Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang kuat, salah satu cirinya adalah mudahdan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undangNomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila debitur ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut. Penjualan ini disebut dengan parate executie. Namun, di dalamprakteknya, pelaksanaan parate executie ternyata tidak dapat berjalan dengan semestinyasebagaimana yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429K/Pdt/2011. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan ini adalahbagaimanakah bentuk upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggunganberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429 K/Pdt/2011? Danhambatan-hambatan apa sajakah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan parate executie HakTanggungan sebagai jaminan kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagikepentingan kreditur? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatanyuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat ekspanataris.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal kredit macet atau wanprestasi, krediturberhak menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan lelang umumtersebut, yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur kepada pengadilan negerisehingga menghambat pelaksanaan lelang dan sulitnya mencari pembeli lelang. Terhadap haltersebut, penulis menyarankan agar kreditur hendaknya lebih gencar melakukanpengumuman melalui berbagai media, baik media massa maupun media elsktronik sehinggadiperoleh calon pembeli lelang. Selanjutnya dalam rangka penyaluran kredit, krediturhendaknya menerapkan prinsip 5-C (capacity, character, capital, collateral, dan condition ofeconomy) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

---

ABSTRACTSecurity on land is a powerful security agency, one of the it's character is easy anddefinitely in execution. Under the provisions of Article 6 of Law No. 4 of 1996Regarding Security On Land determines that if the debtor don't do like the contactsaid, the holders of security on land have the right to sell the object of security onland on its own power through a public auction and taking payment of its receivablefrom the sale proceeds. This sale is called parate executie. However, in practice, theimplementation parate executie was not able to walk properly, as happened in theSupreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011. The principalissues raised in this paper is how the form of the settlement of bad loans with securityon land based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011? And what are the obstacles will be faced in implementation parateexecutie as loan collateral to provide legal protection for the benefit of creditors? Thisresearch is a law with normative juridical approach, using primary and secondarylegal materials that are explained. The survey results revealed that in terms of baddebts or defaults, the lender has the right to sell the rights object Dependant on itsown power through a public auction. However, there are some obstacles that can beencountered in the implementation of the public auction, namely the claim made bythe debtor to the district court so that hinder the implementation of the auction andthe difficulty of finding buyers auction. Against this, the authors suggested thatlenders should be more incentive to do the announcement through a variety of media,both mass media and the media in order to obtain prospective buyers. Furthermore, inorder to lending, creditors should analize carefully by the principle of 5-C (capacity,character, capital, collateral, and condition of economy) so as to minimize theoccurrence of bad debts."

"

Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 438 KUHPerdata yakni mengenai kesaksian dari para keluarga sedarah atau semenda,  yang permohonannya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat. Namun ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya kesaksian dari keluarga sedarah atau semenda. Selain itu juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan keabsahan AJB yang dibuat oleh PPAT berdasarkan pengampuan yang cacat hukum. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT sesungguhnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan perdata karena AJB yang dibuatnya melanggar hak subjektif orang lain dan formil jual beli, dalam hal ini adalah hak dari anak kandung yang tidak dimintakan kesaksiannya terkait pengampuan dari ibunya yang menjual tanah warisan dari keluarganya dengan dibantu oleh ayahnya. Adapun pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa AJB dinyatakan sebagai dibatalkan karena akta tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif perjanjian yakni tentang kecakapan para pihak karena dalam kenyataannya penjual tidak cakap (berada di bawah pengampuan) sehingga dalam melakukan perbuatan hukum jual beli yang melibatkannya harus didukung dengan adanya persetujuan dari pengadilan negeri atas permohonan pengampuan yang dimintakan para keluarga sedarah atau semenda secara lengkap. Dengan tidak lengkapnya kesaksian tentang pengampuan dari pihak penjual maka seharusnya jual beli hak atas tanah tidak bisa dilakukan sehingga AJB yang sudah dibuat menjadi dapat dibatalkan.

---

The buying and selling of land rights based on a desired power of attorney application by the parties to be documented in the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by a Land Deed Official (PPAT) should be done according to Article 438 of the Civil Code, concerning testimonies from blood relatives or similar relatives, whose application is submitted to the local District Court. However, a power of attorney application was found to have incomplete testimonies because not all blood relatives or similar relatives directly involved in the power of attorney provided testimonies, as in Supreme Court Decision Number 915K/pdt/2021 where one of the biological children did not give testimony. Therefore, this study aims to analyze the responsibility of the PPAT towards the legally defective AJB made due to the incompleteness of testimonies from blood relatives or similar relatives. It also analyzes the judge's considerations in deciding the validity of the AJB made by the PPAT based on the legally defective power of attorney. This legal research takes a doctrinal form by collecting secondary data. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be explained that the PPAT can actually be held civilly responsible because the AJB made by them violates the subjective rights of others, in this case, the rights of the biological child whose testimony was not requested regarding the power of attorney from their mother selling inherited land from their family with the assistance of their father. As for the judge's considerations in ruling that the AJB is declared null and void because the deed does not meet one of the subjective requirements of the agreement, namely the capacity of the parties, as in reality, the seller is not competent (under guardianship), so in carrying out the legal act of buying and selling involving them, it must be supported by approval from the district court based on the power of attorney application requested by blood relatives or similar relatives completely. With the incompleteness of testimonies about the seller's power of attorney, the sale and purchase of land rights should not be carried out, thus the AJB that has been made can be declared void

"

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

---

PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms.

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled."

"ABSTRAKPeranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demiterciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan olehmasyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yangmemiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung danbagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Aktatersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalamputusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa sajadampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. sertauntuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual danpendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakankesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuanutang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkanadanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidakadanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan aktamenjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe role of judge decision should be placed on the element of legal certainty inorder to create justice based on law so that it can be felt by the community,especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legalcertainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact ofthe decision to the parties, wide community. As well as to know what is the causeof the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and acase approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake ofwriting in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition ofthe debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regardingthe deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."

"ABSTRAKPembebanan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dibagi Waris Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/PDT/2015 Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang disalurkan ke bank oleh masyarakat disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito, sedangkan dana yang disalurkan bank kepada masyarakat yang membutuhkan disalurkan dalam bentuk pinjaman/kredit. Kredit yang disalurkan oleh bank mengandung risiko, untuk itu perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk lembaga jaminan yang paling banyak diminati oleh bank. Akan tetapi penyerahan jaminan dapat menimbulkan masalah apabila penyerahan jaminan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang turut atas objek jaminan. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar demikian, Penulis dapat membuat simpulan bahwa pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh tanpa persetujuan pihak yang turut memiliki serta objek jaminan adalah tidak sah dan pihak yang merasa keberatan atas pembebanan jaminan dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan. Bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat harus menerapkan prinsip perkreditan dengan baik, yaitu dengan melakukan analisa mengenai calon nasabah sebelum menyetujui pemberian kredit. Selain itu, Notaris/PPAT sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta dalam menjalankan jabatannya pada saat membuat akta harus secara saksama dan teliti menganalisa para pihak yang membuat akta.Kata kunci: Hak Tanggungan, Harta Bersama, Waris.

---

ABSTRACTMortgage Guarantee Imposition of Community Property That Has Not Been Divided Inheritance Analysis of The Supreme Court Verdict Number 353 K Pdt 2015 Bank has a function to raise funds from communities and distribute it back to communities. Communities submit their funds to the bank as savings or deposits, then the funds that are collected from communities will be distributed to those in need as loans credits. Bank credit may pose risk, therefore every credit agreement is accompanied by the imposition of a guarantee agreement. Mortgage is the most in demand form of security by banks. However, the handover of collateral can cause problems when it held without the consent of the parties who also having the security object. The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and analyzing data qualitatively by the systematic application of laws and regulations that applied. Based on these study, authors conclude that the imposition of mortgage without the consent of the parties who also having a security object is not valid and those parties can claim for the cancellation to the court. To provide a credit facilities to the public, bank must apply the principle of good credit by analyzing customers rsquo prospective before approving a loan. In addition, the Notary PPAT as the competent authority to make a deed while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties to a deed.Keywords Mortgage, Heir, Community Property"

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan yang ada diketahui bahwa dalam perjanjian yang membentuk struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing adalah perjanjian yang batal demi hukum. Notaris tidak berwenang dalam praktik nominee hak atas tanah dan wajib memberikan penilaian terhadap isi akta serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga notaris harus bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The concept of nominees entered Indonesia as an agreement because of the principle of freedom of contract and an open legal agreement system. In connection with the nominee of land rights for foreign nationals, Article 26 paragraph (2) of the LoGA has emphasized the prohibition for foreign nationals to have rights to land which are prohibited for foreign citizens either directly or indirectly. However, the practice of nominating land rights for foreign nationals in Indonesia still occurs. This study aims to provide an explanation of the notaries' authority and responsibilities relating to the establishment of a nominee structure for land rights for foreign nationals. The writing of this thesis uses a form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the existing regulations it is known that in agreements that form a nominee structure for land rights for foreign citizens are agreements that are null and void. Notary is not authorized in the practice of nominee land rights and is obliged to provide an assessment of the contents of the deed and provide legal counseling in connection with the making of the deed. Nominee practice of land rights for foreign nationals can cause harm to the parties as a result of the cancellation by law so that the notary must be responsible and can be subject to sanctions in the form of civil sanctions, administration and notary position codes. So that in carrying out his position the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits an unlawful act in carrying out his position, the notary should be held accountable in accordance with the regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptifanalisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahuikesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidakmempertimbangkan alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja sebagaipelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Hak AsasiManusia yang dilakukan oleh pengusaha dan hakim kurang teliti dan saksama dalammelihat putusan PHI No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk karena telah salah dalammenentukan jenis PHK sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about pregnancy reason to decide employment. This researchused normative legal with descriptive analysis , which describes and analyzes thedecision of the Supreme Court Republic of Indonesia Number 297 K/ Pdt.Sus -PHI/2015. The purpose of the study was to determine the suitability of considerationof the judge in the verdict by Law Act No. 13 of 2003 about Employment. The resultsof the study are the judge did not consider the pregnancy reason to decideemployment as a violation of the provisions Law Act about Employment and theHuman Rights committed by businessmen and judges are less careful and thorough inseeing the verdict of PHI Number 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk because it has beenwrong in determining the type of termination of employment, so that it causes theincorrect application of the law."