Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi ilmu hubungan internasional terhadap keputusan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Meksiko dalam Merida Initiative. Melalui paradigma realisme menganalisis Merida Initiative sebagai kerangka rezim keamanan yang ingin dibentuk oleh Amerika Serikat., sedangkan paradigma neoliberalisme institusionalis melihat keuntungan yang diperoleh dari pembentukan institusi ini, sementara konstruktivisme lebih melihat kepada ide politisasi isu keamanan dan mengkonstruksi persepsi ancamanya kepada Amerika Serikat.

---

The focus of the writing of this paper is to show how three paradigms in the study of international relations sees the U.S. decision to cooperate with Mexico in the Merida Initiative. Realism perceive Merida Initiative as a framework to analyze the security regime to be formed by the United States., While neoliberal institutionalist paradigm notice the benefits of the establishment of this institution, while looking at the idea of ​​constructivism over the securitization of security issues in United States."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia dalam kerangka US-Indonesia Comprehensive Partnership. Paradigma realisme memandang bahwa bantuan luar negeri dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional Amerika, paradigma neoliberalisme memandang bantuan luar negeri akan lebih mudah mencapai tujuannya dengan adanya institusi yang terbentuk melalui kerangka kemitraan komprehensif, sementara paradigma konstruktivisme melihat bahwa bantuan luar negeri merupakan upaya konstruksi identitas Amerika pada Indonesia dan dunia internasional.

---

The focus of this final paper is to show how the three paradigms in International Relations Study see United States’ foreign aid to Indonesia in the US-Indonesia Comprehensive Partnership framework. Realism sees that foreign aid can be used as the tool to achieve United States’ national interests; noliberalism sees that foreign aid will be easier to achieve its goals with the existence of institution formed by comprehensive partnership platform; while constructivism sees that foreign aid as an attempt of United States’ identity construction to Indonesia and international world."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2008 ? 2012. Hubungan bilateral kedua negara ini akan dilihat melalui tiga paradigma besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pembentukan hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang menjadi lebih erat dan terbentuknya Comprehensive Partnership pada tahun 2010. Dinamika hubungan ini akan dijelaskan melalui teori Balance of Interest pada paradigma Realisme, teori Democratic Peace pada paradigma Liberalisme, dan teori ?Identitas, Kekuatan, dan Pembentukan Persepsi Ancaman? pada paradigma Konstruktivisme. Hasil yang didapatkan adalah, hubungan kedua negara yang lebih erat pada periode 2008 ? 2012 terbentuk karena kesamaan ideologi yang dimiliki sehingga mengarah kepada kerja sama, dan kerja sama ini terjadi atas dasar peluang yang lebih baik bagi masing-masing negara untuk mencapai kepentingannya.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about U.S. and Indonesia bilateral relations in year 2008 ? 2012. Bilateral relations between the two countries would be examined from three major paradigms in International Relations, which are Realism, Liberalism, and Constructivism. This discussion is intended to explain the closer-tied relationship between the U.S. and Indonesia in the particular period, and led to the creation of Comprehensive Partnership back in the year 2010. The relationship will be examined with the Balance of Interest theory in Realism, Democratic Peace theory in Liberalism, and ?Identity, Power, and Threat Perception? in Constructivism. The discussion concludes that the closer relationship of the two countries is shaped because of the similarity in ideology that leads to cooperation, while at the same time the cooperation is done to maximizing the opportunity and the potential from each other for the sake of pursuing national interests."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap akar konflik pada konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008. Melalui paradigma neorealisme, akar konflik akan coba dijelaskan dalam konsep sistem anarki dan balance of power. Melalui paradigma neoliberalisme, akar konflik akan dijelaskan dalam konsep interdependensi dan nilai demokrasi pada dua negara. Sedangkan melalui paradigma konstruktivisme, akar konflik akan coba dijelaskan dalam konsep identitas.

---

The focus of this writing is to show how three paradigms in International Relations views the roots of border conflict between Djibouti and Eritrea in region named Ras Doumeira on 2008. Based on neorealism paradigm, the roots of conflict will explained by concept of anarchic system and balance of power. In neoliberalism, the roots of conflict will explained by interdependence concept and democracy value. And at last, the roots of conflict from constructivism will explained by identity concept."

"Tugas Karya Akhir ini membahas fenomena MERCOSUR sebagai institusi perdagangan regional di Amerika Selatan yang dilihat dari tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional. Analisis MERCOSUR dalam tulisan ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar dari paradigma realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan cara pandang ketiga paradigma terhadap fenomena MERCOSUR. Temuan dari penelitian ini menunjukan paradigma realisme tidak bisa menganalisis MERCOSUR dari asumsi-asumsi dasarnya. Sementara itu, paradigma liberalisme mampu menjelaskan fenomena MERCOSUR melalui asumsi-asumsi dasarnya sebagai wadah kerjasama. Temuan dari paradigma konstruktivisme menunjukkan bahwa fenomena MERCOSUR juga mampu dianalisis melalui asumsi-asumsi dasarnya sebagai suatu konstruksi sosial. Kesimpulan penelitian ini menujukkan bahwa terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing paradigma dalam memandang fenomena MERCOSUR.

---

This final paper examines MERCOSUR as regional trade institution in South America analized by three main paradigms in International Relations. The analysis of MERCOSUR in this paper is based on basic assumptions from realism, liberalism, and constructivism. The research aims to see the differenceS of point of views among those paradigms toward MERCOSUR.

The result shows that realism cannot analyze MERCOSUR through its assumptions. Meanwhile, liberalism is able to analyze MERCOSUR through its assumptions as form of cooperation. Constructivism is also able to analyze MERCOSUR through its assumptions as social construction. The research concludes that there is sharp difference of point of views from each paradigm in examining MERCOSUR."

"African Union merupakan sebuah institusi regional di kawasan afrika yang lahir dari kesadaran negara-negara Afrika bahwa terdapat kebutuhan akan pengaturan terhadap kawasan tersebut. Termasuk dalam bidang yang ditangani oleh AU adalah bidang keamanan. Eksistensi AU diharapkan menjadi sebuah pengaturan keamanan yg dapat membantu mewujudkan kawasan Afrika yang stabil, aman, dan terbebas dari konflik. Paradigma realisme, liberalisme, dan konstruktivisme memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk dan sifat sebuah institusi keamanan. Realisme dengan teori collective defense nya memandang sebuah institusi keamanan sebagai sebuah institusi dimana anggotaanggotanya membentuk sebuah aliansi militer yang memiliki tujuan pembentukan yang jelas. Liberalisme dengan teori collective security nya memandang institusi keamanan sebagai sebuah bentukan institusi yang menjaga anggota-anggota nya untuk saling menjaga perilaku dan kebijakan agar tidak saling berbenturan satu dengan lainnya. Sedangkan konstruktivisme dengan teori security community nya memandang institusi keamanan sebagai sebuah bentukan yang mendorong negara negara anggota nya untuk tidak menggunakan tindakan koersif dalam segala kebijakan penanganan konfliknya. Karya tulis ini akan menganalisa sifat bentukan AU sebagai sebuah institusi keamanan regional di kawasan Afrika melalui ketiga teori tersebut.

---

African Union is a regional institution in Africa born as a form of African country's realization in needs of a better system in the region. Security is one of the issue that became AU's consideration. There is a hope that AU's existance could take a role as a security management in order to create a stable, save, and free-from-conflict Africa. Realism, Liberalism, and Constructivism have a different way to see the formation and characteristic of a security institution. Realism with a collective defense theory believe that security institution is a form of institution where the members are united in a military alliance. Liberalism with collective security theory believe that the main purpose of a security institution is to keep the member's from violating one another. While constructivism with security community theory believe that members of security institution need to build a non-coersive action policy in order to create the real peace in the region. Focus of this thesis is to analyzing characteristic of AU as a regional security institution in Africa using the three theory mentioned above."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"Skripsi ini membahas mengenai alasan ekonomi politik yang mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) meskipun terus mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko, salah satu anggota NAFTA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko, keikutsertaan Amerika Serikat dalam NAFTA dapat membantu Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan ekonomi politiknya. Kepentingan ini terkait dengan upaya liberalisasi ekonomi agar dapat semakin kompetitif di dalam perekonomian internasional yang semakin ketat akibat globalisasi. Secara spesifik, upaya ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan meningkatkan relasi perdagangan dan investasinya dengan Meksiko sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Meksiko.

---

The focus of this research is to analyze the political economic reasons which motivated the United States to maintain its membership in North American Free Trade Agreement (NAFTA), even though it suffered a rising trade deficit with Mexico, which is also a member of NAFTA. This research used a qualitative method which aimed to give a proper explanation regarding the research subject. Furthermore, this research found that even its trade deficit with Mexico increased continually, the United States participation in NAFTA can contribute to achieve its political economic interests. US interests related to economic liberalization effort, in order to be more competitive in international economy as a result of globalization. In particular, US intensified its trade and investment relations with Mexico so that it could take full advantage of Mexico's resources."

"Perang AS di Afghanistan diawali oleh peristiwa terorisme 9/11 yang menyerang AS. Sebagai respons, AS melakukan invasi terhadap Afghanistan sebagai tempat bernaung dari organisasi pelaku utama aksi terorisme tersebut, al-Qaeda. Perang tersebut kemudian berlangsung selama hampir 20 tahun hingga AS akhirnya menarik mundur pasukannya secara penuh dari Afghanistan pada tahun 2021, dibawah pemerintahan Joe Biden. Keputusan penarikan mundur ini merupakan bentuk komitmen AS dalam menepati Perjanjian Doha, perjanjian damai AS-Taliban, yang telah ditandatangani oleh AS pada masa pemerintahan Trump. AS tetap memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari Afghanistan meskipun Taliban tidak menunjukkan komitmennya dari Perjanjian Doha. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang melandasi keputusan penarikan mundur AS dari Afghanistan pada tahu 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah faktor yang melandasi keputusan AS untuk mundur dari Afghanistan ditentukan oleh faktor sistem internasional dan faktor domestik. Pada tingkat sistem internasional, distribusi kekuatan relatif, clarity, dan sifat lingkungan strategis AS menentukan tekanan dari sistem internasional bagi AS. Pada tingkat domestik, keputusan AS dilatarbelakangi oleh persepsi pemimpin, yaitu Joe Biden dan institusi domestik AS. Ketidakpastian yang ditunjukkan oleh variabel sistem internasional kemudian diintervensi oleh variabel domestik sehingga menghasilkan keputusan akhir, yaitu penarikan tentara AS dari Afghanistan secara penuh pada tahun 2021.

---

The US war in Afghanistan was initiated by the 9/11 terrorist attacks on the US. In response, the US invaded Afghanistan as the home of the main perpetrator organization of the terrorist acts, al-Qaeda. The war then lasted for almost 20 years until the US finally fully withdrew its troops from Afghanistan in 2021, under the Joe Biden administration. The withdrawal decision was a commitment by the US to fulfill the Doha Agreement, the US-Taliban peace deal, which was signed by the US during the Trump administration. The US still decided to withdraw its troops from Afghanistan despite the Taliban's lack of commitment to the Doha Agreement. Thus, this study seeks to explain and analyze the factors underlying the decision to withdraw US troops from Afghanistan in 2021. This study uses a qualitative research methodology with the theoretical framework of neoclassical realism. The main argument of this study is that the factors underlying the US decision to withdraw from Afghanistan are determined by international system factors and domestic factors. At the international system level, the distribution of relative power, clarity, and the nature of the US strategic environment determine the pressure from the international system for the US. At the domestic level, the US decision was motivated by the perception of the leader, Joe Biden, and US domestic institutions. The uncertainty indicated by international system variables is then intervened by domestic variables to produce the final decision, which is the full withdrawal of US troops from Afghanistan in 2021."

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."