Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi awalnya hanya sebagai pendukung untuk proses pengolahan data, namun saat ini telah mengalami pergeseran fungsi dari support kepada strategic. Pemanfaatan SI/TI harus selaras dengan strategi bisnis organisasi untuk menghasilkan nilai tambah (value added) serta menciptakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi organisasi. PT ABC merupakan perusahaan maskapai penerbangan kargo di Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan layanan kargo di beberapa wilayah di Indonesia dan di beberapa negara yang berada di kawasan asia tenggara Peran TI di PT ABC sangat stratejik dan digunakan untuk mendukung bisnis proses nya sehari-hari, oleh karena itu PT ABC memberikan layanan TI untuk mendukung bisnis proses perusahaan, namu beberapa layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layananannya dan belum memenuhi apa yang seperti diharapkan oleh pihak bisnis, belum adanya dokumen kesepakatan mengenai kemampuan layanan TI membuat kinerja divisi TI tidak terukur.Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk merancang Service Level Agremeent terkait layanan TI di PT ABC dan Standar proses manajemen layanan TI. Perancangan Service Level Agreement digunakan ITIL V3 2011 dimana pada ITIL v3 2011 telah disediakan pedoman mengenai perancangan SLA, sedangkan untuk Standar proses manajemen layanan TI digunkan standar international ISO 20000. Perjanjian tingkat layanan ini terdiri dari 12 bagian yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari layanan dan perusahaannya dan terdapat 6 proses yang harus dijalankan sesuai dengan standar manajemen tingkat layanan TI yang terdapat di ISO 20000.

---

The Role of IT in organizations was initially only used to support data processing but now its function has shifted from support to strategic functions. IS/IT utilization have to be align with organization’s business strategy to create value added and competitive advantage for the organization. PT ABC is a cargo airline company in Indonesia.

This airline operates cargo services in several area in Indonesia and several countries in South East Asia. IT holds a very strategic role in PT ABC. It is used to support the organization's daily business processes. Therefore, PT ABC uses IT services to support its business processes. However, some of the services still have problem about its capability and have not met its business expectation. The absence of IT service level agreement makes the performance of IT Division unmeasurable.

Based on the problems above, the objective of this research are to design a Service Level Agreement related to IT services in PT ABC and design the standard of IT Service Level Management Process. Designing Service Level Agreement utilizes ITIL v3 2011, having ITIL v3 2011 has provided the guidance to design SLA, whereas the standard of IT Service Level Management utilizes international standard of ISO 20000. This service level agreement consists of 12 sections that have been adapted to the characteristics of the service and the company. There are 6 processes that must be performed based on the standard of IT."

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"PT PQR adalah sebuah perusahaan perdagangan umum. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, teknologi informasi merupakan hal strategis. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki ISC, fungsi korporasi yang khusus menangani sistem informasi dan teknologi. PT PQR membentuk PQR Digital, fungsi korporasi yang bergerak di bidang inovasi digital untuk mendukung unit bisnis lainnya. ISC membentuk Sub Departemen Digital Operation dalam rangka pelaksanaan tugas operasional terkait aplikasi-aplikasi digital tersebut. Belum adanya dokumen kesepakatan mengenai Service Level Agreement (SLA) membuat kinerja Sub Departemen Digital Operation tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk merancangSLA terkait layanan TI di Sub Departemen Digital Operation. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara studi observasi, wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan katalog layanan TI yang ada, dilakukan kategorisasi layanan untuk dipilih layanan yang dibuat SLA. Perancangan SLA dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengguna layanan dan penyedia layanan tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dari pihak penyedia layanan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tiga layanan TI dibuatkan SLA dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 2011.

---

PT PQR is a general trading company. In running its company`s business, information technology is a strategic thing. This can be seen from the organizational structure of companies that have ISC, a corporate function that specifically handles information systems and technology. PT PQR formed PQR Digital, a corporate function engaged in digital innovation to support other business units. ISC formed the Digital Operation Sub Department in the context of carrying out operational tasks related to these digital applications. The absence of an agreement document regarding Service Level Agreement (SLA) makes the performance of the Digital Operation Sub Department not measurable. This study aims to design SLA related to IT services in the Digital Operation Sub Department. Data collection methods used by the author in conducting this research were carried out by means of observational studies, interviews and focus group discussions. Based on the existing IT service catalog, service categorization is done to select services made by the SLA. The design of an SLA is based on an

agreement between the service user and the service provider without considering the influence of external factors on the service provider. The results showed that three IT services were made SLAs based on the 2011 ITIL V3 framework."

"Peningkatan peran TI berbanding lurus dengan peningkatan investasi yang diiringi juga dengan peningkatan pengeluaran biaya yang besar. Indikator keberhasilan implementasi TI berupa layanan kominfo yang prima yaitu handal, available, cepat, dan akurat. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik dan perwujudan good IT Governance. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan TI di Kementerian Kominfo dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan TI tersebut. Untuk evaluasi layanan TI digunakan ITIL V3 2011 dan COBIT 5 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis kondisi 26 proses dalam kelima Service Lifecycle pada kerangka kerja ITIL V3 2011 di PDSI serta penilaian tingkat capability 18 proses-proses TI di COBIT 5 yang berkaitan dengan layanan TI, melakukan gap analysis dan prioritasi proses-proses TI COBIT 5, serta memberikan rekomendasi KPI bagi PDSI.

---

Increasing the role of IT is directly proportional to the increase in investment is also accompanied by a substantial increase in expenditure. The indicator for successfull of the IT implementation is good communication and information technology services like reliable, available, quickly and accurately. With planning IT governance to be mature is expected the implementation of good IT services and good IT Governance.

This research aims to evaluate IT Services in the Ministry of Communications and Information Technology in order to increase the satisfaction of IT Services. To get the evaluation of IT Services is applied ITIL V3 2011 and COBIT 5 using qualitative approach and case study method.

The results of this research include the result of analyses condition of 26 process in Fifth Services Lifecycle in the ITIL V3 2011 framework as well as level capability assessment of 18 IT Process in COBIT 5 in relation with IT services, make gap analysis and prioritization of IT Process in COBIT 5, and give recommendation Key Performance Indicator (KPI) for PDSI."

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"Perkembangan teknologi dewasa ini sangatlah cepat dan telah mengubah sudut pandang maupun rencana strategis perusahaan. Ilmu mengenai teknologi informasi pun sudah mulai merambah sampai ke tingkat stratejik, tetapi masih banyak perusahaan yang belum bisa memetakan perkembangan teknologi informasi dari tingkat stratejiknya. PT XYZ merupakan perusahaan berbasis customer relationship marketing yang memberikan beberapa layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Beberapa dari layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layanannya. Pihak bisnis banyak mempertanyakan, apakah divisi TI memberikan semua yang dibutuhkan oleh bisnis dan apakah sesuai dengan perjanjiannya, dengan permasalahan ini maka akan dibuat dokumen perjanjian tingkat layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan oleh dewan direksi PT XYZ. Namun, beberapa permasalahan tersebut memiliki ukuran-ukuran yang sebelumnya tidak pernah didefinisikan, sehingga tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diukur dan dinilai. Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan perjanjian tingkat layanan yang sesuai dengan standar formal yang belum ada di PT XYZ menggunakan standar ISO 20000 dan kerangka kerja ITIL V3 2011 serta mengembangkan ukuran yang dapat diukur dan dinilai. Perjanjian tingkat layanan ini akan berisi 19 bagian yang ditiap-tiap bagiannya akan menyesuaikan karakteristik dari layanan dan perusahaannya.

---

The development of technology nowadays is very rapid and has changed companies viewpoints and strategic plans. The science of information technology has also penetrated into strategic level, but many companies still haven’t been able to map the information technology development from the strategic level. PT XYZ is a customer relationship marketing based company which gives services to fulfill its business needs.

Some of their services have issues in regards to the service capabilities. The business authorities have been questioning if the IT Division have provided all that is needed by the business according to the agreement. Therefore, a service level agreement document will be made according to the business needs expected by the authorities of PT XYZ. However, some of those issues have measures that have never been defined before, which lead to creating something that cannot be measured and assessed.

This research tries to develop a service level agreement based on formal standard which has not been applied at PT XYZ, using ISO 20000 standard and ITIL V3 2011 framework, and also to develop measurable and assessable measurements. This service level agreement will contain 19 different parts, where each will be customized based on the characteristics of the services and companies themselves."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Sejak tahun 2019, Badan Pusat Statistik telah membangun beberapa sistem terintegrasi dalam rangka mendukung perubahan proses bisnis BPS. Hal ini membuat pengukuran manfaat dan investasi proyek TI menjadi signifikan untuk dilakukan oleh organisasi. Salah satu sistem yang sudah berjalan adalah sistem pengumpulan data terintegrasi yang disebut Integrated Collection System (ICS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi apa saja yang didapat dari penerapan ICS oleh BPS dalam penyelenggaraan survei dan sensus, dan untuk mengetahui nilai manfaat penerapan ICS bagi BPS dan bagi kesejahteraan negara. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi manfaat investasi menggunakan Tabel Generik SI/TI untuk mengetahui manfaat investasi ICS bagi organisasi, dan pemetaan terhadap Kerangka Kesejahteraan Digital untuk mengetahui manfaat penerapan ICS terhadap kesejahteraan negara. Kuantifikasi juga dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis manfaat investasi ICS bagi organisasi. Analisis manfaat dilakukan terhadap modul pengumpulan data berbasis ponsel dan berbasis web terhadap 3 (tiga) survei dan 1 (satu) sensus BPS dengan cakupan terbesar. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber terpilih, observasi langsung dan studi dokumen internal organisasi. Hasil analisis menggunakan Tabel Generik SI/TI menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) kategori dan 22 (dua puluh dua) subkategori manfaat investasi bagi organisasi. Berdasarkan pemetaan terhadap kerangka kesejahteraan digital didapat 3 (tiga) manfaat yang dominan dari sisi kesejahteraan dan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan Produk Domestik Bruto, dan peningkatan pendapat negara dari pajak. Biaya pembangunan ICS adalah sebesar Rp 2,5 Miliar, sementara hasil kuantifikasi manfaat investasi ICS bagi organisasi (BPS) selama satu tahun adalah sebesar Rp 643.023.443.200. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian pendahuluan untuk menunjang terciptanya evaluasi proyek TI yang konsisten dan terukur di BPS.

---

Since 2019, Statistics Indonesia has built several integrated systems to support BPS business processes changes. This makes the measurement of the benefits and investment of IT projects significant for the organization. One of the systems already running is an integrated data collection system called the Integrated Collection System (ICS). This study aims to analyze the benefits of any investment gained from the implementation of ICS by BPS in conducting surveys and censuses to determine the value of implementing ICS for BPS and the welfare of the country. The analysis is carried out by identifying the investment benefits using the SI/IT Generic Table to determine the benefits for the organization and mapping to the Digital Prosperity Framework to determine the benefits to the welfare of the country. Quantification is also carried out to determine the economic value of the benefits of ICS investment for the organization. Benefit analysis was conducted on mobile-based and web-based data collection modules in 3 (three) BPS surveys and 1 (one) BPS census. The data in this study were collected through interviews with selected sources, direct observation, and study of the organization's internal documents. The analysis results using the IS/IT Generic Table show that there are 9 (nine) categories and 22 (twenty-two) subcategories of investment benefits for the organization. Based on the mapping of the digital welfare framework, 3 (three) dominant benefits are obtained from the welfare side and can encourage an increase in per capita income, an increase in Gross Domestic Product, and an increase in state income from taxes. The cost of ICS’s development was IDR 2.5 billion, while the quantification result of the ICS investment benefits for the organization (BPS) for one year is IDR 643,023,443,200.00. The results of this study are expected to be one of the preliminary studies to support the creation of a consistent and measurable evaluation of IT projects at BPS."

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum, perusahaan terus berupaya melakukan inovasi dengan cara memadukan perubahan proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi sistem verifikasi biaya medis merupakan salah satu contoh transformasi digital yang dilakukan perusahaan untuk mencapai misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun implementasi sistem ini belum berhasil mencapai target dan mempengaruhi kecepatan pembayaran santunan yang merupakan salah satu Key Performance Indicator perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi sistem verifikasi biaya medis dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada PT Jasa Raharja agar implementasi sistem verifikasi biaya medis pada periode selanjutnya dapat berhasil. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif – kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis dokumen dan kuesioner. Identifikasi faktor tersebut menggunakan berbagai tinjauan pustaka untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh pengguna sistem. Faktor penyebab kegagalan yang didapat dari hasil wawancara divalidasi dan diolah menggunakan open coding analysis untuk selanjutnya diolah secara kuantitatif dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini didapatkan empat faktor antara lain proses, personil, teknologi dan organisasi serta 15 sub faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi sistem verifikasi biaya medis di PT Jasa Raharja.

---

In order to improve the quality of compensation services to victims of traffic accidents and public transport passengers, the company continues to innovate by integrating changes in business processes with the use of information technology. The implementation of the medical expense verification system is one example of the digital transformation carried out by the company to achieve the company's mission that has been set. However, the implementation of this system has not succeeded in achieving the target and affects the speed of compensation payments which is one of the company's Key Performance Indicators. This study aims to identify the factors that cause the failure of the implementation of the medical cost verification system and is expected to provide recommendations to PT Jasa Raharja so that the implementation of the medical cost verification system in the next period can be successful. The research approach uses qualitative - quantitative methods, and data collection is carried out by interviews, document analysis and questionnaires. The identification of these factors uses various literature reviews for further validation by system users. The factors causing the failure obtained from the interviews were validated and processed using open coding analysis to be further processed quantitatively using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results of this study obtained four factors including process, personnel, technology and organization as well as 15 sub-factors that caused the failure of the implementation of the medical cost verification system at PT Jasa Raharja.

"

"Penerapan Teknologi Informasi atau TI telah mencakup berbagai bidang. Sehingga pemanfaatannya sudah menjadi kebutuhan semua organisasi lembaga ataupun perusahaan dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan TI tersebut perlu suatu acuan agar terjadi keselarasan penerapan visi misi perusahaan. Acuan ini sering kita sebut sebagai Tata Kelola. Berdasarkan Visi Misi dari Perusahaan tempat penelitian, terdapat tiga pertimbangan sehingga memerlukan pengukuran tata kelola TI. Yaitu: 1. Mengukur keuntungan Investasi TI, 2. Mengukur Tingkat kapabilitas level tata kelola perusahaan, dan 3. Kondisi persaingan yang semakin pesat sehingga menuntut organisasi untuk terus berinovasi. Hubungan antara tata kelola TI dapat diukur menggunakan kerangka kerja COBIT. Kerangka kerja yang digunakan ialah COBIT 5, karena memiliki kriteria penilaian yang akurat, konsisten terhadap kondisi visi misi perusahaan sekarang ini. Oleh karena itu, COBIT 5 dapat menjadi metode evaluasi TI yang tepat dan mampu membantu Organisasi untuk mengetahui capability level dari tata kelola TI, dan tentu memberikan rekomendasi untuk organisasi di masa mendatang. Dari hasil yang dilakukan, pengukuran level kapabilitas di PT. XYZ adalah 4 dari skala 5. Dimana hasil tersebut masih belum sesuai dari harapan Kepala Divisi. Tetapi dari hasil tersebut menunjukkan penerapan Tata kelola TI di PT. XYZ sudah optimal.

---

Applied Information Technology has covered various fields. So that its use itself has become a necessity for all organizations, both domestic companies. In the application of IT, a reference is needed so that there is an alignment of implementation from company’s vision and mission. This referred to as Governance. Vision and mission based on the company research that there are three considerations that require measurement of IT Governance. These are: 1. Measuring profitability of IT Investment, 2. Measuring the level of corporate governance capability level, and 3. The competitive conditions require organizations to continuously improvement. This case can be measured using the COBIT Framework. In this study, researcher using COBIT 5 because this has accurate assessment criteri and consistent. Therefore, COBIT 5 can be appropriate IT evaluation method and is able to determine the capability level of IT Governance, and this course provide the best recommendations for oganizations in the future. From the results of assessment, we assumed that IT Governance from PT. XYZ is 4 out a scale of 5. This result is still not in line with expectation from Division Head. But from these results indicate the application of IT governance at PT. XYZ is already optimized."