Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah dan untuk mendeskripsikan penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah beserta kompetensinya. Keberadaan jabatan fungsional jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2013 dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi hanya pada laporan keuangan kementerian/lembaga. Jenjang pada jabatan ini adalahAhli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, dan Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional ini terdiri atas kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan jabatan fungsional, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

---

This study aimed for knowing and describe the importance of Government Accounting Expert Functional Job Design and also to describe Government Accounting Expert with its competencies. This of Government Accounting Expert Functional Job Design is very important in government financial reporting. This job is very needed for resulting the finest quality financial statements of ministry/intitution. Finacial statements is a tool for accountability of ministry/intitution.

Research conducted in May-July 2013 and use qualitative method. This research limited only on financial statements of ministry/intitution. The grading for this functional job are Ahli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, and Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Competency of Government Accounting Expert consist of Core Competence, Supporting Competency and Managerial Competency. Researcher hope this study can be used as reference in funcional job design, especially in accounting and financial reporting."

"Dalam dunia bisnis, perusahaan berhubungan dengan three bottom line yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dari laporan keberlanjutan dari persepsi mahasiswa. Penelitian ini membuktikan bahwa keuntungan tertinggi dari pengungkapan laporan keberlanjutan adalah meningkatkan reputasi serta kerugian tertingginya adalah biaya jangka pendek dan kekhawatiran tentang akurasi dan kelengkapan informasi. Laporan keberlanjutan memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan pada industri sensitif (berhubungan langsung dengan alam) daripada perusahaan di bukan industri sensitif. Selain itu, perusahaan publik lebih penting daripada perusahaan privat dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Serta, informasi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola tahun berjalan dan perubahan tahun komparatif sama pentingnya pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

---

In business, companies often relate to the three bottomline; Economy, Social and environment. The purpose of this research is to analyze the benefit of the student?s perception of sustainability report. This research prove that the most advantage of sustainability report?s disclosure is come from enhanced reputation, also the most disadvantages are short-term reporting cost and concerns about accuracy and completeness of information. Sustainability report is benefical to companys? in industry sensitive(in direct contact with nature) than companys? in industry non-sensitive. Besides, public companies? sustanability report are more important than private companies?. Also, sustainability-related information for current and change over comparative years as equally important."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dalam Aplikasi SPAN Konsoidasian membuat pengguna merasa puas dan manfaat penerapan sistem dirasakan oleh pengguna sistem. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada 4 pengguna Aplikasi SPAN Konsolidasian dan satu orang tim pengembang Aplikasi SPAN Konsolidasian.  Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SPAN Konsolidasian sudah memuaskan pengguna sistem dan memberikan manfaat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

---

ABSTRACTThis study aims to measure the success or effectiveness of  the Integrated Accounting Reporting System called Aplikasi SPAN Konsolidasian in preparation of Central Government Financial Report (LKPP). The criteria used in this study is Delone and McLean Information Systems success model (1992,2003). The system is said to be successful or effective if information quality, system quality, and service quality of Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and net benefit from the implementing of the system.  This study uses a descriptive analysis methodology that is qualitative in which the data sources are obtained from interviews and questionnaires to four Aplikasi SPAN Konsolidasian users and a member of IT developer. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and benecifial in preparation of Central Government Financial Report (LKPP)."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."

"Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba khususnya partai politik sangat penting keberadaanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut yang memang harus dipertanggung jawabkan kepada public. Penelitian ini membandingkan antara teori dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan prakteknya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan laporan keuangan yang ada dengan peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang mengatur pelporan keuangan partai politik tentunya juga berdasarkan PSAK 45 yang menjadi dasar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang partai politik.

---

This focus of study is Financial reporting on non-profit organization especially in political party. It is very important to improve transparency and accountability as a form of responsibility to publics. Transparancy and accountability in this thesis focused comparison between theory in accounting for non-profit organization and practice at political party. Comparation beetween financial statement with regulationss and codes surrounding financial reporting process in political party which also based on Indonesian accounting standard (PSAK) 45 about financial reporting for not-for-profit organization in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di Dit. APK dalam penyusunan LKPP TA 2015. Berdasarkan pendekatan studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukan bahwa persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual dimulai sejak tahun 2010 dengan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan rutin. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung implementasi, yaitu perubahan manajemen, dukungan politis dan birokrasi, dukungan tenaga profesi dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, penganggaran biaya adopsi, penanganan isu akuntansi spesifik, dukungan IT, serta dukungan dana internasional Ouda, 2004 dan Ouda, 2005 . Berdasarkan hasil analisis, faktor pendukung yang dominan dalam implementasi awal akuntansi berbasis akrual secara penuh, yaitu faktor dukungan politis dan birokrasi, strategi komunikasi, serta keinginan untuk berubah dari internal SDM.

---

This study analyzes the implementation of accrual based accounting at Dit. APK in composing of LKPP TA 2015. Based on case study approach supported with primary and secondary data, this study shows that preparation of accrual basis accounting implementation started in 2010 with policy determination, socialization, and routine training. This research also analyzes the supporting factors of implementation management change, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and coordination, budgeting of adoption costs, tackling of specific accounting issues, IT support, and international financial support Ouda, 2004 dan Ouda, 2005. Based on the results of the analysis, the dominant supporting factors in the initial implementation of accrual based accounting in LKPP TA 2015 are political and bureaucracy support, communication strategy, and willingness to change."

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%.Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah persentase kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan memengaruhi konservatisme laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga mempunyai level konservatisme yang berbeda dengan perusahaan dengan kepemilikan non-keluarga dengan menggunakan metode uji beda rata-rata. Penelitian ini menggunakan Asymmetric Timeliness of Earnings milik Basu (1997) dalam mengukur konservatisme akuntansi. Terdapat 273 perusahaan non-keuangan yang diobservasi dalam penelitian ini pada tahun 2009,2010, dan 2011 dan akan diuji dengan teknik regresi OLS. Penelitian ini menemukan persentase kepemilikan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga lebih tidak konservatif dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

---

The aims of this research is to investigate whether ownership percentage in a company will influence conservatism in financial report made by manager. Beside that, this reseach also test whether company owned by family will have a different level of conservatism from the company owned by non-family using meandifference test. This research uses Asymmetric Timeliness of Earnings of Basu (1997) in measure accounting conservatism. There are 273 non-financial company are observed by this research in three years, 2009, 2010, and 2011 and tested using OLS regression technique. This research finds that ownership percentage has no significant impact on company?s accounting conservatism. But, this research finds that family-owned companya has less conservative accounting than non-familyowned company."