Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena globalisasi, pernikahan internasional telah meningkat terutama di Korea dan di Indonesia karena saat ini banyak perusahaan Korea cenderung untuk memperluas bisnis mereka di Indonesia. Tentu, tingkat antar-pernikahan antara Korea dan Indonesia juga meningkat. Selain itu, mereka cenderung berpikir mudah melakukan pernikahan antar Korea dan Indonesia. Faktanya lebih banyak mendatangkan masalah dibandingkan dengan perkawinan dengan ras yang sama karena keduanya memiliki latarbelakang yang berbeda. Masalahnya masing-masing keduanya memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal perbedaan budaya dan perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan beberapa konflik pasangan perkawinan internasional. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas perkawinan silang antara Korea dan Indonesia, bersama dengan identifikasi kesulitan beradaptasi yang dihadapi pasangan sebagai akibat dari perbedaan budaya dan perbedaan bahasa.

---

Due to the globalization, international marriage has increased especially in Korea and in Indonesia because currently lots of Korean companies tend to expand their business in Indonesia. Naturally, the rate of inter-marriage between Korean and Indonesian has also increased. Moreover, they tend to think it is easy to have inter-marriage between Korean and Indonesia. In fact, there are more problems in this kind of marriage compared with same racial marriage because both are having each different background. The problem both are having each different background especially, in term of difference culture and difference language can cause some conflicts in inter-marriage couple. Thus, the aim of this paper is to discuss inter-marriages between Koreans and Indonesians, along with the identification of the difficulties of adapting couples face as a result of cultural differences and language differences. "

"Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan adalah kewarganegaraan ganda terbatas yaitu anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dari kedua orang tuanya. Namun, kewarganegaran ganda ini hanya akan dinikmati anak tersebut hingga ia berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Kemudian diharuskan memilih salah satu diantara dua warga negara yang ia miliki dan harus benar-benar diputuskan saat ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana hak asuh anak menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.150/PDT/2011/PT.Dps sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan memaparkan keseluruhan dari objek yang diteliti dan menganalisisnya dan mengacu pada asas-asas hukum dan yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan. Kasus dalam tesis ini adalah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat, namun tergugat menyangkal adanya pertengkaran yang terjadi diantara mereka dengan tidak memberikan bukti yang jelas, dan dari perceraian tersebut membawa akibat kepada anak yaitu mengenai hak asuh dan status kewarganegaraan anak. Menurut penulis putusan hakim sudah tepat yaitu hak pengasuhan anak memang benar jatuh kepada ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia dikarenakan anak yang masih di bawah umur secara kejiwaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibu, dengan tidak mengurangi hak ayah untuk menemui anaknya setelah mendapat izin dari ibunya tersebut.

---

Act No. 12 of 2006 about the Citizenship status of nationality due to divorce in a marriage of different citizenship dual citizenship is restricted i.e. children born of such marriages have dual citizenship of both parents. However, this double nationality will only be enjoyed by the child until they was 18 (eighteen) years old. Then it is necessary for them to choose one between two citizens whom he had and should really be decided when he was 21 (twenty one) years old. In this research, the principal issue raised is how custody of the child according to the legislation in force in Indonesia, and whether consideration of the law judge in High Court Verdict Denpasar No. 150/PDT/2011/PT. Dps is in compliance with the applicable laws and regulations in Indonesia. The methods used in the writing of this thesis is the juridical normative method with descriptive analytical writing trait gives an overview and expose the whole of an object being examined and analyse it and refers to the principles of law and jurisprudence and legislation. The case in this thesis is the plaintiff filed suit for divorce to the defendants, but the defendants denied any contention that occurs among them by not providing clear evidence, and from those brought divorce to child regarding custody and child's citizenship status. According to the author of the verdict of the judge is just right, namely the right childcare falls to their mother (Indonesian), because the child was under age mentally connected very closely with mother, by not reducing the rights of the father to see his son after received permission from her mother."

"Studi ini merupakan penelitian mengenai identifikasi etnik anak-anak dari keluarga perkawinan antaretnik Minangkabau dan Mandailing di Kotamadya Medan. Penelitian bertujuan mengkaji faktor-faktor yang membentuk identifikasi etnik anak-anak, proses pembentukannya, dan aktor-aktor yang berperan panting dalam pembentukan identifikasi etnik anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga perkawinan antaretnik.Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologis yang sebelumnya telah digunakan oleh Eldering (1998) dengan perspektif ekologi kultural (cultural ecological) dengan menggunakan model ekologi kultural (cultural ecological model) yang didasarkan pada model ekologi (ecological model) Bronfenbrenners untuk melihat aspek-aspek sosial dari lingkungan sehari-hari anak- anak. Selain itu untuk mengetahui dimensi kulturalnya digunakan kerangka Antropologi Psikologi yang dikembangkan oleh Harkness dan Super yaitu mengenai "Relung Perkembangan" (developmental niche) anak.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif dengan fokus unit analisnya anggota-anggota keluarga hasil perkawinan antaretnik Minangkabau dan Mandailing sebanyak lima puluh keluarga di Kotamadya Medan.Studi ini menunjukkan bahwa identifikasi etnik anak-anak yang berasal dari perkawinan antaretnik (Minangkabau dan Mandailing) dalam wilayah perkotaan yang multietnik (Kotamadya Medan) akan bervariasi tergantung sosialisasi kultural yang mereka peroleh dari lingkungannya. Identitas etnik anak-anak ini masih mengambil salah satu atau kedua identitas etnik orang tua, namun identitas tersebut tidak kembali seperti semula melainkan merupakan "identitas baru". Identitas baru yang dimaksud merupakan suatu konstruksi kultural yang bersifat longgar, situasional, kondisional, tidak terikat dengan territorial dan selalu dalam proses pembentukan. Identitas etnik yang akan diacu diantara identitas yang beragam yang mereka peroleh dari sosialisasi dalam lingkungan yang multietnik adalah identitas yang paling menguntungkan sebagai suatu strategi adaptasi terhadap lingkungannya. Studi ini menemukan bahwa perkawinan antaretnik yang terjadi di Indonesia khususnya perkawinan antaretnik Minangakabau dan Mandailing di Kotamadya Medan tidak sampai menghasilkan identitas kelompok (etnik) baru yang terstruktur dalam stratifikasi sosial."

"Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah memutuskan mengenai status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia dengan Inggris. Terhadap putusan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap putusan Pengadilan tersebut mengenai pemeliharaan anak dan status hukum anak bila ditinjau dari UU 12/2006.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Status hukum anak ditinjau dari Undang-undang 12/2006 lebih menguntungkan dibandingkan dengan UU 62/1958. Hal ini bisa terlihat bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dari kedua orang tuanya. Disebut terbatas karena nanti setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sedangkan bila ditinjau dari UU 62/1958, status hukum anak itu mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja. Dalam hal pemeliharaan anak maka berdasarkan yurisprudensiyurisprudensi, hukum tempat kediaman sehari-hari si anak (habitual residence) yang berlaku, namun apabila terjadi sengketa, maka "the best interest of the child" merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan sengketa. Dengan diundangkannya UU 12/2006 maka anak dapat bebas dan tidak takut dideportasi. Terhadap pemeliharaan anak maka tepatlah bahwa habitual residence merupakan solusi yang baik.

---

Divorce in the intermarriage of course bring the consequences of the legal status and maintenance children produced from a mixture of the marriage. Indonesia has born the Law No. 12 Year 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia replace Law No. 62 Year 1958 on Citizenship of the Republic of Indonesia. The court decision in the South Jakarta State Tax 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel have decided on the status of law and maintenance children divorce their parents do that intermarriage between Indonesia and Britain. Decision against, the author tries to analyze the court decision regarding the maintenance of children and the legal status of children when the review of Law No. 12/2006.

Research method used is the normative and empiris legal research methods. While the approach to research that is conducted research literature and interview. Review the legal status of children from the Law No. 12/2006 more profitable than the Law No. 62/1958. This can be seen that in the Citizenship Act new, children can have a limited dual citizenship from both parents. Called limited because later after children aged 18 (eighteen) years old or have married the child must choose one of the stated nationality. Meanwhile, when the review of Law No. 62/1958, the legal status of children is to follow his father's citizenship course. In the case of the child based on the jurisprudence-jurisprudence, legal residence the day-to-day child (habitual residence) is fine, but when disputes occur, then "the best interest of the child" is a major consideration for judges in deciding disputes. With born Law No. 12/2006 the children can be free and not worry about deported. About a maintenance children is indeed appropriate that the habitual residence is a good solution."

"PENDAHULUANPerkawinan antara orang Jepang dengan orang asing di Jepang sekarang ini tidak lepas dari sejarah. Pada saat Jepang melaksanakan politik sakoku (1639), pemerintah hanya memberi izin tinggal kepada orang-orang Belanda dan orang-orang Cina. Meskipun demikian, baik orang Belanda maupun orang Cina tidak diizinkan tinggal di daerah yang sama. Orang Belanda tinggal menetap di Pulau Dezima dan orang Cina tinggal di seberang Pulau Dezima.Dengan keberadaan orang asing tersebut maka terjadi jalinan hubungan antara orang Jepang dengan orang asing. Hubungan itu berlanjut ke jenjang perkawinan. Tetapi pada waktu itu perkawinan antara orang Jepang dengan orang asing masih dilarang. Apabila mereka tetap melaksanakan perkawinan, perkawinan mereka tidak diakui secara hukum oleh pemerintah. Hal ini sehubungan dengan belum adanya hukum yang mengatur perkawinan antara orang Jepang dengan orang asing.Ketika memasuki tahun ke enam Meiji (1873) oleh pemerintah pada saat itu dikeluarkan sebuah maklumat kabinet no. 103 atau Dajyoukan Fukoku 103 Go. Maklumat Kabinet no. 103 ini berisi tentang Naigai Ningen no Kon'in atau hukum perkawinan antara orang dalam yaitu orang Jepang dengan orang luar yaitu yang bukan orang Jepang.Pada zaman Meiji, perkawinan antara orang Jepang dengan orang yang bukan orang Jepang disebut naigai ningen no kon'in. Tetapi sekarang istilah tersebut sudah tidak terpakai. Sekarang istilah yang populer untuk perkawinan antara orang Jepang dengan orang yang bukan orang Jepang disebut kokusaikekkon. lstilah kokusaikekkon sendiri baru populer setelah seperempat abad kemudian sejak makiumat kabinet no. 103 ditetapkan dalam undang-undang Jepang pada tahun Meiji 32 (1898).Kokusaikekkon apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi perkawinan campuran. Hal ini sesuai dengan yang di kutip oleh Prodjohamidjojo dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 57-62 adalah:Perkawinan antara seorang Indonesia yang kawin dengan seorang asing, warga negara asing.Dalam penelitian ini, saya tidak mempergunakan istilah perkawinan campuran tetapi saya mempergunakan istilah kokusaikekkon."

"ABSTRACTPenelitian ini dilatarbelakangi kebutuhan setiap orang yang ingin identitasnyadihormati. Identitas mencakup nilai-nilai yang diyakini, yang kemudiandirefleksikan melalui perilaku komunikasi. Adanya latar belakang perbedaanbudaya dan keunikan individual dapat mengakibatkan timbulnya dialektika antarpasangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengelolaan muka yangdilakukan oleh pasangan dalam rangka Manajemen Identitas, sebagai caramengatasi hambatan budaya yang berpotensi merusak suksesnya suatu hubungan.Dengan menggunakan konsep teori Manajemen Identitas dan pendekatankualitatif studi fenomenologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatvariasi pilihan pengelolaan muka terkait pengalaman pasangan. Baik bagi orangJepang maupun Indonesia, terdapat kecenderungan self yang merujuk pada sisiindividualistik yang dimotivasi oleh kebutuhan akan muka. Tetapi juga terdapatkecenderungan other atau mutual yang merujuk pada sisi kolektivistik untukmempertahankan harmoni. Pengelolaan muka terkait stereotipe dan pembekuanidentitas, mengikat hubungan, spiritualitas, peran sosial, bahasa, material budaya,konsep penyelenggaraan perkawinan, keterlibatan dalam kelompok budaya asal,dan pengasuhan anak akan diwarnai oleh sisi dominan yang mana yangmembentuk identitas budaya pasangan serta situasi ketika dialektika berlangsung.Apakah identitas budaya dominan berasal dari budaya asal pembentuknya (Jepangdan Indonesia), atau keunikan individual yang terbentuk dari kesamaanpengalaman, atau nilai-nilai normatif yang ada diantara keduanya.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the needs of everyone for their identity to berespected. Identity includes values believed, which then reflected throughcommunication behaviour. The existence of cultural differences and theuniqueness of individuality can lead to dialectic tension between the couple. Thisresearch aimed to identify the face management used by couple in the context ofIdentity Management, as a way to overcome cultural barriers that couldpotentially damage the success of a relationship. By using the concept of IdentityManagement theory and qualitative approach using Phenomenology study, theresults indicated that there are variations in the choices of face managementrelated to couple's experience. Either for Japanese or Indonesian people, there is atendency of self which refers to the individualistic motivated by the need of face.But there are also other tendencies of other or mutual, which refer to thecollectivistic side to maintain harmony. Face management related to stereotypeand identity freezing, binding relationship, spirituality, social roles, language,cultural material, the concept of marriage ceremony, engagement in the culturalgroup of origin, and child care will be characterized by the dominant side in whichcultural identity of the couple is formed as well as situations when dialecticshappened. Whether they cultural identity come from the dominant culture of theirorigin (Japan and Indonesia), or the uniqueness of the individual formed from acommon experience, or normative values between them."

"Penelitian yang berlangsung di Jakarta ini ingin melihat faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang individu memutuskan kawin antar agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Sampel dalam penelitian ini adalah dua orang beragama Islam, laki - laki dan perempuan. Serta dua orang beragama Kristen, laki - laki dan perempuan. Keempat informan ini berasal dari kalangan mengengah keatas dan tinggal di daerah perkotaan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa informan memperoleh sosialisasi primer akan nilai-nilai kegamaan yang kuat dari agen sosialisasinya yakni keluarga. Meskipun nilai - nilai agama yang mereka dapatkan pada tahap sosialisasi primer dilihat lebih banyak pada penanaman ketaatan beragama dengan menjalankan ibadah kegamaan seperti shalat, mengaji atau pergi ke Gereja. Sedangkan sosialisasi mengenai pelarangan perkawinan antar agama itu sendiri relatif lemah. Sosialisasi sekunder yang dialami pada tahap selanjutnya oleh para informan juga terlihat lebih mempengaruhi permisivitas informan dan persepsi informan dalam memandang perkawinan antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa melemahnya fungsi keluarga dalam mempengaruhi seorang individu. Faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan untuk kawin antar agama ialah diperolehnya dukungan/restu orangtua (keluarga), usia, kesempatan melaksanakan tata cara dan pencatatan perkawinan secara legal, kesamaan status sosial ekonomi dan pendidikan, serta faktor cinta yang dimiliki terhadap pasangan. Temuan lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah perkawinan antar agama sebenarnya rentan konflik khususnya dimasa-masa mendatang. Konflik yang berpotensi besar menjadi masalah adalah perihal pendidikan agama anak dan keinginan dalam diri pribadi yang tersembunyi akan kesamaan nilai - nilai agama dalam suatu keluarga.

---

This research that take place in Jakarta, wishes to see factors influencing an individual to engage in an inter-religious marriage. The method employed in this research is qualitative, with in-depth interview as its data-gathering technique. The samples in this research took by purposive sampling technique and are two persons whose religion is Islam, male and female. Two other person whose religion is Christian, male and female. Ali of these informant come from the upper middle strata and live in the urban area. Based on the acquired data, it is discovered that the individuals in the research had gained primary socialization on strong religious values from its socialization agent, which is the family. Although the religious values that they gained on the primary socialization phase is perceived as leaning more towards the implantation of religious piety by executing religious deeds such as shalat, reading the Quran or going to church. Whereas the socialization on the forbiddances of inter-religion manage is relatively weak. The secondary socialization experienced by the informants on the next phase is also seen to further influence the permissive nature of the informant and the informant’s perception in viewing inter-religion marriage. It shows that the family is no longer considered as an institution which has strong influence to the individual, especially for socialization. Next, the other factors considered having influence on the informant’s decision to perform inter-religion marriage is the gaining of the family’s support/blessing, age, the knowledge on the procedures of performing a marriage based on religious laws and State laws in order for it to be recorded legally, the similarity of social economic and education status and the factor of one’s love towards spouse. This research also discover that inter-religious manage actually susceptible of marriage conflicts, especially in the next future of marriage living. Possible conflicts that may arise interrelated with children religious education and the mdividual hidden needs for the same religious values in the family."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia terhadap proses jual beli harta bersama berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia dan implikasinya terhadap proses jual beli harta dalam perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung adalah sah, tetapi karena belum didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan campuran itu tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran itu tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dengan demikian, berimplikasi terhadap proses jual beli harta bersama, yaitu selain harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan campuran, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian jual. Dalam kasus ini, syarat formal terkait keabsahan perkawinan campuran di Indonesia belum terpenuhi, yaitu belum didaftarkan di Dukcapil setempat, sehingga perkawinan tersebut tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia.Oleh karena itu, jika demi kepastian hukum, maka perbuatan hukum Pihak Istri menjual tanah dan bangunan atas namanya sendiri itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dalam status belum kawin, dan harta itu adalah harta pribadinya. Namun, jika demi keadilan, maka perbuatan hukum Pihak Istri tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terkait kausa yang halal dan melanggar asas kepatutan, karena se-harusnya secara de facto harta itu adalah harta bersama yang mensyaratkan adanya per-setujuan dari Pihak Suami untuk menjualnya, sehingga sepatutnyalah perjanjian jual beli itu menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the implications of the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia for the process of buying and selling shared assets based on a study of Denpasar District Court Decree Number 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. 2017. The main problem in this study is regarding the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia and the implications for the process of buying and selling assets in marriages. This research is a form of normative juridical research and the type of the research is analytical descriptive.The results showed that mixed marriages that were held abroad in accordance with applicable law in the country where the marriages took place were legal, but because they had not been registered in Indonesia in accordance with applicable regulations in Indonesia, the mixed marriages were not known in the population administration in Indonesia, so that all legal actions carried out by a mixed marriage partner do not get legal protection in Indonesia. Thus, it has implications for the process of buying and selling shared assets, which in addition to meeting the requirements for the validity of mixed marriages, must also fulfill the legal requirements for the sale agreement. In this case, the formal require-ments related to the validity of mixed marriages in Indonesia have not been fulfilled, that is not yet registered at the local Dukcapil, so that marriages are not known in population administration in Indonesia.Therefore, if for the sake of legal certainty, then the wifes legal actions to sell land and buildings in her own name should be considered as legal legal actions in unmarried status, and the assets are her personal assets. However, if for the sake of justice, then the wifes legal actions do not fulfill the legal requirements for an agreement, which is related to lawful causes and violates the principle of propriety, be-cause de facto assets should be joint property which requires the approval of the husbands party to sell it, so it is fitting for the sale and purchase agreement to be null and void."