Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This collection of rich, empirically grounded case studies investigates the conditions and consequences of ?juridification? - the use of law by ordinary individuals as a form of protest against ?the state?. Starting from the actual practices of claimants, these case studies address the translation and interpretation of legal norms into local concepts, actions and practices in a way that highlights the social and cultural dynamism and multivocality of communities in their interaction with the law and legal norms. The contributors to this volume challenge the image of homogeneous and primordially norm-bound cultures that has been (unintentionally) perpetuated by some of the more prevalent treatments of law and culture. This volume highlights the heterogeneous geography of law and the ways boundaries between different legal bodies are transcended in struggles for rights. Contributions include case studies from South Africa, Malawi, Sierra Leone, Turkey, India, Papua New Guinea, Suriname, the Marshall Islands and Russia"

"Summary:A legal and historical analysis of the first modern attempts to prosecute national leaders for embarking upon aggressive war"

"

Karya tulis ini meneliti kesempatan politik yang dimiliki gerakan Movement Against Tyranny (MAT), gerakan sosial yang berusaha untuk menghentikan martial law di Mindanao, Filipina. MAT menggunakan perubahan struktur kesempatan politik sebagai faktor eksternal pembentuk identitas kolektif dan kapasitas gerakan dalam strategi pembingkaian. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian Bagaimana pengaruh struktur kesempatan politik terhadap pembingkaian yang dilakukan agar terbentuk identitas kolektif gerakan Movement Against Tyranny (MAT) dalam menuntut penghapusan martial law di Mindanao tahun 2017-2018?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. Peneliti berargumen bahwa struktur kesempatan politik di Filipina memberikan kesempatan bagi gerakan ini untuk menganalisis ancaman yang dimiliki sehingga dapat membentuk identitas kolektif serta memberikan pilihan untuk menentukan strategi pembingkaian.

Kata Kunci:

Identitas Kolektif, Martial Law, Movement Against Tyranny

---

This thesis discusses the political opportunities of the Movement Against Tyranny (MAT), a social movement that seeks to stop martial law in Mindanao, Philippines. MAT uses changes in the structure of political opportunities as an external factor forming a collective identity and an analysis of the selection of framing strategies. This study has a research question "How is the political structure of opportunities for framing carried out to form the collective identity of the Movement Against Tyranny (MAT) movement in requesting the completion of martial law in Mindanao in 2017-2018?". This research uses qualitative methods by retrieving data through primary and secondary data. The researcher argues about the political opportunity structure in the Philippines provides an opportunity for this movement to analyze the challenges associated with making collective identification and providing options for determining the framing strategies.

Key words:

Collective Identity, Martial Law, Movement Against Tyranny

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadapserangan balik pelaku usaha atas penggunaan hak kebebasan berpendapat olehkonsumen. Serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Strategic LawsuitAgainst Public Participation (SLAPP). Di Indonesia belum memiliki peraturankhusus mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP tersebut. Karena itu,di sini penulis mengangkat negara Amerika Serikat, khususnya negara bagianCalifornia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan SLAPPtersebut yaitu Anti-SLAPP Statute section 425.16. Penulis merasa Indonesia perlujuga memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP karena sudah terdapat kasuskasusdi Indonesia mengenai pelaku usaha yang melakukan gugatan balik kepadakonsumennya karena konsumen tersebut menuntut haknya melalui mengeluarkanpendapat di muka umum atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha tersebutke pengadilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai Anti-SLAPPtersebut, dikhawatirkan SLAPP tersebut dapat membungkam partisipasi publikterhadap keikutsertaannya dalam permasalahan publik.

---

Abstract This paper discusses the protection of consumers against In addition to themeaning behind the acronym SLAPP, Strategic Lawsuit Against PublicParticipation, that described as actions without substantial merit brought againstindividuals or groups with the intention of silencing the opponents, interferingwith the defendants' past or future exercise of constitutionally protected rights.Therefore, here the authors raised the United States, especially the state ofCalifornia which has had special rules concerning the protection of the Anti-SLAPP Statute section 425.16. The author thought that Indonesia should alsohave the Anti-SLAPP legislation because there have been cases in Indonesia onbusinesses that make counter claim to the consumers because consumers aredemanding their rights through an opinion in public or filed a lawsuit against thebusiness to court. In the absence of specific regulations regarding the Anti-SLAPP, SLAPP feared could chill public participation to participation in publicissues."

"ABSTRAKPada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap PelanggaranRahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankanjabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikatpada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, dimana Notariswajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Dari latar belakangtersebut maka muncul permasalahan bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadapakta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalamperaturan lainnya, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasiajabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yangdiperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-UndangJabatan Notaris saja, ada Undang-Undang lain yang memberikan aturan agar Notaris jugaikut merahasiakan akta yang dibuat nya yaitu dalam ketentuan Undang-UndangPerbankan. Pada sisi lain terhadap hal ini ada pengecualian dimana Notaris wajib untukmemberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnyaapabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi danUndang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untukmengungkapkan isi akta atau keterangan yang terkait Tindak Pidana Korupsi atauperpajakan maka Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

---

AbstractIn writing this thesis research examines the Law enforcement on Notary?s SecretViolation. This is the background for running a notary in addition to his position asGeneral Officer is bound to a regulatory position, also bound by the oath of office wassaid at the time was appointed as a notary, in which the notary is obliged to keep thecontents of the deed and the information obtained. From this background it appears thequestion of how the scope of the secrecy of the notary deed made by a notary under theAct Notary and in other regulations, then to how confidential law enforcement againstviolations of notary office. Notary obligation to keep confidential the contents of the deedand the information gained in the implementation of office is not only regulated in theLaw on Notary course, there is another Act that provides the rules to keep the Notarydeed also made that the provisions of the Banking Act. On the other side of this there areexceptions where the notary is obliged to testify or disclose the information that has beenmade if the deed relates to the provisions of the Act of Corruption Act and the TaxCourt. Related to the notary deed calls to disclose the contents or information related tocorruption or tax the notary can not be penalized for his post."

"Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berperan dalam memfasilitasi organisasi kepemudaan dengan menyediakan fasilitas, anggaran, program, bantuan teknis serta konsultatif sehingga lembaga tersebut bisa mencapai kemandirian. Melalui Undang-undang tentang Kepemudaan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berusaha untuk menjalankan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan penataan organisasi kepemudaan.Penelitian ini memiliki fokus utama pada bagaimana organisasi kepemudaan memberikan respon terhadap berlakunya undang-undang kepemudaan, upayanya melakukan judicial review dan upaya lainnya serta alasan organisasi kepemudaan memberikan respon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana dalam meneliti kondisi suatu objek kajian ilmiah, peneliti berperan sebagai instrumen (alat ukur) kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), serta analisis data yang bersifat induktif. Dengan demikian analisa hasil penelitian adalah bentuk data verbal (kata, kalimat, skema, gambar) dan data-data tersebut merupakan pengukuran nilai mandiri tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Informasi dan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Kepemudaan yang segera diberlakukan tidak membuat organisasi kepemudaan melakukan penyesuaian secara responsif untuk menata organisasinya. Organisasi kepemudaan cenderung bersifat konservatif dan status quo menghadapi peraturan yang baru. Upaya untuk mengajukan judicial review masih belum dilakukan hanya masih sebatas isu. Upaya lain yang ditempuh oleh organisasi kepemudaan yaitu dengan melakukan kompromi terkait batasan usia pemuda. Organisasi kepemudaan merespon undang-undang kepemudaan karena minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang.

---

The Government through the Ministry of Youth and Sports was instrumental in facilitating youth organizations by providing facilities, budget, program, technical and consultative assistance to institutions to achieve independence. Through the law on the government led by the Ministry of Youth and Sports attempted to perform the function of coaching, facilitation, and youth organizational management. This research has a main focus on how youth organizations to respond to the enactment of legislation youth, efforts to conduct a judicial review and other efforts and the reasons for youth organizations to respond. The method used in this study is a qualitative research method, which examines the condition of an object in a scientific study, researchers act as instruments (gauges) key. Data was collected by triangulation (combined), as well as data analysis is inductive. Thus the analysis of the research is a form of verbal data (words, sentences, schematics, drawings) and these data are self-measurement value without making a comparison or connection between one variable with another variable. Information and data obtained and analyzed using content analysis approach. The results showed that the laws that take effect immediately led youth organizations do not make responsive adjustments to restructure its organization. Youth organizations tend to be conservative and status quo face new regulations. Efforts to apply for judicial review was not done just yet limited issue. Other efforts taken by the youth organization that is a compromise associated with the age limit of youth responded. Youth organizations respond to youth laws because of the lack of public participation in the law making process."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan penerapan-penerapannya terhadap tindak pidana di bidang Fidusia, yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dianalisis berdasarkan ketentuan undang-undang terkait ketentuan pidana di bidang fidusia. Hasil penelitian adalah adanya aspek hukum pidana berupa ketentuan pidana khusus di bidang fidusia, yang penerapannya sangat minim dilakukan walaupun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia dan paling tepat untuk diterapkan. Hasil penelitian menyarankan bagi penegak hukum untuk bekerja sama dengan korban tindak pidana di bidang fidusia sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud, dan bagi masyarakat umum untuk diberikan penyuluhan mengenai adanya ketentuan pidana dalam bidang Fidusia, yang dapat digunakan sebagai suatu perlindungan hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the aspects of Criminal Law in Indonesia, and the application on criminal act in Fiduciary, in which the provisions is set in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. The method of this research is juridical normative, and uses statute approach as well as case approach. The research analyzes district court decisions that are legally binding and are based on laws relating to criminal provisions in Fiduciary. The results of this research show the existence of criminal law aspects in the form of special criminal provisions in Fiduciary, whose application is still minimal even though it is a form of legal protection that is already available and most appropriate to be applied. The results of this research suggest for the law enforcement to cooperate with the victims of criminal acts in fiduciary so that the principle of legal certainty can be fulfilled, and for the public to be given socialization about the existence of criminal provisions in the fiduciary field, which can be used as a legal protection. "

"Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu hak asasi manusia yang selalu terpinggirkan, sekalipun telah sampai pada dimensi kekerasan yang paling ekstrem, yaitu pembunuhan. Sejalan dengan ratifikasi Konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014, wacana pembunuhan perempuan di Prancis mulai dirumuskan dengan istilah féminicide. Karakteristik kejahatannya pun terus menjadi polemik di ruang hukum seiring dengan kasus pembunuhan perempuan yang meningkat secara signifikan per tahun 2019. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan fenomena féminicide di Prancis dan respons pemerintah lewat otorisasi hukum. Penelitian ini menganalisis data observasi sebagai artikulasi pengalaman féminicide di Prancis yang dihimpun oleh kolektif feminis #NousToutes dengan menggunakan metode kualitatif oleh Creswell dan Poth (2016) melalui teori hukum feminis oleh Bartlett (1990) dan konsep kekuasaan oleh Foucault (1976). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis telah menolak dan mengalienasi féminicide dari kontinum kekerasan terhadap perempuan melalui Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 sebagai produk hukum yang menggeneralisasi pengalaman kekerasan berbasis gender, selaras dengan sikap otoritas hukum Prancis yang tidak responsif dan sensitif dalam membaca kekerasan terhadap perempuan, sehingga fenomena féminicide di Prancis menjadi semakin intens dan masih direduksi sebagai “crime passionnel”.

---

Violence against women is an issue of human rights that continually marginalizes, even though it has ranged to the most extreme dimension of violence, which is homicide. In line with the ratification of the Istanbul Convention on preventing violence against women in 2014, the discourse of female homicide in France began to formulate in the term féminicide. The characteristics of its crime continue to be polemic in the legal field as cases of female homicide have increased significantly in 2019. Based on this background, this study aims to review the phenomenon of féminicide in France and the governmental response through legal authorization. This study analyses observational data as an articulation of féminicide experiences in France compiled by the feminist collective #NousToutes using qualitative methods by Creswell and Poth (2016), through feminist legal theory by Bartlett (1990) and the concept of power by Foucault (1976). The results of this study indicate that the French government has rejected and alienated féminicide from the continuum of violence against women through Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 as a legal product that generalizes the experience of gender-based violence, in tune with unresponsive and insensitive nature of French legal authorities in reading violence against women, so that the phenomenon of féminicide in France becomes more intense and still reduces to “crime passionnel”."