Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga.

---

Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making."

"Dalam upaya menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemerintah dan Pertamina bekerja sama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menghadirkan e-Government melalui aplikasi MyPertamina yang difungsikan sebagai media untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi dan menyelenggarakan subsidi tertutup kepada masyarakat yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Dalam implementasinya aplikasi MyPertamina masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti sistem bermasalah, kesulitan login, ketidaktersediaan fitur, informasi tidak update, hingga lamanya waktu respon aplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Aplikasi MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data campuran melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 150 responden yang merupakan pengguna MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi, wawancara mendalam dengan 8 informan, dan studi kepustakaan serta teori utama untuk analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan aplikasi MyPertamina, menurut persepsi 150 responden di Wilayah Bogor dan Bekasi adalah system quality. Hal ini karena responden menilai bahwa aspek-aspek seperti perbaikan data, proses verifikasi data, kemudahan login, akses kode QR, pembelian BBM bersubsidi di SPBU menggunakan MyPertamina, dan metode pembayaran secara non tunai masih kurang.

 

---

In an effort to curb the misuse of subsidized fuel, the government and Pertamina have collaborated by leveraging information and communication technology to introduce e-Government through the MyPertamina application. This application serves as a medium to control the distribution of subsidized fuel and to provide targeted subsidies to the rightful recipients. However, the implementation of the MyPertamina application has encountered several issues, such as system malfunctions, login difficulties, unavailability of features, outdated information, and slow application response times. This research aims to analyze the most influential factors affecting the success of the MyPertamina application in the Bogor and Bekasi regions. The study employs a quantitative approach using mixed data collection methods, including the distribution of questionnaires to 150 MyPertamina users in the Bogor and Bekasi regions, in-depth interviews with 8 informants, and literature review. The primary theory for analysis is the DeLone and McLean Information Systems Success Model (2003). The results indicate that, according to the perceptions of 150 respondents in the Bogor and Bekasi regions, the most influential factor on the success of the MyPertamina application is system quality. Respondents highlighted deficiencies in aspects such as data correction, data verification processes, ease of login, QR code access, subsidized fuel purchases at gas stations using MyPertamina, and cashless payment methods.

 

"

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Dalam era saat ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah. perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. E-government merupakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien.Tesis ini menjelaskan sejauh mana strategi pengembangan e-government di lakukan dan seiring dengan waktu, ada perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan ekstemal Depperindag yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program-program pengembangan e-government. Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal di analisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan dilanjutkan dengan menggunakan matrik internal eksternal {EE) di dapatkan posisi strategis Depperindag berada dalam posisi pertumbuhan. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi pertumbuhan horisontal dengan memanfaatkan peluang pada semua sumber daya yang ada. Pada analisa status tahap pengembangan e -government dari layanan aplikasi yang sudah ada di Depperindag telah mencapai posisi "Pematangan".Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan strategi pengembangan egovernment, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu keberhasilan implementasi e-government tidal( ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang telah dan akan diadopsi tetapi ditentukan oleh seberapa kuat elemen-elemen transforrnasi dijalankan di Depperindag, Benchmarking dengan sistem lain, menyediakan literatur yang lengkap, dan sosialisasi tentang manfaat a government.

---

In this era people's need for government's service is very important for the government to pay attention. The development of information technology makes it even more possible and easier for people to obtain information. E-government constitutes an electronic-based government administration to improve services to people effective and efficient.

This thesis explains how far the implementation development strategy has been applied and along the time, there are changes in internal and external environment of Depperindag which need to paid attention in order to improve and implement the programs of c-government development. The changes of internal and external environment condition are analyzed using SWOT analysis, and followed with internal external (IE) matrix analysis, we found that strategic position of Depperindag was growth position. Therefore, strategy used was horizontal growth strategy by utilizing chances on available sources. On the analysis of development stage status of e-government from available application service in Depperindag, it has reached the position of "maturation". After analyzing the implementation of e-government development strategy, there are a several things to be done, Le., the success of e-government implementation is not determined by the level of technological advance adopted but it is determined by how strong the elements oftransfonnation are run by Depperindag, Benchmarking with other systems, the availability of literature, and socialization of e-government's benefit's."