemungutan menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor menunjukkan bahwa hanya variabel hubungan antar organisasi yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam hal kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pemungutan adalah tingkat kesadaran pengepul dan wajib retribusi sektor rumah tangga yang masih rendah, tidak terdapat data valid wajib retribusi sektor rumah tangga, dan usaha yang dikeluarkan petugas pemungut retribusi Dinas Lingkungan hidup jika pengepul tidak kooperatif

---

.This research analysis the implementation of imposing Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City. This thesis aims to analyze the background of implementation the amendment of Local Regulation regarding as the basis on imposing the Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City, analyzing the management of garbage disposal charge on household sector using local tax and charge management theory by Mc. Master, analyzing the implementation using Van Meter Van Horn’s theory of 6 (six) variable which affect the efficiency of implementation, and analyzing any issues emerged within the process of implementation.

This research uses quantitative method with in-depth interview method and qualitative data analysis method to collect data. This research show that background on the Local Regulation alteration is the increase in cost arises from Waste Management every year, the tariff review, and to encourage The Environment Regional Office to obtain valid data of charge payer on household sector. The charge management theory shows that there are still procedures not in accordance with Mc. Master’s theory. The policy implementation shows only variable of activities between organizations that works out of six variables (i.e standards and objectives, policy resources, and activities between organizations and executive activities, specifications of administrative, economic, social, political parts and enforcement trends). The issues in the implementation of charge collection are the low level of awareness in the charge payer on household sector and the collectors , the unavailability of the household sector charge payer valid data, and the incorporative efforts by retribution collector personnel of the Environment Regional Office."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."

"Pemerintah Kota Depok melalui kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rumah tangga yang tidak dipungut memiliki tujuan untuk mendorong program pemilahan sampah di masyarakat. Fokus utama penelitian ini ialah analisis pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan retribusi persampahan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua regulasi yang mengatur tentang retribusi persampahan, sehingga pada saat pelaksanaannya terjadi kerancuan dan pelaksanaan tidak dapat berjalan secara optimal. Kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia, sanksi yang belum tegas menjadi beberapa kendala dalam proses pelaksanaan.

---

Not collected household waste manegement user charges which held by Depok City Goverment is aimed to encourge public to sort their own waste. The main focus of this research is the analysis of implementation and obstacles of the implementation of household waste management user charges. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection method.

The results of this research showed that there are two regulations about waste management user charges, so during the implementation a lot of obscurity happen and the process is not running optimally. Low awareness of public, limited human resources, and not stricted sanctions are some obtacles in the implementation process."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman yang dikhususkan pada mitigasi dalam tahap prabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara beserta data sekunder. Hasil menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana telah diwujudkan dengan adanya upaya mitigasi fisik dan non fisik dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2005-2010. Penelitian ini menyarankan dalam mitigasi bencana perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai pendekatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas EWS; menambah jumlah personil Tim SAR beserta kelengkapannya; memberdayakan peran BPBD dengan mengembangkan kebijakan maupun kegiatan mitigasi yang baru.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis implementation of regulation number 24/2007 on Mount Merapi disaster 2010 in Sleman district especially the stage of pre-disaster in mitigation. This research uses qualitative approach and qualitative method data from interview therewith secondary data to get some research data. Result of this research mention the policy implementation of disaster management realized with the mitigation of physical and non physical from Sleman Government in RPJMD year of 2005-2010. This research suggest need to improve socialization of disaster mitigation with a variety of approaches; improve the quality and quantity of EWS; increase the personnel of SAR and the equipment too; empower the BPBD role in developing policy or activities of mitigation."

"ABSTRAKProgram Indonesia Pintar PIP merupakan program perlindungan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengupayakan anak usia sekolah dari rumah tangga miskin memperoleh pendidikan, baik anak yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganilisis peran yang berjalan dan tidak berjalan dari implementor agencies dalam pelaksanaan PIP. Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran yang dilihat merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi terhadap rumah tangga miskin dan menggunakan data sekunder Susenas, Podes dan data daerah mengenai pendidikan untuk memperkaya informasi yang diperlukan. Temuan penelitian adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat belum mendukung program ini untuk mencapai outcome program. Pelaksanaan peran dari pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat baru pada tahap delivery mechanism yaitu pendistribusian dana bantuan PIP ke penerima manfaat. Selain itu dalam pelaksanaan PIP, peran dalam pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

---

ABSTRACTProgram Indonesia Pintar PIP is a social security program on education with the goal to seek efforts for school age children from poor families to obtain education, either for drop out children or those who are still at schools. The research is to identy and to analyze the successfull and unsuccessful roles of the implementer agencies in conducting PIP. A role is a conception that is beneficial to understand the dynamics of integrated individuals in the social system. The roles see are collective roles, roles as institution or as community. The approach use in the research is a qualitative research using in depth interview to the local government, schools and society. Asides of that, observation towards poor families is conducted as well and secondary data from Susenas, Podes and local data on education is also used to enrich the information. The finding of the research is that the role conducted by the local government, schools and society is not yet supporting the program to achieve the outcome. The conducted role of the local government, schools and society is only on the delivery mechanism that is to distribute PIP fund to the beneficiaries. Besides that, on the implementation of PIP, the monitoring role of the implementor agencies is not running optimally."

"Tata letak geografis Indonesia yang berada pada posisi rawan bencana menyebabkan pentingnya penerapan program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif. Di sisi lain, program ini terintegrasi pada perencanaan pembangunan jangka panjang. Salah satunya wilayah yang menerapkan program pengurangan risiko bencana, yakni Kabupaten Sleman. Sleman menempati urutan pertama dalam kepadatan masyarakat dan jumlah komunitas disabilitas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Tetapi dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi, seperti tingkat pemahaman yang masih melihat disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya, aksesibilitas yang minim, sehingga menyebabkan keterpaparan bencana yang tidak proporsional. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengurangan risiko bencana dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program di Kabupaten Sleman. Pendekatan postpositivism digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa sebagian besar adanya kesesuaian program dengan penerima manfaat, program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian penerima manfaat dengan organisasi pelaksana karena banyaknya program yang telah melibatkan komunitas disabilitas sebagai assessor terkait aksesibilitas yang diberikan dan pelatihan inklusivitas pada para implementor program. Di sisi lain, sinergitas terhadap organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pelaksana mulai masif dilakukan. Seiring waktu berjalan, pemerintah pun mulai mengubah mindset dalam memandang disabilitas sebagai kelompok berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, meskipun belum secara merata pemahaman ini. Beberapa faktor pendorong dalam program ini ialah adanya komitmen dari pimpinan dalam memberikan setiap kebutuhan disabilitas, pelibatan disabilitas mulai dari pembentukan program hingga tahap evaluasi. Namun faktor penghambat dari ragam disabilitas dan ilmu pengetahuan yang terbatas menjadi kendala terbesar pada implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif ini.

---

Indonesia’s disaster-prone geographic condition makes it imperative for the government to implement an inclusive disaster risk reduction program. On the other hand, such program has been integrated into the national long term development plan. One of the regencies that implements a disaster risk reduction program is the Sleman Regency. Sleman ranks first in population density and the number of disability communities when compared to other regencies/cities in D.I. Yogyakarta. However, its implementation faces numerous obstacles, such as low level of understanding, that views disabled people as helpless individuals, and minimum accessibility, which result in a disproportionate exposure to disasters. This thesis aims to describe the implementation of disaster risk reduction program in Sleman Regency and analyze the factors which facilitate and inhibit program implementation. This research utilizes a post-positivism approach, with qualitative data collection method. This thesis found that for the most part, the program is compatible with the beneficiaries and implementing organizations. Such can also be said for the beneficiaries and implementing organizations. The reason for the compatibility is because the program has brought in the disability communities to act as assessors for matters related to accessibility and conducted inclusivity training for program implementers. The synergy between disability and implementing organizations has increased. Over time, the government has changed its mindset and started to view disability communities as a high-risk group which require capacity building, although such understanding is not yet widespread. Some of the driving factors are the leadership’s commitment in providing the needs of the disability communities and the involvement of disability communities in all stages of the program, from formulation until evaluation. On the other hand, the inhibiting factors for this inclusive disaster risk reduction program are the different types of disabilities and limited knowledge of program implementers regarding disability."

"Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi Dki Jakarta. Elektronik retribusi dibangun untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta layanan pembayaran retribusi yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Namun implementasi e-retribusi ternyata menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, termasuk belum terintegrasinya beberapa sistem pembayaran yang dikembangkan oleh SKPD pemungut retribusi masing - masing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat prinsip government payment system dan tujuh dimensi hubungan antar organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implementasi elektronik retribusi serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari pengelola dan pengguna aplikasi e-retribusi dengan menggunakan parameter prinsip program pembayaran pemerintah dari World Bank serta konsep jaringan antar organisasi dari Alwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip program pembayaran pemerintah pada implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi secara sempurna karena masih diketemukan kendala dalam penerapannya termasuk hubungan antar organisasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta. Electronic levies are built to increase the effectiveness of administration of regional revenue, so that payment services are expected to be made that are fast, accurate, transparent, accountable, and informative. However, the implementation of e-levies faced various obstacles and problems, including the lack of integration of a number of payment systems developed by the SKPD collection leviers respectively. For this reason, this study aims to analyze four principles of government payment systems and seven dimensions of relations between organizations that can be used as a reference in improving the implementation of electronic retribution and minimizing constraints faced. This research is a post-positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews with several parties from managers and users of e-retribution applications using the principle parameters of the government payment program from the World Bank and the concept of inter- organizational network from Alwi. The results of the study show that the principle of the government payment program for the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta has not been fulfilled perfectly because there are still obstacles in its application including inter-organizational network."

"Tren positif pertumbuhan apartemen di provinsi DKI Jakarta, dipandang sebagai suatu potensi untuk menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi derajat kesediaan membayar, besaran surplus konsumen dan mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi besaran kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menganalisa secara deskriptif kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling dengan 100 responden. Dengan target apartemen yang merata untuk lima wilayah kota Administrasi Jakarta. Dari penelitian ini diketahui besaran kesediaan membayar responden, total kesediaan membayar (Total WTP) dan surplus konsumen. Secara parsial menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapWTP.

---

Positive trend growth of apartments in Province of DKI Jakarta, seen as a potential to explore region own source revenue (PAD), through waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta. The goal from this research is to identify the degree of willingness to pay, amount of consumer surplus and determine what factors affect the amount of willingness to pay for waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta.

This research used primary and seconder data, used quantitive descriptive analysis. Technique for taking sample is stratified random sampling with 100 respondens. With a target that is evenly distributed apartment for five municipalities of Jakarta Administration.

From this research we know amount of respondent's willingness to pay, total willingness to pay (Total WTP) and consumer surplus. Partially stated that the education levels had no significant effect on WTP. While the number of dependents and income levels had a significant effect on WTP."

"Pesatnya pertumbuhan pariwisata diiringi dengan munculnya pertanyaan mengenai alasan orang-orang melakukan kegiatan wisata. Alasan yang menyebabkan seseorang melakukan perjalanan wisata disebut sebagai motivasi wisata. Yogyakarta menjadi daerah tujuan para wisatawan asing yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi dua daerah tujuan wisata favorit dibanding tiga kabupaten lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Penelitian ini mengkaji alasan yang mendorong para wisatawan asing melakukan perjalanan ke Yogyakarta sehingga dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan spasial dan analisa deskriptif. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa motivasi wisatawan asing di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tidak dipengaruhi oleh jenis wisata yang ada di daerah tujuan.

---

The rapid growth of tourism followed by the emergence of questions about the reasons people do tourist activities. Reasons that cause a person to travel referred to as tourist motivation. Yogyakarta became the destination of foreign tourists whose number is increasing every year. Yogyakarta city and Sleman district into two favorite tourist destination compared to three other districts in the province of Yogyakarta.

This study examines the reasons that encourage foreign tourists to travel to Yogyakarta so it can be attributed to the high number of foreign tourists come to Yogyakarta. The method of analysis used in this study is the approach of spatial and descriptive analysis. From the research, it was concluded that the motivation of foreign tourists in the city of Yogyakarta and Sleman District was not influenced by the type of tourism in the destination."