Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada framing yang dilakukan TVRI terhadap siarantunda konvensi Partai Demokrat pada 13 September 2013 lalu, kemudianmenuangkan hasil analisis framing tersebut kedalam scenario dan foresightintelijen guna mengetahui sejauh mana implikasi penayangan siaran tundatersebut memberi pengaruh terhadap positioning Partai Demokrat dalam Pemilu2014 baik dari segi popularitas dan elektabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVRI sebagai media televisi yangtelah bertransformasi dari bentuknya sebagai stasiun televisi pemerintah menjadilembaga penyiaran publik tetap tidak bisa lepas dari kulturnya yang lama, yaknicenderung sebagai alat propaganda pemerintah. Dalam hal pemberitaan mengenaiPemilu, ditinjau dari historis dan perkembangannya, TVRI mengindikasikankeberpihakannya pada partai-partai penguasa pada masanya; termasukkeberpihakannya kepada Partai Demokrat yang saat ini merupakan partai orangnomor satu Indonesia. Penayangan siaran tunda konvensi Partai Demokrat yangdilakukan TVRI menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, salahsatunya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjatuhkan sanksi lisan dantulisan kepada TVRI. Implikasi dari penayangan siaran tunda ini kemudiandianalisis dan dituangkan kedalam metode scenario dan foresight gunamengetahui langkah-langkah kebijakan bagi Partai Demokrat dalam halpositioning popularitas serta elektabilitas partai pada Pemilu 2014. Modelscenario yang digunakan adalah tehnik skenario sumbu, dan ada empat modelskenario yang dihasilkan dari tehnik skenario sumbu ini. Dari empat model yangada, dipilih salah satu model yang dinilai paling dapat membawa Partai Demokratkepada kondisi yang paling diharapkan pada Pemilu 2014.Dari hasil penelitian disarankan agar TVRI memulihkan nama baiknyadengan cara menjadi lembaga penyiaran publik yang sesuai dengan prinsipprinsippenyelenggaraannya yang independen, netral, tidak memihak, danmelayani asas kepentingan publik. Di samping itu, hasil penelitian jugamenyarankan agar partai-partai politik, bukan hanya Partai Demokrat, selalumenjalin hubungan media dengan media-media televisi tidak hanya pada saatpemilu. Masyarakat juga dihimbau agar cerdas dalam menerima terpaan isi media,dalam hal ini pemberitaan mengenai pemilu.

---

ABSTRACTThis study focuses on the framing is done TVRI broadcast delay to theDemocratic convention on 13 September 2013, then pour the framing analysisresults into scenarios and foresight intelligence to determine the extent to whichthe implications of the delayed broadcast aired give effect to the positioning of theDemocratic Party in the 2014 election either in terms of popularity andelectability.The results showed that TVRI television as a medium that has beentransformed from its shape as state television into public broadcasters still cannot escape from the old culture, which tends to be a government propaganda tool.In reporting on the election, and review of the historical development, TVRIindicates inclination to authority parties at the time; including its inclination ofDemocratic Party as the party that is currently the number one in Indonesia.Delayed broadcast aired Democratic convention made TVRI received variousreactions from various circles of society, one of the Indonesian BroadcastingCommission (KPI) which penalize both spoken and written to TVRI. Theimplications of this delayed broadcast aired later analyzed and poured intoscenarios and foresight methods to determine policy measures for the DemocraticParty in terms of positioning the popularity and electability of the party in the2014 election. Scenario model used is axes scenario technique, and there are fourmodels of scenarios generated from this axis scenario techniques. Of the fourexisting models, selected one of the models that assessed the Democrats can bringthe most to the conditions expected in the 2014 election.From the results of the study suggested that TVRI restore his good name bybeing a public broadcaster in accordance with the principles of implementationindependent, neutral, impartial, and serving the public interest principle. Inaddition, the results also suggest that political parties, not just the Democrats,always maintained relations with the television media not only at election time.Citizens are also urged to be smart in receiving exposure to media content, in thiscase the news about the election."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"ABSTRAKSepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi. Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII. Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---

"

"ABSTRAKGuru-guru anggota PKI di Pemalang tertarik terhadap PKI karena janji-janji PKI untuk memperjuangkan nasib pegawai negeri khususnya guru, agar hidupnya lebih sejahtera dengan cara memperjuangkan kenaikan gaji guru. Guru-guru yang menjadi anggota dan simpatisan PKI yang ada di Pemalang pernah melakukan aksi mogok mengajar dan mempengaruhi guru-guru bukan PKI untuk ikut aksi tersebut. Aksi tersebut dimaksudkan menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan gaji guru.Setelah peristiwa G 30 S/PKI, PKI serta onderbouw PKI dinyatakan dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, maka di Pemalang diadakan pembersihan terhadap para anggota PKI dan unsur-unsurnya, termasuk pemecatan guru-guru anggota PKI dan onderbouw PKI. Selain dipecat mereka juga dipenjarakan dan dilakukan pembinaan bagi mereka yang hanya simpatisan PKI. Dampak gum-gum yang masuk PKI setelah G 30 S/PKI yaitu mereka diberhentikan dari jabatannya.Setelah terjadi penangkapan terhadap guru-guru anggota PKI, maka tahun 1966, jumlah guru di Pemalang berkurang. Padahal tahun 1964 jumlah guru SD di Pemalang berjumlah 1650, Setelah banyak guru yang diberhentikan akibat terlibat peristiwa G 30 S/PKI, maka sekolah-sekolah kekurangan guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengadakan kursus guru kilat dengan nama Kursus Kilat Pancasila, dtsamping itu pemerintah juga mengadakan program SPG C Negeri 1 dan SPG C Negeri 2. SPG C Negeri I diperuntukkan bagi mereka yang lulus SD untuk dididik menjadi guru, lama pendidikan selama 2 tahun. Sedangkan SPG C Negeri 2 untuk mereka yang lulus SMP, lama pendidikan 1 tahun.

---

ABSTRAK

Member PKI teachers in Pemalang interested to PKI, because promises PKI to fight for chance public servant specially teachers, in order to them life are more secure and prosperous by fighting for increase employ teacher. Teachers becoming PKI sympathizer and member in Pemalang, have conducted action walk out to teach and influence teachers which is non coming from PKI to follow action. The action intended to claim to government to get teacher a raise.

After G 30 SIPKI event, also PKI and it?s under bow expressed to be prohibited a life and expand in Indonesia, hence in Pemalang performed sweeping its entire member PKI element and, inclusive of PKI member and it?s under bow teachers expulsion. Besides dismissed they are also goaled and conducted a construction for the man who only PKI sympathizer. Affect incoming teachers PKI after G 30 S/PKI that they are riffed from them occupation.

After happened arrest to member PKI teachers, hence in 1966, amount teachers decrease in Pemalang. Though in 1964 amount elementary school teachers amount to 1650 in Pemalang. After a lot of teacher riffed affect of involved G 30 SIPKI event, hence the teacher insufficiency school. To anticipate mentioned, governmental to hence perform teacher courses gleam by the name of Kursus Kilat Pancasila, despitefully governmental also perform school of teacher education program (SPG CN 1 and 2). SPG CN 1 destined for the man who pass elementary school to be educated to become teacher, during of education 2 year. While SPG CN 2 to those who pass junior high school, during of education 1 year."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."

"ABSTRAKSetelah terjadi peristiwa 30 September 1965, Indonesia dilanda krisis politik dalam negeri. Pemerintahan sipil di bawah pimpinan Presiden Sukarno mengalami krisis kepercayaan karena tidak berhasil mengatasi masalah politik keterlibatn.n PKI dalam peristiwa 30 September 1965 dan inflasi yang tinggi. Sehingga timbul gejolak politik di masyarakat terutama di kalangan intelektual muda yang berbasis di civitas academica. Dalam keadaan_ demikian ABRI (TNI-AD) di bawah komando Suharto tampil ke panggung politik dan berhasil merebut opini publik akan pembaharuan politik yang akan dibawa oleh kepemimpinannya dalam Orde Baru. Di saat itulah muncul gagasan-gagasan dari berbagai kelompok pendukung Orde Baru, mengenai format politik yang tepat bagi Indonesia. Satu diantaranya yang me_nonjol dan sempat menimbulkan gejolak politik di dalam parlemen (DPRGR) adalah gagasan dwi partai yang diik_rarkan rakyat Jawa Barat. Berdasarkan pembagian Maurice Duverger dalam buku Political Parties ada tiga system kepartaian, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai. Setelah dianalis oleh kaum intelektual pembaharu yang banyak bermukim di Bandung, sistem dua partai dianggap lebih tepat bagi Indonesia yang sedang mencari format politik setelah pemerintahan Sukarno jatuh, karena sistem ini terbukti berjalan dengan baik di banyak negara Barat. Namun gagasan alternatif pembaharuan sistem kepartaian itu, tidak berjalan dengan mulus, bahkan kemudian di tinggalkan, dan baru muncul kembali nuansanya setelah situasi politik lebih stabil. Bagaimana gagasan ini lahir, berkembang dan ditinggalkan, merupakan bahasan yang menarik untuk melihat perjuangan dan sikap kritis intelektual muda Bandung menghadapi intrik politik nasional.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("

"ABSTRAKPenelitian ini membahas faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap isu presidential threshold selama pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017. PKS pada awalnya mendukung adanya presidential threshold sebesar 20%, kemudian ditengah pembahasan PKS merubah sikapnya dengan mendukung tidak adanya threshold dalam Pemilu 2019 mendatang. Penelitian ini ingin mengetahui alasan perubahan sikap tersebut dengan menggunakan teori pilihan rasional dengan pendekatan orientasi partai politik office seeking dari Kaare Strom. Penelitian ini menunjukkan 0% presidential threshold merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi PKS sebagai partai politik. Dengan 0% presidential threshold, PKS dapat mencalonkan kader dari internal sebagai calon presiden. Kondisi tersebut didukung oleh soliditas struktur dan disiplin organisasi yang dimiliki oleh PKS. Dengan mencalonkan kader dari internal, struktur PKS dipastikan akan bekerja secara all out. Kepentingan elektoral menjadi faktor lain bagi perubahan sikap PKS. Dalam Pemilu 2019, PKS memiliki target untuk meraih 12% suara. Hal tersebut membuat PKS mencoba memanfaatkan potensi coattail effect untuk menambah perolehan suara. Teori yang dipergunakan relevan dengan studi kasus ini. Dalam teori pilihan rasional, terdapat perilaku partai politik dengan orientasi office seeking. Partai politik dengan orientasi seperti ini akan berusaha untuk memaksimalkan kontrol mereka atas jabatan politik. Dengan menguasai jabatan politik, partai politik akan berusaha mendapatkan jabatan strategis di dalam pemerintahan.

---

ABSTRACTThis study discusses the underlying factors of the change of PKS attitude towards presidential threshold issue during 2017 election bill discussion. PKS initially supported the 20% of the presidential threshold, but then changed its attitude by supporting disclosure of thresholds for the upcoming 2019 elections. This study aims to find out the reason of the attitude change by analyzing data obtained using rational choice theory and office-seeking concept from Kaare Strom. The result shows that 0% of the presidential threshold is the most favorable choice for PKS as a political party. With presidential threshold by 0%, PKS can nominate its cadre as presidential candidate. Supported by the solidity of the structure and discipline of the organization, nominating cadres of PKS surely make its structure to work optimally. Other factor for changes in PKS attitude is its electoral interests. In the 2019 election, PKS has set a target of 12% of the vote. This triggers PKS to try to utilize the potential coattail effect to increase vote approval. Theory used in this research is relevant to this case study, such as theory of seeking, policy-seeking, vote seeking. Political parties with agreements like this will try to regulate their control of political office. By occupying political office, political parties will find it difficult to obtain strategic positions within the government."