Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta tidak dapat disita namun pasal ini juga mengatur ketentuan pengecualian bahwa penyitaan dapat diterapkan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang ketentuan penyitaan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UUHC yang dielaborasi dengan pengertian hak cipta menurut civil law. Latar belakang penelitian ini diangkat penulis berdasarkan fenomena yang terjadi ketika pihak swasta mengklaim sebagai pemegang hak cipta atas program komputer aplikasi sistem administrasi badan hukum yang pada faktanya merupakan pesanan ciptaan dari instansi dinas pemerintah. Sementara Pasal 8 ayat (2) UUHC mengatur bahwa instansi dinas pemerintah merupakan pihak pemegang hak cipta terhadap ciptaan yang dipesan atau dibuatkan oleh pihak lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dapat disita dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyitaan terhadap hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji pengaturan hukum hak cipta dan penyitaan terhadap hak cipta yang diperoleh secara melawan hukum.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyitaan hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUHC adalah kurang tepat karena hak cipta merupakan bukan semata-mata perbanyakan namun juga didalamnya terkandung hak moral sehingga hak cipta atas program komputer aplikasi untuk pelayanan publik yang perolehannya melawan hukum hanya dapat disita dalam pengertian hak perbanyakan dan pengumumannya saja dan dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum tidak diterapkan penyitaan terhadap program komputer aplikasi system administrasi badan hukum.

---

Article 4 on Copyright Law Number 19 of 2002 regulates that copyright can not be seized but this article also regulates exception that unlawfully copyright obtained can be seized. This study discusses the seizure provisions of copyright as stipulated in Pasal 4 UUHC elaborated with the notion of copyright according to civil law. The background of this research is by the phenomenon when the private party claims as copyright holder of the computer program application Sistem Administrasi Badan Hukum which is in fact the creation is ordered by government agencies. While Article 8 paragraph (2) of the Copyright Law Number 19 of 2002 stipulates that the agency Copyright governmental agency is a party to the creation of copyright holders who ordered or made by other parties. Issues raised in this study is whether the copyright in a computer program for the application of public services may be seized and how the application of copyright to the seizure of a computer program for the application of public service in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum. The purpose of this study to determine whether the copyright in a computer program for public service applications can be seized and to determine how the application of copyright on computer programs for public service application in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum.

Results of this study concluded that the seizure of copyright as stipulated in Article 4 UUHC is not appropriate because copyright is not solely contained therein propagation but also the moral rights that copyright in a computer program application for the acquisition of public services can only unlawfully seized within the meaning of Any reproduction and rights announcement and in the case of Sistem Administrasi Badan Hukum does not apply to the seizure of a computer program application administrative legal system."

"Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian didapatkan fakta bahwa batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan adalah selain dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan akan dimusnahkan atau dipindahkan juga terdapat penilaian subyektif dari penyidik sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme pengawasan vertical (built in control) dan pengawasan horizontal. Bahkan, jika dalam pelaksanaan tindakan penggeledahan dan penyitaan itu menimbulkan kerugian bagi tersangka maupun pihak lain maka upaya yang dapat dilakukan adalah ganti rugi. Namun terhadap upaya ganti rugi tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan adalah tidak sah tetapi upaya untuk itu tidak dimungkinkan karena pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk lingkup pemeriksaan praperadilan. Oleh karena itu dalam rangka upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional melalui rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana(RKUHAP) tahun 2012 perlu pengaturan mengenai batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara objektif, selektif dan limitatif.

---

This thesis discusses concerning the situationwhich are necessary and urgent as the basis for search and seizure action. The purpose of this research is toascertain the frameworkofsituation that are necessary and urgent then to be linked withfunction of control from magistrate judge against the investigator whencarry out the actionof search and seizure,moreover any legal efforts that can be done by the suspect or other partieswho are disadvantaged by the search and seizure actions. The research is done using a judicial normative method. The results of this research is obtaining the fact that theframework of situation which is necessary and urgent when carry out the action of search and seizure is besidesthe worries that the suspect willrun away or repeat doing an injustice or the objectsthat are being seizure will be destroyedor diverted also the subjective valuation of the investigator so that performance required any mechanism controll either vertical nor horizontal. Moreover, if the search and seizure action generates deprivation toward the suspect or other parties then the effort that can be done are through indemnify. Nevertheless the effort through indemnify, shall undergo a process which stated that the search and seizure is illegal in advance yet this process is impossible because the examination of the legality of any search and seizure is not in the scope of the pretrial. For that reason, the effort to renew criminal procedural law through its future replacement with Draft of Criminal Procedural Law Year 2012 need to be regulated the situation which is necessary and urgent become objective, selective and limitedly."

"Hukum Perdata Materiil mengatur tentang hak dan kewajiban antar pribadi dalam memenuhi kepentingannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perdata Materiil. Untuk itulah ada Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata, untuk menjamin pelaksanaan dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil. Pelaksanaan Hukum Acara Perdata ini dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Jika ada pihak yang mengajukan perkara gugatan mengenai perkara hutang-piutang di Pengadilan, tentu saja pihak penggugat mengharapkan agar dimenangkan perkaranya. Setelah dimenangkan tentu saja pihak penggugat berharap agar nantinya putusan yang dimenangkannya dapat dieksekusi jika pihak tergugat tidak mau sukarela memenuhi kewajibannya. Untuk itulah tersedia lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak penggugat, untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari atas barang-barang milik pihak tergugat selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dilaksanakan sita terlebih dahulu. Barang-barang yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini tidak dapat dialihkan oleh pihak tergugat. Jika nantinya perkara dimenangkan pihak penggugat, maka pihak tergugat tidak mau membayar kewajibannya secara sukarela akan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini akan dieksekusi dengan dilelang di muka umum. Tetapi dapat saja Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri merugikan kepentingan pihak tergugat. Pihak tergugat ini tentu saja akan melakukan upaya untuk melepaskan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut dari barang-barang miliknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan perlawanan terhadap penyitaan tersebut. Jika perlawanan ini dimenangkan oleh pihak tergugat, maka sita tersebut akan diangkat. Jika dikalahkan akan dilanjutkan dengan eksekusi."

"Salah satu lembaga dalam Hukum Acara Perdata yang digunakan agar putusan hakim nantinya dapat terjamin pelaksanaannya adalah dengan adanya lembaga Sita Jaminan. Lembaga Sita Jaminan dapat dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjamin hak Pemohon. Untuk mengajukan Sita Jaminan haruslah ada hubungan hukum berupa hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat serta adanya persangkaan atau dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau putusan belum dijalankan, beritikad buruk mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Untuk membuktikan suatu persangkaan yang beralasan sebagai dasar disetujuinya permintaan Sita Jaminan, maka Penggugat (Kreditur) sebagai pihak yang mendalilkan persangkaan maka ia harus membuktikan persangkaannya itu, sesuai dengan pasal 163 RIB dan Tergugat (Debitur) sebagai pemilik barang yang akan disita tersebut seharusnya datang ke Pengadilan untuk diperiksa secara seksama mengenai persangkaan yang didalilkan oleh Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara perdata yaitu audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak). Dengan Perkataan lain, supaya dapat dikabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon, haruslah sesuai dengan syarat-syarat atau alasan-alasan yang telah ditentukan di dalam pasal 227 ayat 1 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB). Apabila telah dikabulkannya suatu Permohonan Sita Jaminan maka barang yang diletakkan Sita Jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Alasan dibuatnya penelitian tentang penetapan dan peletakkan Sita Jaminan pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum tentang pencemaran nama baik, antara Tomy Winata (Penggugat) terhadap Goenawan Muhammad (Tergugat) karena Penetapan maupun peletakkan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara yuridis dianggap telah mengandung cacat hukum."

"Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 telah dicabut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur prosedur perebutan di sisi lain dalam keputusan KPPU yang telah sudah final dan mengikat tidak termasuk daftar aset atau objek yang menjamin impleme keputusan. Dalam perkembangannya ada petisi untuk ditinjau Mahkamah Agung atas putusan KPPU yang sudah final dan mengikat bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Temasek menyatakan bahwa KPPU tidak bisa mengeksekusi keputusan karena keputusan tersebut masih diajukan untuk ditinjau. Itu hasil menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh KPPU adalah penyitaan pelaksanaan dan pelaksanaan putusan KPPU yang masih bisa ditunda, yaitu dalam Kasus Temasek Holdings dan Emi Music Indonesia sehingga Putusan KPPU tidak dapat segera dilaksanakan setelah putusan itu sah mengikat.

---

Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2019 has been revoked Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2010 governing the scrambling procedure on the other hand in the KPPU's final and binding decision does not include a list of assets or objects that guarantee the implementation of the decision. In its development there is a petition to be reviewed The Supreme Court over the final and binding decision of the KPPU even the Central Jakarta District Court in the Temasek case stated that the KPPU could not execute the decision because the decision was still being submitted for review. The results show that the civil liability carried out by KPPU is the confiscation of the implementation and implementation of the KPPU's decision which can still be postponed, namely in the Case of Temasek Holdings and Emi Music Indonesia so that the KPPUs decision cannot be carried out immediately after the ruling is legally binding."

"ABSTRAKIndonesia memiliki masyarakat yang kreatif dalam mewujudkan ide-ide ke dalam suatu bentuk yang nyata yang dilindungi Hak Cipta. Lagu adalah bagian dari suatu Karya Cipta. Lagu berupa not, teks, syair, ataupun aransemen. Hak Cipta merupakan Perlindungan Hukum untuk Pencipta Lagu tersebut. Suara Penyanyi dan atau gambar pertunjukkannya mendapat Perlindungan Hak Terkait. Hak Terkait adalah Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pelaku, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran untuk memberi izin, atau melarang perbanyakan, penyiaran tanpa seizinnya. Untuk menjadi terkenal, biasanya suara Penyanyi yang direkam oleh Produser Rekaman Suara akan diperbanyak. Produser Rekaman Suara yang merekam lagu tersebut pun harus meminta izin kepada Pelaku untuk memperbanyak lagu, walaupun lagu tersebut direkam olehnya. Dalam prakteknya, seringkali Produser Rekaman Suara memperbanyak lagu Penyanyi tanpa seizinnya, hal ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena harus dilihat terlebih dahulu daxi perjanjian dan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan Hak Terkait Pelaku di Indonesia sudah didukung oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Namun seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pelanggaran Hak Terkait Pelaku oleh Produser Rekaman Suara dapat diatasi dengan sosialisasi yang bertahap, diantaranya seminar yang diadakan untuk para pekerja musik, khususnya Penyanyi dan Produser Rekaman Suara, selain itu juga pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum, agar Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia dapat diterapkan sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002, serta para Pencipta mendapatkan Hak Ekonominya.

---

ABSTRACTIndonesia endowed with creative society capable of bringing the authentic ideas into reality well protected by the copyright law. Musical song in the form of musical symbol, text and lyrics also the arrangement are being part of an artistic piece of work. Copyright is a legal function to perform legal protection to the song writer. Thus for both, either the voice of the singer or the pictures shown on the video clips would subject to related rights. Related rights is an exclusive right possessed by the performer or the actor, the recording producer and the broadcasting institutional to give permission or to forbid any activity related to reproduction or broadcasting the itinerary without any permission. To be remarkably publicly well known the performance of a new comer in the music industry will be recorded and the producer will soon multiply the duplication of the record to gain attention and share in the market. In this fashion, the recording producer performing the recording process must acquire granted permission from the artist to multiply the number of the copies, even though the song was originally recorded by him at the first place. How ever in common practice, there were times when the recording producers doing the multiplication of the record without gaining permission from the artist. Indonesian Legal Copyright Law had been supported by Law No. 19 of 2002 regarding Copyright, an exclusive right to produce copies and to control an original literary of musical or artistic work guaranteed by the Law. Unfortunately this mechanism once in a while hampered by lack of understanding from the society concerning the law at the issue. The violation of related rights can be done by gradually socializing it, a seminar attended by workers in the music industry, especially the singer, and the recording producer, so Copyright Law in Indonesia can be implemented in accordance and compliance with Law No. 19 of 2002, thus the song writer can acquire its economical rewards."