Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem penyelesaian sengketa merupakan pilar utama dari suatu organisasiinternasional. Tanpa adanya sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa, ruledbasedsystem akan kurang efektif karena aturannya tidak dapat dipaksakan untukdilaksanakan. Hal ini yang mendasari pembentukan sistem penyelesaian sengketapada World Trade Organization dan ASEAN terkait sengketa di bidang ekonomi.Selain itu, ASEAN dalam rangka membentuk suatu komunitas ekonomi danASEAN Free Trade Area membutuhkan suatu sistem penyelesaian sengketaekonomi yang lebih komprehensif yang banyak mengadopsi dari sistempenyelesaian sengketa WTO, meskipun didalamnya terdapat beberapa fleksibilitasyang menunjukkan ASEAN sebagai suatu organisasi regional. Denganmenggunakan teori perbandingan hukum didapatkan kesamaan dan perbedaanantara sistem penyelesaian sengketa ekonomi ASEAN dengan WTO terkaitmekanisme serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam masing-masing sistemtersebut serta dasar pemberlakuan masing-masing sistem tersebut. Denganperbandingan tersebut dapat disarankan ASEAN untuk menghapus ketentuanyang membolehkan untuk memilih forum lain, sehingga sistem penyelesaiansengketa ekonomi ASEAN dapat dijadikan sebagai pilihan utama bagi paraNegara anggota ASEAN.

---

ABSTRACTDispute settlement system is the main pillar of an international organization.Without dispute settlement system, rule-based system would be less effective andlack to force of implementation. This is the underlying formation of the disputeresolution system of the World Trade Organization and the ASEAN economicrelateddisputes. In additional, in order to create an ASEAN EconomicCommunity and the ASEAN Free Trade Area requires an economic system ofdispute resolution that is much more comprehensive than adopting the WTOdispute settlement system, although there is some flexibility in it that indicatesASEAN as a regional organization. By using the theory of comparative lawobtained similarities and differences mechanism and principles between thedispute settlement system of the WTO and ASEAN, which contained in each ofthese systems as well as basic application of each of these systems. Suchcomparisons can be advised ASEAN to remove provisions that allow to chooseanother forum, so that ASEAN economic dispute settlement system can be used asthe primary choice for ASEAN member countries."

"ABSTRAKPenelitian ini mengacu pada studi kasus sengketa impor hortikultura, hewan, danproduk hewan antara Amerika Serikat dan Indonesia di WTO. Sengketa iniberawal dari sikap keberatan AS terhadap kebijakan prosedur impor Indonesiayang didasari oleh perangkat hukum Indonesia berupa Undang-undang danPeraturan Menteri. Atas dasar acuan itu berimplikasi pada penerapan prosedurimpor yang baru dan dianggap oleh AS sebagai rezim perizinan impor tidaklangsung atau Non-Automatic Import Licensing menyalahi ketentuan-ketentuanWTO. AS telah mengajukan permohonan kosultasi dengan Indonesia ke WTOdan telah dilangsungkan konsultasi tersebut dimana tidak dapat diraih kesepakatanbersama terkait Sengketa Impor Hortkultura, Hewan dan Produk Hewan. Olehkarena itu AS mengajukan permohonan pembentukan Panel dan hingga saat inikasus tersebut masih dalam proses Panel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa pada dasarnya setiap negara baik AS maupun Indonesia memilikikepentingan nasional masing-masing yang diperjuangkan. Kepentingan nasionalAS ini sangat terlihat ketika AS berusaha menyimpulkan suatu ketentuan yangbersifat spesifik untuk dikorelasikan ke ketentuan yang bersifat umum. Melaluipenelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan dan menemukanupaya yang dapat diambil oleh pemerintah guna menghadapi tuntutan AS tersebut

---

ABSTRACTThe research‘s objective based on its case of study The Dispute of Importation ofHorticulture, Animal, and Animal Product Between United States and Indonesiain WTO. These research shows the explanation of Indonesia‘s interest and stepsthat might be used by the government in facing US complaint whose questioningIndonesia‘s transparency and by making an accusation related to the practice nonautomaticimport licese regime based on its law and regulations.US complaintderive from United States of Trade Representative that Indonesia weren‘ttransparent in practicing the import regulation. By implemeting those regulation,Indonesia have made a fallacies against the provision of WTO.As the conclussionof this research that naturally both US and Indonesia has it own national interestwhich suppose to be fight for.As in these case, US claimed that this barrier isagainst their national interest and they feel legitimate to propose it to WTO whichnow is in Panel Process. US national interest is clearly described when the USbegan to generate a specific provision in order to find its corelation as beingstrated in general provission.By doing this research, the author try to analyze theissues and finding the proper step that might be use by the government."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu system kejasama antar Negara dalam aspek ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terciptanya perdagangan internasional yang efisien dan dapat menguntungkan bagi setiap Negara yang tergabung dalam kegiatan kerjasama antar Negara ini. Salah satunya yaitu dengan membuat sebuah forum internasional sebagai satu-satunya institusi resmi yang menangani semua yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dunia. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dibawah organisasi perdagangan dunia dengan mengangkat kasus rokok kretek yang terjadi pada tahun 2010 antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi dan menganalisis dalam hal langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengekta rokok kretek yang melalui serangkaian tahap beracara yang sudah diatur didalam Dispute Settlement Understanding WTO. Hasil analisis membawa pada penyelesaian akhir yaitu dengan dikeluarkannya Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh kedua Negara.

---

International trade is one system of cooperation between countries in economic aspects. Various efforts have been made by the government to create the efficient of international trade and can be beneficial for any State incorporated in such activities. One of which is to create an international forum as the only official institution that can handles in world trade activity aspects. This research elaborate on how to resolve disputes in international trade under the world trade organization by took clove cigarette case that occurred in 2010 between Indonesia and the United States as the example. This research uses normative approach to elaborate and analyze in terms of steps in the process of clove cigarette resolution through a series of stages that have been arranged in Dispute Settlement Understanding WTO. The results of the analysis lead to the final resolution, the issuance of a Memorandum of Understanding agreed upon by both parties countries."

"Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi internasional didirikan dengan tujuan mencapai perdagangan internasional yang bebas dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pelanggaran ketentuan yang telah dilakukan ditetapkan dalam perjanjian default dari Perjanjian Pembentukan Dunia Organisasi Perdagangan dapat dibawa ke Dispute Settlement Body (DSB) dari WTO. Negara anggota WTO terdiri dari negara maju dan negara berkembang dimana setiap anggota memiliki kapasitas yang berbeda untuk memenuhi ketentuan WTO. Hal ini menyebabkan terciptanya Perlakuan Khusus dan Diferensial (SDT), yang bertujuan membantu negara berkembang menjadi anggota WTOmeningkatkan kemampuannya. Dalam penelitian ini akan dibahas ketentuan-ketentuannya SDT dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam memenuhi ketentuan peraturan perdagangan dalam perjanjian WTO. Selain penelitian ini juga akan membahas manfaat dari ketentuan SDT yang sedang berjalan kasus DS478. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian berdasarkan norma hukum. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa SDT seharusnya memberikan manfaat bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memenuhi regulasi perdagangan sekaligus menjadi kompetitif dengan negara maju, itu tidak diimplementasikan dan dilindungi implementasi oleh WTO yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia di Resolusi sengketa DS478.

---

The World Trade Organization (WTO) as an international organization was founded with the aim of achieving free and fair international trade. To achieve this objective, any breaches of the provisions that have been committed in the default agreement of the World Trade Organization Formation Agreement may be brought to the Dispute Settlement Body (DSB) of the WTO. WTO member countries consist of developed and developing countries where each member has different capacities to fulfill WTO provisions. This has led to the creation of Special and Differential Treatment (SDT), which aims to help developing countries become members of the WTO increase his abilities. This research will discuss the provisions of SDT in accommodating Indonesia's interests in fulfilling the provisions of trade regulations in the WTO agreement. Apart from this research, it will also discuss the benefits of the SDT provisions that are currently underway in the DS478 case. This research was conducted by means of juridical-normative research, namely research based on legal norms. In this study, it can be seen that SDT should provide benefits for developing countries like Indonesia to fulfill trade regulations while being competitive with developed countries, it is not implemented and protected by the implementation of the WTO which results in losses for Indonesia in the DS478 dispute resolution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan mengenai yurisdiksi Majelis Arbiter berdasarkan Konvensi ICSID dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID, yurisdiksi Majelis Arbiter dalam mengadili suatu sengketa ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, ketentuan ratione materiae dan ratione personae. Pentingnya ketiga persyaratan tersebut untuk dipenuhi dalam menentukan yurisdiksi Majelis Arbiter dapat dilihat dalam perkara Pemda Kaltim melawan PT Kaltim Prima Coal dkk. Dalam perkara tersebut, ketentuan ratione personae tidak terpenuhi sehingga Majelis Arbiter ICSID menyatakan diri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut.

---

This research is aimed to describe and analyze the rules regarding the Arbitral Tribunal`s jurisdiction based on the ICSID Convention and its implementation. The result of this research shows that based on Article 25 of the ICSID Convention, the ICSID Arbitral Tribunal`s jurisdiction is determined by the consent of the disputing parties, requirements ratione materiae and ratione personae. In GPEK v. PT Kaltim Prima Coal and others, it is obvious that the compliance of those requirements is very fundamental in determining the Tribunal`s jurisdiction over the dispute. In the mentioned case, requirements ratione personae were not fulfilled. Consequently, the Tribunal lacks of jurisdiction over the dispute."

"World Trade Organization (WTO) memiliki sistem penyelesaian sengketa yang dalam perkembangannya cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan antar negara anggotanya. Namun sejak tahun 2017 Amerika Serikat terus menerus memblokir penunjukkan anggota Appellate Body. Penolakan tersebut dilakukan atas dasar kinerja anggota Appellate Body yang semakin tidak efisien dalam menangani sengketa. Pada tahun 2020 WTO mengalami krisis penyelesaian sengketa karena WTO secara resmi tidak memiliki Appellate Body yang beroperasi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggota Appellate Body yang dapat menangani proses banding. Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut, beberapa negara anggota WTO membentuk perjanjian plurilateral yang disebut sebagai Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Melalui MPIA, proses banding dilakukan dengan mekanisme arbitrase yang didasari oleh Pasal 25 Dispute Settlement Understanding. Akan tetapi, apakah MPIA dapat dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi krisis penyelesaian sengketa yang dialami WTO? Pada penelitian ini, penulis menganalisis kinerja anggota Appellate Body yang dinilai tidak efisien dan implikasinya terhadap sistem perdagangan multilateral. Selain itu, penulis juga menganalisis efektifitas dari pembentukan MPIA sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis penyelesaian sengketa.

---

The World Trade Organization (WTO) has a dispute settlement system that in its development was quite effective in resolving trade disputes between its members. However, since 2017 the United States has continuously blocked the appointment of members of the Appellate Body. The refusal was made based on the Appellate Body member’s increasingly inefficient performance in handling disputes. In 2020 the WTO experienced a dispute settlement crisis as the WTO officially did not have an operating Appellate Body. This is because there are currently no Appellate Body members who can hear any appeal process. In an effort to overcome the crisis, several WTO members formed a plurilateral agreement known as the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Through the MPIA, appeal processes are carried out through an arbitration mechanism based on Article 25 of the Dispute Settlement Understanding. However, can the MPIA be considered a solution to overcoming the dispute settlement crisis of the WTO? In this research, the authors analyze the performance of the previous Appellate Body members which was considered inefficient, and its implications for the multilateral trading system. In addition, the author also analyzes the effectiveness of the MPIA as an effort to resolve the dispute settlement crisis. "

"Studi meneliti dampak sengketa WTO terhadap arus dagang Indonesia dalam kerangka prinsip Most-Favoured Nation, dengan menganalisis seluruh sengketa WTO Indonesia sejak tahun 1996 hingga 2020, serta membandingkan arus dagang Indonesia dengan anggota WTO lainnya. Pendekatan fixed-effects digunakan untuk memperhitungkan pengaruh variabel yang berpotensi mendorong hubungan dagang dalam setiap sengketa. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan lebih banyak keuntungan sebagai penggugat dibanding anggota WTO lainnya. Selain itu, hanya ditemukan sedikit bukti bahwa kekuatan pasar memengaruhi impor pasca-sengketa. Selanjutnya, tidak dapat dikonfirmasi bahwa negara demokratis cenderung menghindari penyelesaian diskriminatif. Hasil empiris kami robust melalui hasil bootstrap yang menunjukkan bahwa koefisiennya konsisten dan signifikan.

---

Analysing all of Indonesia's WTO disputes from 1996 to 2020 and comparing Indonesia's trade flows with other WTO members, this study examines the impacts of WTO disputes on Indonesia's trade flows within the MFN principle framework. FE is utilised to account for the potential influence of unobserved features in each dispute. Our findings indicate that Indonesia gains more compared to other WTO members. Furthermore, we find only limited evidence that market power influences post-disputed imports and cannot confirm that democratic countries tend to avoid discriminatory settlements. Demonstrated by the bootstrap, our outcomes are robust, the coefficients remain consistent and significant."

"Thesis ini membahas penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang pertambangan minerba, berikut permasalahan-permasalahan yang muncul pada penyelesaian sengketa tersebut. Sebelumnya penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu salah satunya melalui arbitrase internasional. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus di sepakati oleh para pihak. Namun saat ini ketentuan penyelesaian sengketa untuk penanaman modal asing di bidang minerba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak ditentukan secara jelas, undang-undang ini hanya menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditentukan dengan jelas penyelesaian sengketa untuk penanam modal asing dan arbitrase internasional. Dalam pembahasan thesis ini banyak ditemukannya permasalahan terkait penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba yang meliputi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan, sikap pemerintah mapun para pihak yang bersengketa dalam memandang sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, belum seragamnya sikap hakim dalam melihat yurisdiksi arbitrase internasional dan keputusan arbitrase internasional. menyikapi permasalahan -permasalahan diatas, kegiatan penanaman modal asing dibidang minerba termasuk penyelesaian sengketa haruslah didukung oleh sistem hukum yang efektif yang didalamnya terdiri atas substansi, struktur dan budaya hukum yang saling mendukung satu sama lain. Selain itu, hukum akan mendorong datangnya modal asing dibidang minerba apabila dapat menciptakan predictability, stability, dan fairness.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses Foreign Investment Dispute Resolution in Mineral and Coal Mining, including the problems arisen in dispute resolution there of. Previously, the dispute resolution between government and foreign investor (investor) is settled according to agreement of Contract of Work (KK) and Work Agreement of Coal Mining Production (PKP2B) where parties here of is able to determine the dispute resolution forum namely through international arbitration. The option of dispute resolution through international arbitration subject to the Law No. 25 2007 regarding Investment which govern the dispute resolution between government and investor is settled through international arbitration that must be conducted by the consent of both parties. At present, however, the rule of dispute resolution for the foreign investment of mineral and coal according to the Law No.4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining does not stipulated clearly, this Law only determine that every dispute occur in implementation of IUP,IPR or IUPK is settled before the court or national arbitration according to the Law, it does not clearly stated for the foreign investment and international arbitration.In the Thesis, it will be more discussed about the problems regarding the foreign investment dispute resolution in mineral and coal that entail the issues in Law, government policy, the parties in dispute, and their perspective in foreign investment dispute resolution in mineral and coal issue, the different opinion of judges regarding the jurisdiction of international arbitration and the sentence of international arbitration. To look upon the issues mentioned above, the activities of foreign investment in mineral and coal including the dispute resolution must be supported by the effective legal system that comprise the substance, structure and legal culture which is sustained each other. Besides that, the law will support the foreign capital inflow in mineral and coal industry if it is able to create predictability, stability, dan fairness."