Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penulis yang karya tulisnya diterbitkan dan lembaga manajemen kolektif (LMK). LMK dibidang penerbitan di Indonesia adalah Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku dalam perjanjian lisensi penerbitan buku; Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengumpulkan royalti berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002; Bagaimana sistem pungutan royalti yang dilakukan oleh YRCI selaku lembaga manajemen Kolektif dalam bidang penerbitan serta bagaimana pengawasan dari Direkorat Jendral HKI terhadap Lembaga Manajemen kolektif yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian normatif yang bersifat analistis deskriptif. UU Hak Cipta telah menjangkau perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama bagi penulis dan penerbit. Peran lembaga manajemen kolektif di bidang penerbitan dalam kondisi sekarang ini adalah posisinya mewakili pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan kerjasama dengan Pengguna (users). Keberadaan lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia belum ada pengawasan dari pemerintah.

---

ABSTRACTThe research focuses on the legal protection for authors that have papers writer which published and Collecting Management Society. CMS in publishing field is YRCI. The identification of the problem in this research is how legal protection for authors in book publishing license agreement; how the authority of CMS for royalty collected based on the act No.19/2002; how is the system of royalty collected by YRCI, as CMS in book publishing and then how the regulatory form Directorate General of Intellectual Property Right to CMS currently. The research was composed to answer the problem with the method of Juridical normative research which is analytical and descriptive in nature. The act on copy rights has given legal protection for copyrighted works over the book/papers especially for authors and publisher. The role of CMS in publishing field nowadays condition is that position represents the authors or copyright owner in cooperation with users. The existence of CMS of existing institutions in Indonesia there is no oversight by government."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Nyatanya, banyak Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang sudah berdiri dan menjalankan fungsinya untuk memungut royalti. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya hukum yang dimiliki ketika haknya dilanggar. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta lagu karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

ABSTRACT

This research focuses on the role of Collecting Management Society in collecting royalty to song authors. Nowadays, there are a lot of Collecting Management Society in Indonesia that have been established and conducting the business to collecting the royalty. However, this development is not followed by the adequate protection and law enforcement of copyright for author or copyright holder. From this research, song author right might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"Sebagai bentuk pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, LMK diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mewakilkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Royalti. Namun, kehadiran LMKN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang untuk mengelola Royalti, yang merupakan imbalan atas kreativitas serta jerih payah dalam menciptakan Ciptaan yang dinikmati oleh Masyarakat umum. Royalti diperoleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait saat Ciptaan mereka digunakan secara komersial oleh pihak lain. Maka, pengelolaan dan distribusi Royalti harus dilaksanakan dengan tegas dan rinci. Adapun, penelitian ini bersifat doktrinal dengan metode analisis kualitatif yang menggunakan sumber dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah menyarankan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan LMK dan LMKN agar meminimalisir dualitas dalam pengelolaan Royalti. LMK dan LMKN dapat meningkatkan cakupan dan sistematika pengelolaan Royalti untuk memastikan transparansi dan keadilan distribusi. Untuk meningkatkan kinerja LMK terutama LMKN, maka dapat dipelajari sistem pemungutan Royalti yang dianut oleh APRA AMCOS di Australia yang terintegrasi.

---

To fulfill the Economic Rights of Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner, LMK, mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright can represent Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner to manage Royalties. However, the presence of LMKN through Government Regulation Number 56 of 2021 about the Management of Royalties for Copyright of Songs and Music, has caused ambiguity, especially for Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners over who can manage Royalties, which are a reward for creativity and hardwork in forming Creations that are widely consumed. Royalties are earned by Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners when their Creations are commercially used by other parties. Therefore, the management and distribution of Royalties must be done in a rigid and detailed manner. This research, employing a doctrinal approach with qualitative analysis, advocates for clarifying the roles of LMK and LMKN to minimize confusion in royalty management. It proposes detailed regulatory adjustments to enhance the scope and systematic management of royalties, emphasizing transparency and fairness in distribution. To improve the performance of LMK especially LMKN, Indonesia can draw inspiration from an integrated Royalty collection system adopted by APRA AMCOS in Australia. "

"Penelitian tentang perlindungan hak cipta di bidang lagu menjadi penting, setidaknya karena empat alasan. Pertama, kerugian akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia cukup besar. Kedua, menurut laporan tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR – United States Trade Representative), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI. Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (World Trade Organization). Keempat, Bargaining Position Produser Rekaman terhadap Pencipta Lagu. Alasan keempat inilah yang menjadi latar belakang Penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Mengumumkan (Performing Right) Di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)”. Penulis mengkaitkan permasalahan tersebut dengan kasus Ring Back Tone Telkomsel agar penjelasan mengenai pembahasan tersebut menjadi lebih konkret. Pokok permasalahan skripsi Penulis adalah untuk membahas mengenai hal-hal berikut, yaitu menjelaskan mengenai alasan tidak dapat dibenarkannya pengalihan hak cipta seluruhnya dari Pencipta lagu kepada Produser Rekaman menurut Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu dalam penggunaan karya ciptanya terhadap ring back tone Telkomsel, dan menjelaskan mengenai alasan tidak berhaknya Produser Rekaman memberikan lisensi hak mengumumkan atas ring back tone terhadap Telkomsel. Pada penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan metode penelusuran sumber di perpustakaan yang disebut dengan penelitian kepustakaan, dan dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak untuk untuk lebih memahami norma-norma yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi Penulis, dalam hal ini Board of Directors YKCI (Tedjo Baskoro), Advokat PRISM Law Office (Dani Setyonugroho), dan General Manager ASIRI (Michael Edwin)."

"Latar BelakangSecara kodrati, manusia lahir ke dunia senantiasa berjuang agar dapat melangsungkan eksistensi kehidupannya. Perjuangan demi kelangsungan kehidupannya mendorong manusia untuk melakukan suatu upaya. Karena keanekaragaman corak dari upaya manusia, maka beraneka ragam pula hasil upaya manusia tersebut. Hasil upaya manusia dapat dinikmati sendiri, orang lain, masyarakat dan dan bahkan seluruh umat manusia. Seorang penemu bola lampu bernama Edison merupakan salah sebuah contoh yang hasil upayanya berupa karya cipta yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Karya cipta seperti tersebut di atas, dapat terjadi dalam bidang-bidang tertentu. Karya cipta yang ternyata bermanfaat bagi kehidupan setiap orang, maka sepatutnyalah apabila mendapatkan penghargaan. Penghargaan atas karya cipta seseorang dapat menjadikan timbulnya hak bagi penemunya. Hak yang diperoleh seseorang karena karya ciptanya dapat diberi sebutan hak cipta. Hak cipta merupakan kepentingan hukum. Adalah wajar kiranya kalau dia memperoleh perlindungan. Sedang bidang-bidang tertentu yang memberi kemungkinan seseorang untuk melakukan karya cipta, meliputi Ilmu Pengetahuan, Seni dan Kesusasteraan. Karya cipta seseorang dalam bidang-bidang tersebut senantiasa berkembang seirama dengan lajunya Pembangunan Nasional. Dampak positif bagi Pembangunan Nasional atas suatu karya cipta dapat diketahui dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR Nomer II Tahun 1988). Di dalam Tap. MPR Nomer II Tahun 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada Huruf D tentang arah dan kebijaksanaan Pembangunan Umum Nomer 24 ditegaskan ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting serta mempengaruhi perkembangan disegala bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perkembangan dan penguasaannya perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk memajukan kecerdasan dan kemampuan bangsa serta kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Pengembangan dan penerapan teknologi disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan diarahkan pada pemilihan teknologi tepat yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktifitas nasional, nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan penggunaan alat-alat produksi dalam negeri. Penerapan teknologi canggih ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta daya saing ditingkat internasional dan mempersiapkan landasan yang lebih kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Pemilihan, penerapan dan pengembangan teknologi memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa dan kondisi sosial budaya yang mendukungnya serta kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta seseorang pada bidang-bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Kesusasteraan berarti menunjang tercapainya tingkat kecerdasan, kemampuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pula, terjadinya usaha pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang dapat mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut diatas. "

"Seiring berkembangnya industri penerbitan buku, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta, baik bagi penulis, maupun penerbit, harus segera disesuaikan dengan kebutuhan perlindungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keefektifan penerapan regulasi-regulasi terkait dalam melindungi Hak Cipta yang melibatkan penerbit dan penulisnya, terutama menganalisa perlindungan hak integritas yang merupakan bagian dari hak moral seorang pencipta dalam proses penyuntingan buku. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu para penulis dan penyunting beberapa perusahaan penerbitan di Indonesia. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data-data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa ternyata regulasi yang dibuat untuk melindungi Hak Cipta terhadap ciptaan yang dihasilkan dalam proses penerbitan, yaitu Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, belum efektif untuk melindungi hakhak penulis, terutama hak moral, dalam proses penerbitan, serta belum memberikan kepastian hukum kepada penerbit selaku pemegang hak cipta. Selain itu, ditemukan pula banyak ketidaksesuaian antar beberapa ketentuan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan hukum dalam penegakan perlindungan Hak Cipta.

---

As the development of the book publishing industry grows even more massive each day, the protection of intellectual property rights such as Copyright, both for authors and publishers, must be tailored to the needs of the current protection problems. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of regulations related to Copyright protection that involves both the publisher and the author during a publishing contract, especially analyzing the protection of the integrity rights that are part of the moral rights of an author in the process of editing a book.

The type of this research is normative juridical, where a legal research is done by examining library materials or mere secondary data by running the two stages of the research, the research literature and assisted with field research. The primary data is obtained through the collection of material from several sources, namely by interviewing the authors and editors of several publishing companies in Indonesia. These data are then processed and analyzed using qualitatively normative method that analyzes the data obtained qualitatively to find clarity over the issue.

In conclusion, this study found that the regulations designed to protect against the creation Copyright generated in the process of publishing , namely Law No. 19 of 2002 on Copyright, has not yet been an effective way to protect the rights of authors, especially moral rights, in the publishing process, and has not yet provided legal certainty to the publisher as copyright holder. In addition, there are also a lot of discrepancies between some of the terms that lead to ambiguities in the law enforcement of Copyright protection."

"Keberadaan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang kepemilikan Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang dibuat dalam suatu hubungan kerja atau berdasarkan pesanan dalam lingkup lembaga swasta. Akan tetapi, dalam Pasal ini hanya dinyatakan bahwa kepemilikan Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat di dalam suatu hubungan kerja, orang yang membuat Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang menjadi hak pihak yang mempekerjakan Pencipta atau pihak yang memesan Ciptaan tersebut kepada Pencipta bila tidak terdapat suatu perjanjian pengalihan Hak Cipta. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, maka dapat dijabarkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pihak yang mempekerjakan Pencipta dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pihak yang memesan Ciptaan kepada Pencipta. Dalam hal tidak adanya perjanjian pengalihan Hak Cipta di dalam hubungan kerja, maka hak yang dimiliki oleh pihak yang mempekerjakan Pencipta (Perusahaan) adalah tetap dapat memiliki hak ekonomi atas Ciptaan tersebut. Sedangkan hak yang dimiliki oleh pihak yang memesan karya cipta kepada Pencipta adalah hak milik atas benda tersebut/kepemilikan terhadap fisik karya cipta.

---

The existence of article 8 subsection (3) from Copyright Law No. 19 year 2002 has set about ownership right over a creation that is created on an employment relation or based on an order within the scope of private organizations. However, in this article just stated that the copyright ownership over Creations made in employment relationhip, a person who makes the Creation is considered to be the Creator and Copyright holder, unless another exchanged between the two parties. In article was not explained what is rightfully parties that employs creator or parties who ordered the creation of to the creator if there is no a copyright transfer agreement.

By using normative law methodology, it can be elaborated all the rights that owned by the party who employ the Creator and all the rights that owned by a party who orders Creation. In the absence of copyright transfer agreement in employment relation, the party who employs the Creator still has the economic rights of the creations. Whereas the rights owned by the party who orders Creation is title to property."

"Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan mengenai aspek hak cipta terkait Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat dalam karya lagu yang diciptakan dengan menggunakan metode digital song sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif. Aspek hak cipta yang diteliti adalah mengenai bentuk ciptaan, orisinalitas serta kepemilikan dari hak cipta itu sendiri. Metode digital song sampling merupakan sebuah metode yang beberapa waktu kebelakang umum digunakan para produser lagu dalam menciptakan lagu, pada dasarnya dalam metode ini diambil sebagian hal dari lagu yang sudah ada dan terhadap bagian tersebut dilakukan pengolahan untuk kemudian diletakan ke dalam lagu yang baru. Dalam hal karya lagu yang diciptakan melalui metode digital song sampling diketahui bahwa bentuk yang dimiliki merupakan bentuk ciptaan turunan atau karya derivatif, hal ini dikarenakan lagu tersebut memenuhi unsur dari bentuk karya derivatif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karya ini bersifat orisinal namun hal orisinalitas tersebut terbatas pada elemen baru yang ditambahkan dalam karya tersebut sehingga tidak meliputi elemen lagu lain yang digunakan dalam karya tersebut meskipun terhadap elemen tersebut telah dilakukan modifikasi sedemikian rupa terhadapnya. Sementara itu mengenai kepemilikan hak cipta karya ini khususnya pada hak ekonomi dimiliki Pencipta sesuai dengan kesepakatan dari pemilik hak ekonomi dari lagu yang dilakukan sampling.

---

This writing is the result of research on the aspects of copyright related to the Copyright Law found in a song created using the digital song sampling method. The study employs a descriptive normative method, focusing on the form of creation, originality, and ownership of the copyright itself. Digital song sampling is a method commonly used by music producers to create songs by taking portions from existing songs and processing them into a new composition. In the case of songs created through digital song sampling, it is known that the form it takes is a derivative creation, meeting the criteria outlined in the Copyright Law for derivative works. While the work is original, this originality is limited to the new elements added, excluding elements from other songs used in the work, even though modifications have been made to those elements. Regarding copyright ownership, particularly economic rights, the Creator holds them according to the agreement with the owner of the economic rights of the sampled song."

"Tulisan ini menganalisis doktrin freedom of panorama (Kebebasan Panorama) dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Doktrin ini berkaitan dengan limitasi (limitations) dan pengecualian (exception) dalam peraturan terkait hak cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya fotografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi namun sejauh mana perlindungannya jika terdapat unsur ciptaan lain di dalamnya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yang menitik beratkan pada norma atau aturan hukum dengan pendekatan Inter-Disiplin, dan analisis data kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan berikut: bagaimana hak cipta atas karya fotografi dapat lahir, apakah Pencipta karya fotografi harus meminta izin kepada pemilik setiap objek yang difotonya, dan apakah doktrin Freedom of Panorama diakui dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hak cipta atas karya fotografi lahir saat Ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dideklarasikan, dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan merupakan karya yang orisinal atau berasal dari kreasi, imajinasi, dan ekspresi pribadi penciptanya, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Perlindungan atas karya fotografi bersifat terbatas, Hak ekonomi berlaku selama periode tertentu, yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Status ciptaan menjadi public domain setelah waktu perlindungannya habis. Pencipta karya fotografi harus berhati-hati dalam memilih objek foto. Kebutuhan atas izin tergantung objek dan tujuan pemanfaatan karya fotografinya, mengingat relasi objek dan subjek hukum bervariasi. Tedapat objek foto yang memerlukan izin contohnya apabila patut diduga karya tersebut masih dilindungi hak cipta berdasarkan UUHC 2014. UUHC 2014 tidak mengatur mengenai pemanfaatan karya cipta yang berlokasi secara permanen di tempat umum secara khusus dalam aturan pembatasannya, khususnya yang berhubungan dengan karya fotografi. Selama UUHC 2014 masih berlaku dan perlindungan hak cipta atas ciptaan juga masih berlaku, hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak juga berlaku.

---

This thesis analyses the freedom of panorama doctrine in the context of copyright protection for photographic works. Freedom of Panorama is related to limitations and exceptions in regulations related to copyright. Copyright gives rise to the exclusive rights of the Author and/or copyright holder. Photographic works are a type of copyrighted work that is protected, but to what extent is the protection if there are other works in it. This thesis was prepared using normative legal research methods, which focus on legal norms or rules with an inter-disciplinary approach, and qualitative data analysis to answer the following main issues: how can copyright for photographic works arise, whether the Author of a photographic work must ask permission from the owner of each the objects they photographed, and whether the Freedom of Panorama doctrine is recognized in copyright law in Indonesia. The result of this research is Copyright for photographic works is born when the idea is embodied in a tangible form, declared, can be seen, heard, reproduced, or communicated through any device, and is an original work or derived from the creation, imagination, and personal expression of its author, without imitating or plagiarizing the work of others. Protection of photographic works is limited, Economic rights are valid for a certain period, which is 50 (fifty) years from the date of Publication. The status of the works becomes public domain after the protection time expires. Author of photographic works must be careful in choosing photo objects. The need for permission depends on the object and purpose of using the photographic work, considering that the relationship between object and legal subject varies. There are photo objects that require permission, for example if it is reasonable to suspect that the work is still protected by copyright under UUHC 2014. The UUHC 2014 does not regulate freedom of panorama or the use of copyrighted works that are permanently located in public places specifically in its limitations, especially those relating to photographic works. As long as the 2014 UUHC is still in effect and copyright protection of the work is still in effect, the exclusive rights of the Author and/or rights holder also apply."

"Mekanisme pemungutan royalti lagu belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat YKCI yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (performing right). Penerapan mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai royalti atas lagu dan collecting society yang berwenang mengelola pengadministrasian kolektif atas royaltinya, sehingga hak cipta lagu dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif.

---

Mechanism on collecting song?s royalties have not been regulated in Law No. 19 of 2002 about Copyrights, but in the implementation, collection of song?s royalties is referring to the standards that made by Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) who is a professional organization that managed by collective administration, especially in the field of song or music that is instrumental in exploiting copyrighted songs or music for creators, copyright holders, artists, and record producers, and also broadcasting organizations, especially in the collection and distribution of royalties for the performing rights. Application of royalty?s collection mechanisms by YKCI also still has many obstacles and violations. Therefore, the authors suggest the need for additional regulation of the royalties on songs and also the collecting society which competent to manage the collective administration of royalties, so the exploitation of song's copyright can be protected in a comprehensive manner."