Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan akhir magang ini membahas mengenai prosedur, permasalahan, penyebab, dan dampak yang timbul dari penerapan pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Indonesia di era globalisasi. Laporan akhir magang ini juga bertujuan untuk mencerahkan semua stakeholder perpajakan tentang pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20 /PJ/2013, agar tidak bisa lagi menganggap remeh semua aspek perpajakan dimulai dari pendaftaran dan penghapusan NPWP. Selain itu, dapat memberikan dorongan dan saran serta mengingatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tata kelola di bidang perpajakan lebih baik dimulai dari pendaftaran dan penghapusan NPWP perorangan, terutama untuk pekerja asing atau ekspatriat di era globalisasi.

---

This internship final report is to discuss the procedures, issues, causes, and effects arising from the application of the Indonesia tax ID registration and cancellation in the era of globalization. This internship final report also aims to enlighten all taxation stakeholders about the tax ID registration and the cancellation under the Taxation General Provisions Act and Directorate General of Taxation Regulation Number PER-20/PJ/2013, so that it can no longer underestimate all aspects of taxation begins from the tax ID registration and cancellation. In addition, it can provide encouragement and advice as well as remind the Directorate General of Taxation to conduct governance in taxation better starting from tax ID registration and cancellation for individual, primarily for foreign or expatriate workers in the era of globalization."

"[ABSTRAKLaporan ini menjelaskan mengenai proses penghapusan Nomor Pokok WajibPajak bagi ekspatriat Jepang yang sebelumnya adalah Wajib Pajak Dalam NegeriIndonesia, yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selain itu,laporan ini akan menjelaskan proses pemeriksaan perpajakan pada ekspatriattersebut, di mana proses pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan, dan proses pemeriksaan ini akan menentukan keputusandari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak telah mengikuti peraturan yang berlaku, dan ekspatriat Jepang ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga permohonan untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajaknya dikabulkan.

---

ABSTRACTThis report explains about Tax ID Cancellation process for Japanese inboundassignee who previously was an Indonesian taxpayer, which will leave Indonesiaforever. In addition, this report explains about tax audit process on this inboundassignee, where the process of this audit is to test compliance fulfillment of taxobligations, and this examination process will determine the decision of theabolition of Tax ID Cancellation. The results shows that the Tax ID Cancellationprocess has followed the applicable regulations, and Japanese inbound assignee is in compliance with tax obligations, so that requests for Tax ID Cancellation is granted., This report explains about Tax ID Cancellation process for Japanese inboundassignee who previously was an Indonesian taxpayer, which will leave Indonesiaforever. In addition, this report explains about tax audit process on this inboundassignee, where the process of this audit is to test compliance fulfillment of taxobligations, and this examination process will determine the decision of theabolition of Tax ID Cancellation. The results shows that the Tax ID Cancellationprocess has followed the applicable regulations, and Japanese inbound assignee is in compliance with tax obligations, so that requests for Tax ID Cancellation is granted.]"

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara public service delivery dari jalan aspal kepada kepatuhan pendaftaran wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak dilihat dari sisi wajib pajak diluar sistem perpajakan. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan data administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi pada level kabupaten/kota tahun 2018 hingga 2020. Hasil estimasi menunjukkan terdapat hubungan non-linier berbentuk U antara rasio jalan aspal dengan penambahan pendaftaran NPWP Orang Pribadi. Hubungan tersebut membuktikan adanya free rider dalam barang publik jalan. Semakin besar manfaat uang pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela free rider untuk patuh masuk kedalam sistem perpajakan.

---

This study was conducted to determine the relationship between public service delivery from asphalt roads to taxpayer registration compliance in Indonesia. Tax compliance from the side of taxpayers outside the tax system.  Taxpayer compliance is measured using administrative data to register Individual Taxpayer Identification Numbers at the district/city level from 2018 to 2020. The estimation results show that there is a U-shaped non-linear relationship between the asphalt road ratio and the addition of the tax registration of individual taxpayers. This relationship proves the existence of free riders in road public goods. The greater the benefits of tax money felt by taxpayers, it can affect the voluntary compliance of free riders to comply with entry into the taxation system."

"Pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis internet telah berkembang dengan pesat, Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah melakukan transformasi sistem registrasi NPWP yang berbasis online. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. penelitian ini bertujuan membahas apa saja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan transformasi sistem Registrasi NPWP serta menganalisis sistem aplikasi e-Registration ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian dilakukan dengan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa transformasi yang dilakukan DJP berupa integrasi data dengan sistem OSS dan AHU Online, serta sistem besar yang akan menggantikan SIDJP yaitu COTS. Kendala dalam melakukan transformasi sistem berupa belum adanya kesamaan basis data dan kurangnya sosialisasi.

---

Utilization of internet-based information technology is now growing so rapidly, The Directorate General of Taxation has now transformed an online Tax ID Number registration system. This is done to improve taxpayer compliance. This study aims to discuss what has been done by the Directorate General of Taxes in carrying out the transformation of the Tax ID Registration system and analyze the e-Registration application system in terms of the ease of administration principle. The research was conducted with quantitative methods with techniques for collecting in-depth interview data. The results showed that there were several transformations carried out by DGT consisting of integrated data with the OSS and AHU Online systems, as well as large systems that would involve SIDJP, namely COTS. Constraints in carrying out a system transformation include lack of similarity in the database and lack of socialization."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pendaftaran wajib pajak orang pribadi yang diajukan melalui aplikasi e-registration di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan aplikasi e-registration dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualtitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan aplikasi e-registration di KPP Setiabudi Dua tidak efektif untuk meningkatkan pelayanan dan memungkinkan wajib pajak untuk terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara online. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi dalam aplikasi e-registration yang belum dapat menampung dokumen persyaratan dalam jumlah yang besar serta tidak diterapkannya pengiriman kartu NPWP dan SKT ke alamat wajib pajak. Hambatan yang timbul dalam penerapan aplikasi e-registration berkaitan dengan kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi e-registration dan rendahnya pemahaman wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-registration.

---

This research discusses the taxpayer registration process submitted through e registration application in Setiabudi Dua Tax Service Offices. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of e-registration application implementation and obstacles faced in implementing this program.This research uses qualitative approach, while data collection technique is done by using field study and literature study The results showed that the application of e-registration in Setiabudi Dua Tax Service Offices is not effective to improve service and allow taxpayers to connect with the Directorate General of Taxes online. This is influenced by the technology in the e-registration application that has not been able to accommodate the document requirements in large numbers and the implementation of the delivery of NPWP and SKT card to the address of the taxpayer. The obstacles that arise in the application of e-registration is related to the lack of application socialization e registration and low understanding of taxpayers using the e-registration application."

"Penelitian ini membahas alasan-alasan pembatalan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) dan faktor-faktor pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan AMT masih belum bisa diterima karena ada beberapa alasan. Pertama, adanya ketidaksesuaian dengan konsep kemampuan membayar. Kedua, pemerintah tidak ingin mengambil risiko yang dapat mengganggu iklim investasi. Ketiga, adanya pengganti kebijakan AMT dengan instrumen lain. Keempat, kebijakan AMT belum dapat memenuhi asas kemudahan administrasi khususnya dalam asas kepastian. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat membuat kebijakan AMT bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, kebijakan AMT memenuhi asas produktivitas penerimaan. Kedua, adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, Pemerintah dapat belajar dari keberhasilan kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina. 

---

This study discusses the reasons for the cancellation of the Alternative Minimum Tax (AMT) policy and the driving factors so that the AMT policy can be implemented. The AMT policy is a policy designed by the government to address the problem of tax avoidance. The research method used in this research is qualitative with data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the AMT policy is still not acceptable. First, because it is not in accordance with the concept of ability to pay. Second, governments are not willing to take risks that could disrupt the investment climate. Third, because of the replacement of the AMT policy with other instruments. Fourth, because it has not been able to fulfill the principle of ease of administration, especially in the aspect of certainty. There are several driving factors that can make AMT policies work. First, because this policy fulfills the principle of revenue of productivity. Second, because of the common understanding between the government and the House of Representatives (DPR). Third, is to learn from the success of the AMT policies that have been implemented in the Philippines."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan PER-43/PJ/2011 dilihat dari sudut pandang kepastian hukum terkait pemajakan atas TKA yang telah meninggalkan Indonesia dan mendapat penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam menentukan status subjek pajak, fokus argumentasi terletak pada peran NPWP dan arti dari “meninggalkan Indonesia selama-lamanya.” Berdasarkan hasil penelitian ini PER-43/PJ/2011 dianggap tidak memperhatikan asas kepastian hukum baik dari segi subjek, objek, tarif, dan ketentuan formal. Selain itu masih ditemukan permasalahan perpajakan yang bersifat teknis seperti penundaan pencabutan NPWP

---

This study focus on the application of PER-43 / PJ / 2011 seen from the perspective of legal certainty related to taxation of foreign workers who have left Indonesia and earn income in connection with the work. The research method used is descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. In determining the status of the tax subject, the focus of the argument lies in the role of the Tax ID Number and the meaning of "leaving Indonesia forever." Based on the results of this study PER-43 / PJ / 2011 is considered not to consider the principle of legal certainty in terms of subject, object, tariff, and formal requirements. Besides, there are still a technical tax issues such as delay of NPWP revocation"

"Dalam upaya menerapkan target pemerintah untuk meningkatkan peringkat dalam Ease Of Doing Bussiness (EODB), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PER-17/PJ/2017 mengenai pendaftaran Wajib Pajak badan secara elektronik melalui Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 75% responden menyatakan bahwa penerapan ketentuan ini telah sesuai dengan asas ease of administration yaitu telah memenuhi asas efficiency, simplicity, certainty, dan convenience. Namun, peneliti menyarankan bahwa masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimbau kembali Notaris yang belum menjalankan ketentuan ini agar segera menjalankan ketentuan ini serta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi kembali mengenai Wajib Pajak atau Notaris harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak ketika ada masalah dalam pengisian e-registration.

---

n an effort to apply the government's target to increase rating in the Ease of Doing Bussiness (EODB), the government through the Direktorat Jenderal Pajak issued PER-17 /PJ /2017 regarding the registration of corporate taxpayers electronically through Notary. This research aims to analyze the application of the provision of Corporate Taxpayer registration electronically through Notary viewed from the principle ease of administration. This research uses quantitative approach, with data collection technique through survey. The result of this research is 75% of respondents stated that the application of this provision has been suitable with the principle of ease of administration that has fulfilled the principle of efficiency, simplicity, certainty, and convenience. However, there is still something to be noticed by the Direktorat Jenderal Pajak that is to appeal to the Notary who has not enforced this provision to immediately enforce this provision and the Direktorat Jenderal Pajak re-evaluate the Corporate Taxpayer or the Notary must come to the Kantor Pelayan Pajak when there is a problem in charging e-registration."