Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu agenda reformasi keuangan negara adalah diterapkannya sistem akuntansi daripenganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaranbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedarmembiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Mewirausahakanpemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yangtepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Kemudiandicetuskanlah pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU).Universitas NegeriJakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri telah resmi berubah menjadistatus BLU pada Bulan November 2009. UNJ menyelenggarakan akuntansi sesuaidengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntanIndonesia, jika tidak ada standar akuntansi BLU yang bersangkutan dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan MenteriKeuangan.Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalampenyusunan laporan keuangan BLU Universitas Negeri Jakarta, dan memberikan solusiatau saran atas permasalahan yang dihadapi Universitas Negeri Jakarta untukmengoptimalisasikansistem informasi akuntansi terkait penyusunan laporan keuanganBadan Layanan Umum. Setelah mengolah dengan Soft System Metodhology,kesimpulannya adalah UNJ perlu merubah struktur organisasi terkait fungsi akuntansi,memiliki sebuah aplikasi baru secara on line dalam proses penyusunan laporan keuangan,dan memaksimalkan fungsi SPI dalam hal pengendalian internal.

---

ABSTRACTOne of the reform agenda of state finance is the implementation of accounting systemfrom traditional budgeting to performance base budgeting. With this performance basebudgeting, the use of government funds become clearer than just funding an input andprocess to become an ouput oriented. Enterprising the government is a paradigm thatgives a right direction for public financial sector to encourage service improvement. Thenthe government declared financial management of public service agency (PK-BLU). Thestatus of State University of Jakarta (UNJ) as one of Public Universities has officiallybecome BLU on November 2009. UNJ organized accounting in accordance withaccounting standards issued by the association of Indonesian professional accountants, ifthere are no accounting standards for BLU, it can apply specific industry accountingstandards after approval from Ministry of Finance. This research tries to answer thecomplexity of problems in preparing BLU financial report of State University of Jakartaand to give solution or suggestions on the problems faced by State University of Jakartato optimize accounting information system related to the preparation of Public ServiceAgency (BLU) financial report. After processing by using Soft System Methodology, theconclusion is UNJ need to restructure their organization related to accounting function,own a new on line applicationin preparation process of financial report, and maximize thefunction of SPI in terms of internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti optimalisasi Sistem Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) serta optimalisasi pelaporan pertanggungjawaban APBN berupa laporan keuangan yang disajikan dalam dua standar akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu juga meneliti penilaian kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU UNJ. UNJ sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri berstatus BLU sejak tahun 2009 menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia. Sistem akuntansi yang dipakai selama ini di UNJ masih belum optimal diimplementasikan. Masalah yang dihadapi diantaranya adalah belum adanya legalitas sistem akuntansi yang dipakai yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, pengembangan dari SAK masih lambat. Aplikasi SAK yang dimiliki belum terintegrasi dengan aplikasi SAP. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan UNJ menyajikan nilai aset yang berbeda dari dua laporan tersebut. Akhir dari permasalahan ini adalah penurunan peringkat penilaian kinerja keuangan BLU UNJ. Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalam otimalisasi sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU UNJ, dan memberikan solusi atau saran atas permasalahan terebut terkait peningkatan kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Metode penelitian yang dipakai adalah Soft Systems Metodhology yang dikembangkan oleh Peter Checkland. Kesimpulannya adalah UNJ mempunyai permasalahan yang kompleks tentang sistem akuntansi yang berakibat pada pelaporan keuangan yang tidak akurat dan tidak akuntabel serta tidak tepat waktu. Untuk itu peneliti menyarankan aksi perubahan dengan melakukan langkah legalisasi sistem akuntansi yang sudah dimiliki dan selanjutnya melakukan pengembangan SAK dengan membangun aplikasi SAK yang terintegrasi dengan SAP sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga penajaman peran SPI dalam pengawasan intern terutama atas indikator penilaian kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU.

---

This study aims to investigate the optimization of Accounting System of State University of Jakarta (UNJ) in the financial management of the Public Service Agency (BLU) as well as the implementation of the budget in the form of accountability reporting financial statements are presented in two accounting standards: Financial Accounting Standards (SAK) and the Governmental Accounting Standards (SAP). It also examines the financial performance aspects of financial management compliance BLU UNJ. UNJ as one of the state university had status BLU since 2009 organized accounting in accordance with accounting standards issued by professional associations of accountants Indonesia. The accounting system used for this is still not optimal implemented in UNJ.

Problems encountered include the lack of legality of the accounting system used is approved by the Ministry of Education and Culture. In addition, the development of Accounting System is still slow. SAK owned applications are not yet integrated with SAP applications. This causes the financial statements of UNJ present different values of asset from the two reports. End of this problem is the decline in financial performance BLU UNJ. This study attempts to answer the complexity of the problems in the accounting system and financial statements BLU UNJ, and provide solutions or suggestions for problems faced UNJ to optimize accounting system related performance improvement aspects of financial management compliance BLU.

The research method used is Soft Systems Metodhology developed by Peter Checkland. The conclusion is UNJ have complex problems of accounting system which resulted in inaccurate financial reporting and are not accountable and not on time. The researcher suggest the action changes by doing the legalization of accounting system that has been owned and subsequently to develop Financial Accounting Systems to build applications that integrate with SAP in order to produce accurate financial statements, accountable and timely. In addition, SPI 's role in the sharpening of the internal control, especially over the financial aspects of performance assessment indicators of financial management compliance of BLU."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dalam penelitian ini terdiri dari jumlah temuan terkait SPI, jumlah temuan terkait ketidakpatuhan dan nilai temuan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama yaitu menggunakan metode Lag Effect, yang meneliti pengaruh opini dan temuan audit di tahun 2008 terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di tahun 2009, sedangkan metode kedua tidak menggunakan Lag Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk kedua model hanya opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan.

---

The study was conducted to analyze the effect of audit opinions and findings on the level of disclosure of local government financial reports. Audit findings in this study consisted of the number of findings related to SPI, the number of findings related to non-compliance and value of finding.

In this study using a 2 (two) research model. The first model is using the Lag Effect,which examines the influence of audit opinions and finding in 2008 on the disclosure of financial statement in 2009. While the second method does not use the Lag Effect.

The results showed that for both models only the opinions and the findings of a significant effect on the level of disclosure. For the opinionshas a positive and significant impact on disclosure. As for the value of the findings has a negative and significant effect on disclosure."