Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Pelatihan, Kecerdasan Emosional terhadap Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi dibidang HAM merupakan salah satu faktor pendukung agar organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik. Pelatihan dan Kercerdasan Emosional merupakan faktor penting untuk diketahui mengingat erat kaitanya dengan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang HAM.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wilson, pelatihan adalah instruksi yang menekankan pada pekerjaan yang spesifik. Sedangkan James D.A Parker mengatakan bahwa Kecerdasan Emosional sangat berkaitan dengan pekerjaan.Fokus pada penelitian ini adalah Variabel Pelatihan dan Kecerdasan Emosional dalam kaitanya dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan 73 responden, dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pelatihan HAM yang diikuti oleh pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI dinilai baik, kecerdasan emosional tergolong tinggi dan kompetensi di bidang HAM tergolong cukup.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pelatihan dengan Kompetensi di bidang HAM para pegawai yang mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI.Adanya hubungan positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin buruk pelaksanaan pelatihan HAM maka semakin rendah kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang mengikuti pelatihan HAM Terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kompetensi di bidang HAM para pegawai yang pernah mengikuti pelatihan HAM. Adanya hubungan positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosionai, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin rendah keoerdasan emosional maka semakin rendah kompetensii bidang HAM pegawai yang pemah mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yaitu bahwa pelaksanan pelatihan HAM bagi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu dipertahankan atau bahkan disempurnakan karena eksistensinya berpengaruh positif dan signitikan terhadap kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang bersangkutan. Upaya penyempurnaan antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas instruktur, metode, kurikulum, dan fasilitas yang sudah ada, khususnya bagian-bagian dari empat komponen tersebut yang masih dinilai kurang begitu memadai oleh para pegawai.Kecerdasan emosional pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu ditingkatkan karena terbukti memiliki hubungan dan kontribusi positif terhadap kompetensi di bidang pada pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kecerdasan emosional dapat dilakukan secara otodidak melalui Iiteratur-literatur mengenai kecerdasan emosional atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus kecerdasan emosional, baik dengan biaya sendiri maupun atas dukungan organisasi/instransi.

---

The General Directorate of Human Rights Protection, Department of Law and Human Rights in order to increase its employee's competency in human rights has done many training on human rights. However, until nowadays the result of those training is not identified significantly for the improvement of the employee's competency.

Competency as a capability owned by individual to support his/her organizational works does not appear swiftly. It is constructed from external and internal factors ofa person. Training is an external factor and emotional quotation is internal factor. Training and emotional quotation is according with Wilson statement, training is the instruction which focus on the specific activity. James D.A Parker said that emotional quotation is realted with tehe activity.

Relate to that assumptions, this research aims to examine the relation between training, emotional quotation with employee's competency in the directorate. Training and emotional quotation are important factors to explore because of its relation with employee's competence in order to increase employee's understanding on human rights.

This research chooses 73 respondents collected from employee who has followed human rights training. The method of descriptive and correlation are used and the result shows that training has a positive and significant correlation with employee's competency and the contribution is 21.4%. Emotional quotation also shows positive and signiticant correlation on employees competency and the contribution is 31.5%. Both independent variables show contribution at the rate of 31.5%. lt indicates that there is 55.3% contribution from other factors, which are level of education, working experience, leadership, career opportunity, motivation of work, and culture of organization.

Base on the result, it can be concluded that generally the implementation of training which has been followed by the employee in the directorate is fair, emotional quotation is high, and competency in human rights is fair. Hence, in the future training in the directorate should be improved. Emotional quotation can be increased by reading literature and special training."

"Do you need a tool to help you gauge the effectiveness of HPI interventions in your organization? This issue shows you how to take concepts of the balanced scorecard and apply them to performance. A 12-step process is provided that clearly helps you build a case for management while a sample HPI scorecard helps you visualize key elements to measure."

"Sejak beroperasinya PT. BBJ pada tanggal 15 Desember 2000 sampai dengan tahun 2004 belum ada konsep pengukuran kinerja yang menjadi pengukuran PT. BBJ. Dalam praktek selama ini setiap tahun pihak PT. BBJ menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), sebelum dilaksanakan RKAT tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada BAPPEPTI untuk dibahas agar BAPPEPTI sebagai Badan Pengawas dapat mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan oleh PT. BBJ. Selanjutnya program kegiatan tersebut pada setiap akhir tahun dilaporkan kepada BAPPEPTI dalam bentuk laporan tahunan. Dalam laporan tahunan tersebut yang dilaporkan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun termasuk laporan keuangan yang meliputi ; Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas. Sefama ini Iaporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang disampaikan oleh PT. BBJ digunakan oleh BAPPEBTI sebagai bahan evaluasi sampai sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PT. BBJ.Walaupun sampai saat ini belum ada peraturan atau standar pengukuran kinerja terhadap industri perdagangan berjangka, namun pada kesempatan ini penulis mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap PT. BBJ yang bergerak dalam bidang industri perdagangan berjangka dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui sampai sejauh mana kinerja PT. BBJ sampai saat ini bila diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard.Pendekatan pengukuran kinerja Balanced Scorecard ini tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja tetapi juga mengukur kinerja dari aspek non keuangan. Aspek non keuangan ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu : aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek bisnis internal dan aspek pelanggan.Khusus untuk pengukuran kinerja keuangan kami menggunakan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-100/MBU/2002 Tanggal O4 Juli 2002, yang kami sesuaikan dengan lndustri Perdagangan Berjangka.Penelitian mengenai pengukuran kinerja PT. BBJ ini dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan mengukuran pendekatan Balanced Scorecard.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesehatan PT. BBJ dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir ini (tahun 2001 sid 2004) berada dalam kualifikasi kinerja sangat balk dengan skor 81 (delapan puluh satu) dengan perincian sebagai berikut : kinerja pertumbuhan dan pembeiajaran PT. BBJ berada daiam kualifikasi kinerfa baik dengan skor 24 (dua puluh empat), sedangkan kinerja proses bisnis intemal PT. BBJ berada pada kondisi kualltikasl balk dengan skor 12 (dua belas) dan kinerja aspek pelanggan PT. BBJ berada pada kualifikasl balk dengan skor 13 (tiga beias) dan terakhir adalah kinerja keuangan PT. BBJ berada pada kualifikasi sangat baik dengan skor 32 (tiga puluh dua).Diharapkan dimasa yang akan datang PT. BBJ harus dapat Iebih meningkatkan kinerja yang dianggap masih kurang, khususnya aspek tingkat pendapatan perusahaan per pegawai, peningkatan inovasi, dan untuk dibidang keuangan adaiah aspek asset turn over. Sehingga dimasa-masa mendatang kinerja-kinerja tersebut minimal akan sama dengan kinerja-kinerja Iainnya.

---

There was no draft of company working measurement became the measurement of PT.BBJ since the Operation of PT. BBJ on 15 December 2000 until 2004. Practically, every year PT BBJ arranges Yearly Working Plan Budget (YWPB) and in advance submitted to BAPPEPTI to be considered so that BAPPEPTI, as a controller, could realize the working plan implemented by PT.BBJ. Then, the said activity program at the end the year and in the form of yearly report handed to BAPPEPTI. In the yearly report the things reported would be one year activity implementation along with financial report covering: Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Financial Position, and inflow/outtiow of cash. So far, activity implementation and financial report that submitted by PT.BBJ is used by BAPPEBTI as an evaluation of how far the development of activity implementation can be reached by PT.BBJ.

Nevertheless, there is still no rules or working measurement standardization over future trading, yet, the writer try to do the working measurement over PTBBJ operated in industrial future trading by using Balanced Scorecard Approach. The purpose would be how to realize how far PT.BBJ managed to do until the present time if measured by using Balanced Scorecard approach.

This approach is not only measure financial working but also measure the working derived from non-financial aspect. Non-financial aspect consists of 3 (three) aspects, they are : learning and growth aspect, internal business aspect and customer aspect. To specially measure financial working we apply The Decree of the Ministry of BUMN No KEP-100/MBU/2002 dated 04 July 2002 which we adjust it to lndustry of Future Trading.

This examination of the PT.BBJ working measurement is analytically and descriptively done to describe how to measure the working of company by using Balanced Scorecard approach.

By using Balanced Scorecard approach, based on the examination, it soon be realized that the healthy level of PT.BBJ for the last 4 years (2001 up to 2004) is in excellent working performance with score 81 (eighty one) and the details, as follow : the performance of PT.BBJ leaming and growth is good performance with score 24 (twenty four), mean while PT. BBJ internal business process is in the condition of good qualification with score 12 (twelve) and the working of PTBBJ customer aspect is in good qualification with score 13 (thirteen) and finally would be PT. BBJ financial working is in excellent qualification with score 32 (thirty two).

In the future PT.BBJ must be able to enhance its performance which is regarded still minimal, especially the earning level of company workers, innovation, and as for financial held shall be tum over asset aspect. So that the said working shall be minimally equivalent to the other workings."

"Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 mengenai Pedoman Manajerial PPI dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2007 mengenai Pedoman PPI diharapkan semua rumah sakit dapat mengimplementasikannya dengan penanggungjawab adalah Organisasi PPI yaitu Komite PPI. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati telah melaksanakan Program PPI sejak tahun 1989 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi baik versi Nasional maupun internasional namun angka Healthcare Associated Infections (HAIs) masih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi RSUP Fatmawati untuk terus meningkatkan kinerja agar mutu pelayanan meningkat. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam program PPI diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan program kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman karena terhindar dari kejadian infeksi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPI yang ada belum mengatur semua aspek PPI sehingga menimbulkan ketidakpahaman rumah sakit sebagai pelaksanaan program seperti Infection Control Risk Assesment dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dalam struktur organisasi PPI RSUP Fatmawati juga belum sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI. Untuk kinerja perspektif pelanggan sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan sebesar 74,6% namun masih memerlukan perbaikan pada kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar. Kinerja perspektif proses internal sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 80,74% namun beberapa upaya pencegahan HAIs belum dilaksanakan optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 75,34% namun perlu meningkatkan kompetensi 4 perawat PPI serta perlu pelatihan PPI untuk semua petugas kesehatan. Kinerja perspektif finansial juga cukup baik dengan tingkat kesetujuan 72,56% namun perlu mendapatkan perhatian mengenai penambahan anggaran untuk pelatihan PPI dan penyesuaian insentif perawat PPI dengan kinerja. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu revisi kebijakan PPI, restrukturisasi Komite PPI, melakukan kajian resiko pengendalian infeksi, pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya penurunan angka HAIs, pelatihan untuk perawat PPI yang baru serta pelatihan untuk semua petugas kesehatan dan perlu disusun kebijakan mengenai jenjang karir dan jabatan perawat PPI.

---

Government Policy on Infection Prevention and Control (IPC) Program which are the Minister of Health Decree No. 270/2008 about Guidelines for IPC Managerial and the Minister of Health Decree No. 382/2007 about Guidelines of Infection Prevention and Control states that all hospitals should implement the IPC Program with the charge is the IPC Organization named IPC Committee. Fatmawati General Hospital has conducted IPC Program since 1989 and accredited in 2013 for both versions National and International but the numbers of Healthcare Associated Infections (HAIs) is still high. And this is certainly a concern for Fatmawati General Hospital in order to continuously improve the services quality. To obtain good performance in IPC program required the financial system, resources and programs implementation that work well so patient and attendant satisfied not being infected. The approach can be used to improve the performance of the four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytical quantitative and qualitative approach (mixed method).

The results showed that the IPC policy is not set all the aspects of IPC, such as the implementation of Infection Control Risk Assessment and Antimicrobial Resistance Control. The organization of the IPC in Fatmawati General Hospital has not fulfilled the criteria on IPC Managerial Guideline. For the performance of the customer perspective is quite good with the level of agreement of 74.6% but still need improvement in the physical condition of the building. The performance of internal process perspective is good with 80.74% level of agreement but some HAIs preventive measures have not been implemented optimally. The performance of Learning and Growth perspective is good enough with 75.34% level of agreement but need to improve the competence of 4 IPC nurses with training and also for all hospital workers. And performance of financial perspective is also quite good with 72.56% level of agreement but need in concern about budget for IPC trainings and the incentives of IPC nurses calculated with their performance.

Suggestions that can be implemented are revision of IPC policy, restructuring IPC committee, implement infection control risk assessment, conduct regular meetings to discuss the infection prevention and control in particular for reduction of HAIs rates, IPC training for new IPC nurses and other hospital workers and develop the policy for the career and their position."

"Sistem pengukuran kinerja harus secara efektif dapat dimonitori melalui KPI sebagai matriks pengukurannya. BSC merupakan sistem pengukuran kinerja yang melalui strategy mapnya dapat mengidentifikasi hubungan antar sasaran strategis yang ada di dalamnya dengan finansial sebagai goal akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh KPI pada Departemen LMO sebagai rantai pasok di CNOOC SES Ltd. yang telah menerapkan BSC. Selanjutnya dicari keterkaitan antar KPI dan strategic objective dengan menggunakan metode ANP, sehingga dapat dicari pula Strategic objective yang paling berpengaruh. Hasil yang didapat yaitu terdapat 5 KPI baru untuk BSC LMO. Komputasi ANP menunjukkan bahwa improve inventory management merupakan strategic objective yang paling besar pengaruhnya terhadap strategic objective lainnya.

---

Performance measurement system should effectively be monitored through KPIs as a measurement matrix. BSC is a performance measurement system through it‟s strategy map can see the strategic objective relations in it with financial as final goal. The purpose of this study is to obtain KPIs LMO in LMO Department as supply chain at CNOOC SES Ltd. that have implemented the BSC. Subsequently sought inter-relation between strategic objectives and KPIs using ANP method, so that can be searched also the most influential strategic objective. The result is there are 5 new KPIs for BSC LMO. ANP computation shows that improve inventory management is a strategic objective the greatest influence on other strategic objectives."

"Sebuah bagian penting dari tata kelola TI melibatkan perancangan dan penerapan struktur dan kontrol untuk mengukur kehandalan kinerja TI dan memberikan value kepada para pemangku kepentingan bisnis baik internal maupun eksternal. Nilai bisnis strategis, seperti yang diharapkan oleh eksekutif, seringkali mencakup pengukuran keuangan dan tindakan lainnya berdasarkan value yang diinginkan stakeholder. Banyak inisiatif tata kelola memanfaatkan teknik balance scorecard, mengukur seluruh kinerja TI pada satu set dimensi yang berbeda seperti pencapaian tujuan bisnis, kepuasan pengguna, keunggulan operasional, dan dukungan untuk pembelajaran dan pertumbuhan. COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, bertanggung jawab mengatur bisnis secara penuh (end-to-end) termasuk bidang fungsional TI, dan menyadari kepentingan yang berhubungan dengan TI dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. COBIT 5 sangat berguna dan generic bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial maupun non-profit atau di sektor publik.

---

A critical part of IT governance involves designing and implementing structures and controls for measuring IT performance reliably and in terms that are valueble to the business and external stakeholders. Often, qualitative measurements are easily available, but governance efforts are likely to gain more buy-in f governance costs and benefits can be quantified. Strategic business value, as viewed by executives, often includes financial measurements and other measures of stakeholder value. Many governance initiatives make use of balance scorecard technique, measuring over all IT performance on a set of different dimensions such as achievement of business goals, user satisfactions, operational excellence, and support for learning and growth.

COBIT 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises in achieving their objectives for the governance and management of enterprise IT. Simply stated, it helps enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimising risk levels and resource use. COBIT 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. COBIT 5 is generic and useful for enterprises of all sizes, whether commercial, not-for-profit or in the public sector."

"Krisis ekonomi yang texjadi di tahun 1997 rnembuat PT X menyadari bahwa indikator kinerja keuangan saja tidak culcup untuk mengidentifilcasi kondisi pemsahaan, Untuk itu dibutuhkan suatu sistern yang dapat mengukur kinelja dari semua bidang pelceljaan. Balanced Scorecard mempakan sistem yang tepat digmmakan dalam perusahaan ini, yang mengukur kinelja dari 4 perspelctiil yaim perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspelctif proses bisnis intemal, perspektif pembelajaran dan perkembangan. Tujuan clari penelitian ini adalah mengukur kinexja pemsahaan dengan rancangan Balanced Scorecard yang sudah dibuaL Faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja juga dianalisa agar dapat memberikan masukan pada perusahaan berdasarkan hasil dari pengulcumn lcinexja. Seluruh dam dalam penelitian ini diperoleh dari interview, kuesioner dan dari data perusahaan. Untuk mengolah data digunakan telcnik-teknik pengukuran kinerja yang sesuai dengan key performance bzdicators masing-masing perspektitl untuk mendapatkan pembobotan digunakan telmik paired comparison dan kinerja keseluruhan diolah dengan sojiware Balanced Scorecard yaitu PB Views. Walaupun secara keseluruhan PT X mendapatkan nilai kinerja yang baik, tetapi beberapa key performance indicators menunjukkan hasil yang tidak memuaskan Hasil yang tidak memuaskan ini dapat menjadi faktor penghambat kinerja. Tampak bahwa key peljbrmance indicators pada proses layanan dan kapabilitas karyawan merupakan falctor yang rnenjadi penghambat kinezja. Selain itu, perspektif proses bisnis intemal dan perspektif karyawan masil terlihat lemah dan harus ditingkatkan.

---

The economic system which was happenned in 1997 has made PT X realized that financial performance indicator solely is not adequate to identify the company health condition- A new tool which can measure company performance moroughly and provide feedback is requierd. The alternative tool that suitable for this company need is Balanced Scorecard, as it measured performance based on 4 perspectives 1 financial, consumer, internal business process, leaming and development perspectives. The aim of this research is to measure company performance thus the result can be acquired. By using Balanced Scorecard, both inhibited and supportive factors toward company performance can be acknowledge, thus feedback can be given to company. All the data was gathered as per key performance indicators from each perspectives. It was gathered through interviews, quetionnaire and company data. Perfomance measurement tools were used for data processing, paired comparison method was used for weighting and Balanced Scorecard software produced by PB Views was used for performance measurement. Overall performance of PT X can considered as good. However some key performance indicators result are not satisfying. This unsatisfying result were performance inhibited factors. For PT X, key performance indicators in service process and employee capabilities are performance inhibited factors. Thus, intemal business process and employee perspectives in this company is still weak and needs to be improve."