Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of

streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws

and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort

to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies

in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT

ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is

less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy

barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not

understand tax regulations."

"Penerapan pelaporan pajak PPh Pasal 21 mengalami perubahan dalam sistem ESPT. Perguruan Tinggi Negeri X sebagai Wajib Pajak harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan perubahan aplikasi ESPT PPh Pasal 21 ini maka penerapan pelaksaanaan perpajakan Perguruan Tinggi Negeri X akan diteliti melalui azas-azas pemungutan pajak dan masalah apa saja yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penerapan ESPT PPh Pasal 21 saat menggunakan peraturan lama dan baru terkait dengan azas-azas pemungutan pajak dan permasalahan yang timbul atas perubahan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri X sudah menerapkan azas equality, certainty, dan convenience tetapi tidak memenuhi azas efficiency. Permasalahan yang timbul dari perubahan aplikasi ESPT PPh Pasal 21 antara lain adalah kurangnya data, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan atas penggunaan aplikasi, dan kurangnya sosialisasi antar pegawai.

---

Income tax filing application of Article 21 amended in ESPT system. Universities X as a taxpayer must adapt to these changes. By the change in income tax ESPT application is the application of Article 21 of implementation of taxation Universities X will be examined through the principles of taxation and any problems that arise.

This study aims to describe how the application of Article 21 of the Income Tax ESPT when using old and new regulations related to the principles of taxation and the problems arising from changes in the regulation. The method used is qualitative analysis of qualitative data. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study are Universities X already apply the principle of equality, certainty, and convenience, but does not fulfill the principle of efficiency. The problems that arise from changes in income tax ESPT application of Article 21, among others, is the lack of data, lack of human resources, lack of knowledge on the use of the application, and lack of socialization among employees."

"Menanggapi krisis akibat wabah Covid- 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19 dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan menganalisis keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai metode utama, disematkan dengan metode kuantitatif, untuk mencari informasi pada tingkat analisis yang berbeda tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan untuk mendukung kajian. Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bermanfaat bagi penerima dan sangat membantu dalam pengeluaran selama pandemi. Insentif ini juga merupakan jenis insentif yang paling banyak digunakan oleh wajib pajak. Namun, jika dilihat dari nilai realisasi pemanfaatannya, masih jauh dari anggaran awal yang dialokasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Kemudian diketahui juga bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemberian insentif ini tidak menimbulkan kontraksi dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama periode yang dianalisis.

---

In response to the crisis caused by Covid- 2019 outbreak, the government issued a new provision through the Minister of Finance Regulation Number 23/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayers affected by the coronavirus outbreak as part of the national economic recovery program. One of the incentives provided is the Income Tax Article 21 incentive. This research examines the implementation of the Income Tax Article 21 Incentive Policy For Taxpayers Affected by the Covid-19 Pandemic by analyzing the factors that influence the implementation and analyzing how successful this policy is. This study uses the qualitative as the primary method, embedded with the quantitative method, to seek information at a different level of analysis about the revenue of Income Tax Article 21 before and after implementing the policy to support the study. This study indicates that the Income Tax Article 21 incentive is beneficial for the recipients and very helpful in spending during the pandemic. It is also the most widely used type of incentive by taxpayers. However, when viewed from the realization value of its utilization, it is far from the initial allocated budget. It is due to several challenges faced in the implementation of this policy. Moreover, it is known that there is no significant difference between the revenue of Income Tax Article 21 before and after the implementation of the policy. Thus, it does not cause a contraction in the revenue of Income Tax Article 21 during the analyzed period.

"

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Skripsi ini membahas dasar pertimbangan perubahan kebijakan pemotongan PPh pasal 21 kepada tenaga ahli dan permasalahan yang timbul dari perubahan kebijakan terhadap pemotongan PPh pasal 21 atas honorarium dokter sebagai tenaga ahli pada tahun 2009. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif dengan desain deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah mengubah kebijakan pemotongan PPh pasal 21 kepada tenaga ahli untuk mengakomodir pasal 20 Undang-Undang Pajak Penghasilan agar tidak lagi terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar yang besar ketika perhitungan pajak diakhir tahun. Adapun permasalahan-permasalan yang timbul pada tahun 2009 terdapat pada dua sisi. Pertama, sisi rumah sakit selaku pemotong pajak yaitu ketidakpastian ketentuan perhitungan pemotongan PPh pasal 21 kepada tenaga ahli dan kompleksitas administrasi. Kedua, sisi Dokter sebagai Wajib Pajak yaitu masih terjadinya Lebih Bayar ketika perhitungan pajak diakhir tahun sehingga berimplikasi timbulnya kekhawatiran akan dilakukannya pemeriksaan pajak.

---

This thesis is delivered to criticize the main consideration of Income Tax article 21 policy change toward the personal professional income and its unexpected problem of the above change toward the doctors as professional worker within fiscal year 2009. This research used qualitative approach and qualitative methods in data analysis techniques which also used descriptive design.

In the end, the researcher conclude that the main consideration to change the policy of Income tax article 21 was to accommodate the implementation of article 20 in order to avoid overpayment and less payment when computing tax burden in the end of fiscal year.

The problems are occurred from both hospital point of view and tax payer point of view. As a tax withholder, the hospital has two problems, the uncertainty over the law of Income Tax article 21 policy change toward the personal professional income and administration complexity. As a tax payer, the doctors still have the overpayment in the end of fiscal year until have the impact appear worried will to do tax audit."

"Taxpayers should fulfill their tax obligatory based on tax regulations in effect. In this case taxpayers face a dilemma. In one hand they must fulfill all of their tax obligatory completely without any violation, since for every mistake they made will result in penalty. On the other hand they want to manage their tax in order to minimize the cost. In this case, tax management can play an important role to solve taxpayers' problem legally.

PT. X is a company located in Sorong, Irian Jaya operating in fish preserving activity. It has many employees even though not all of them get the salary more than Non-Taxable Income (Penghasilan Tidak Kena Pajak = PTKP). Up to now PT. X has never used tax management as an instrument to manage the income tax article 21 (PPh Pasal 21) of its employees. As the result, there is still a chance to reduce tax cost legally by using tax management.

The objectives of this study are to describe how a company can design its remuneration system to minimize the income tax article 21 cost of its employees, how a company can utilize tax regulations in order to minimize fiscal corrections of the income tax article 21 in case of tax auditing, and how much money can be saved through tax management.

Tax management is a comprehensive action that requires a good understanding of tax regulations in implementing it. The understanding of tax regulations is so necessary that the chances to save money can be determined. Not only that, tax management also requires that the company should have a good accounting system as a media to give the right and accurate information about the company financial condition, since the financial information is the basis of calculating tax due.

Tax management can be done through a series of systematical and well.-planned steps. These steps are: defining the goal of tax management, identifying the current situation, identifying the supporting and obstacle factors, as well as developing the plan of activities to achieve the goal.

The methodology used in this study is descriptive analysis. The result of study shows that PT. X has not utilized tax regulations yet in the best possible way to minimize the income tax article 21 cost of its employees. As the result the employees must pay much more money than they have to. This study concludes that PT. X can utilize tax management to solve this problem by developing a good remuneration system for its employees."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"Tax in a business company can be identified as a burden that must be minimized since it reduces the net profit of the company. A company's effort to maximize its profit is related to the effort to minimize the burden. One of methods to minimize tax burden is tax planning. That is what PT ABC aiming to do to diverse its business in property sector.Three subject matters are going to be discussed in this research. The first subject is analyzing tax planning which have been done by PT ABC for diverse its business in property sector. Second is explaining other methods of tax planning which can be alternatives chosen by PT ABC in order to diverse its business. And third is analyzing the effect of the tax planning which PT ABC has chosen to minimizes the tax burden effectively.This research uses the interpretive social science approach or also known as the qualitative approach. This research is descriptive, meaning that this research supposedly tries to describe social phenomenon by collecting data. Researcher has performed studies of regulations and literature such as tax laws and regulations, and other theoritical sources. Researcher also has performed field research in a company which is PT ABC, by interviewing the financial manager.This research has described PT ABC's tax planning for business diversification in property sector. The Tax planning that have been chosen by PT ABC are setting up a new corporation, avoiding land takeover from the owner to avoid Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, and splitting the price of land and buliding through selling contract mechanism to buyers. There are many alternatives of tax planning in order to diverse a business. The alternatives to do tax planning are, through setting up a new business form which are by setting up a new corporation or a joint operation, by choosing type of trade transactions, or as an investment which are lending loan (direct loan or back to back loan) or buying shares. Each alternative has positive and negative impacts concerning the tax planning. This research has analyze the most efficient tax expense by comparing the tax planning methods between PT ABC's Tax planning and other alternatives."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."