Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan judul penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernyataan para pengamat politik dan elite negeri, yang mengkhawatirkan keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia pada Pra, sampai pasca Pemilihan Umum tahun 2004. Kekhawatiran ini dilandasi oleh pengalaman pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana suhu politik meninggi dan banyak terjadi pelanggaran hak - hak politik rakyat, baik yang dilakukan secara sengaja atau karena keteledoran, baik yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun oleh politik, atau bahkan masyarakat yang berakibat kepada benturan - benturan fisik yang mengerikan. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai pelaksana tugas pemerintah dibidang hukum dan HAM, menjalankan perannya pada Pemilu 2004.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah pada Pemilu tahun 2004 rakyat telah mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - kuantitatf, untuk menggali secara mendalam tentang Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Rakyat Analisa dilakukan dalam kerangka teori kebijakan publik, teori politik, serta dokumen tentang HAM. Data primer yang diperoleh pada penelitian pendahuluan yang digali dengan wawancara, dianalisis, kemudian faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang tergali,dianalisa dengan SWOT dan AHP. Responden dipilih secara purposive, terdiri dan pejabat di Departemen Kehakiman dan HAM yang diduga terlibat dalam Pemilu 2004, dan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, Partai Politik sebagai peserta, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang dinilai kompeten dibidang implementasi hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada Pemilu 2004, Departemen Kehakiman dan HAM R1 telah menjalankan perannya dengan baik sebatas pada pendaftaran partai politik sebagaimana diperintahkan oleh UU RI Nomor 31 tahun 2002, tetapi kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat karena kurangnya good will dan political will dari pemerintah dan DPR -RI untuk memberikan pecan yang cukup besar kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI.Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pemilu tahun 2004 dan kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat. Dari hasil analisa diperoleh altematif strategi serta usulan langkah tindak sebagai masukan kepada pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM RI , dalam rangka penyempumaan kebijakan dan peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat dimasa yang akan datang.

---

Background of this thesis are take from political observers and the elites statement in Indonesia, that the election on year 2004 will damage or deteriorate the Unity of Republic of Indonesia. The Statement is based on the experience on the previous elections, when the political tension was high, and violation against the people political rights by political party, or by the election organizer, or by the the civil society, there 'II be happen terrible conflict.

The research purposes are to examine carefully about how the people get the protection and fulfillment of their political right son the election, year 2004, and how the Department of Justice and Human Rights doing its jobs and its function on that event. This is a descriptive research with qualitative and quantitative approach by using the Public Policy Theory, Political Participation Theory, Human Rights Literature. Primary data takes by using depth interview method and takes from bibliography, and then analyze with SWOT analysis and continued with the Analysis Hierarchy Process. The Respondents are the ' expert° who know better both about election in Indonesia and Human Rights. They are the chairmen from the Department of Justice and Human Rights, Political Party, the Election Committee and KOMNAS HAM.

This research find that Department of Justice and Human Rights doing its roles as well as UU RI NO. 31 12002 says, that is registry the political party who fullfil the requirements to be a legal politic organization for the contestant on election, but people do not have a protection and fulfillment on their political rights."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kemunculan Civil Rights Act 1964. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan model Jendela Kesempatan dariJohn W. Kingdon untuk mengetahui sebab-sebab kemunculan Civil Rights Act 1964.Hasil penelitian menemukan bahwa munculnya kebijakan Civil Rights Act 1964 diAmerika Serikat disebabkan oleh adanya protes non-kekerasan yang terorganisir (arusmasalah), perubahan mood nasional masyarakat Amerika (arus politik), ProposalHak-Hak Sipil Kennedy pada bulan Juni 1963 (arus kebijakan). Pertemuan ketigaarus tersebut telah membuka Jendela Kesempatan bagi perubahan kebijakan. PresidenJohnson sebagai pengusaha kebijakan memanfaatkan terbukanya Jendela Kesempatanuntuk mendorong penetapan Civil Rights Act 1964. Lyndon Johnson dengan segenappengalamannya di legislatif, kekuasannya sebagai Presiden, dan komitmennya yangkuat terhadap perjuangan hak-hak sipil, memiliki modal yang cukup untukmendorong kemunculan Civil Rights Act 1964.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the emergence of the Civil Rights Act of 1964. It is a qualitativeresearch and apply John W. Kingdon's Windows of Opportunity model to generatecauses of the emergence of the Civil Rights Act of 1964. The study points outemergence of Civil Rights Act of 1964 led by presence organized non-violent protest(problem stream), changes in the national mood of American society (politicalstream), Kennedy's Civil Rights Proposal in June 1963 (policy stream). The linkingwithin streams have been occupied windows opportunities to policychanges. President Johnson as policy enterpreneur used windows opportunities toencourage establishment of the Civil Rights Act of 1964. Lyndon Johnson in hiscongress-experienced, power as President, and has a strong commitment to thestruggle to civil rights, furthermore, he has sufficient capital to support the emergenceof the Civil Rights Act of 1964."

"One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of thecitizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutionalreform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separatecourt from the Supreme Court. This article examines the development of human rights guaranteedin the Indonesian Constitution. It also provides a critical analysis of the Constitutional Court?srole in protecting civil and political rights in Indonesia through its landmark decisions on fivecategories, namely: (1) freedom of assembly and association; (2) freedom of opinion, speech andexpression; (3) freedom of religion; (4) right to life; and (5) due process of law. This researchwas conducted based on qualitative research methodology. It used a non-doctrinal approach byresearching the socio-political impacts of the Constitutional Court?s decisions. Although there arestill inconsistencies in its decisions, the research concludes that the Constitutional Court has takena step forward for a better protection of civil and political rights in Indonesia that never existedprior to the reform.Salah satu mekanisme yang dianggap efektif untuk melindungi hak sipil dan politik warga negaradi Indonesia adalah pengujian konstitusional. Mekanisme ini dibentuk pasca reformasi konstitusidengan mendirikan Mahkamah Konstitusi pada 2003 sebagai peradilan yang independen danterpisah dari Mahkamah Agung. Artikel ini menganalisa perkembangan hak asasi manusiayang dijamin di dalam UUD 1945. Selain itu, artikel ini juga memberikan analisa kritis terhadapperan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia melaluiputusan-putusan pentingnya (landmark decisions) pada lima kategori, yaitu: (1) kebebasanuntuk bekumpul dan berserikat; (2) kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi; (3)kebebasan beragama; (4) hak untuk hidup; dan (5) proses peradilan yang adil. Penelitian inidilakukan berdasarkan pada metodologi penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatannon-doktrinal dengan meneliti dampak sosio-politik dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.Meskipun masih terdapat inkonsistensi di dalam putusannya, penelitian ini menyimpulkanbahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi satu langkah ke depan yang lebih baikterhadap perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia yang tidak pernah terjadi sebelum erareformasi."

"Indonesia has just ratified the two most important international human rights covenants, namely, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)."