Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembahasan dalam Tesis ini adalah bahwa tindak pidana perjudian di wilayahJakarta Utara khususnya di wilayah Penjaringan dan Pademangan yang makin tumbuh makin subur, menuntut Polres Metro Jakarta Utara meningkatkan peranandan operasionalnya, sehingga tindak pidana perjudian yang terjadi dapat diminimalisir.Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan datadilakukan dengan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasilpenelitian menunjukan: 1) Jenis tindak pidana perjudian di wilayah hukum PolresMetro Jakarta Utara adalah: (a) Judi Togel Singapura; (b) Judi Kartu Remi (Samgong); (c) Judi Kartu Domino (d) Judi Kartu Capsa; (e) Judi Sepak Bola; dan (f)Judi online dengan internet; 2) Maraknya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) FaktorPendidikan; (b) Faktor ekonomi; (c) Faktor lingkungan; dan (d) Faktor budaya; 3)Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para pelaku di wilayah hukum PolresMetro Jakarta Utara dilakukan dengan berbagai modus operandi yang kesemuanyabertujuan untuk menghindarkan diri dari aparat Polisi; 4) Berbagai upaya yangdilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus Tindak PidanaPerjudian dilakukan dengan beberapa kegiatan: (a) Penyelidikan dan pencarianinformasi; (b) Ikut serta bermain Judi; (c) Melakukan penyamaran; (d) Melakukan Pengintaian; (e) Menangkap Tersangka dan menyita barang bukti; dan (f)Melakukan operasi dan razia; 5) Tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakpidana perjudian oleh Polres Metro Jakarta Utara, dilakukan dengan dua modeltindakan yaitu: (a) Tindakan Pencegahan (Preventif) dan (b) Upaya Penanggulangan(Represif); 6) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Metro Jakarta Utara dalampengungkapan kasus tindak pidana perjudian adalah: (a) pemahaman pola pikirmasyarakat; (b) kurangnya partisipasi masyarakat; (c) sulitnya pengumpulan barangbukti; (d) adanya kebocoran operasi sebelum dilakukan razia; (e) terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana; (f) terbatasnya jumlah personil Polri; (g) ringannyahukuman yang diterima oleh pelaku; dan (h) dikembalikannya BAP oleh JaksaPenuntut Umum. Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) harus lebih meningkatkankegiatan pengawasan dan operasi penggerebekan; (b) Polri, Kejaksaan danPengadilan diharapakan bersungguh-sungguh menerpakan aturan hukum tindakpidana perjudian yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang PenetibanPerjudian; (c) Perlunya peran aktif dari masyarakat; (d) Perlunya penambahananggaran serta penambahan sarana dan prasarana yang di Polres Metro Jakarta Utara; (e) Perlunya peran intensif dari Binamitra Polres Metro Jakarta Utara dalammemberikan penyuluhan hukum dan bimbingan kepada masyarakat tentang tindakpidana Perjudian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about gambling crime action that happened at the area of North Jakarta, particularly in Penjaringan and Pademangan that is getting develop anddemands North Jakarta Metro Resort Police to improve their roles and operational to minimize the presence of gambling action that is rampant. The research wasconducted through qualitative approach. Data collection was conducted throughinterview, observation and documentation. The research showed: 1) Types ofgambling crime that often happen at the legal area of North Jakarta Metro ResortPolice are: (a) Singapore gambling; (b) Bridge card gambling (Sam gong); (c)Domino Card gambling (d) Capsa Card gambling; (e) Soccer gambling; and (f)Online gambling through internet; 2) Rampant gambling action at the region ofNorth Jakarta Metro Resort Police is triggered by several factors: (a) Education; (b)Economy; (c) Environment; and (d) Cultural; 3) Gambling action committed the suspect at the region of North Jakarta Metro Resort Police is triggered by somemotifs that have aim to avoid the officers; 4) Some efforts conducted by North Jakarta Metro Resort Police to reveal gambling are seen from several activities: (a)Investigation and searching information; (b) Participate in gambling; (c) Disguise; (d) Spying; (e) Capture the suspects and confiscate evidences; and (f) Conductingoperational and raid; 5) Prevention and repressiveness of gambling action by North Jakarta Metro Resort Police are conducted in two actions: (a) Preventive action and(b) Repressive action; 6) Obstacles that are experienced by North Jakarta MetroResort Police to reveal gambling are: (a) the lack of comprehension of the society;(b) the lack of participation from the society; (c) difficulty in gaining evidence; (d)the leak of information before raid or searching is conducted; (e) limitation inbudget and infrastructure; (f) the limiation of police officer presonnel; (g) mitigatepunishment experienced by the suspects; and (h) the returning of InvestigationReport (BAP) by the prosecutors. Implication of this thesis contains: (a) increasingmonitoring and raid & searching operation; (b) Indonesian Police, AttorneyGeneral’s Office and Court are expected to have high determination inimplementing gambling crime Law as mentioned on Law No. 7/1974 concern onGambling Controlling Action; (c) The need of active role from the society; (d) Theneed to improve budget and the existed infrastructure at North Jakarta Metro ResortPolice; (e) Intensive role is needed from Binamitra of North Jakarta Metro ResortPolice to provide training about legal to the society about disadvantages ofgambling."

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."

"Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu ditanggulangi dengan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Semakin komplek permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern perlu diiringi dengan pembedahan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana dengan demikian jelas bahwa kebijakan hukum pidana memainkan peran yang strategis dalam menangani permasalahan kejahatan demi kepentingan pembangunan hukum modern Namun kebijakan hukum pidana dalam memberantas perjudian online menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut diantaranya memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap agen dan pemain perjudian online di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan ini memfokuskan pada pembahasan menelaah kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Indonesia serta implementasi kebijakan penegakan hukum dalam upaya memberantas dalam tindak pidana perjudian online di Indonesia berdasarkan analisis studi putusan. Penelitian ini juga melakukan perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online di negara Australia dan Inggris sebagai contoh negara yang memiliki peraturan yang mengizinkan dan mengatur perjudian secara legal. Berbeda dengan di Indonesia, Perjudian di Australia dan Inggris dianggap sebagai industri yang sah dan diatur oleh lembaga pengawas yang berwenang. Dengan memahami realita kebijakan hukum pidana yang dihadapi, penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum dan menekan perjudian online di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat melindungi masyarakat, meminimalisir kerugian ekonomi dan menjaga integritas hukum di negara Indonesia.

---

The rapid development of information technology globally, including in Indonesia, has brought about the ease of activities that were previously conducted conventionally by society, such as online gambling practices. The emergence of new dimension crimes, including online gambling, is a negative impact of societal and technological advancements that need to be addressed with more effective crime prevention efforts. The increasingly complex problems faced by society and law enforcement agencies in dealing with modern crimes need to be accompanied by a comprehensive examination of the development of the criminal law system, which includes the development of the culture, structure, and substance of criminal law. Thus, it is clear that criminal law policies play a strategic role in addressing crime issues for the sake of modern law development. However, the criminal law policy in eradicating online gambling faces several challenges, including ensuring effective and consistent law enforcement against online gambling agents and players in Indonesia. This research focuses on discussing the policy of criminal law enforcement in combating online gambling offenses in Indonesia and the implementation of law enforcement policies in efforts to combat online gambling offenses in Indonesia based on the analysis of court decision studies. This research also compares the criminal law policies on online gambling in Australia and the UK as examples of countries that have regulations allowing and regulating gambling legally. Unlike in Indonesia, gambling in Australia and the UK is considered a legitimate industry and is regulated by authorized regulatory bodies. By understanding the reality of the criminal law policies faced, this research is expected to provide policy recommendations that can strengthen law enforcement and suppress online gambling in Indonesia. These efforts are expected to protect society, minimize economic losses, and maintain legal integrity in the country of Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji praktik perjudian dalam Ma’Pasilaga Tedong di Toraja Utara menggunakan kerangka Kriminologi Budaya dengan metode kualitatif. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pemangku adat, masyarakat lokal, dan partisipan perjudian. Selain itu, observasi langsung dilakukan selama rangkaian upacara Rambu Solo’ untuk memahami konteks dan dinamika sosial dalam pelaksanaan Ma’Pasilaga Tedong. Temuan menunjukkan bahwa perjudian kini menjadi bagian dari ritual, meskipun awalnya tidak ada dalam tradisi asli. Perjudian berfungsi sebagai hiburan dan memperkuat ikatan sosial, tetapi menghadapi tantangan penegakan hukum karena partisipasi polisi dan perlindungan sosial dari komunitas. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti modernisasi dan kebiasaan sabung ayam yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Toraja, termasuk peran pemangku adat dan pengaruh migran, turut berkontribusi pada integrasi perjudian dalam ritual. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami dinamika perubahan budaya dalam konteks lokal, di mana norma-norma baru berkembang sebagai respons terhadap interaksi antara tradisi lokal dan pengaruh eksternal. Perubahan ini mencerminkan pergeseran norma kebudayaan dalam masyarakat Toraja, di mana elemen-elemen baru diintegrasikan ke dalam praktik tradisional mereka.

---

This research examines the practice of gambling in Ma’Pasilaga Tedong in North Toraja using a Cultural Criminology framework and qualitative methods. The research methods included in-depth interviews with key informants, such as traditional leaders, local community members, and gambling participants. Additionally, direct observations were conducted during the Rambu Solo' ceremonies to understand the context and social dynamics of Ma’Pasilaga Tedong. Findings indicate that gambling has now become part of the ritual, although it was originally not present in the traditional practices. Gambling serves as entertainment and strengthens social bonds but faces challenges in law enforcement due to police participation and social protection from the community. This shift is influenced by external factors such as modernization and the pre-existing practice of cockfighting. Furthermore, changes in the social and economic structure of Toraja society, including the role of traditional leaders and the influence of migrants, have contributed to the integration of gambling into the ritual. This study also highlights the importance of understanding the dynamics of cultural change in a local context, where new norms develop in response to the interaction between local traditions and external influences. These changes reflect a shift in cultural norms within Toraja society, where new elements are integrated into their traditional practices."

"ABSTRAKTindak pidana pembunuhan dalam kurun waktu 2 dua tahun belakangan ini telah terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, seperti Wayan Mirna Salihin di Caf Olivier, Ariani di Pejaten, dan Desi Wulandari di Apartemen Kalibata City. Kasus pembunuhan yang mendapatkan perhatian besar masyarakat adalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso, yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan tersebut penyidik Subdit Jatantras Polda Metro Jaya mendapatkan informasi awal yang diperoleh dari rekaman Close Circuited Television CCTV. Namun mengingat rekaman CCTV tidak diakui oleh KUHAP sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan maka penyidik melakukan serangkaian upaya untuk menungkap kasus tersebut melalui suatu proses yang panjang dan biaya yang mahal. Subdit Jatantras Polda Metro Jaya dalam melaksanakan penyidikan menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Manajemen Penyidikan, dan Teori Pilihan Rasional yang bertujuan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan berdasarkan alat bukti elektronik yang diperoleh dari CCTV. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Polri dalam rangka menjawab tantangan akan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah serta lingkup kejahatan di masa mendatang, maka pengaturan kebijakan lebih lanjut tentang kedudukan bukti elektronik ini, selain memberikan perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan korban, serta kepastian hukum, hendaknya juga menekankan pada analisis positif berupa efisiensi, dimana biaya lebih kecil dibandingkan dengan manfaat cost < benefit sehingga penanganan perkara kejahatan dapat dilakukan dengan cepat dan ekonomis agar terciptanya "social wealth maximization" melalui, pertama, percepatan pengesahan RUU KUHAP yang di dalamnya telah mengatur bukti digital sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan kasus tindak pidana pembunuhan sebagai salah satu bentuk tindak pidana umum. Kedua, Polri juga dapat melakukan perekrutan para ahli (experts) bidang-bidang tertentu untuk dapat bekerja di Labfor Polri.

---

ABSTRACTThe crime of murder in the last 2 (two) years has occurred in the jurisdiction of Polda Metro Jaya, such as Wayan Mirna Salihin at Olivier Caf, Ariani in Pejaten, and Desi Wulandari at Apartment Kalibata City. One of the murder cases that gained great public attention was the killing of Wayan Mirna Salihin by Jessica Kumala Wongso, who was tried in the Central Jakarta District Court. In the disclosure of the crime of murder investigator Subdit Jatantras Polda Metro Jaya get information obtained from recording Close Circuited Television (CCTV). However, considering the CCTV record is not recognized by the Criminal Procedure Code as a valid evidence in proving wrongdoing perpetrators of murder offenses, investigators conducted a series of efforts to uncover the case through a long and costly process. Sub Directorate of Jatantras Polda Metro Jaya in conducting an investigation using Criminal Justice System Theory, Investigation Management Theory and Rational Choice Theory which aims to establish a person as a suspect of murder crime based on electronic evidence obtained from CCTV. The study also uses an approach on economic analysis of law. Polri in response to the challenge of increasing technology and increasing the number and scope of crime in the future, further policy arrangement on the position of electronic evidence, in addition to protecting the interests of suspects/defendants and the interests of victims, and legal certainty, should also emphasize the analysis Positive in the form of efficiency, where the cost is less compared to the benefits (cost "

"Pemilu adalah fenomena demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun sekali, setiap pelaksanaan pemilu selalu diawali dengan beberapa proses. Pemilu adalah suatu fenomena legalized polarization. Political Polarization mulai terlihat mencolok pada Pilpres 2014 dan memuncak pada Pilpres 2019. Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 adalah dua kontestasi politik yang mempertemukan dua calon yang memiliki pendukung politik yang fanatik. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah dua Pasangan Calon Presiden yang berkedudukan penting di dua partai besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya. Polarisasi politik di Indonesia adalah keniscayaan karena berbagai aliran dan kekuatan politik telah tumbuh dan berkembang sejak lama terutama pada masa awal kemerdekaan.. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan polarisasi yang terjadi di DKI Jakarta dan Peran Intelijen Keamanan Polri dalam menanggulangi polarisasi masyarakat setelah pemilihan umum tahun 2019, serta melihat implikasi dari peran intelijen Polri dalam menanggulangi polarisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Polarisasi masyarakat yang terjadi di DKI Jakarta mulai muncul pada tahun 2016 sejak peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama, setelah itu sentimen agama dan suku mencuat ke permukaan sehingga menyisakan pembelahan di masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut intelijen polri mengedepankan upaya deteksi dini, penggalangan khusus, dan cipta opini di masyarakat agar polarisasi tidak meruncing dan berakibat terjadinya konflik unsur SARA. Intelijen Polri hanya baru bisa mencegah terjadinya konflik tidak mampu mengurangi polarisasi. Dengan arti kata lain Intelijen Polri masih seperti pemadam kebakaran yang mampu memadamkan api, tapi belum mampu mencegah api tersebut menyala lebih besar.

---

Election is a democratic phenomenon that is held in Indonesia every five years, every election is always preceded by several processes. Election is legalized polarization phenomenon. Political polarization of election emerged in the 2014 Indonesian Presidential Election and culminated in the 2019. The 2014 and 2019 Indonesian Presidential Election were two political contestations that brought two candidates who had fanatical political supporters. Joko Widodo and Prabowo Subianto were two presidential candidate pairs who had important positions in the two major political parties in Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) and the Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Political polarization in Indonesia is an inevitability because some political streams and strength have grown and developed for a long time, especially in the early era of Indonesian independence. This research aims to know about the development of polarization that had occurred in DKI Jakarta and the role of the Police Security Intelligence to overcome the society polarization after the Indonesian general election in 2019 was occurred, and see the implications of POLRI’s intelligence to overcome society polarization. The research method that used is a qualitative approach. The polarization of society that occurred in DKI Jakarta emerged in 2016 since the blasphemy incident that carried out by Basuki Tjahya Purnama, since then religious and ethnic sentiments surfaced that generated society being divided. In order to counter this case the police intelligence prioritizes detection efforts, special mobilization, and creates opinion in the community to prevent SARA conflict. Currently Police intelligence only capable to prevent the conflict that happens not to reduce its polarization. Other meaning analogical Police Intelligence yet as fire fighter who fixed the fire without capability to avoid once the fire blaze burns bigger."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang identifikasi dan analisis peran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam praktik pengungkapan jaringan kejahatan di bidang merek di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berjenis eksploratif, metode pengambilan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan Penyidik, Kanit, Kasubdit pada Subdit 1 Industri dan Perdagangan serta Dirreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam pengungkapan jaringan kejahatan di bidang merek tanpa izin di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya belum optimal dikarenakan penyidikan dilakukan secara terbatas (tidak terintegrasi), yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Panit. Kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SDM Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dapat berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan pidana di bidang merek terdiri dari faktor eksternal (seperti kerja sama dengan instansi lain, faktor perilaku dan budaya masyarakat Indonesia) maupun internal (antara lain seperti masalah pengendalian SDM, keterbatasan kemampuan, jumlah personel maupun sarana pendukung). Untuk mengatasi hambatan peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada manajemen penyidikan, maka perlu ditingkatkan peran atasan secara berjenjang dari Panit, Dirreskrimsus sampai Kapolda, dan pejabat pengawas, agar pelaksanaan penyidikan lebih terintegrasi. Dalam mengatasi kendala pengendalian SDM Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, maka dapat dilakukan peningkatan peran pengawas dan lembaga Assessment Centre agar penilaian kinerja penyidik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

---

The thesis is the result of a research on the identification and analysis of the role of human resources of investigators of Special Crimes Directorate (Ditreskrimsus) of Jakarta Metropolitan Police Region (Polda Metro Jaya) in uncovering the crime networks related to brands in the jurisdiction of DKI Jakarta and its surroundings. The research employs the exploratory-qualitative method and data is obtained through interviews with investigators, head of unit, head of Sub-Directorate of lndustry and Trade of Sub-Directorate 1 of lndustry and Trade as well as Direskrimsus of Polda Metro Jaya as the primary informants, observations and document reviews. The results of the study show that (i) the roles of the investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya in uncovering the crime networks related to brands in DKI Jakarta and its surroundings have not been optimal because the investigation is carried out in a limited (not integrated) manner, and (ii) factors that can influence the human resources of investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya to be able to play an important role in uncovering the crime networks related to brands consist of external factors (e.9., collaboration with other agencies, behavioural and cultural factors of lndonesian people) and internal factors (e.9., human resources controlling problems, limited capabilities, number of personnel and supporting facilities). To overcome the obstacles concerning the roles of the investigators of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya in investigation management, it is necessary to increase the roles of superiors in stages from the officer units, director of Ditreskrimsus to the chief of Polda Metro Jaya and supervisory officials so that the implementation of the investigation is more integrated. Moreover, to overcome the obstacles in controlling the management of human resources of Ditreskrimsus of Polda Metro Jaya, the supervisory roles and the roles of the Assessment Centre should be increased so that the assessment of the performance of investigators can be carried out in a transparent and accountable manner."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai ditingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, dimana kelompokkelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

---

The research aims at explaining the terror of book bomb occuring in Jakarta Suchterror is a new modus operandi of terrorists in doing their actions because their targets are individuals If the police do not handle the case immediately such terror will psychologically affect communities in the forms of high anxiety and worriness Book bombings in the context of their victims and the quality of their explosions can not be compared with the previous bombings happening in certain buildings However both of bombing types have similar effects Moreover book bombings have nearly touched the psychological aspects of common people The fearness and panic attacking families are the forms of the terrorists success of committing book bombings leading to a terrorizing act

In accordance with formal law prevailing in Indonesia the act and perpetrator of book bombings can be categorized as a terrorism act Terrorists have currently cooperated with other groups and networks that posses good relationship and working mechanism either in the context of infra structural operation or supporting infrastructures.

By looking at such situation and condition the Indonesian National Police as stated in Law No 2 2002regarding Indonesian National Police is the front liner in providing protection and security to people in combating terrorism in Indonesia The Indonesian National Police does the responsibilities by arresting the perpetrators preventing investigating interrogating and even shooting death the perpetrators One of the Indonesian National Police efforts is the establishment of an special detachment 88Antiterror Special Detachment

It can be concluded that the role of the Indonesian National Police can not be separated from the three functions protector shelter and servant of public The Indonesian National Police must protect people from acts threatening their lives The Indonesian National Police through 88 Antiterror Special Detachment in conducting such duties and responsibilities must be guided by Law No 2 2002 regarding the Indonesian National Police "

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."