Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini bertujuan untuk meneliti dan memberi rekomendasi laporan keunagan dan performa bisnis klien kepada pihak Gippland Community Bank apakah atau tidak pihak klien berhak mendapatkan pinjaman dari bank.

---

This report aims to analyze and give recommendation regarding the financial performance and the overall business performance of a client toward the Gippsland Community Bank. On the recommendation, the report suggest whether or not the client is qualified a grant from the bank. "

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran proses asesmen berbasis kompetensi yang dilakukan di LSP FPM, teknik yang digunakan dalam mengasesmen kompetensi, serta realitas kinerja Community Worker yang dinyatakan kompeten di lapangan. Latar belakang penelitian ini dipilih adalah adanya fenomena yang dihadapi oleh Community Worker yang akhir-akhir ini. Selama kurun waktu sepuluh tahun yang lalu, banyak program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang merekrut para Community Worker dan sekarang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang. Namun masa depan pekerjaan sosial mengalami tantangan karena kebijakan dan UU Ketenagakerjaan menuntut setiap profesi yang bekerja harus mampu menunjukkan kompetensinya sesuai standar kompetensi yang diakui nasional dan dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus proses asesmen kompetensi di LSP FPM. Jenis sampel penelitian ini adalah Non-probability sampling dimana sampel ditentukan tidak secara acak (non-random sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi/pengamatan. Dari hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik proses asesmen kompetensi membutuhkan persiapan dan tahapan yang terstruktur dengan penggunaan teknik asesmen yang tepat serta acuan standar yang sesuai dengan peta fungsi dan peran Community Worker. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa para Community Worker yang dinyatakan kompeten dari proses asesmen terbukti memiliki kinerja yang baik dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Program.

---

This research aims to illustrate the process of competency-based assessment conducted at the LSP FPM which is also a technique used in both testing competence as well as in testing Community's Workers actual performance. The chosen background of the research was the recent phenomenon faced by the Community Workers. In the last decade, many community empowerment programs in Indonesia have recruited abundance Community Workers and they have reached tens of thousands of people. However, the future of social work is facing some challenges due to some policies and labour law that demand every profession should be able to demonstrate its competence according to the national standard in the form of Certificate of Competence.

This study used a qualitative approach with a descriptive type. The type of research is the case study of competency assessment process at the LSP FPM. The research sample type is Non-probability sampling which the sample is determined not randomly selected (non-random sampling). The data collection techniques used are literature and documentation studies, in-depth interviews and observation/observation.

The result, from the data analysis, shows that competency assessment requires preparation and stages structured with the use of appropriate assessment techniques as well as standard reference in accordance with the function mapping and the role of Community Worker. In addition, the research also shows that Community Workers who are competent according to the assessment process are proven to have good performance and are quilified in carrying out community empowerment facilitation tasks established by Program."

"Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan pada tahun 2017 dengan izin Otoritas Jasa Keuangan yang menyediakan kegiatan pembiayaan untuk komunitas kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Lembaga ini memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat miskin di sekitar Pesantren masing-masing dengan mendorong pengembangan bisnis konsumen melalui pembiayaan dan kegiatan pendampingan. Bank Wakaf Mikro didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi dan beberapa keuntungan bagi konsumen adalah bahwa lembaga tersebut mendistribusikan pembiayaan tanpa agunan dan bahwa imbal hasil pembiayaan hanya berjumlah 3% per tahun.Penulis mengajukan dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana Bank Wakaf Mikro diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Bank Wakaf Mikro diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disampaikan dalam mekanisme deskriptif yang didukung oleh studi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro diatur oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk bentuk badan hukumnya serta kegiatan usahanya. Bank Wakaf Mikro berbeda dengan koperasi biasa dan melibatkan tindakan hukum hibah mutlak dan hibah bi syarth daripada wakaf. Sementara, perlindungan hukum bagi para donatur, konsumen, dan Bank Wakaf Mikro umumnya dalam bentuk keterbukaan informasi, pembiayaan berbasis kelompok, dan mekanisme pengaduan.

---

Micro Waqf Bank is an Islamic Microfinance Institution established in 2017 with the permission of the Financial Services Authority which provides financing activities to a small community that does not have any access yet to the formal financial institutions. It has a role to empower the impoverished communities around the respective Islamic Boarding Schools by encouraging the development of consumers’ businesses through financing and mentoring activities. It is established in a form of legal entity of a cooperative and several advantages for the consumers include that it distributes financing without collaterals and that the financing yield only amounts to 3% per year.The author came up with two research questions covering how Micro Waqf Bank is being regulated in the Indonesian Laws and how does Micro Waqf Bank being implemented in Indonesia. The research method used is normative legal research delivered in descriptive mechanism supported by document study and interviews with the relevant parties.It is concluded that Micro Waqf Bank is regulated by various laws for their form of legal entity also their business activities. Micro Waqf Bank is different from a regular cooperative and it involves the legal conduct of absolute grant and hibah bi syarth rather than waqf. While, the legal protection for the donors, consumers, and the Micro Waqf Bank is generally in the form of openness of information, group-based financing, and mechanism of complaints."

"Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan pada tahun 2017 dengan izin Otoritas Jasa Keuangan yang menyediakan kegiatan pembiayaan untuk komunitas kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Lembaga ini memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat miskin di sekitar Pesantren masing-masing dengan mendorong pengembangan bisnis konsumen melalui pembiayaan dan kegiatan pendampingan. Bank Wakaf Mikro didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi dan beberapa keuntungan bagi konsumen adalah bahwa lembaga tersebut mendistribusikan pembiayaan tanpa agunan dan bahwa imbal hasil pembiayaan hanya berjumlah 3% per tahun. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana Bank Wakaf Mikro diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Bank Wakaf Mikro diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disampaikan dalam mekanisme deskriptif yang didukung oleh studi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro diatur oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk bentuk badan hukumnya serta kegiatan usahanya. Bank Wakaf Mikro berbeda dengan koperasi biasa dan melibatkan tindakan hukum hibah mutlak dan hibah bi syarth daripada wakaf. Sementara, perlindungan hukum bagi para donatur, konsumen, dan Bank Wakaf Mikro umumnya dalam bentuk keterbukaan informasi, pembiayaan berbasis kelompok, dan mekanisme pengaduan.

---

Micro Waqaf Bank is an Islamic Microfinance Institution established in 2017 with the permission of the Financial Services Authority which provides financing activities to a small community that does not have any access yet to the formal financial institutions. It has a role to empower the impoverished communities around the respective Islamic Boarding Schools by encouraging the development of consumers’ businesses through financing and mentoring activities. It is established in a form of legal entity of a cooperative and several advantages for the consumers include that it distributes financing without collaterals and that the financing yield only amounts to 3% per year. The author came up with two research questions covering how Micro Waqf Bank is being regulated in the Indonesian Laws and how does Micro Waqf Bank being implemented in Indonesia. The research method used is normative legal research delivered in descriptive mechanism supported by document study and interviews with the relevant parties. It is concluded that Micro Waqf Bank is regulated by various laws for their form of legal entity also their business activities. Micro Waqf Bank is different from a regular cooperative and it involves the legal conduct of absolute grant and hibah bi syarth rather than waqf. While, the legal protection for the donors, consumers, and the Micro Waqf Bank is generally in the form of openness of information, groupbased financing, and mechanism of complaints. "

"Tesis ini membahas tentang strategi kegiatan marketing tim management JKT48 yang dinilai cukup berhasil dalam persaingan industri musik Indonesia. Terutama melihat fakta bahwa industri musik mengalami tekanan yang sangat berat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek penting yang menjadi andalan adalah peran komunitas yang sangat kuat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan konstruktivis . Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk bisa survive di era persaingan industri musik yang semakin ketat maka setiap management perlu membuat strategi dan langkah yang bisa mengkombinasikan aspek off air dan on air.

---

This study explain about the marketing strategy of JKT48 management, whom considered quite successful in the competition of Indonesia?s music industry. Especially with the fact that there were some heavy pressure to the industry in recent years. One of the important aspect is the role of the community. This research is qualitative descriptive interpretive with constructivist approach. The result of this research suggest that there has to be some kind of comprehensive marketing strategy in order to survive in the tough competition of the music industry. The strategy combine on air aspect as well as off air. "

"Pembaharuan sistem pidana pemenjaraan di Indonesia dari sistem pemenjaraan dengan pendekatan penjeraan (deterrance) dan pembalasan (retriburive) bergeser ke konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial yang lebih mengarah pada penunaian hak-hak narapidana. Pergeseran konsep ini sesuai dengan amanat Bapak Dr. Sahardjo (mantan Menteri Kehakiman). Implementasi konsep pemasyarakatan merupakan perubahan kearah modernisasi sistem kepenjaraan yang mengedepankan kepada pemenuhan hak azasi narapidana. Dalam konsep pemasyarakatan, hak-hak narapidana yang dirampas negara hanyalah hak kebebasan, selain itu negara bertanggungjawab untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana sebagai warga negara dan sebagai anggota dari keiompok sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak sosialnya, dalam kerangka konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial, negara bertanggung jawab untuk memulihkan konflik sosial antara narapidana dan masyarakatnya. Dalam konteks ini konflik sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam pemulihan hubungan sosial ini, negara adalah sebagai mediator untuk membaurkan kembali mantan narapidana secara uluh kepada kelompok sosialnya (masyarakat) agar dapat kembali hidup secara normal dengan hak dan tanggungjawab sosial yang benar-benar utuh. Namun dalam pelaksanaannya proses reintegrasi sosial mantan narapidana di masyarakat rnasih mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai unsur dalam proses reintegrasi sosial; mantan narapidana, masyarakat, dan negara. Dari mantan narapidana, hambatan yang muncul berupa rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan diri setelah menjalani masa hukuman sehingga menghambat proses pembauran dengan masyarakat. Dari masyarakat, stigma negatif sebagai orang jahat dan akan terus mengulangi perbuatannya terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Dari pihak negara, pemberian status sebagai mantan narapidana secara permanen dalam berbagai urusan birokrasi pemerintahan terkait dengan dokumen pribadi mantan narapidana, secara tidak disadari juga memberi andil terhadap hambatan dalam pembauran proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses reintegrasi mantan narapidana dilakukan pasca bebas dari manjalani hukuman serta hambatan apa saja yang dialami oleh mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 6 responden yang tersebar di beberapa Iokasi penelitian dengan dua karakter sosial yang berbeda yaitu desa dan kota. Lokasi penelitaian di desa dilakukan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sedangkan di kota di wilayah Jakarta Timur. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data., dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses integrasi mantan narapidana dinilai positif oleh mantan narapidana meski masih ditemui berbagai hambatan. Proses integrasi ini memiliki implikasi yang berbeda antara mantan narapidana yang hidup di kota dengan mantan nasapidana yang hidup di desa. Perbedaan ini terjadi karena karakter sosial masyarakat kota dan desa yang berbeda. Masyarakat kota dengan karakter individualis cenderung tidak memperdulikan status pribadi anggota masyarakat yang Iain sehingga memudahkan mantan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat. Sementara masyarakat desa dengan karakter kekeluargaan justru rnenjadi penghambat bagi mantan narapidana untuk berbaur kembali dengan masyarakat karena dengan pola hubungan sosial masyarakat desa yang kekeluargaan menganggap bahwa masalah pribadi anggota masyarakat juga merupakan bagian dari masalah masyarakat keseluruhan.

---

Updates on the Indonesian system of criminal incarceration incarceration system penjeraan approach (deterrance) and revenge (retributive) shifts to the concept of socialization with a broader social reintegration approach leads to penunaian rights of inmates. This concept shifts in accordance with the mandate of Mr Dr. Sahardjo (former Minister of Justice). Implementation of the concept of socialization is headed to prison affair to promote the modernization of the system to the fulfillment of human rights of prisoners. In popularizing the concept, the rights of state inmates are deprived of freedom is just right, except that the state is responsible for restoring the rights of former prisoners as citizens and as members of social groups. In fulfillment of social rights, within the framework of the concept of socialization with the social reintegration approach, the state is responsible for restoring social conflicts between inmates and society. In this context of social conflict is a crime done by the inmates. In the recovery of these social relations, the state is as a mediator to assimilate ex-convicts returning to scara intact social groups (communities) in order to retum to normal life with rights and social responsibility truly intact. However, in the implementation process of social reintegration of former inmates in the community is still experiencing a variety of obstacles. Of the various elements in the process of social reintegration, former prisoners, communities and countries. From ex-convict, the obstacles that appear in the form of low self-esteem and lack of confidence after period of punishment that inhibits the process of assimilation with the community. From the public, the negative stigma as a bad person and will continue to repeat the deeds of former inmates also become obstacles in the process of reintegration. From the country, giving as an ex-felon status permanently in the affairs of goverment bureaucracy associated with the personal documents of former inmates, sceara unconscious also contributed to the obstacles in the assimilation process of social reintegration of former inmates. This research was conducted to determine how the process of reintegration of former inmates conducted manjalani post free of any penalties and barriers experienced by former prisoners. This study uses qualitative analytical methods. Techniques of data collection through interviews with six respondents spread across several research sites with two different social character of villages and towns. Penelitian location in the village in the District Legok done while in the city of Tangerang Regency in East Jakarta area. Data analysis techniques through the analysis process of data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions. From this research we can conclude that the integration process positively assessed by an ex-con ex-convict, though still encountered various obstacles. This integration process has different implications between ex-prisoners who live in the city with former inmates who live in the village. This difference occurs because the social character of urban and rural communities are different. Urban society with individualistic characters tend not memperdulikan personal status of other members of society making it easier for former inmates to mingle with the community. While familiarity with the character of the village community became obstacles for former inmates to mingle again with the community because the pattern of social relationships that familial villagers assume that the problems of individual members of society are also part of a whole community issue."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis perbedaan mendasar konsep keuangan berkelanjutan dan konsep keuangan tradisional menggunakan parameter oleh Soppe 2004. Selain itu penelitin ini juga menganalisis penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank ABC menggunakan parameter dari Soppe 2004 dan POJK nomor 51. Berdasarkan penelitian studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC telah memenuhi seluruh parameter penerapan keuangan berkelanjutan oleh Soppe 2004 yakni Theory of the Firm, Human Nature of Economic Actors, Ownership Paradigm, dan Ethical Framework. Selain itu, Bank ABC pun telah menunjukkan upaya maksimal dalam pemenuhan ketentuan keuangan berkelanutan berdasarkan POJK nomor 51 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan delapan konsep prinsip keuangan berkelanjutan, penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, Bank ABC pun dapat dikatakan telah menerapkan konsep keuangan berkelanjutan.ABSTRACT