Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Langkah - langkah tersebut dapat dikembangkan dengan mengkaji kondisi objektif manajemen supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro jaya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah; "(1) Bagaimana perencanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (3) Bagaiamana pengendalian supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ?" Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif. Sumber informasi yang dijadikan Informan Penelitian adalah para pejabat struktural Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro jaya. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai dokumen dan buku yang berisi teori manajemen, supervisi, implementasi, sumberdaya, konsep pengawalan, teori motivasi kerja dan teori SWOT. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Dalam kegiatan pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan perencanaan. Pimpinan terkait merencanakan kegiatan Pengawalan VVIP yang hendak dilakukan; (b) Secara umum, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, karena sesuai dengan teori yang dijadikanacuan untuk membedah hasil wawancara, yaitu teori dari Elmore tentang empat bahan utama untuk implementasi yang efektif dan teori dari Edward III tentang model Direct and Indirect Impact on Implementation. (c) Langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Riri Fajriah sudah dilaksanakan oleh Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Adapun saran - saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Disarankan untuk menghindari kegiatan di luar perencanaan. Jika terdapat kegiatan yang dilakukan mendadak di luar rencana, maka akan membuat tidak maksimalnya hasil sesuai dengan yang diinginkan; (b) Disarankan untuk menambah jumlah anggota yang memiliki kompetensi; (c) Disarankan untuk penambahan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan operasional di bidang lalu lintas, agar kegiatan operasional berjalan dengan lebih efektif.

---

The steps that could be developed to assess the objective conditions of management supervision of VVIP guest escorts by Jakarta Metropolitan Police of Metro jaya. Issue in this paper is: "(1) How planning of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (2) How does the implementation of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (3) How is the control of supervision by the VVIP guest escorts Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? "

The approach used in this thesis is qualitative. Informants were used as source of information is the official research of structural Jakarta Metropolitan Metro Jaya Police. Secondary data sources are various theories and information not obtained directly from the source, ie the various documents and books containing the theory of management, supervision, implementation, resources, concepts escorts, motivation theory and the theory of SWOT. Data collection techniques with library research, interviews and observations. Analysis using data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) In the course of a VVIP escort by Jakarta Metropolitan Polda Metro Jaya, has been carried out regarding the planning of these activities. Leaders plan activities related VVIP escort to be done; (b) In general, the implementation of the activities carried out are going well, because according to the theory made reference to dissect the results, namely the theory of Elmore on four main ingredients for the effective implementation and theory of Edward III of Direct and Indirect Model Impact on Implementation is already performing well; (c) Control measures proposed by Riri Fajriah Jakarta Metropolitan already implemented by the Jakarta Police Traffic Directorate.

As for suggestions put forward by the authors of the studies that have been conducted, among others: (a) It is recommended to avoid outside activity planning, as this may affect the implementation of the escort. If there is a sudden activities carried out a plan, then it would make no maximum in accordance with the desired results; (b) It is recommended to increase the number of members who are competent and have adequate understanding of the activities of the escort to meet the standards required amount; (c) It is recommended for addition of facilities, infrastructure and specialized equipment (alsus) to support operational activities in the field of traffic at these points is still possible that there is a shortage, so that operations run more effectively."

"Prevalensi sangat tingginya beban sosial akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 di negara-negara sedang berkembang memberi sinyal yang mengkhawatirkan bagi banyak pihak. WHO kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan terhadap keselamatan di jalan di tahun 2004. Butuh waktu 6 tahun bagi WHO untuk meminta PBB mengeluarkan resolusi mendesak negara-negara anggota untuk beraksi bagi keselamatan jalan selama satu dasawarsa sampai tahun 2020. WHO tidak sendiri dalam menyuarakan pentingnya keselamatan di jalan. Beberapa nama penting mencakup Global Road Safety Partnership, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, masyarakat transportasi nasional dan regional seperti European Transport Safety Council, TRL, NRSC, dan lainnya. WHO belajar dari pengalaman buruk yang pernah menimpa negara-negara di Amerika Utara dan Eropa di masa lalu, beberapa dasawarsa yang lalu. Untuk mengatasi masalah keselamatan di jalan, kebijakan dan aksi tidak bisa dilakukan seperti sekarang ini, apa adanya, dan secara parsial. Masalah keselamatan di jalan harus diselesaikan secara terintegrasi. Pernyataan ini merupakan tesis dalam laporan ini. Bila tidak dilakukan secara terpadu, alokasi sumber daya bisa menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tersedianya data yang cukup tentang kecelakaan di jalan. Indonesia harus belajar dari Kamboja yang sudah berhasil mengimplementasikan RCVIS (Road Crash and Victim Information System) sejak tahun 2004. Di Indonesia, sebutan untuk RCVIS Kamboja adalah IRSMS-AIS. IRSMS-AIS sudah diimplementasikan oleh Korlantas belum lama ini, yakni sejak pertengahan tahun 2012. Setelah mempelajari dengan seksama berbagai laporan praktek keselamatan di jalan di Indonesia dan SOP bagi TPTKP kecelakaan lalu lintas di beberapa Polda, tulisan ini bisa menyimpulkan bahwa Korlantas Polri belum memiliki SOP untuk IRSMS, dan pada umumnya belum mengimplementasikannya secara massal di seluruh Polda. SOP yang ada pun tidak menyebutkan kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan Korlantas dan/atau Ditlantas terhadap lokasi rawan kecelakaan, kecuali menerima apa adanya.

---

The alarming trends of increasing social burden caused by traffic accidents in developing countries by the year 2020 has led WHO to step forward to make improvements in road safety in 2004. It took 6 years for WHO to ask the UN to issue a resolution urging the state parties to take action for road safety in the coming decade. WHO was not alone in communicating the urgency of road safety. There are Global Road Safety Partnership, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, regional and national transport societies such as European Transport Safety Council, TRL, NRSC, and so on. WHO has learnt the worst experiences from the North America and European countries in the past, decades ago. To deal with the road safety issues, policies and actions can not be taken for granted and partially. Road safety issues must be addressed integrally. This is the thesis in this report. Otherwise, the resources could be allocated inefficiently and ineffectively. The first step that must be taken is that there must be sufficient data on traffic accidents. Indonesia must learn from Cambodia who has implemented successfully the RCVIS (Road Crash and Victim Information System) since 2004. Cambodian RCVIS is the Indonesian name for IRSMS-AIS that has been implemented by the Indonesian Traffic Police recently, that is since mid-2012. After studying road safety reports and learning SOPs for TPTKP of traffic accident (First Actions in Crash Scene) from several Poldas, it can be concluded that the ITP has not had the SOP for IRSMS, neither implementing it, yet in general and at all Poldas. Yet, the SOPs have not mentioned how to treat the blackspots, but taken it for granted. "

"Tesis ini membahas tentang penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur dalam kerangka tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan mengacu pada kondisi faktual yang dapat didentifikasikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemacetan di Jalan Raya Bekasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif dalam peningkatan peran Polsek Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif analitis dengan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari dokumen maupun sumber informasi/data yang berasal dari literature atau penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Sajian atau display data, dan Verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur dalam penanganan kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sektoral melainkan juga bersifat lintas sektoral. Kegiatan yang bersifat sektoral yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pengguna jalan raya Bekasi pada khususnya. Sementara itu kegiatan yang bersifat lintas sektoral berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi. Kemudian Optimalisasi peran Polsek Cakung dalam menangani kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif yaitu: memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Polsek Cakung dengan meningkatkan koordinasi dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi, baik dengan Polres Metro Jakarta Timur dan pemerintah walikotamadya Jakarta Timur; melakukan mobilisasi personil dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi sesuai dengan manajemen operasional Polri; menumbuhkembangkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap personil yang ada dilingkungan Polsek Cakung mengenai adanya tanggung jawab bersama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Bekasi; dan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Polsek Cakung Jakarta Timur.

---

This thesis discusses the handling of traffic congestion at arterial road of Bekasi, East Jakarta within the framework of duties and functions of the police in bringing about the creation of security, safety, order and smooth traffic with reference to the factual conditions that can be identified as factors associated with congestion in the arterial road of Bekasi, both external factors and internal factors so that efforts can be made that preventive and repressive of the police in improving Cakung, East Jakarta.

This study used a qualitative approach with descriptive analysis as a case study research method. Data was collected through interviews and observation to obtain primary data while secondary data was obtained by collecting data from documents and sources of information / data derived from the literature or previous research. Analysis was carried out in three phases, namely data reduction, display of data, and verification of data.

The results conclude that: preventive and repressive efforts to do Cakung Police in handling the traffic congestion especially in the arterial road of Bekasi can be implemented in the form of activities that not only sectoral but also is cross-sectoral. sectoral activities do Cakung Police with regard to the duties and functions in the field of law enforcement in the field of traffic, especially on road users in particular on the arterial road of Bekasi. While the cross-sectoral activities with regard to the activities that are co-ordination in the implementation and management of traffic engineering and traffic awareness in the society especially in the arterial road of Bekasi. Then Optimizing the role of police Cakung traffic jam on the arterial road of Bekasi in order to realize the security, public order and the smooth traffic based on SWOT analysis, there are several alternatives, namely: comparative advantage held by police Cakung to improve coordination in the regulation of traffic on the arterial road of Bekasi, either by police district (Polres Metro) East Jakarta and Mayor governments in the district; undertake the mobilization of personnel in the activities of traffic control on the highway in accordance with the operational management of the Police Cakung; develop the awareness and responsibility of every existing personnel within the Police Cakung about a shared responsibility between the police, the government, and the public for security, safety, order and the smooth traffic on the arterial road of Bekasi, and make improvements to the activities in the field of law enforcement and community service in Police Cakung."

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, maka arus lalu lintas yang berkembang pun menjadi semakin kompleks untuk ditangani, Permasalahan int kemudian menjadi sangat krusial ketika penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak dirasa mumpuni untuk mencegah bertambahnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kemacetan serta kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu solusi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah ini adalah suatu bentuk perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perpolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas, adalah sebuah upaya dari kepolisian untuk membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di sisi lain kebutuhan personi! dan anggaran yang sangat tinggi dalam rangka penanganan masalah Jalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja lebih keras dalam penanganan masalah lalu lintas di DK] Jakarta. Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang kemudian disebut dengan Subdit Dikyasa, merupakan satu sub direktorat yang dikedepankan dalam upaya perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam berbagai kegiatannya, maka subdit dikyasa mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara penerapan polmas yang seharusnya dengan penerapannya pada kenyataan. Kaitannya dengan hal tersebut maka penelitian tentang kesenjangan antara ketentuan dan penerapan Polmas tersebut ,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dari beberapa kegiatan Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, pengumpulan data-data yang baik berupa hasil wawancara maupun penelitian dokumen, akan memfokuskan penelitian ini kepada implimentasi polmas oleh Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, dengan tujuan mengetahui implimentasi polmas pada Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya.

---

With the increase of population in Indonesia, especially Jakarta area, the growing traffic flow has become increasingly complex to handle. This problem then becomes very crucial when the enforcement of traffic laws in areas not deemed qualified to prevent additional traffic violations and accidents that occurred in the jurisdiction of Metro Jaya Regional Police.

One solution that becomes an option in the resolution of this issue is a form of policing society in order to realize security, order and smooth traffic. Community policing later shortened to community policing, is an effort of the police to make public a cop for himself, so that it can minimize the violations and traffic accidents that occurred. On the other hand the needs of personnel and budget is very high in order to handle traffic problems in the Metro Jaya Regional Police jurisdiction to make the Traffic Directorate Polda Metro Jaya to work harder in handling the traffic problem in DK] Jakarta.

Sub Directorate of Education and Engineering Directorate of Traffic Police Metro Jaya, which was then called the Sub Dikyasa, is one of the sub directorate put forward in an effort to policing society in order to realize security, order and smooth traffic in the territory of the Polda Metro Jaya. In various activities, the Sub dikyasa priority to public education to provide understanding to the public about the importance of realizing security and order in the smoothness of traffic. However, in practice still found a gap between the application of community policing should be with its application to reality.

Relation to the facts, the research about the gap between the provision and implementation of community policing, is applied with a qualitative approach, observations of some of the activities of Sub Dikyasa Metro Jaya Regional Police, collecting data such as interviews and document research, will focus this study to implimentasi community policing by the Sub Dikyasa Polda Metro Jaya, with the aim of community policing of knowing the implementation of Subdit dikyasa Metro Jaya regional Police."

"Penelitian ini bersifat studi kasus yang bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku petugas di lapangan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberlakuan ketentuan sistim Three in One khususnya di Jalan Jenderal Sudirman sejak jam 06.30 sampai dengan 10.00. Yang ditentukan oleh penulis sebagai informan kunci adalah unsur-unsur pimpinan dari satuan operasional Dit Lantas Polda Metro Jaya yaitu Satgasus, sedangkan yang dipilih sebagai informan adalah para anggota Satgasus yang sedang bertugas di lapangan baik di Pos Tetap maupun di Pos Sementara di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi dokumentasi dan penelitian lapangan balk dengan metode pengamatan secara terlibat pasif maupun wawancara dengan pedoman. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dari tugas dan wewenang Pemda DKI Jaya di bidang lalu lintas, tugas dan wewenang Polri serta Dit Lantas Polda Metro Jaya di bidang lalu lintas, teori-teori dan konsep tentang keamanan ketertiban dan kelancaran (Kamtibcar Lantas) dan reaksi masyarakat terhadap ketentuan sistim Three in One. Sedangkan penelitian lapangan dengan pengamatan secara terlibat pasif dan wawancara dengan pedoman adalah untuk memahami bagaimana situasi kesatuan dari Satgasus, bagaimana situasi Jalan Jenderal Sudirman, bagaimana pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan anggota kompi penjagaan, Pam Route, pengaturan lalu-lintas dan penegakkan hukum di Jalan Jenderal Sudirman sejak jain 06.30 sampai dengan jam 10.00, sehingga pada akhirnya dapat diketahui poly-port perilaku petugas tersebut. Untuk dapat memahami perilaku petugas dengan berbagai dinamika kegiatannya maka penulis menyusun hipotesa kerja sebagai berikut: 1.1. Petugas tidak atau kurang ketat melakukan pengawasan atau penjagaan di pintu atau di ujung jalan masuk gerbang ketentuan atas kawasan Three in One. 1.2. Di Jl. Jenderal Sudirman, petugas tidak hanya menegakkan ketentuan sistim Three in One tetapi juga ketentuan atau peraturan lalu-lintas lainnya."

"Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas

---

Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents."

"Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum.Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ.Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan.Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan.Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres.Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional.Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor."

"ABSTRAKRuang Lingkup dan Cara PenelitianPolisi Lalu-iintas (Polantas) bertugas antara lain mengatur lalu-lintas, terutama di jalan yang rawan kecelakaan, jalur yang padat dan vital. Tugas tersebut, terutama di kota besar seperti Jakarta, menyebabkan Polantas banyak terpapar polutan yang bersumber dari kendaraan bermotor. Polutan serta partikulat yang bersumber dari kendaraan bermotor berbahaya bagi kesehatan dan merupakan sumber radikal bebas eksogen yang penting selain merokok. Selain banyak terpapar polutan, kebanyakan anggota Polantas secara psikologis mengalami stres berat dan perokok, padahal ketiga unsur (polutan, stres berat dan rokok) berperanan penting sebagai sumber dan pembentukan radikal bebas, sehingga akan memicu terjadinya stres oksidatif.Dari beberapa penelitian terbukti, stres oksidatif sangat penting peranannya dalam beberapa patologi penyakit seperti aterosklerosis, kanker, penyakit Alzheimer, rematik, anemia hemolitik, penyakit degeneratif dan kerusakan genetik. Membandingkan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan dan perkotaan sangat penting utuk melindungi anggota Polantas dari pengaruh buruk radikal bebas dan juga bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar pencemaran yang ada di perkotaan.Untuk mengetahui perbedaan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan, polisi staf di kota besar dan Polantas di kota besar dilakukan pengukuran terhadap kadar MDA (malondialdehid) dan aktivitas superoksid dismutase (SOD) dan katalase pada 4 kelompok sukarelawan, yang masing-masing terdiri dari 30 orang. Kelompok adalah I (polisi pedesaan), kelompok II (polisi pedesaan perokok), kelompok III (polisi staf perokok di perkotaan) dan kelompok IV ( Polantas di perkotaan perokok). Penelitian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama pemeriksaan kadar MDA, aktivitas SOD dan katalase untuk mengetahui status oksidan dan antioksidan pada 4 kelompok tersebut di atas. Tahap kedua untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin C dan E terhadap status oksidan dan antioksidan, dengan memberikan vitamin C 500 mg dan Vit E 300 mg, 1 x sehari selama 30 hari pada 30 orang dari kelompok yang mengalami stres oksidatif tertinggi.HASIL DAN KESIMPULANa. Kadar MDA kelompok I = 3,34 ± 0,81 umol/L; Kelompok (Kel) II = 4,28 ± 0,77 umol/L; Kel III = 5,20 ± 0,66 umol/L; Kel IV = 5,12 ± 0,78 umol/L. Dari analisis statistik didapatkan hasil : ada perbedaan rata-rata bermakna ( p < 0,05) antara Kel I dengan Kel II, III dan IV; antara Kel II dengan III dan IV; sedangkan Kel III dan IV tidak ada perbedaan yang bermakna (P > 0,05).b. Aktivitas SOD Kel I , II, III dan IV adalah 16,75 ± 9,80; 22,83 ± 6,82; 26,10 ± 8,50 dan 26,90 ± 9,34 unit/ mg protein. Dari analisis statistik didapatkan hasil: ada perbedaan rata-rata yang bermakna (p < 0,05) antara Kel I dengan Kel II, III dan IV. Antara Kel II, III dan IV terdapat peningkatan aktivitas SOD, tetapi tidak bermakna.c. Aktivitas katalase Kel I, II, III dan IV secara berturut-turut adalah : 106,25 ± 47,47; 118,84 ± 42,73; 119,83 ± 35,35 dan 145,57 ± 61,85 unit/ mg protein. Dari analisis statistik didapatkan hasil : ada perbedaan rata-rata yang bermakna (p < 0,05) antara Kel I dan IV. Aktivitas katalase ada keeenderungan meningkat dari Kel I sampai Kel IV, tetapi antara Kel II, III dan IV peningkatannya tidak bermakna (p > 0,05).d. Pemberian vit C + E pada 30 orang yang relatif mengalami stres oksidatif didapatkan hasil 1). KDA, sebelum pemberian vitamin : 5,06 ± 0,59 dan setelah pemberian 4,90 ± 1,02 umol/L, nilai ini ada keeenderungan menurun, tetapi tidak bermakna (p > 0,05). 2). SOD, sebelum pemberian vitamin 27,34 ± 10,05 dan setelah pemberian vitamin 16,91 ± 6,51 unit/ mg protein, nilainya ada penurunan yang bermakna (p < 0,05). 3). Katalase, sebelum pemberian vitamin 134,29 ± 53,28 dan setelah pemberian 62,07 ± 25,26 unit/ mg protein, ada penurunan aktivitas yang bermakna (p < 0,05).Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan dan polisi di perkotaan dan tidak ada perbedaan antara polisi staf dan Polantas di kota besar. Pemberian vitamin C dan E dapat menurunkan aktivitas enzim antioksidan namun belum dapat mengurangi peroksidasi lipid.

---

ABSTRACT

SCOPE AND METHODS :

The main duty of traffic police (Polantas) is to control the land traffic, particularly at the certain roads which are potential to the happening of accident, busy and vital road. Due to such duty, especially in a big city like Jakarta, it has led the police become heavy polluted from either car or motor cycle pollutant and particulate. Those pollutant and particulate are very dangerous to the health of human being and they are also the important source of exogen free radicals beside cigarette smoke. Beside being polluted, most of Polantas are smoker and stessed psychologically . On the other hand those three factors (i.e. pollutant, stessed psychologically and cigarette) are very potential to form free radicals that cause oxidative stress (OS). The previous research showed that oxidative stress is very important in pathology of some diseases such as atherosclerosis, cacer, Alzheimer disease, rheumatic, hemolytic anemia, degenerative and genetic diseases. Comparing oxidant and antioxidant status between police in rural and urban areas is very important in order to protect them from the dangerous effect of free radicals and also it is beneficial to understand how heavy pollution in urban areas is. In order to understand the difference of oxidant and antioxidant status among police in rural area, police who statione in office and Polantas in urban area an observation on the measurement of MDA content, activity of SOD and catalase in 4 groups of volunteers at which ease group consist of 30 person has been carried out. Group I is (police rural area), group II is (smoker police rural area), group III is (smoker police who statione in office) and group IV is (smoker Polantas in urban). This study was divided into two phases, in the first phase, on the four groups were determined the malondialdehyde (MDA) contents, the activities of superoxide dismutase (SOD} and catalase. In the second phase, the persons with high oxidant status were given oral vitamin C of 500 mg and vitamin E of 300 mg once daily for 30 day.

RESULTS AND CONCLUSION :

The MDA content of group I, II, III and IV was 3.34 ± 0.81 umol/L, 4.28 +/- 0.77 umol/L, 5.20 ± 0.66 umol/L, and 5.12 ± 0.78 umol/L respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant ( p c 0.05) between group I with group II, III and IV; between group II with III and IV; whereas group III and IV there was not significant difference (P > 0.05). b. SOD activity of group I , II, III and IV where 16.75 ± 9.80 , 22.83 ± 6.82, 28.10 ± 8.50 and 26.90 ± 9.34 unit/ mg protein respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant (p < 0.05) between group I with group II, III and IV. In group II, III and IV there where an increase of SOD activity, but it was not significant. c. Catalase activity of group I, II, III and IV where : 106.25 ± 47.47, 118.84 ± 42.73, 119.83 + 35.35 and 145.57 ± 61.85 unit/ mg protein respectively.

From the statistical analysis, there is a difference on significant (p c 0.05) between group I and IV. Catalase activity tend to raise in all groups, but in group II, III and IV the increase was not significant (p > 0.05). d. Addition of vitamin C and E to 30 volunteers with high oxidant status showed a decrease but not statistically significant of MDA (5.06 ± 0.59 umol/L before versus 4.90 ± 1.02 umol/L, after vitamin C +E). The activity of SOD was decrease from 27.34 ± 10.05 unit / mg protein before vitamin supplement to 16.91 ± 6.51 unit/ mg protein affter supplement there was a significant decrease in the value (p < 0.05). 3). Similarly, the activity of catalase, was decreased from 134.29 ± 53.28 before vitamin supplement to 62.07 ± 25.26 unit/ mg protein after supplement, there was a significant decrease in the activity (p c 0.05). The study demonstated that there was a significant difference in the status of oxidant and antioxidant between police in rural area with police in urban area. The oxidant and antioxidant status, however, was not different between police who stationed in office with the Polantas (traffic police). Vitamin C and E supplement could decrease the activity SOD and catalase, but could not decrease the lipid peroxidation."

"Penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres Metro Jakarta Timur merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan penyimpangan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, studi kasus dan kajian kepustakaan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Tesis ini menunjukkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu belum sesuai dengan teori penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada setiap tahap penyidikan. Penyimpangan ini didasari oleh beberapa faktor : kurangnya pengetahuan penyidik pembantu terhadap teori penyidikan, kurangnya pemahaman tentang kelalaian dalam tindak pidana, tidak adanya dana penyidikan yang disediakan oleh negara, adanya kemauan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan, dan lemahnya sistem kontrol dari pihak luar."