Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan menganalisa Indonesianisasi saham penanaman modal asing, atau pengalihan kembali modal (reclaiming capital) khususnya PT Freeport Indonesia Company kepada pihak nasional. Kemudian melalui kerangka teori perusahaan menjawab persoalan apakah Indonesianisasi saham tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila tidak diperlukan bagaimana cara melaksanakan Indonesianisasi saham tersebut termasuk menentukan manfaat Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham minoritas di dalam PT Freeport Indonesia Company. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative didukung wawancara untuk konfirmasi teori dan informasi, suatu penelitiankepustakaanterhadapperaturanperundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai perjanjian.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(PMA) mensyaratkan perusahaan PMA melakukan Indonesianisasi saham, tidak ditegaskan besaran dan waktu pelaksanaannya. KontrakK arya I Freeport Indonesia Incorporated pada 7 April 1967 tidak memuat Indonesianisasi saham, baru KontrakKarya II 30 Desember 1991 memuatnya. Praktik Indonesianisasi saham terlaksana karena Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 yang memaksa Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan PMA mengalihkan saham kepada pihak nasional sebanyak 51 persen selama 10 tahun, karena tidak pernah dipatuhi maka jangka waktu menjadi 20 tahun, kemudian karena harga minyak dunia turun maka Indonesianisasi saham tergantung kesepakatan para pihak. PT Freeport Indonesia tidak pernah menjalankan Indonesianisasi saham berdasarkan kontrak karya, hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang menguntungkan.Penelitian tesis ini membuktikan Indonesianisasi saham oleh Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR karena merupakan investasi jangka panjang nonpermanent untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kontrak karya atau pembelian langsung oleh BUMN. Sebagai pemegang saham minoritas Pemerintah menduduki Dewan Komisaris untuk mengawasi dan menasihati Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Freeport Indonesia. Apabila menjadi pemegang saham mayoritas maka keuntungan ekonomis dan pengendalian Perseroan akan lebih optimal. Renegosiasi dan nasionalisasi merupakan cara untuk Indonesianisasi saham dalam perusahaan PMA.

---

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the Indonesianizationof foreign investment?s stocks or reclaiming capital especially by PT Freeport Indonesia Company to Indonesian parties. Then through a corporation theoretical framework to answer the question whether the Indonesianization of company's stocks requires approval Indonesian House of Representatives (DPR), and if not needed how to implement the Indonesianization stocks including determining the Indonesian government benefits as a minority stockholder in PT Freeport Indonesia Company after the Indonesianizationof stocks accomplished. The type of this research is juridical normative and supported by confirmation interview on theory and information, a study on literature of the laws and regulations relating to matters governed by the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, Law Number 25 of 2007 on Investment, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies to Stock Exchange Coordinating Board (BKPM), also Code of Civil Law (Penal Code), particularly regarding the agreement.

Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment requires foreign investment companies do Indonesianization ofstocks, although not confirmed the amount and timing of implementation. The 1stContract of Work of Freeport Indonesia Incorporated on 7 April 1967 does not includeIndonesianization of stocks, the 2nd Contract of Works on December 30, 1991 contains the provisions Indonesianization of stocks. The Indonesianization of stocks had been practiced after January 15 (Malari) 1974 Tragedy, anti Japanese foreign investment demonstration by students, which forced foreign investment company in Indonesia to transfer the stocks to the national party as much as 51 percent over 10 years, having never obeyed the period to 20 years, then as world oil prices fell then Indonesianisasi stock depending on the agreement of the parties. PT Freeport Indonesia Company has never run anIndonesianisasiof stocks based on contract work, just follow the laws and regulations that benefit.

This research shows Indonesianizationof stocks by the Government does not require the approval of Parliament as a non-permanent long-term investments in an effort to comply with laws and regulations and contract of work or buy by State owned Company. As a minority shareholder occupying Government Commissioners who oversee and provide advice to the Board in carrying out the management of the Company. Of course, if it becomes the majority shareholder of the economic benefits and control of the Company will be optimal. Renegotiation and nationalization may be a way to Indonesianization of foreign investment?s stocks."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"AbstrakPotensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham."

"Penelitian ini membahas PT Freeport Indonesia mulai sejak masa eksplorasi, pengesahan UU No.1 Tahun 1967 mengenai modal asing (UU PMA 1967) hingga tahun 1974 atau sebelas bulan setelah January Agreement 1974. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui komitmen Freeport Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan pada kurun waktu 1967-1974. Penelitian ini juga membahas urgensi UU PMA 1967 bagi pemerintahan Soeharto dan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Adapun kebaruan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis pembangunan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang selaras dengan Kontrak Karya generasi pertama. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik hingga historiografi, penelitian akan disusun berdasarkan data fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian bersandar pada sumber aturan pemerintah, arsip surat kabar, majalah, website resmi Freeport Indonesia, dan laporan resmi Lembaga terkait. Melalui penelitian in dapat diketahui bahwa kehadiran Freeport di Papua pada kurun waktu 1967-1974 belum dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan untuk aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kejelasan tertulis mengenai manajemen dampak lingkungan dan masyarakat pada Kontrak Karya yang telah disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat membantu riset-riset masa depan mengenai pertambangan dan regulasi modal asing di Indonesia yang sudah sepatutnya selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

---

This research discusses Freeport in Indonesia from the exploration period, the enactment of Law No.1 of 1967 on foreign capital (1967 PMA Law) until 1974 or eleven months after the January 1974 Agreement. This research was written to determine Freeport Indonesia's commitment to sustainable development in the 1967-1974 period. It also discusses the urgency of the 1967 foreign capital law for the Soeharto administration and the history of Papua's integration into Indonesia. The novelty of this research is to analyze Freeport's sustainable development in Indonesia based on the first-generation Contract of Work. By using historical research methods that include heuristics to historiography, the research will be organized based on factual data so that it can be academically accounted for. The research relies on sources of government regulations, newspaper archives, magazines, Freeport Indonesia's official website, and official reports of related institutions. Through this research, it can be seen that Freeport's presence in Papua during 1967-1974 has not been able to have a real impact on sustainable development in terms of both natural and human resources. This is due to the unclear written rules in the contract of work regarding the management of environmental and community impacts. This research is expected to help further research on mining regulations and foreign capital in Indonesia that must ensure environmental sustainability."

"ABSTRAKDIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited "

"Saat ini pemerintah Indonesia mulai memberlakukan larangan ekspor bahan tambang mentah. Sehingga banyak perusahaan tambang yang berhenti berproduksi dan banyak karyawan yang merasa khawatir dengan keberlangsungan karir mereka di perusahaan. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang juga terkena dampak dari peraturan tersebut. Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh job security terhadap motivasi kerja karyawan di kantor pusat PT Freeport Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang karyawan tetap kantor pusat PT Freeport Indonesia di Jakarta. Teknik pengambilan sampelnya adalah non probabilitas dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Job Security memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja kerja karyawan. Namun, job security bukanlah faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT Freeport Indonesia.

---

Currently, the Indonesian government is imposing a ban to export raw mining materials. There are many mining companies stopped their production and a lot of employees worried with the sustainability of their careers in the company. PT Freeport Indonesia is one of the largest mining companies in Indonesia, which means that they are also affected by the regulation.

This study analyzed the influence of job security on employee motivation at the headquarters of PT Freeport Indonesia using quantitative approach. Data is obtained from questionnaires and unstructured interviews. The number of samples in this study is 100 permanent employees at the headquarters of PT Freeport Indonesia in Jakarta. The technique of sampling is non-probability with purposive sampling technique.

The method of analysis in this study is descriptive analysis and simple linear regression analysis. The results of this study indicate that Job Security has a significant influence on employees' work motivation. However, job security is not the biggest factor influencing employee motivation in PT Freeport Indonesia."

"Dengan seiring tuntutan investasi PT Freeport Indonesia Company (P.T. F.I.C.) terhadap optimalisasi penerimaan negara, pemenuhan kebutuhan tembaga dalam negeri, alih teknologi canggih peleburan tembaga, konservasi dan pelestarian lingkungan serta harmonisasi masyarakat di lingungan tambang, maka perlu upaya peningkatan sektor ekonomi dengan mengoptimalkan kepentingan nasional dan iklim investasi tetap terjaga.Pada kontrak karya generasi kelima PT F.I.C. yang diberikan tambahan kewajiban harus mendirikan pabrik peleburan tembaga (smelter), dengan melakukan metode aliran kas didiskon (discount cash flow method) untuk analisa investasi akan diperoleh hasil economic return perusahaan yang masih menguntungkan dan optimalisasi penerimaan negara bagi Pemerintah dengan berpegang pada penelitian pakar-pakar tambang serta membandingkan kontrak pertambangan dari segi keekonomian dengan negara-negara lain.Dari hasil analisa investasi PT FIC pada Kontrak Karya Generasi kelima, diperoleh tingkat pengembalian modal 15 % lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman 10,7 %, nilai sekarang bersih positip sebesar US$. 54.835.95 ribu dan indek keuntungan lebih besar dari satu yaitu 1,09 maka perusahaan layak melakukan investasi di Indonesia. Dan nilai yang diterima keseluruhan pemerintah dibanding dengan nilai perusahaan sebelum pajak dari tahun 1997-2000 sebesar 45,86 %, 41,51 %, 45,43 %, 57,83 % lebih kecil dari 60 % maka produk kontrak karya generasi kelima cukup menarik. Dan ini sebagai dasar pembuatan produk kontrak karya akan datang dari segi keekonomian dengan tanpa membebani lagi aspek keuangan dan perpajakan pada perusahaan, tentunya aspek lain juga mendukung sektor Pertambangan.

---

In line with the investment demand of PT FIC toward the optimalization of the state revenue, the fulfillment of domestic copper demand, the transfer of high-technology copper melting, conservation and preservation of environment and development of the people near the mining location, an effort to improve the economic sector is needed to optimize the national interest and maintain the investment climate.In the fifth generation production sharing, PT FIC is given additional obligation to establish copper smelling factory (Smelter), by performing with discount cash flow method for investment analysis to obtain economic return which is still profitable and optimize the state revenue to be received by the government based on researches of mining experts and compare the mining contract in economic term with other countries.From the investment analysis PT FIC of the fifth generation profit sharing is obtained internal rate of return is 15 % exceeds MARL, net present value is US$. 54,835.95 and profitability index is 1,09, that PT FIC feasible for mining to Indonesia. And the economic return obtained net effective tax rate from years 1997-2000 is 45,86 %, 41,51 %, 45,43 %, 57,83 % not exceeds is 60 %, that the fifth generation profit sharing is quite profitable. And this is the base of the next production sharing contract in economic terms without burdening the finance and tax aspect to company, certainly other aspects are also conducive for the mining sector."