Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130327 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cynantya Herwina Karmoyono
"Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.

United States military bases have been established in Okinawa Prefecture since World War 2 ended in 1945. Until now, that military bases is still operating and developing. In result, many people in Okinawa disagree about the existence of the military bases because of the emerging cases of accidence and criminality since the bases established. A various form of protest and demands to shut down the bases has been widely shouted by people in Okinawa. Therefore, the central government is still trying to establish a new agreement between Japan and United States, to relocate the bases outside Okinawa. Although having a large numbers of protests from Japanese, the military bases are still on duty until now in Okinawa.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2013
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Paramita
"Tesis ini akan membahas gerakan sosial ( 社会運動/shakai undō) yang dilakukan masyarakat Okinawa terkait keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Okinawa. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan masyarakat Okinawa yang sudah dilakukan sejak pangkalan militer A.S. dibangun di sana tersebut memiliki tuntutan yang senantiasa bergeser. Namun tuntutan utamanya adalah memindahkan seluruh pangkalan militer A.S. ke luar Okinawa. Tuntutan ini menjadi sesuatu yang rumit karena keberadaan pangkalan militer A.S. memberi keuntungan sekaligus menimbulkan kerugian, sehingga selalu memicu pro dan kontra. Analisis lebih banyak dilakukan setelah tahun 2006, yaitu setelah pemerintah Jepang dan A.S. menyepakati pemindahan pangkalan militer yang dianggap paling berbahaya bagi penduduk sekitar di kota Ginowan.

This thesis will discuss social movements ( 社会運動/shakai undō) by Okinawans related to the existence of the United States Military Bases in Okinawa. This research will use qualitative descriptive method, with quantitative data to support it. Okinawans? movement that has been carried out since the U.S. bases were constructed for the first time there has ever-shifting demands. However, the main demand has been ruling out the whole U.S. bases outside of Okinawa. This demand has been complex because the bases give advantages and disadvantages at the same time, always triggering pros and cons. The analysis in this thesis is mostly carried out after 2006, in other words at the time when Japan and the U.S. governments agreed to move part of a base which is considered dangerous for residents around Ginowan city.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Garin Raditya Putra
"Kedekatan relasi Amerika Serikat dengan Jepang bukan merupakan sebuah hal yang dapat ditolak keberadaannya. Kekuatan hubungan yang dijalin antara keduanya khususnya dapat dilihat dari eksistensi kerja sama keamanan. Keberadaan militer Amerika di dalam batas-batas teritori Jepang menjembatani kerentanan distingtif yang dimiliki karena ketidakmampuan militernya untuk memilih perang sebagai opsi. Okinawa memainkan peran penting sebagai tuan rumah dari 70 persen lahan yang digunakan sebagai markas militer Amerika Serikat di Jepang. Tinjauan ini kemudian bertujuan untuk melihat perkembangan diskursus mengenai keberadaan markas militer Amerika Serikat di Okinawa dalam literatur-literatur akademi terindeks. Secara keseluruhan, terdapat 25 literatur yang digunakan untuk mengkaji isu ini secara lebih lanjut. Pemetaan literatur secara taksonomi membagi lebih lanjut literatur tersebut ke dalam tiga tema utama, yakni (1) Gambaran Makro Interaksi Elemen Eksternal, Nasional, dan Lokal, (2) Militer Amerika Serikat di Okinawa dan Dampaknya pada Keamanan, dan (3) Tanggapan Komunitas dan Pergerakan Sosial terhadap Keberadaan Markas Militer Amerika Serikat di Okinawa. Selanjutnya, analisis literatur akan mengulas Konsensus dan Perdebatan yang ditemui, Refleksi, dan Sintesis. Tinjauan pustaka ini kemudian dapat mengelaborasikan penekanan strategis Okinawa dan dinamika antar komponen yang terlibat dalam literatur.

The United States and Japan’s close bond is not something that can be denied. Its strength is particularly evident in the existence of security cooperation between the two countries. The American military presence within Japan's territorial boundaries bridges the distinctive vulnerability of Japan’s inability to choose war as an option. Okinawa then plays an important role as host to 70 percent of the land used as US military bases in the entirety of Japan. This review aims to look at the development of the corpus of discourse on the the presence of US military bases in Okinawa with indexed academic literature. In total, 25 pieces of literature were used to further examine this issue. The taxonomic mapping of the literature further divides the literature into three main themes, namely (1) Macro Overview of the Interaction of External, National, and Local Elements, (2) The US Military in Okinawa and its Impact on Security, and (3) Community Responses and Social Movements to the Presence of US Military Bases in Okinawa. Furthermore, the literature analysis will review the Consensus and Debates encountered, Reflection, and Synthesis. Finally, this literature review is able to elaborate on Okinawa's strategic emphasis and the dynamics between the components involved.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Mutia Amsar
"Sejak dibangun 5 dekade yang lalu hingga masa sekarang ini, pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa masih tetap menjadi topik masalah yang terus diperdebatkan. Ada beberapa hal dari pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi permasalahan, salah satunya adalah dampak sosial ekonomi yang timbul akibat adanya pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Di bidang sosial, pangkalan militer Amerika Serikat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat karena cukup sering terjadinya insiden-insiden kriminalitas dan kecelakaan yang diakibatkan oleh pihak militer Amerika Serikat. Kegiatan latihan militer Amerika Serikat juga menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Dan keistimewaan yudisial yang dimiliki pihak militer Amerika Serikat menyebabkan penanganan kriminalitas yang melibatkan pihak militer Amerika Serikat di Okinawa mengalami hambatan.Di bidang ekonomi, pangkalan militer Amerika Serikat mampu memacu pertumbuhan GPP Okinawa, namun membuat ekonomi Okinawa menjadi sangat bergantung pada pangkalan militer Amerika Serikat dan membuat sektor industri tidak berkembang. Terkait dengan keterbelakangan sektor industri ini, maka lapangan kerja pun kurang tersedia, akibatnya tenaga kerja tidak tertampung dengan baik. Pangkalan militer Amerika Serikat yang menempati lahan yang cukup luas, yaitu 20% dari daratan Okinawa dan 11% dari pulau Okinawa ini juga menyebabkan terganggunya rencana pembangunan industri dan tata ruang kota. Untuk mengatasi masalah pangkalan militer Amerika Serikat ini telah dilakukan beberapa langkah penyelesaian diantaranya kesepakatan pengembalian beberapa bagian lahan yang disewakan untuk pangkalan militer, dan revisi Status of Force Agreement (SOFA). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala akibat adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003
S13532
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syarifa Amalia
"ABSTRAK
Skripsi ini berfokus kepadapelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Status of Forces Agreement(SOFA) Jepang-Amerika Serikat, serta upaya pengajuan tuntutan revisi perjanjian tersebut yang terjadi di Okinawa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan ini mencoba menjelaskan alasan fundamental serangkaian penyebab terjadinya kritik terhadap SOFA Jepang-Amerika Serikat yang masih terus berlangsung hingga sekarang. SOFA dikenal sebagai bentuk perjanjian yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menentukan status para personil militernya yang ditempatkan di negara lain. SetelahPerang Dunia II, Jepang dan Amerika Serikat telah menyepakati SOFA, dan Okinawa menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan jatah paling besar dalam pemanfaatan areanya untuk fasilitas dan operasi pelatihan bagi angkatan militer Amerika Serikat. Sejak tahun 1995, pihak pemerintah Okinawa tidak pernah berhenti menyuarakan tuntutan untuk merevisi persetujuan tersebut. Di tahun 2018 ini pun suara yang sama masih diserukan dari Okinawa kepada pemerintah pusat Jepang dan Amerika Serikat, sebagai bentuk ketidakpuasan yang diarahkan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

ABSTRACT
This thesis focuses on the implementation of provisions in the Japan-United States Status of Forces Agreement (SOFA), as well as the continual efforts to submit claims for revisions to the agreement that took place in Okinawa. This research, conducted using the library study method, tries to explain the fundamental reasons that causes the criticism of Japanese-American SOFA that is still ongoing to this day. A SOFA is known as a form of agreement used by the United States to determine the status of military personnel stationed in other countries. After World War II, Japan and the United States agreed on SOFA, and Okinawabecame one of the regions that received the largest share in the use of its area for training operations and facilities by the United States military force. Since 1995, the Okinawan government has never stopped voicing demands to revise the agreement. In the year of 2018, the same demand was still called for to the central government of Japan and the United States, as a form of dissatisfaction directed at agreements implementation from Okinawa."
[;;;, ]: 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marcellino Sebastian
"Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang berada di bawah kependudukan Sekutu selama 7 tahun, yaitu 1945-1952. Dalam Konstitusi Jepang yang diberlakukan sejak pada tahun 1947, terdapat pasal (pasal 9) yang memuat larangan bagi Jepang untuk memiliki militer. Namun, kondisi Jepang yang rentan terhadap ancaman negara lain, seperti RRC, Rusia dan Korea Utara membuat Jepang membutuhkan perlindungan dari Amerika. Di sisi lain Amerika melihat Jepang sebagai garis depan dalam menghadapi pengaruh komunisme di Asia pada masa Perang Dingin. Oleh karena itu Amerika merasa perlu membangun pangkalan militer di Jepang. Setengah beberapa dekade ketergantungan dan kehadiran Militer Amerika Serikat di Jepang menjadi perdebatan dalam masyarakat Jepang. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pro kontra terkait keberadaan militer AS di Jepang dan factor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara terstruktur terhadap berbagai narasumber yang berdomisili di wilayah Jepang dengan kerangka teori dari Foucault tentang kekuasaan dan Barry Buzan tentang pertahanan negara.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di satu sisi, Jepang masih membutuhkan militer Amerika Serikat, namun di sisi lain keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan beberapa masalah bagi Jepang. Keberadaan militer Amerika di Jepang diperlukan terutama dikaitkan dengan perkembangan kondisi geopolitik di kawasan Asia Timur pada tahun 2022. Antara lain memanasnya hubungan RRC-Taiwan pada bulan Juli 2022, kembalinya uji coba rudal balistik Korea Utara diatas wilayah Jepang pada Oktober 2022, dan tegangnya hubungan Jepang-Rusia sebagai imbas dari invasi Ukraina pada Februari 2022. Di sisi lain, masalah yang timbul di daerah sekitar markas AS (terutama kepulauan Okinawa) seperti tindakan kriminal para personil militer AS dan polusi yang ditimbulkan membuat keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan permasalahan bagi Jepang. Apalagi pemerintah Jepang juga harus membayar ‘Anggaran Simpati’ untuk memelihara pasukan AS di wilayahnya. Hal itu merupakan beban bagi pemerintah Jepang.

Since Japan's defeat in World War II, Japan was under Allied occupation. Within the Japanese Constitution that was published in 1947, lies an article (Article 9) which prohibits Japan from possessing a military. This however left Japan's vulnerable to threats from neighboring countries such as the PRC, the Soviet Union and North Korea and thus required Japan to ask America for military protection. On the other hand, America saw Japan as the front line in preventing the spread of communism in Asia during the Cold War. Because of that America felt the need to build military bases in Japan. After more than half a century later, Japans dependency of the United States Military presence Japan is still prevalent and has becoming a debate within the Japanese Society. This study investigates the pros and cons regarding the presence of the US military in Japan and the multiple factors behind it. The method used in this research is a qualitative method through structured interviews with various sources (in this case, Japanese Nationals) who reside in Japan with the theoretical framework of Foucault on strength and Barry Buzan on national defense.

The results of this study found that on the one hand, Japan still needs the United States military, but on the other hand the presence of the United States military creates several problems for Japan. America's presence in Japan is needed, especially in relation to geopolitical developments in the East Asia region in 2022. This include the rising tension of PRC-Taiwan relations in July 2022, the return of North Korea's ballistic missile tests over Japanese territory in October 2022, and the worsening of Russo-Japan relations as a result of the invasion of Ukraine in February 2022. On the other hand, problems within in the area around US bases (especially the islands of Okinawa) such as criminal acts of US military personnel and various pollutions caused by military activities. Moreover, the Japanese government also has to pay the 'Sympathy Budget' to maintain US troops on its territory which is becoming a huge burden for the Japanese government to bear."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurbaiti
"Diskriminasi kerap memunculkan perlakuan tidak adil yang terjadi pada kaum minoritas. Seperti halnya imigran Jepang di California. Kesuksesan yang mereka capai memunculkan kekhawatiran dari kulit putih, selain itu budaya mereka yang kuat serta kecenderungan mereka menutup diri dengan kelompok lain membuat imigran Jepang kerap mengalami pengucilan, sehingga mereka menjadi sasaran dalam berbagai tindakan diskriminatif diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan dan puncak diskriminasi yang diterima imigran Jepang adalah saat Perang Dunia II. Merasa diperlakukan tidak adil, imigran Jepang maupun pemerintah Jepang merespon diskriminasi tersebut dengan berbagai tindakan guna menegakan keadilan. Bedasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk diskriminasi yang diterima imigran Jepang dan juga reaksi imigran Jepang dan Pemerintah Jepang terhadap diskriminasi tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diskriminasi imigran Jepang, namun belum ada yang membahas aspek diskriminasi secara keseluruhan. Argumentasi penelitian ini adalah tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada imigran Jepang merupakan ketidakadilan yang harus diperjuangkan, terlebih proses kedatangan mereka yang bersifat resmi membuat mereka berbeda dengan imigran lainnya di Amerika, sehingga dalam perjuangannya melawan diskriminasi mereka memperjuangkannya dengan cara yang juga bersifat resmi dengan melibatkan pemerintah. Metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari buku, jurnal dan website kemudian penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut kemudian melakukan penulisan sejarah.

Discrimination often raises unjustly acts, which is often the case with minorities in a region. Just like Japanese Immigrant in California. The success they had achieved in agriculture was considered a threat by the whites. Besides their strong traditional culture and their tendency to not blend with another groups has raised discrimination acts to Japanese immigrants in various aspect such as politics, economy, and education. The climax of the discrimination occured in the World War II. Feeling threatened and being treated unjustly causes Japanese immigrant and Japanese government to begin fighting to regain their rights and fight the injustices. Based on the explanation above this study would like to discover the various discrimination acts that adressed to Japanese Immigrants and also the responses from both Japanese immigrants and Japanese the government. Several previous studies discussed about Japanese Immigrant but no research has yet examined about all discrimination acts in various aspect. Discrimination creates unjustly acts that violate human rights so that Japanese immigrants struggle to regain their rights, especially their arrival process into United States which is officially under the government control, has made them different from other immigrant in the United States, so in their struggle to regain their rights against the California Alien Land Act, they are also fighting for it with an officialy and organized efforts. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Apriani Yunandar
"ABSTRAK
Puncak perseturuan antara Jepang dan Amerika terjadi akibat kesepakatan yang tidak terjadi. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika yang berada di kepulauan Hawai secara mendadak dibawah pimpinan Yamamoto Isoroku. Akibat dari serangan Jepang terhadap Pearl Harbor ini, pecahlah perang pasifik yang menandai juga perang dunia II. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana relasi dimensi militer antara Jepang dan Amerika pascaperang dunia II yang dibatasi pada tahun 1951 sampai dengan 1980. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeboman Pearl Harbor berdampak besar bagi hubungan kedua negara terutama pada dimensi militer.

ABSTRACT
The culmination of the Japanese and American conflict was the result of an agreement that did not occur. Japan attacked Pearl Harbor, that was on an impromptu basis attack, in United States military base in the Hawaiian islands under the leadership of Yamamoto Isoroku. As a result of the Japanese attack on Pearl Harbor, the Pacific war broke out which also marked the Second World War. This article explains in detail how Japan and United States relations in the military dimension after World War II in 1951 to 1980. This study is a literature study with descriptive analysis method. The results of this study indicate that the bombing of Pearl Harbor had a major impact on the relations between the two countries, especially in the military dimension."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Wazna Zainal
"ABSTRAK
Kepulauan Okinawa terletak di antara pulau Kyushu (pulau selatan Jepang) dan Taiwan yang biasanya disebut Nansei Shoto (pulau Barat Daya) dari tanah daratan Jepang.
Okinawa merupakan pulau yang terbesar dari untaian pulau-pulau tersebut. Kepualauan ini memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki jarak yang relatif dekat dengan Korea, China, Taiwan, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Kepulauan Okinawa ini resmi bergabung dengan Jepang pada tahun 1871. Karena kepulauan ini memiliki posisi yang sangat strategis, pada perang Pasifik pulau ini menjadi basis pertahanan terakhir Jepang. Pada awal perang Pasifik Jepang berhasil menang, tetapi pada tahun 1944 setelah kekalahan Jepang di Saipan yang berada di gugusan kepulauan Mariana lautan Pasifik, Jepang mulai mengalami kekalahan secara terus menerus. Pada saat akan berakhirnya perang Pasifik, kepulauan Okinawa telah di kuasai pihak sekutu. Setalah Jepang menyerah kalah dari pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dan secara resmi penyerahan tanpa syarat pada tanggal 12 September 1945. Dan pada masa itu Jepang resmi di bawah pendudukan sekutu termasuk Okinawa. Selama masa pendudukan sekutu yang lebih di dominasi Amerika, Amerika meletakkan pasukannya di kepulauan Okinawa dan Bonin serta mengambil alih mandat kepulauan tersebut. Sampai pada saat Jepang kembali memperoleh kedaulatannya dari sekutu pada tahun 1952, Okinawa tetap berada dibawah pendudukan Amerika. Amerika berusaha menjadi penguasa tunggal di Okinawa. Hal ini disebabkan letak posisi Okinawa yang strategis dan perubahan situasi di Asia yaitu pecahnya perang Korea serta perang dingin yang makin mendalam antara Amerika dan Rusia. Berdasarkan perjanjian San Fransisco pasal 3 menerangkan status Okinawa secara resmi berada di bawah perwalian Amerika. Dan pada perjanjian keamanan antara Jepang-Amerika, Okinawa akan digunakan sebagai pangkalan militer Amerika.
Sewaktu Okinawa di bawah pendudukan Amerika, pemerintah Jepang berusaha mendapatkan kembali Okinawa. Hal ini banyak menimbulkan perundingan antara pihak militer Amerika yang berusaha terus mempertahankan Okinawa sebagai pangkalan militer dengan pihak Jepang yang berusaha mendapatkan kedaulatannya atas Okinawa. Pendudukan Amerika atas Okinawa ini berlangsung selama 27 tahun. Dengan semakin berkembangnya perekonomian dan politik Jepang, akhirnya masalah Okinawa menjadi topik utama pembicaraan antara kedua pemimpin negara ini. Pada bulan November 1987 Perdana Menteri Sato Eisaku dan Presiden Lyndon B. Johnson menyetujui pengembalian Okinawa dengan jangka waktu 3 th. Dan pada tanggal 15 Mei 1972 Okinawa resmi kembali ke Jepang.

"
1995
S13899
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anak Agung Ayu Maharani Oktavianti
"Skripsi ini membahas masalah tingginya tingkat pengangguran di Okinawa akibat dari struktur ekonomi dependensi atau ketergantungan antara Okinawa dan Jepang. Struktur ekonomi dependensi antara Okinawa dan Jepang telah terjadi selama 36 tahun sejak kembalinya Okinawa menjadi salah satu propinsi di Jepang pada tahun 1972. Dalam struktur ini, perekonomian Okinawa tergantung kepada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek pekerjaan umum (公共事業: Koukyou Kouji) dan industri pariwisata (観光: Kankou), serta pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (基地: Kichi). Ketergantungan ekonomi ini mengakibatkan perekonomian Okinawa menjadi tidak berkembang, pembangunan wilayah urban dan industri menjadi terhambat, dan tingginya tingkat pengangguran di Okinawa.
The focus of this study is the high of unemployment rate problem in Okinawa as a result of Structure of Economic Dependency, Between Okinawa and Japan. The structure of economic dependency between Okinawa and Japan has been occurred during 36 years since the reversion of Okinawa to be one of the provinces in Japan at 1972. In this structure, the Okinawa?s economy is depends on assistance and subsidies from the Japan central government in the case of public work project (公共事業: Koukyou Kouji) and tourism industry (観光: Kankou), and the incomes from U.S. military bases (基地: Kichi). This economic dependence has been causing Okinawa?s economy become not developed, and the development of urban and industrial areas become hindered, and the high of unemployment rate in Okinawa."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S13461
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>