Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehinggaterbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikandalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenistawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classicaltawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa DSN-MUI danperaturan Bank Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah, dan bagaimanatawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangmenggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi inimenemukan bahwa tawarruq merupakan produk ijtihad yang terbuka kepadaperbedaan pendapat. Tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturanBank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatanteori maqashid syariah, terbukti bahwa tawarruq tidak memenuhi aspekkemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.

---

ABSTRACTThis thesis examines tawarruq which appears in fatwa of National Board ofSharia (DSN) the Council of Indonesian Ulama (MUI) No. 82/DSNMUI/VIII/2011 on Sharia Commodity Trading. Tawarruq is an innovationtransaction on sale which has not been regulated by nash, so it is available to dosome individual interpretation or ijtihad. Tawarruq is a controversial product usedin contemporary Islamic finance practice. In the modern era, there are two typesof tawarruq, organised tawarruq or tawarruq munazhzham dan classical tawarruqatau tawarruq ghairu munazhzham. The research questions in this thesis are howdid Islamic law regulate tawarruq, how to analyse tawarruq on Islamic law, DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation with maqashid syariah approach,dan how can tawarruq appear in DSN-MUI’s fatwa and Bank Indonesia’sregulation. The research uses normative legal research which uses secondaryresources analysed by qualitative method. The study found that tawarruq is ijtihadproduct which is open end to different arguments. Tawarruq appears in DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation without any regulation about it.Used maqashid syariah approach, it was proved that tawarruq doesn’t complywith maslahah which is the aim of sharia."

"Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas bagaimana suatu dalil perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa yang lahir karena suatu perjanjian dimana dalam hal ini diterapkan pada sengketa jual beli tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka akan dianalisa putusan dari sengketa jual beli tanah dan bangunan yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the dispute over private deed on the sale and purchase of land and buildings agreement. In thesis will be discussed regarding the validity and binding force of a contract of private deed on sale and purchase of land and buildings agreement. Moreover, this thesis will also discuss how a proposition of unlawful act can be used to file a lawsuit against the dispute, which was born as an agreement where in this case applied to disputes on sale and puchase of land and buildings. To better understand the application of this unlawful act suit is by analyzing the court decision on sale and purchase of land and buildings disputes which sued by the unlawful act suit. This research is a juridical-normative that prioritize research with secondary data, especially on prime legal materials in the form of a court decision."

"Pada situasi ekonomi yang serba sulit belakangan ini, nasabah mengalami hambatan dalam pembayaran tagihan murabahah. Semua pihak, baik bank, nasabah maupun otoritas pembuat kebijakan harus mempunyai tindakan untuk mengatasi hal ini. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan syariah. Bank syariah yang melaksanakan muamalah, maka pelaksanaannyapun harus sesuai dengan syariah, terutama bagi nasabah yang beritikad baik. Tetapi, dalam pelaksanaannya jangan sampai dilupakan bank juga berperan sebagai penghimpun dana nasabah yang bersifat amanah. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah bagi nasabah yang beritikad baik pada Bank Syariah Mandiri, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apakah prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan ketentuan syariah. Penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif, yaitu bertujuan untuk menilai apakah upaya Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi adanya nasabah yang tidak mampu bayar dalam pembiayaan munabahah sesuai dengan aturan hukum dan aturan syariah. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri banyak mengalami kendala berkaitan dengan prilaku nasabah dan itikad tidak baik. Sedangkan kendala yang dihadapi nasabah terkait dengan kondisi keuangan, kehilangan barang jaminan dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum dan fatwa DSN MUI, meliputi pembebasan hutang bagi nasabah yang tidak mampu bayar, penyitaan barang jaminan, penggolongan kualitas aktiva produktif, dan penyelesaian perselisihan pada Basyarnas, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan dengan baik."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah membuat banyak bank yang menjalankan usaha berdasarkan bunga, terpuruk dan tidak bisa menjalankan fungsinya lagi dengan baik untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah keterpurukan yang di alami bank-bank yang ada di Indonesia hanya bank syariah yang dapat bertahan karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli dalam penghimpunan dan penyaluran dana. BTN Syariah yang sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) menyediakan pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) bagi nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip juak-beli atau murabahah. Salah satu elemen penting untuk dapat terlaksananya pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) ini adalah akad yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah tinjauan Hukum Perikatan Islam mengenai akad pembiayaan murabahah, menguraikan kendala yang ada serta menganalisis akad pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) pada BTN Syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam akad pembiayaan murabahah ini harusnya sesuai dengan Hukum Perikatan Islam yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun pada kenyataannya ada beberapa klausul dalam akad tersebut yang kurang sesuai dengan syariat Islam, antara lain klausul mengenai penagihan seketika, denda tunggakan, dan juga klausul mengenai asuransi. Klausul-klausul tersebut kurang memihak nasabah dan mengandung unsur ketidaksetaraan dan keadilan karena lebih memihak kepada pihak bank, seperti misalnya penagihan seketika tanpa klarifikasi oleh bank dan pembayaran klaim yang diterima bank. Kendala-kendala dalam akad pembiayaan ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata, diantara kendala tersebut salah satunya adalah pengawasan yang kurang maksimal dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk itu dibutuhkan solusi-solusi dari kendala-kendala tersebut agar akad tersebut sehingga dapat sesuai dengan Hukum Perikatan Islam."

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menggali akibat hukum dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebelum adanya putusan tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama, musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau abitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD 1945 karena ada pilihan forum (choice of forum) pada dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda. Dadang Achmad yang mengalami sengketa dengan Bank Muamalat Cabang Bogor mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terkait hal ini karena sengketa atas pembiayaan musyarakah di antara mereka dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Bank Muamalat sendiri menggunakan UU Hak Tanggungan dan akad musyarakah mereka sebagai dasar hukum melakukan eksekusi jaminan tersebut. Dalam hal ini MK membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi saat ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan secara non-litigasi para pihak dibebaskan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa tetapi harus tetap berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi untuk sengketa Dadang Achmad dan Bank Muamalat sendiri putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi karena eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank adalah berdasarkan UU Hak Tanggungan yang masih memberikan kewenangan eksekusi jaminan hanya kepada Peradilan Umum.

---

This research is juridical normative research that looked deeply about legal normson dispute settlement of the Islamic Banking, and due to law from promulgation of the the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 on article 55 paragraph (2) of syariah banking law. Before the presence of the Decision, dispute settlement of the Islamic Banking was conducted in Religion Court, by deliberation, banking mediation, Basyarnas or the other, and even through the civil court. It was considered to incur the legal uncertainty and violations of the Constitution because there is a choice of forum for two courts that have different authority. Dadang Achmad, who was involved in dispute with Muamalat Bank’s Bogor office branch, proposed judicial review to The Constitutional Court regarding this case because the dispute over musharaka financing among them were brought into a Civil Court of Bogor. Bank Muamalat was guided by the Indonesian Law of Hak Tanggungan and musharaka accad as legal basis for executing the guarantee.

In this case, The Constitutional Court annulled the Explanation of article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law so that the Islamic Banking dispute resolution by litigation at this time could be done at the Religion Court, and in a non-litigation condition, the parties were free to choose the dispute settlement resolutions but still have to be based on Shariah Principles. But for Achmad Dadang and Bank Muamalat dispute, this Constitutional Court Decision has no implications because the execution of the guarantee conducted by the bank was based on the Indonesian Law of Hak Tanggungan which the rights of the execution are still authorized by Civil Court."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja tindakan yang diterapkan oleh PTXYZ unit syariah dalam mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dandalam meningkatkan dana perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,yakni PMK No.11/PMK.010/2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan studikasus. Metode penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yangdimaksudkan untuk mendapatkan gambaran analisis tindakan untuk peningkatankesehatan keuangan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ yang meliputi analisistindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai Risk Based Capital (RBC)dana tabarru? dan untuk meningkatkan dana perusahaan. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa melalui tindakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransikerugian unit syariah PT XYZ, perusahaan dapat mencapai atau bahkan melebihibatas minimum Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? yang diatur dalam PMKNo.11/PMK.010/2011. Selain itu, perusahaan juga mampu meningkatkan danaperusahaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam hal menyediakankekayaan yang tersedia untuk qardh dan menjaga solvabilitas sesuai yang diaturdalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Namun, terdapat perbedaan yang sangatsignifikan antara proyeksi perencanaan tindakan dengan aktual

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze what are the actions applied by sharia unit PTXYZ in achieving the Risk Based Capital (RBC) of tabarru? funds and in increasingcompany's funds to comply with applicable regulation, namely PMK No.11/PMK.010/2011. This study uses a case study approach. The research method isdescriptive analysis is research that is intended to get an overview of the analysis ofactions for improving the financial health of insurance sharia unit PT XYZ whichincludes analysis of the actions applied by the company to achieve the Risk BasedCapital (RBC) tabarru? funds and to improve the company's funds. The results of thisstudy indicate that through the strategy applied by the insurance company sharia unitXYZ, the company can reach or even exceed the minimum limit of Risk BasedCapital (RBC) tabarru? funds regulated in PMK No.11/PMK.010/2011. Moreover,the company are also able to raise company's funds so that the company can meet itsresponsibility in terms of providing for qardh asset available and maintain thesolvency in accordance regulated in PMK No. 11/PMK.010/2011. However, there isa very significant difference between the planning projection with actual"

"Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya, lembaga perbankan syariah tidak sepesat perbankan konvensional, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan hukum terkait dengan pembiayaan murabahah, yang diindikasikan tidak sesuai dengan syariah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan pelaksanaannya di dalam praktik; serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, serta didukung data primer untuk melihat implementasinya dalam praktik pada beberapa bank syariah di wilayah Jabodetabek. Teori yang digunakan adalah teori maqasid syariah untuk melihat apakah pengaturannya menunjukkan tujuan untuk kemaslahatan umat; dan digunakan teori pertukaran karena  murabahah merupakan bagian dari suatu transaksi pertukaran. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan pengaturan perbankan syariah di Indonesia  tidak terlepas dari dinamika sejarah keberadaannya di Indonesia. Penerapan pembiayaan murabahah digunakan UU Perbankan Syariah dan aturan-aturan pelaksanaannya, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Implementasi pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan manfaat melalui: perbaikan terhadap beberapa peraturan terkait pembiayaan murabahah dan kinerja pengawasan eksternal Bank Syariah oleh otoritas; dilakukan evaluasi diri dan upaya perbaikan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan, peningkatan kinerja SDM, serta peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS);  nasabah bank Syariah bertanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran dan menjadi bagian  kontrol sosial pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai syariah.

---

Banking institution is a very important financial institution in a country's economic system. In its development, the growth of sharia banking institution is not faster then conventional banking, whereas majority of Indonesian population is Muslim. On the other hand, there are still various legal issues related to murabaha financing, which is indicated no longer in accordance with sharia principles. This research will address issues concerning the arrangement of murabaha financing in accordance with the principles of sharia and its implementation in practice; as well as efforts made to finance murabaha done in accordance with the principles of sharia. The method used in this research using normative juridical approach based on secondary data, and supported by primary data to see its implementation in practice at some sharia banking in Jabodetabek region. The theory used is the theory of maqasid shariah to see whether the arrangement shows the purpose for the benefit of the people; and used the theory of exchange because murabaha is part of an exchange transaction. The results show that the development of sharia banking arrangements in Indonesia is inseparable from the historical dynamics of its existence in Indonesia. The implementation of murabaha financing is used by the Sharia Banking Law and its implementation rules, as well as the National Sharia Board Fatwa (DSN). Murabaha financing implementation shows that there is still sharia irregularities. Therefore, efforts should be made to ensure that murabaha is implemented in accordance with sharia and provides benefits through: improvements to some regulations related to murabaha financing and external supervisory performance of sharia banking by the authority; Self evaluation and improvement of technical regulations on implementation, improvement of human resources performance, and improvement of internal supervision through Sharia Supervisory Board (DPS); sharia banking customers are responsible for repayment of their financing and become part of social control of sharia in implementation of murabaha financing.

 

 

"

"World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berdasarkan pada sistem liberalisme untuk mewujudkan perdagangan bebas. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1994 ini adalah organisasi penerus General Agreement on Tariffs and Trade yang sebelumnya menjadi organisasi interim. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna tidak luput dari ketentuan perdagangan.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam hukum Islam meliputi prinsip Ilahiah, keadilan, kejujuran, kebebasan yang terbatas, antharadin, persamaan, dan halal dan bermanfaat. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO terdiri dari most-favoured nation treatment, national treatment, reciprocity, freer trade, fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Dengan meninjau prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO dari perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang sesuai dan bertentangan, serta terdapat pula prinsip-prinsip hukum yang tidak diatur di dalam ketentuan WTO.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang sesuai dengan ketentuan syari'ah adalah national treatment, freer tradef fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam ketentuan syari'ah. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah adalah most-favoured nation treatment, reciprocity, dan freer trade. Prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, antharadin, dan kebebasan yang terbatas, prinsip-prinsip hukum perdagangan yang tidak diatur dalam ketentuan WTO adalah prinsip ilahiah, halal dan bermanfaat, dan antharadin."

"ABSTRAKCryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena bitcoin masih mengandung spekulasi, maysir dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya haram lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

---

ABSTRACTCryptocurrency is a virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the Government has banned the practice. In early 2019, the Government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and cryptocurrencies, its usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and bitcoins chance as sharia commodity in Indonesia . The theory applied is theory of legitimate and vanity business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative in nature. The data analysis technique used is descriptive analytical with normative juridical Islamic law approach. From this research, the results show that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues or create their own cryptocurrencies whose price depends on gold or the countrys currency. Bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, maysir and is vulnerable to use for illegal activities. Bitcoin is haram lighairihi or haram because of external factors, so it should be avoided."