Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMinimnya penerapan konsep fair trial menyebabkan rasa keadilan dan kepastianhukum menjadi berkurang selama proses pra-ajudikasi hingga ajudikasi, terbuktimelalui Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GST dengan memvonis anak denganhukuman mati. Minimnya penerapan asas fair trial menyebabkan pembuktian usiaTerdakwa menjadi tidak diperhatikan sehingga asas admisibilitas dan asas hukumacara lainnya dihilangkan, termasuk asas in dubio pro reo. Hakim menjadi kuncidalam vonis mati terdakwa karena integrasi penyidikan hingga pembuktian yangmenjadi akar putusan Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Berkenaan dengan permasalahan putusan ini, ditemukan suatu prosesatas penyidikan dan penuntutan terkait usia terdakwa tanpa identitas resmi.

---

ABSTRACTThe lack of implementation of the concept of fair trial led to a sense of justice andlegal certainty to be reduced during the pre-adjudication until the ajudication, asevidenced by Decision No. 08 / Pid.B / 2013 / PN-GST with children sentenced tothe death penalty. The lack of a fair trial application of the principle causes ofproof of age defendant be noted that the principle of admissibility and legalprinciples other events omitted, including in dubio pro reo principle. Judgesbecame a key defendant in a death sentence for the integration of the investigationuntil evidence at the root of the decision of the judges. This research wasconducted by the method of juridical normative. With regard to the issue of thisdecision, discovered a process on the investigation and prosecution of age-relateddefendants without official identity.;"

"Indonesia dengan jumlah penduduk 148.800.00 merupakan negara nomor 5 di dunia dalam besarnya jumlah penduduk, setelah PRC (1981 : 985,000.000), India (1981: 688. 600.000), Uni Soviet (1981 : 268.000.000), Amerika Serikat (1981 : 229.800.000).Sensus Penduduk yang diadakan di Indonesia pada tahun 1980 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 149.490.298. Hal ini dikatakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Januari 1981 di muka sidang Paripurna DPR-RI sebagai bagian dari Keterangan pemerintah tentang RAPBN 1981/1982. Presiden Soeharto lebih lanjut mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bukan merupakan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Hal ini dikatakan dalam sambutan beliau pada Pembukaan Koperensi Internasional, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dekade-80-an yang telah dibuka pada tanggal 17 April 1981 dimana antara lain dinyatakan bahwa : "jumlah penduduk yang besar tanpa kemajuan peningkatan kesejahteraan rakyat, justru merupakan beban untuk suatu masyarakat dan dapat merupakan bencana bagi generasi yang akan datang". Oleh karena itu apabila terdapat ketidakmampuan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk dengan penurunan tingkat kelahiran, maka menurut proyeksi kependudukan, pada tahun 2001 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 280 juta jiwa. " Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan kenaikan produksi, akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan pada sektor penyediaan pangan, sandang, pemenuhan lapangan kerja dan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan dan lain-lain. Ketidakseimbangan seperti dikatakan di atas tidak saja men buikan kegelisahan dan ketegangan-ketegangan sosial, bahkan dapat menimbulkan terjadinya ledakan-ledakan sosial dengan segala akibatnya yang tidak diharapkan."