Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menggambarkan dan membahas Pajak Pertambahan Nilai PT. RDP yang bergerak di bidang solusi dokumen. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. RDP, pajak keluaran dan pajak masukan yang dimiliki oleh PT. RDP, menganalisis pajak terutang PT. RDP yang wajib dibayarkan ke Negara dan menganalisis pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT. RDP. Kesimpulan dari laporan ini adalah perusahaan telah menyajikan pajak terutangnya di laporan keuangan dengan benar, serta melakukan pembayaran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

---

This report illustrates and describes the Value Added Tax of PT. RDP run business in document solutions. This report describes the calculation of Value Added Tax of PT. RDP includes output tax and input tax which is created by PT. RDP, analyzing tax payable of PT. RDP to be paid to the State, and analyze the payment and reporting of VAT return period conducted by PT. RDP. The conclusion of this report is the corporate has presented the tax payable in financial statement correctly, and make the payments and reporting in accordance with the time limits prescribed by the Directorate General of Taxation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyerahan BKP kemudian ditentukan dalam beberapa kategori, termasuk pada saat pengakuan pendapatan, saat pengakuan piutang atau saat pembuatan faktur penjualan. Namun penentuan saat penyerahan yang berlaku umum ini tidak berlaku untuk penyerahan BKP konsinyasi yang saat penyerahannya diatur secara khusus pada saat diserahkannya barang untuk dititipkan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP dalam transaksi konsinyasi dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas transaksi konsinyasi.

---

Pursuant to provision of Article 11 of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, supply on taxable goods is due when the goods are delivered or when the payment are made, whichever occurs first. The taxable supply then determined in several catagories away other things to be in line with the revenue recognition as for accounting purpose, on receivable recognition, or when the invoice is issued. However, this general provision of time supply determination does not apply for supply of goods on consignment transaction that is normally due on delivery of consignment goods. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of supply of goods on consignment transaction and it's conformity with taxable supply concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT consignment transaction."

"Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, pemerintah menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN. Fenomena ini yang kemudian akan diteliti kesesuaiannya dengan teori dan konsep ease of administration and compliance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penunjukan kembali BUMN sebagai Pemungut PPN dan menganalisa pemungutan PPN oleh Bank BUMN ditinjau berdasarkan asas ease of administration and compliance. Konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah Administrasi Perpajakan, Ease of Administration and Compliance, dan Konsep Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut PPN didasarkan atas kebutuhan akan penerimaan negara yang besar, tingkat kepatuhan PKP yang rendah, keterbatasan petugas pajak, dan besarnya capital expenditure BUMN. Selain itu pemungutan PPN oleh Bank BUMN tidak sesuai dengan asas ease of administration and compliance.

---

With the target of increasing tax revenue, the government appointed one of them as a collector VAT. This phenomenon, which will then be examined for compliance with the theories and concepts of ease of administration and compliance. The purpose of this study is to explain the background of State Owned Enterprises (SOE) reappointment as a collector of VAT and VAT collection analyzed by state-owned banks to be reviewed based on the principle of ease of administration and compliance. The important concept in this research are the Tax Administration, Ease of Administration and Compliance, and the concept of Value Added Tax. This study uses a quantitative approach with a descriptive research. The data collection technique used is the literature study and in-depth interviews. Results of this study was the appointment of SOE collects VAT based on the need for a large state revenues, low compliance rate PFM, the limitations of the tax man, and the amount of capital expenditure SOE. Besides collecting the VAT by state-owned banks are not in accordance with the principle of ease of administration and compliance."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16 D) merupakan isu PPN yang sering kali menjadi suatu problema di dalam penyelenggaraan sistem kebijakan PPN di Indonesia. Dari problema tersebut menunjukkan betapa rawannya kebijakan PPN Pasal 16 D. Adanya pengecualian pada pasal 9 ayat 8 huruf b banyak menimbulkan dispute di lapangan antara sudut pandang fiskus dengan Pengusaha Kena Pajak, munculnya skema re ekspor serta kendala teknis dalam pelaksanaan Law Enforcement di lapangan memberikan tanda bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan penelitian.Adapun tujuan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini adalah pertama menganalisis alasan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan menjadi obyek PPN dalam rezim UU No. 11 Tahun 1994, kedua menganalisis dasar pemikiran perubahan kebijakan PPN 16 D dalam rezim UU No. 42 Tahun 2009, ketiga, menganalisis pelaksanaan Law Enforcement kebijakan PPN 16 D pada perusahaan garment di KPP PMA Empat, dan keempat mendesain kebijakan PPN atas penyerahan aktiva yang ideal berdasar prinsip yang direkomendasikan AICPA?Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN Pasal 16 D saat ini perlu didesain ulang sehingga memenuhi prinsip-prinsip Simplicity, Certainty dan Neutrality dengan syarat pemberlakuannya adalah sepanjang Pajak Masukan saat diperoleh ?telah? dikreditkan untuk menghindari adanya hidden subsidy dan perlunya dibuatkan aturan pelaksanaan atas kebijakan tersebut sehingga dispute dan agressive tax planning di lapangan dapat diminimalisir.

---

VAT on transfer assets which is not for sale at first time it purchased (Article 16 D) is the most frequent problem in the VAT policy system in Indonesia. It shows that VAT on transfer asset is a prone policy. The exception article 9 (8) b of VAT policy on transfer asset caused different interpretation between tax oficer and taxable person, re export scheme and technical constraint has signed that VAT on transfer asset policy must be researched.

The objective of this thesis are: first, to analyze why transfer asset is to be taxable supplies, second, what is the rationale or inside of VAT policy on transfer asset regime VAT Tax Law 42/ 2009, third, how does this policy implemented in the garment enterprises at the foreign investment tax office four, fourth, how does the good VAT policy on transfer asset design which recommended by AICPA, especially Simplicity, Certainty and Neutrality principle on which most important in making tax policy. This research is qualitative research with descriptive analysis.

The researh result shows that VAT on transfer asset which is not for sale at first time it purchased ( article 16 D) need to be redesigned by policy maker which is always keep Simplicity, Certainty and Neutrality principles with absolute requirement as long as VAT input when its purchased is allowed to be credited to avoid the hidden subsidy and need to make implementing regulation in order to minimizing dispute and agressive tax planning."

"Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. Probabilitas melakukan bunching dengan cara underreporting omzet tertinggi ada pada karakteristik wajib pajak dengan status hukum Yayasan dan sektor usaha perdagangan. Pada area sekitar Rp. 4,8 Miliar tidak ada bunching terhadap batasan PKP, justru yang ada fenomena negative bunching, yaitu wajib pajak memilih untuk memiliki omzet diatas batasan. Hal ini dikarenakan ada kebijakan lain yang berpengaruh pada area yang sama yaitu kebijakan tarif pajak flat 1% dari omzet.

---

Using bunching estimation and data from tax return in Directorate General of Taxes, it is known there is significant bunching behavior, holding it's sales, in the area around threshold Rp. 600 million, but in the period 2014-2016 there is no bunching in the same area. The bunching response shows that the VAT threshold is actually a barrier to business growth. Using company-level analysis, taxpayers with legal status "Persekutuan & Firma" and in Transportation and Warehousing sector have the highest probability of bunching. The highest probability of doing bunching by underreporting is on the characteristics of the taxpayer with the legal status "yayasan" and in trade sector. In the area around Rp. 4.8 Billion there is no bunching at VAT threshold, at this point there is negative bunching phenomenon, the taxpayer chooses to have sales above the limit. This is because there are other policies that affect the same area that is tax rate policy flat 1% of sales rather than profit."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 16 F UU Piak Pertambahan Nilai (UU PPN), Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa penal; telah dibayar. Namun pada penerapannya ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Pajak Masukannya tidak diakui oleh fiskus. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas tanggung jawab pembayaran dalam transaksi pembelian BKP dan kesesuaiannya dengan konsep tanggung jawab renteng serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas tanggung jawab renteng.

---

Pursuant to provision of Article 16 F of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, buyer of taxable goods have joint responsibility to VAT payment as long as can not show the evidence that taxes have been paid. However, in implementing there is taxable person who the inputing tax does not approve by tax authority. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of payment responsibility on purchase goods transaction and it?s conformity with joint responsibility concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT joint responsibility."

"PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi emas dan perak, yang terikat dalam Kontrak Karya Generasi IV. Kontrak Karya seharusnya bersifat mengikat dan telah memuat hak dan kewajiban kedua pihak yang bersepakat, namun yang terjadi justru PT XYZ menghadapi sengketa atas penyerahan ekspor emas batangan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan penyerahan emas batangan yang dilakukan PT XYZ dengan dikaitkan dengan konsep taxable supplies, kemudian mendeskripsikan kelaziman internasional penyerahan emas batangan, dan menganalisis dampak sengketa terhadap cost of collection PT XYZ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah, penyerahan emas batangan PT XYZ sesuai dengan konsep taxable supplies, secara kelaziman internasional emas batangan bukan merupakan objek PPN, dan mahalnya biaya yang dikeluarkan PT XYZ untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu perlunya Undang-undang terkait sifat khusus Kontrak Karya, lalu pembuatan kriteria emas batangan yang dikecualikan dari objek PPN di Indonesia, dan terakhir mengubah aturan khusus yang sebelumnya diterbitkan.

---

PT XYZ is a company that producing gold and silver, that bounded with Contract of Work Indonesia Government 4^th Generation. The contract should be binding and already mention rights and obligations for both sides, but in fact PT XYZ face a dispute related to export supplies of gold bar. This research focus to describing gold bar supplies that done by PT XYZ associated to taxable supplies concept, then describing international practice supplies of gold bar, and analyzing dispute effects to compliance cost of PT XYZ This research using quantitative approach, and qualitative data analyzing technique. The results of this research is, PT XYZ gold bar supplies match with taxable supllies concept, the international practice for gold bar supplies is exempt from VAT, and the high compliance cost that paid by PT XYZ to resolve the dispute. Because of that reasons, there should be a public law that state Contract of Work is a lex specialis, then government should make criteria of gold bar that exempted from VAT, last change the private ruling that already issued."

"Dalam karya akhir ini dilakukan penelitian terhadap suatu kasus pemeriksaan atas dugaan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak secara tidak sah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi penerimaan negara di bidang perpajakan justru mencari keuntungan dengan mengambil pajak dari masyarakat dengan cara melakukan kegiatan usaha fiktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT. Mutia Andalan Putra, suatu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar, diperoleh sinyalemen bahwa kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dunia usaha untuk mendafarkan diri menjadi Wajib Pajak serta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan memanfaatkan kemudahan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas palsu untuk mencari keuntungan sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan diberikannya kemudahan tersebut dan memberikan dorongan kepada aparat perpajakan untuk lebih tegas dan lebih tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menghilangkan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering disalahgunakan. Unsur utama yang menyebabkan PPN lebih mudah disalahgunakan karena dalam sistem self assessment setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewenangan untuk memungut, menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPNnya sendiri. Dengan sistem self assessment tersebut sangat dimungkinkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara kebenaran formal dengan kebenaran material dalam transaksi, titik inilah yang sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai instrument pemungutan PPN tanpa adanya penyerahan bagang/jasa kena pajak.Sampai karya akhir ini ditulis, keberadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya dan para pemegang saham maupun pimpinannya belum diketemukan sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penerbitan faktur pajak yang diterbitkan secara tidak sah dan telah beredar luas di masyarakat usaha. Dengan kejadian itu, sambil menunggu adanya "single identity number" disarankan agar untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, identitas para pengurus tidak hanya didasarkan KTP saja tetapi perlu pas foto dan contoh sidik jari dari kepolisan.Nama dan identitas Wajib Pajak dalam karya finis ini dengan sengaja tidak dirahasiakan dengan harapan agar apabila masyarakat mengetahui keberadaan Wajib Pajak tersebut dapat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nama PT Mutia Andalan Putra juga telah disebutkan sebagai salah satu Wajib Pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah."

"Newspapers have important function like information, education, entertainment, economic and other function. Because those functions, associate of newspaper ask tax exemption to Government. Beside that, in Indonesia, newspapers penetration is still low and tax incentives expected can increase this penetration. Until this time, Indonesia Government sets newspaper as VAT object. Study about effectively exemption tax on newspaper must be done in order to get incentive tax usefull. Exemption tax is revenue cost by government. The observer calculated tax exemption on newspaper to know how it can influence cost of structure in Penerbit X and cost of production in Penerbit Y.This research used qualitative approach, by means of literature study, which emphasize books as an object and field study with collecting data by interviewing and also using secondary data. The field study is being executed by interviewing finance and tax accounting at daily newspapers publisher company. The research object limited only on sources data in two newspapers publisher company in DKI Jakarta region.The objective of this research is to describe policy of VAT on newspaper in past time and the implementation policy of VAT on newspaper today. This research is also to suggest about policy on taxation for seen as contribution for Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak).The result of this research show that between 1986 until 1990 newspapers got tax incentives, VAT Accounted on Government (PPN Ditanggung Pemerintah). Regulation are used President?s Decision (Keputusan Presiden). Because of that time Taxation Act of Value Added Tax did?nt regulated about tax incentives. That policy had no influence with selling price of newspaper and on March 1990 this policy stopped with consideration more and more stable of live press publisher commonly. Implementation of VAT appropriate with regulation.The final conclusion of this research is tax exemption on newspapers have no significant influence on cost production of newspapers."