Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis pendekatan kearifan lokal dalampenanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Pendekatan kearifan lokal masyarakat adat Bandungditerapkan dalam penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Andir melaluimusyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai karuhun berdasarkan falsafahsilih asih, silih asah dan silih asuh. Penyidik Polsek Andir dalam menangani perkarapidana memfasilitasi musyawarah mufakat antara pelaku dan korban sertakeluarganya dalam rangka mencapai perdamaian. Apabila kedua belah pihak telahberdamai dan korban mencabut atau menarik laporan polisi yang dibuatnya, makapenyidikan dihentikan dan perkaranya dinyatakan selesai. Selain itu hasil penelitianjuga menunjukkan bahwa Dalam tahap penyidikan pra adjudikasi maka kearifanlokal yang sejalan dengan KUHAP dan UU Kepolisian adalah kearifan lokal yangdapat memberikan manfaat optimal dari suatu penyelesaian perkara pidana yaitu rasakeadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana digagas oleh pendekatankeadilan restoratif. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yangkeberadaan dan keberlakuannya diakui oleh masyarakat setempat. Akan tetapipenggunaan pendekatan kearifan lokal di lingkungan Polri belum menjadi kebiasaanmengingat masih belum tegasnya pengaturan ini di dalam hukum acara pidananasional. Pasal 18 UU Kepolisian merupakan landasan yang sah bagi penyidik untukmenghentikan penyidikan yang sedang dilakukannya atas suatu perkara pidana yangterjadi di wilayah hukum setempat. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbanganbahwa perselisihan antara pelaku dan korban telah selesai. Pelaku mengakuikesalahannya dan korban menerima permintaan maaf yang diajukan oleh pelakusehingga hubungan antara para pihak kembali pulih yang pada akhirnya akanmendorong terciptanya situasi yang kondusif di wilayah setempat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of local wisdom approachin handling criminal cases in the jurisdiction of Police Sector Andir Bandung. Thisresearch is conducted by descriptive qualitative method that comes from primary andsecondary data with data collection method which is done by in depth interview,expert interview, observation and document review. Result of research indicate thatApproach of indigenous wisdom of indigenous people of Bandung applied inhandling of crime by Unit Crimes Andir Police Subdivision through consensusmufakat that uphold value of karuhun based on philosophy of silih asih, silih asahand silih asuh. Andir police investigators in handling criminal cases facilitatedeliberation between consecutors and victims and their families in order to achievepeace. If both parties have made peace and the victim revokes or withdraws thepolice report he made, then the investigation is suspended and the case is declaredover. In addition, the results of the study also showed that in the investigation stage pre adjudication the local wisdom in line with the Criminal Procedure Code and thePolice Act is the local wisdom that can provide optimal benefits from a criminal casesettlement that is the sense of justice and legal certainty for the parties as initiated bythe approach restorative justice. Local wisdom is basically a form of regulationwhose existence and validity are recognized by the local community. However, theuse of local wisdom approach within the Indonesian National Police has not becomea habit since the regulation is still unclear in the national criminal procedure law.Article 18 of the Police Law is the legal basis for investigators to stop theirinvestigations into a criminal case that occurs in the local jurisdiction. This action isdone with the consideration that the dispute between the perpetrator and the victimhas been completed. The perpetrator acknowledges his guilt and the victim acceptsthe apology filed by the perpetrator so that the relationship between the parties willrecover which will ultimately lead to the creation of a conducive situation in the localarea."

"Penanganan kasus tindak pidana aborsi dalam tesis ini berawal dari terbongkarnyapraktik aborsi yang berawal dari beberapa situs website yang tersebar di Internet.Tempat praktik aborsi berkamuflase sebagai kantor lembaga hukum dan tour travel Gayatri di Jalan Cimandiri No.7 RT06/04 Cikini, Menteng, Jakarta Pusatini, yang kemudian digeledah oleh petugas dari Subdit III SumdalingDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Adapun faktor yang diduga penyebab meluasnya praktik aborsi di Indonesia adalah: 1 meningkatnya perilaku permisif dan seksbebas dikalangan remaja baik diperkotaan maupun di pedesaan; 2 memintapertolongan orang untuk mengugurkan kandungan baik secara tradisional tenaganon medis maupun secara modern tenaga medis ; 3 tempat praktik aborsi baikyang dilakukan oleh oknum dukun beranak, bidan atau perawat cukup tersedia dikota maupun di desa; 4 praktik aborsi yang dilakukan secara terselubung diklinik-klinik bersalin dan rumah sakit baik negeri maupun swasta juga tersedia dikota-kota besar, ditambah lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial; dan 5 adanya anggota masyarakat yang malah ikut mengambil keuntungan darikehadiran klinik terselubung itu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,praktik aborsi seperti yang dibongkar polisi dalam penelitian ini, termasukkejahatan atau yang dikenal dengan istilah 'Abortus Provocatus Criminalis'.Tindakan abortus ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Upaya yangdilakukan oleh penyidik Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telahmemenuhi 3 dimensi, 1 yakni dimensi sistem normatif dimana penyidikmenerapkan aturan hukum yakni KUHP Pasal 346, 367, 348, dan 349 dan jugaUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatandimana para tersangkadikenakan sanksi pidana; 2 dimensi sistem administratif dimana penyidik jugamelakukan koordinasi dan interaksi dengan pihak lain pihak Ikatan DokterIndonesia IDI dan ahli kebidanan, dan pihak kejaksaan negeri selaku penuntutumum, dan juga 3 dimensi social system dimana penyidik juga mendefinisikankasus tersebut terhadap dampaknya kepada masyarakat umum. Sementara ituguna menunjang penyelidikan dan penyidikan kasus aborsi, kompetensi SDMSubdit Sumdaling harus ditingkatkan dikarenakan dari data yang diperoleh masihbanyak penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untukmeningkatkan kompetensi dalam bidang penyidikan kasus-kasus khusus sepertikasus aborsi dan sejenisnya. Begitu juga sarana, prasarana dan pendanaan gunamenunjang kerja dari penyidik.

---

The handling of the criminal act of abortion case in this thesis began with theunveiling of an abortion practice that was found from several websites on theinternet. The abortion facility operated under the guise of Gayatri law office andtour travel agency on Jalan Cimandiri No.7 RT 06 04 Cikini, Menteng, CentralJakarta, which was then searched by officers of Subdit III SumdalingDitreskrimsus Sub Directorate III of Environmental Resources, Special CriminalInvestigation Directorate of Jakarta Metro Police. The widespread of the practiceof abortion in Indonesia is presumably caused by the following factors 1 theincrease of permissive behavior and free sex among teenagers in cities and ruralareas 2 people seeking help for abortion by traditional methods non medicalpersonnel and modern methods medical personnel 3 the availability of placesthat provide abortion performed by traditional birth attendants, midwives ornurses in cities and rural areas 4 the practice of abortion performed covertly inmaternity clinics and hospitals, both public and private, is also available in majorcities, along with weak social control and social sanctions and 5 communitymembers who take advantage of such covert clinics. According to Indonesian law,the abortion practice as unveiled by the police in this research is considered acrime or otherwise known as 'Abortus Provocatus Criminalis'. This act ofabortion is categorized as a criminal act. Efforts undertaken by Subdit SumdalingDitreskrimsus investigators of Jakarta Metro Police have fulfilled these 3dimensions, 1 the dimension of normative system in which the investigatorsapplied the rule of law namely KUHP Criminal Code Articles 346, 367, 348,and 349 and also Law Number 36 of 2009 regarding health in which the suspectsare subject to criminal sanctions 2 the dimension of administrative system inwhich the investigators also coordinated and interacted with other parties, IkatanDokter Indonesia IDI Indonesian Medical Association and obstetricians, and thedistrict attorney as public prosecutor, and also 3 the dimension of social systemin which the investigators also defined the case in terms of its impact on thegeneral population. Meanwhile, in order to support inquiry and investigation ofabortion cases, Subdit Sumdaling needs to improve the competency of itspersonnel because according to the obtained data, many of the assistantinvestigators have not pursued vocational education to improve their competencyin the area of special case investigation such as abortion cases and others. Thesame goes for facilities, infrastructure and funding that are needed to support thetask of investigators"

"Masalah penelitian ini menyangkut Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan kamtibmas saat ini. Standar mutu pelayanan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading. Kedua, adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Faktor yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, adalah Upaya yang dilakukan Polsek Kelapa Gading dalam rangka meningkatkan implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading demi terwujudnya Kamtibmas. Upaya ini merupakan strategi Polsek Kelapa Gading dalam mengimplementasikan standar mutu pelayanan masyarakat oleh Polisi RW. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW dalam konteks implementasi standar mutu pelayanan masyarakat belum tercapai secara optimal karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun strategi Polsek Kelapa Gading dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Tim Manajemen Polisi RW dan mengoptimalkan kemampuan Polisi RW yang ada.

---

This research is about the implementation of Public Services Quality Standards by The Neighborhood Policemen of Kelapa Gading Police Sector in order to maintain public safety and order. The success of RW 012 in achieving ISO 9001?2008 certification on its public services have become the focus in the case study. Several issues are being observed, first, the implementation of public service quality standards by the Neighborhood Polic of Kelapa Gading Police Sector in order to achieve the stability of public security and order.

Second, factors that influenced the implementation of public services quality standards by the neighborhood police of Kelapa Gading Police. What are the strengths and weaknesses within the organization as well as the opportunities and constraints as the effect of external development of the environment.

Third, are the efforts that had been executed by the Kelapa Gading Police Sector in order to improve the public services quality standards as part of Kelapa Gading Police Sector strategic implementation of its public services.

This study use a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon. Data being collected through in-depth interview technique, literatures study, and observations involved (participant observer).

This research came to the conclusion that the public services by the neighborhood police in the context of the implementation of public services quality standards have not reached the desired quality. The lack of standard parameters to measure its quality has been the main cause. Numerous factors from the internal as well as external of the organization can be identified as the cause of this limitation. As part of the strategy to lower the gap, The Kelapa Gading Police Sector try to optimize the Neighborhood Police Management Team and the cability of Neighborhood Policemen."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis analisis dalam penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke timur tengah oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan oleh penyidik Satreskrim Polres Bandara Soetta dalam menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah tidak kooperatifnya para calon TKI dalam memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas pelaku pengiriman TKI secara ilegal karena dipicu rasa takut atas ancaman para pelaku tersebut terhadap keluarga calon TKI. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap para calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara non-prosedural. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandara Soetta untuk menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menemukan pelaku kejahatan TPPO adalah melalui penelusuran transaksi keuangan yang digunakan dalam pembelian tiket di Kantor Maskapai Penerbangan. Melalui penelusuran tersebut penyidik akan memperoleh identitas pelaku maupun pihakpihak lainnya yang terlibat dalam pengiriman calon TKI secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dengan ditemukannya para calo maka pengiriman calon TKI secara non-prosedural (ilegal) ke kawasan Timur Tengah maupun negara di kawasan Asia Tenggara melalui Bandara Soekarno Hatta dapat ditekan jumlahnya sehingga pada akhirnya dapat diberantas seluruhnya.

---

This thesis discusses the results of research on analytical analysis in tackling the criminal act of recruiting illegal workers to the middle east by the Soekarno-Hatta Airport Police. This research is done by descriptive-qualitative method that comes from primary and secondary data with data collecting method done by in-depth interview, expert interview, observation and document review. The results show that the obstacles faced by investigators from Satreskrim of Soekarno-Hatta Airport Police in tackling cases allegedly recruiting illegal migrants to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport is not cooperative prospective workers in providing sufficient information about the identity of illegal migrant workers because of the triggered by the fearness of the perpetrators' threats against the families of prospective migrant workers. This is a factor inhibiting law enforcement against the brokers involved in the delivery of prospective migrant workers to the Middle East in a non-procedural manner. In addition, the results of the study also show that the efforts made by Satreskrim Soekarno-Hatta Airport Police to tackle the alleged cases of recruiting illegal workers to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport in order to find the perpetrators of trafficking in persons offences are through the searching of financial transactions used in the purchase of tickets at the Office Airline. Through this investigation the investigator will obtain the identity of the perpetrator as well as other parties involved in sending prospective migrant workers in a non-procedural manner occurring in the jurisdiction of the Soekarno-Hatta Airport Police. With the discovery of the brokers, the delivery of non-procedural (illegal) migrant workers to the Middle East area and countries in Southeast Asia through Soekarno Hatta Airport can be suppressed in number so that it can eventually be eradicated entirely."

"Kotamdaya Tanggerang merupakan daerah perkotaan yang memiliki angka kejadian curanmor yang relatif tinggi, karena kasus curanmor menempati peringkat teratas sebagai kasus yang paling banyak terjadi di Kotamdaya Tangerang pada periode 1995-1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persebaran curanmor sehubungan dengan struktur kota di Kotamdaya Tangerang tahun 1994, 1996, dan 1998. Variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu jumlah curanmor dan lokasi kejadian curanmor, dan variable bebas yaitu deliniasi struktur kota yang meliputi daerah urban, daerah peralihan dan daerah non urban."

"ABSTRAKKondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah polres Tangerang Selatan.Sebagai salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta, Tangerang Selatanmenghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baikyang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat.Peran sumber daya manusia dalam suatu lembaga ataupun organisasi sangatlahpenting. Sehingga bisa mewujudkan Kamtibmas yang maksimal pada wilayahPolres Tangerang Selatan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat tentunyamenuntut pengelolaan sumber daya manusia secara baik antara pemahaman sistemataupun sumber daya manusianya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Satlantas Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertama, implementasi penegakan hukum lalu lintas di wilayah PolresTangerang Selatan ditandai dengan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat,Kemacetan Lalu Lintas yang belum teratasi, tingginya tingkat kecelakankeselamatan Lalu Lintas, dan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sehinggaImplemetasi terhadap penegakan hukum lalu lintas belum bisa optimal. Kedua,Strategi manajemen sumber daya manusia dalam penegakan hukum lalu lintas diSatlantas Polres Tangerang Selatan dilakukan dengan strategi Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response

---

ABSTRACTTraffic law enforcement conditions that have not been maximized almost occur invarious regions in Indonesia, including also in the Tangerang Selatan district policestation. As one of the buffer zones of the capital city of Jakarta, Tangerang Selatanfaces a fairly complex problem in traffic law enforcement, both related toinfrastructure of facilities and infrastructure as well as social conditions of thecommunity. The role of human resources in an institution or organization is veryimportant. So that can realize the maximum Kamtibmas in Polres TangerangSelatan. Such rapid changes in the environment necessitate the proper managementof human resources between the understanding of the system and its humanresources. This study used a qualitative approach and the selection of resourcepersons with purposive sampling technique. Research location at Satlantas PolresTangerang Selatan. The results showed that first, the implementation of traffic lawenforcement in Tangerang Selatan Police area was marked by increasing trafficviolation, unresolved Traffic Jam, high level of accident safety of Traffic, and lowcompliance of public law so that Implemetasi to law enforcement ago cross can notbe optimal. Second, Human Resource Management Strategy in traffic lawenforcement in Satlantas Polres Tangerang Selatan is done by strategy Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response"

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."