Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis discusses the Tax Revenue Gap Estimation In East Jakarta Middle Tax Payer Office The Study Period Of 2010 to 2015. The study uses micro methods with tax audits. The data used are secondary data from the tax audit in the form of an assessment letter on tax underpayment for fiscal years 2010 2013. The results showed that the magnitude of the tax gap in 2010 amounted to 38.26 with a value of Rp 2,15 Trillion, with the largest tax gap is the education services sector. For the year 2011 amounted to 33.86 with a value of Rp 2,09 Trillion, the tax gap is the largest sector of water supply, waste management and disposal and the recycling of waste and trash cleanup. For the year 2012 amounted to 32.88 with a value of Rp 2,30 Trillion, the tax gap is the largest sector of water supply, waste management and disposal and the recycling of waste and trash cleanup. And for the year 2013 amounted to 21.70 with a value of Rp 2,01 Trillion, the largest tax gap is real estate. Results of the study with paired samples t test showed that there are differences between the tax payments prior to the examination and after examination from 2010 to 2013, so that efforts to achieve the tax targets for 2016 and the years ahead can be done with a tax audit policies.

---

Tesis ini membahas estimasi kesenjangan penerimaan pajak tax gap pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur selama periode penelitian tahun 2010 sampai dengan 2015. Penelitian menggunakan metode mikro dengan tax audit. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil tax audit pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2010 ndash; 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya tax gap tahun 2010 sebesar 38,26 dengan nilai sebesar Rp 2,15 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah sektor jasa pendidikan. Untuk tahun 2011 sebesar 33,86 dengan nilai sebesar Rp 2,09 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah. Untuk tahun 2012 sebesar 32,88 dengan nilai sebesar Rp 2,30 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah. Dan untuk tahun 2013 sebesar 21,70 dengan nilai sebesar Rp 2,01 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah real estate. Hasil penelitian dengan uji paired sampel t Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pajak yang harus dibayar antara sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 kecuali tahun 2013, sehingga upaya pencapaian target pajak untuk tahun 2016 dan tahun kedepannya dapat dilakukan dengan kebijakan pemeriksaan pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya inverted-U relationship kompetisi pada inovasi perbankan Indonesia periode 2001-2011. Konsep hubungan ini dilandasi dari adanya Schumpterian effect dan escape competition effect. Parameter inovasi yang diukur tidak spesifik pada satu produk inovasi melainkan secara keseluruhan dengan menggunakan konsep technology gap ratio. Perhitungan ini mengukur efisiensi teknis dari technology set yang telah digunakan perusahaan dengan potensi ketersediaan teknologi yang ada. Untuk perhitungan kemampuan berkompetisi dihitung dengan price cost margin pada level perusahaan. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai technology gap ratio dan penurunan tingkat kompetisi yang harus dihadapi pasca Arsitektur Perbankan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan adanya inverted-U relationship kemampuan berkompetisi pada inovasi perbankan Indonesia.

---

The purpose of this study is to examine inverted-U relationship between competition and innovation of Indonesia banking industry in 2001-2011 timeframe. This concept is based on Schumpterian effect and Escape competition effect. The measurement of innovation parameters in this study uses the concept of technology gap ratio to understand overall effects of innovation on efficiency rather than the effect of individual innovation product. From the computation, the technical efficiency of currently deployed technological set in a company compared to the currently available technology potential set given their combination of outputs and input prices. The degree of competition is estimated on firm-specific level. In addition, this study also takes account of the effects of Indonesian Banking Architecture. The study found out that there is increasing value of technology gap ratio and decreasing of degree of competition after the implementation of Indonesia Banking Architecture. The inverted-U relationship between competition and innovation on banking in Indonesia has been proven by this study."

"Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Oleh karena itu, rumah kos dengan jumlah kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar akan dikenai pajak hotel. Aturan yang ada belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan, khususnya mengenai pengaturan minimal jumlah kamar yang ditentukan. Padahal diterapkannya asas keadilan sebagai asas pemungutan pajak sangat penting karena berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah pokok, yaitu bagaimana pemungutan pajak hotel kategori rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Depok ditinjau dari asas keadilan (equality) dan penegakan hukum terhadap pajak hotel kategori rumah kos di Kota Depok. Atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak hotel kategori rumah kos memiliki beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian dengan asas keadilan. Penegakan hukum terhadap pajak hotel kategori rumah kos di Kota Depok belum dapat berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan dalam menegakkan hukum atas pajak hotel kategori rumah kos. Saran Penulis diperlukan evaluasi atas pemungutan pajak yang sudah diselenggarakan, perbaikan regulasi atas kekurangan yang ada pada aturan, perbaikan teknis penyelenggaraan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos, penguatan penegakan hukum atas aturan yang ada.

---

Article 1 Number 14 of Depok Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning Local Taxes stated that hotel tax is tax on service provided by the hotel. Meanwhile, the hotel is a facility for lodging/accommodation providers including other related services at a fee, which includes motels, lodges, tourism huts, tourism guesthouses, guesthouse, lodging houses and the like, as well as boarding houses with more than 10 (ten) rooms. Therefore, the boarding house with the number of rooms cost more than 10 (ten) rooms will be charged hotel tax. The existing rules have not fully implemented the principle of justice, especially regarding the minimum arrangement of the specified number of rooms. In fact, the principle of justice as a tax-withholding principle is crucial because it affects the effectiveness of tax voting. Research using normative juridical method of research and research is done to answer two basic problems, which is how hotel tax collection in the boarding house based on Depok Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning Local Taxes in Depok City is reviewed from equality and law enforcement on hotel tax in the boarding house in Depok City. Over the results of the research that has been done, it can be concluded that the hotel tax poll category of home categories has some shortcomings and inconsistency with the principle of justice. Law enforcement against hotel tax in the boarding house in Depok City has not been able to run properly as there is still a barrier in enforcing the law over the hotel tax of in the boarding house. The author's suggestion is required evaluation of the tax collection that has been held, the regulatory improvements to the deficiencies in the rules, technical improvement of the collection of hotel tax collection in the boarding house, strengthening law enforcement on the rules."

"Bukaan median dengan fasilitas U-turn digunakan sebagai sarana kendaraan memutar balik menuju arus sebaliknya. Jalan Margonda Raya dengan arus lalu lintas di jam padat memiliki arus memutar balik yang tinggi dan tidak memiliki pembagian waktu sehingga seringkali menganggu arus lurus dan menimbulkan antrian pada semua lajur jalan. Solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat alternatif desain simpang bersinyal dengan metode MKJI 1997 sehingga bisa mengorganisir giliran untuk arus lurus dan memutar dengan dua alternatif desain, yaitu desain dengan putaran di lajur lambat dan desain dengan putaran di lajur cepat. Dari perhitungan dan simulasi yang­ dilakukan, alternatif desain didapat derajat kejenuhan yang menurun untuk arus memutar balik sehingga kejenuhan bisa di bawah nilai kapasitas (DS<1) dan mengurangi masalah kemacetan walaupun tidak bisa mendapatkan nilai tingkat layanan jalan ideal (0,70< DS <0,80). Untuk desain jalur putar dengan lajur biasa didapat nilai DS 0,51-0,94 dan untuk desain jalur putar dengan lajur lambat didapat nilai DS 0,49-0,97.

---

The median with U-turn facility is used by vehicles to turn back towards the reverse current. Margonda Raya Street with heavy traffic flow has high turning flow and does not have time allocation so that it often disturbs the straight flow and causes queues on all lanes of the road. The solution given to overcome this problem is to create an alternative signal design with the MKJI 1997 method so that it can organize a turn for a straight current and turn around with two alternative designs, first a design with a slow lane for turn around and the second a design with a fast lane for turn around. From the calculations and simulations, the alternative designs obtain decreasing degree of saturation for turn around flow so the saturation can be below the rate of capacity (DS <1) and reduce congestion problems even though it cannot get the ideal service level value (0.70 "