Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat nomor 3 tanggal 6 januari 2006 yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat nomor 2 tanggal 6 januari 2006. Bahwa dalam akta nomor 3 dimasukkan kata-kata akta nomor 2 tersebut telah mendapat pengesahan dari yang berwajib, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Sehingga timbul permasalahan dalam tesis ini yaitu apakah akta pernyataan keputusan rapat PT IVU mengenai penyesuaian seluruh anggaran dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dijadikan dasar untuk pembuatan akta pernyataan keputusan rapat selanjutnya mengenai perubahan data Perseroan. Bahwa ternyata akta nomor 2 tersebut memuat berita acara rapat PT IVU mengenai penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menurut undangundang untuk hal tersebut tidak diperlukan pengesahan hanya persetujuan perubahan anggaran dasar saja sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam penafsiran kata pengesahan tersebut karena yang dimaksudkan kata pengesahan dalam akta nomor 3 tersebut adalah untuk akta pendirian PT IVU dan bukan akta nomor 2 tersebut dan akta nomor 3 tentang perubahan data Perseroan tetap bisa dibuat walaupun akta nomor 2 tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut belum disetujui oleh Menteri.

---

The statement of minutes of meetings is a notary deed (authentic deed) as a parties deed which contains the essences of minutes of meeting the general meeting of shareholders of the limited liability company that were made as an authentic deed. On the verdict of the Supreme Court number 1860 K/Pid/2010, a notary public in Surakarta was reportedly related to charges of entering false information in making the statement of minutes of meeting deed no. 3 dated 6 January 2006 based on the statement of minutes of meeting deed no. 2 dated January 6, 2006. That in deed number 3, the wording of the deed number 2 were also included and it has been approve from the authorities, in this case the Minister of Justice and human rights.

Problems that were appoint in the thesis is whether statement of minutes of meetings of PT IVU which contains the adjustment of all articles of association must be obtained approval from the Minister Of Justice And Human Rights Republic Of Indonesia that can be used as a basis for making the statement of minutes of meetings on the amendments of the company data for next meeting. That turns on that deed number 2 contain the adjustment of article of association of PT IVU to the Limited Liability Company Act which according to the act those thing does not need endorsement only approval of the amendment of articles of association, in this case is District Court and High Court was wrong in exegesis the passage word for word intended ratification in the deed number 3 is for PT IVU article of association and not deed number 2 and the deed number 3 contains the data of the company can still made although the number 2 about the adjustment articles of association wasn't been approved by the Minister."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang dibuat oleh Notaris SS dengan didasari Irrevocable Power of Attorney. Yang mengakibatkan pengalihan saham yang tidak dikehendaki oleh pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian baginya. Dalam tesis ini terdapat dua permasalahan yaitu (1) implikasi keabsahan Irrevocable Power of Attorney SOP terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT BPM dan (2) tanggung jawab notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Irrevocable Power of Attorney yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPS LB melampaui kewenangan dari yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Sehingga menyebabkan Akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta notaris tersebut juga menyebabkan akta autentik yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian sehingga menjadikannya akta dibawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian tetapi tidak autentik.

---

This thesis discusses to The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM which was made by the Notary SS based on the Irrevocable Power of Attorney. Which resulted in the transfer of shares that were not desired by the shareholder so as to cause loss to him. In this thesis there are two issues, namely (1) the implications of validity of the Irrevocable Power of Attorney SOP on The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM and (2) the Notary's responsibility for The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM that has been made. The research method used is normative juridical, which is research conducted to study written legal norms to analyze Supreme Court Decision Number 1580 K/Pdt/2018 with secondary data types and data collection tools for study documents or library materials. The results of the study stated that the Irrevocable Power of Attorney used as the basis for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders exceeded the authority of the power of attorney. Thus, causing the deed made to be null and void. As a result of the cancellation of the notarial deed, it also causes the authentic deed he made to experience a decrease in the strength of proof, making it an underhand deed as long as it is recognized by the parties and has evidentiary power but is not authentic."

"Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang akan dibahas. Dalam hal kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak dapat dipenuhi, maka dibuka kesempatan bagi Perseroan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan maka kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran 100% (seratus persen) Pemegang Saham tersebut. Juga harus diingat bahwa Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri ini adalah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tidak untuk Rapat Umum Pemegang Saham Pertama ataupun Kedua. Hal ini perlu diperhatikan sebab Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan menurut ketentuan yang mengaturnya termasuk penentuan kuorumnya. Kesalahan dalam menetapakan kuorum Rapat akan berakibat terhadap keabsahan Keputusan suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

---

General Shareholders Meeting is an organ of a Limited Liability Company that has the authority to make certain decisions regarding directions of Company, in which includes changes on Article Association. General Shareholders Meeting is also a form for all of the shareholders to participate (body that governs all the shareholders) as they are the owner of the Company, yet in order to organize this meeting, there are certain procedures that must be obliged, include the quorum for the meeting. For this General Shareholder Meeting of to be considered valid, there must be a majority agreement (quorum) of the shareholders to the Agenda of the meeting. In the cases that majority is not agreed (quorum is not reached) in the First and Second General Shareholder Meetings, then there is an opportunity for the Limited Liability Company to request ruling by the Lower Court in which its jurisdiction area covers the place where the Limited Liability Company located for quorum of Third General Shareholders Meeting. However, consideration must be taken if in this Third General Shareholders Meeting, all Shareholders attend the meeting, quorum is counted based on this 100% (one hundred per cent) attendance. In addition, the ruling of quorum made by the Lower Court is solely for the purpose of the Third General Shareholders Meeting, neither for the First nor the Second General Shareholders Meetings. This is very important to note since every General Shareholders Meetings must be held accordance to rulings made which include determining the Meeting’s quorum. A mistake on determining the Meeting’s quorum may result to the validity of any General Shareholders Meeting's agreement or decision."

"ABSTRAKPengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative, yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat dari akta risalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta itu dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagai Direksi baru adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made as a result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of Shareholders in the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. This thesis raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directors in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549 K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research, which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data. The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The General Meeting of shareholders under the law of limited liability company."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."

"Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan yang tidak sesuai dengan batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus Akta Pernyataan Pemegang Saham di luar RUPS Tahunan di PT. XYZ. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Namun, dengan belum adanya konsekuensi hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang secara tegas mengatur mengenai tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan, maka masih terdapat perseroan terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktunya. Namun, karena penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah kewajiban Direksi, maka atas tidak diselenggarakannya RUPS tahunan, bila terjadi kerugian yang dialami perseroan maka Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan tersebut. Dan bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan dalam pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007, dalam penelitian ini terlihat bahwa masih terdapat perseroan terbatas yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik untuk melindungi kepentingan pemegang saham perseroan tersebut.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa agar diatur mengenai sanksi hukum secara tertulis mengenai tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan perseroan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG hingga tercipta keharmonisan hubungan antara masing-masing organ perseroan, dan dapat mendukung peningkatan nilai perseroan demi kepentingan shareholders dan stakeholders.

---

The paper discusses about the implementation of The Annual General Meeting of the Shareholders (AGM) which exceed a period as specify in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study Deed of Statement of Shareholders Outside The Annual General Meeting of the Shareholders of PT. XYZ. The method used in this study is normative juridical research, with explanatory research typology, using secondary data.

Results of this study concluded that the implementation of the Annual General Meeting is obliged to be implemented no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, in accordance with the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law No. 40 Year 2007. However, with the absence of legal consequences in Act No. 40 of 2007 which expressly governs the non-performance of the AGM then there is still a limited liability company does not hold Annual General Meeting in accordance with the deadline. Implementation of the Annual General Meeting is one of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the above is not the holding of the Annual General Meeting, in the event of losses suffered by the company, the Board of Directors take full responsibility for the losses of the company. And when associated with the principles of Good Corporate Governance (GCG) adopted in the articles of the Law 40 In 2007, the research shows that there are still a limited liability company that has not implemented the principle of good corporate governance to protect the interests of the shareholders of the company.

Results of this study suggest that in order to set the legal sanction in writing of the non-performance of Annual General Meeting of the company, as well as the improvement of laws and regulations concerning the application of the principles of good corporate governance so as to create harmonious relations between each organ of the company, and can support an increase in the value of the company's sake shareholders and stakeholders."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organperseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Sahamyang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggarandasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroanmaupun data perseroan harus dimohonkan persetujuan atau diberitahukan kepadaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk keperluan permohonan danpemberitahuan ini, perubahan anggaran dasar perseroan ditentukan harusdinyatakan dalam suatu akta notaris. Sedangkan, perubahan data perseroan tidakditentukan harus dalam bentuk akta notariil atau cukup dengan akta dibawahtangan. Namun demikian, perseroan kadang hanya menyatakan risalah rapattersebut secara internal yaitu hanya dinyatakan dibawah tangan. Tesis ini akanmenganalisa keabsahan dan keberlakuan dari risalah rapat umum pemegangsaham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil. Apabila perubahananggaran dasar hasil RUPS itu tidak dinyatakan dalam akta notaris dalamtenggang waktu 30 (tigapuluh) hari, maka berita acara rapat yang berisi keputusanRUPS atas perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan lagi dalam aktanotaris. Maka, sanksinya hanyalah tidak boleh dituangkan lagi kedalam aktanotaris. UUPT tidak mengatur kebatalannya akta tersebut apabila tidak dibuatdalam akta notaris, sehingga risalah RUPS perubahan anggaran dasar yang dibuatdibawah tangan tersebut tetap sah. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, dilakukanpenelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan kasus (case approach).;In conducting its business, a limited liability company requires and depends on itsorgans. The General Meeting of Shareholders is one of the company’s organswhich has the function, among others, the approval of the changes to thecompany's articles of association and company data changes. Deed of Minutes ofthe General Meeting of Shareholders may be notarized or unnotarized. IndonesianLimited Liability Company Act requires that changes in the company's articles ofassociation of the company and the changes in data must be requested approval ornotified to the Indonesian Minister of Justice and Human Rights. For the purposesof this approval and notice, change the company's articles of association isrequired to be stated in a notarial deed. Meanwhile, the company's data changes isnot required to be in the form of notarial deed. However, the company often onlymade the minutes of the meeting stated internally that is in the form ofunnotarized deed. This thesis will analyze the validity and enforceability of theunnotarized minutes of the general meeting of shareholders. If the minute of theGeneral Meeting was not notarized within a period of 30 (thirty) days, then theminutes containing the changes in company’s constitution can not be stated againin a notarial deed. Thus, the penalty is that the minutes no longer can be notarized.Company Law does not regulate the deed becomes invalid if not made in the formof notary deed, so that the minutes of the General Meetings remains valid. Inanalyzing this, the method of this research will be a juridical normative methodwith statute approach and case approach."

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42 Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian lainnya tidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua, notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari keanggotaan organisasi notaris.

---

The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must be carried out by the procedures and requirements for implementing the GMS and the provisions for transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in reality, PT AN's GMS did not fulfill the requirements for transferring rights to shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GMS decision as found in Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising issues regarding the validity of the transfer of rights to shares in PT AN and the responsibility of the notary regarding the deed of the GMS decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of rights to shares in the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November 2014 is partially valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December 2014 invalid as a whole and against the law because of a violation of the requirements for the transfer of rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of shareholders through the GMS; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, buku-buku, artikel, dan makalah. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan tidak sekaligus membatalkan perbuatan hukum atau keputusan RUPS yang termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Walaupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, keputusan RUPS tersebut bisa tetap berlaku apabila risalah rapat dibawah tangan tidak dibatalkan juga oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum atau keputusan RUPS tersebut termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, bukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court due to its member of Directors who convened the General Meeting of Shareholders is a litigant against the company while the general meeting was being held. This thesis will analyze the legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court. In analyzing this, the method of this research is a juridical normative method with statute approach and case approach. The result of this research is the cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court does not nullified the meeting resolutions at the same time. Eventhough the Restated Resolutions cancelled by Court, the meeting resolutions itself can still be applicable if it is not cancelled by the Court. "