Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, fokus utama dari pelayanan kesehatan masih bertumpu padaaspek medis yang sangat kurang memperhatikan isu sosial termasukgender yang merupakan penyebab utama kesenjangan bidang kesehatandi masyarakat kita. Tuberkulosis adalah penyakit yang menyebabkan ke-matian di seluruh dunia. Gender berperan sebagai salah satu determinanpenyakit tuberkulosis meliputi penemuan kasus, diagnosis, dan prosespengobatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif gender pen-capaian Program Tuberkulosis Directly Observed Treatment Short-course(DOTS) meliputi penemuan, diagnosis pasien, dan hasil pengobatan diRumah Sakit Paru Jember, tahun 2010. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif analitik menggunakan data sekunder yang berasal dariLaporan Program Tuberkulosis DOTS Tahun 2010. Populasi adalah pen-duduk yang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan dalamprogram DOTS. Sedangkan, sampel dari penelitian ini adalah pasien yangtelah didiagnosis tuberkulosis oleh dokter, mendapatkan pelayanan di PoliParu Rumah Sakit Paru Jember pada tahun 2010. Data yang terkumpul di-analisis secara diskriptif dengan perspektif gender. Hasil penelitian me-nunjukkan bahwa dalam proses penemuan pasien tuberkulosis, perem-puan lebih tinggi dari laki-laki. Tetapi dalam proses diagnosis pasientuberkulosis dan hasil pengobatan pasien tuberkulosis, laki-laki jauh lebihtinggi dari perempuan. Kondisi ini disebabkan karena stigma pada perem-puan serta akses dan kontrol perempuan yang rendah terhadap pengelola-an sumber daya untuk kesehatan. Komitmen pemerintah dan masyarakatyang sensitif gender diperlukan dalam intervensi program tuberkulosisDOTS pada masa yang akan datang.Nowadays main focus of health care remains in medical aspect and lack onsocial issue include gender identities which are being main cause of thehealth gap in our society. Tuberculosis is a disease caused mortality in theworldwide. The role of gender as a determinant of health status, includingall aspects of tuberculosis, from case finding, diagnosis, and treatmentresult of tuberculosis patient. The objective of this research was an analysisof gender perspective the reach of Tuberculosis Directly ObservedTreatment Short-course (DOTS) program from case finding, diagnosis, andtreatment result of tuberculosis patient in Lung Hospital of Jember in 2010.This research was descriptive analytic method used secondary data fromthe report of Tuberculosis DOTS program at 2010. The population of this re-search is people with Tuberculosis have accessed services from DOTSprogram. The sample of this research are man and woman patient, havebeen diagnosed as tuberculosis patient by doctor, getting services in LungPoly in Lung Hospital of Jember in 2010. Collected data are analyzeddescriptively with a gender perspective. The result of this research showsthat in tuberculosis patient finding process, woman is higher than man, butin the diagnosis and treatment result of tuberculosis patient, man is higherthan woman. This condition was caused by woman had stigma and lowaccess and control in managing resources for health. Gender sensitivitycommitment by government and society is needed to the intervention bothin tuberculosis DOTS program applying in the future."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sepak terjang perempuan Indonesia dalam ranah politik, khususnya perjuangan memperoleh hak politik. Kondisi perempuan Indonesia sebelum diberlakukannya Politik Etis belum sepenuhnya sejahtera dalam mengenyam pendidikan. Sehingga kedudukan sosialnya pun juga belum sepenuhnya mendapat perlakuan yang lama dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan lebih cenderung berada dalam wilayah domestik, bahkan sering disebut sebagai perabot dapur. Sungguh, suatu kondisi yang masih sangat jauh dari kemajuan. Dengan hadirnya Politik Etis di Hindia Belanda, pada awalnya secara lambat laun telah memberikan bekalan yang berarti bagi pendidikan kaum laki-laki Indonesia. Kemudian baru diikuti dengan kaum perempuan Indonesia yang juga turut mengenyam pendidikan yang layak. Setelah mendapatkan tingkat pendidikan yang layak, maka kaum laki-laki diikuti kaum perempuan Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya terhadap tanah aimya. Namur, tampaknya eksistensi keduanya tidak bisa terpenuhi secara bersamaan. Apabila kaum laki-laki Indonesia telah terlebih dahulu mendapatkan hak-hak politiknya, seperti hak untuk duduk di parlemen dan dewan-dewan di Hindia Belanda, maka sebalilmya bagi perempuan. Baik bagi perempuan Indonesia, Cina, Arab, bahkan perempuan Eropa sekalipun juga pada awalnya belum mempunyai hak politik yang sama dengan kaum-kaum lain-lain bangsa Eropa. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena terpengaruh dengan konstelasi politik di negeri Belanda yang juga belum memberikan hak politik kepada kaum perempuannya secara luas. Di negeri Belanda sendiri barn memberikan hak politik atau hak pilih kepada kaum perempuannya pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I berakhir. Hal ini bisa menjadi ukuran bahwa kaum perempuan Indonesia bare bisa memperoleh hak pilih setidak_tidaknya 20 tahun kemudian sejak 1919. Kelambanan pemerintah Hindia Belanda dalam mengeluarkan kebijakan tentang hak pilih bagi kaum perempuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor_-faktor yang tentu saja lebih kompleks daripada negeri Belanda sendiri. Karena penduduk di Hindia Belanda memiliki ras dan suku bangsa yang lebih variatif serta penduduknya memiliki agama yang berbeda-beda dengan Islam sebagai mayoritas. Sehingga pernerintah Hindia Belanda harus menunggu waktu yang tepat dalarn menentukan kapan kebijakan untuk memberikan hak pilih kepada kaum perempuan Indonesia diberikan. Selanjutnya proses menuntut hak politik atau hak pilih bagi kaumnya butch persatuan dan kesatuan serta beribu langkah perjuangan dan pengorbanan. Untuk kemudian kaum perempuan Indonesia dapat meraih apa yang dicita-citakannya."

"Meskipun hubungan antara akses energi bersih dan ketahanan pangan telah mendapat banyak perhatian secara global, studi empiris tentang hubungan antara energi dan ketahanan pangan masih langka. Menggunakan data rumah tangga di Indonesia dari 2018-2020, penelitian ini menganalisis dampak akses energi bersih terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode instrumental variabel (IV) untuk mengatasi permasalahan endogenitas akses energi bersih dengan menginstrumentasikan akses energi bersih dengan variabel jarak terhadap bangunan sejarah (jalan raya pos dan pelabuhan lama tahun 1934). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dengan akses energi bersih memiliki ketahanan pangan 14,46% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin tanpa akses energi bersih. Dibandingkan dengan rumah tangga miskin di pedesaan, akses energi bersih bagi rumah tangga miskin di perkotaan memiliki dampak yang lebih besar terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Temuan ini menyiratkan bahwa pemerintah harus terus memperluas ketersediaan akses energi bersih bagi masyarakat miskin untuk mendorong dan memperluas penggunaan energi bersih bagi masyarakat miskin dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga berpenghasilan rendah.

---

Although the relationship between access to clean energy and food security has received much attention globally, empirical studies on the relationship between energy and food security are still scarce. Using household data in Indonesia from 2018-2020, this study assesses the impact of access to clean energy on poor household food security. The study uses an instrumental variable method to overcome the endogeneity problem of access to clean energy by instrumenting access to clean energy with historical distance variables (old postal highway and old port in 1934). The results show that poor households with clean energy access have food security 14.46% higher than the poor household without clean energy access. Compared with rural households, access to clean energy for poor households in urban areas has a more significant impact on the household food security level. This finding implies that the government must continue to expand the availability of access into cleaning energy for the poor to promote and expand the use of clean energy for the poor and increase the food security of low-income families.

"