Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkaradijembatani dengan prapenuntutan. Dalam prapenuntutan ini tidak ada batasanberapa kali bisa terjadi bolak-balik hasil penyidikan antara penyidik denganpenuntut umum. Dampaknya adalah menumpuknya perkara tindak pidana diKejaksaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupunkorban, hal inilah yang akan dilihat dalam perspektif hak asasi manusia.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan prapenuntutan tidak dilakukan secara maksimal olehpenuntut umum karena ketidaktegasan penuntut umum menyikapi suatu perkara.Karenanya perlu ketegasan penuntut umum dalam menyatakan sikap terhadapsuatu perkara yang didukung oleh standar operasional prosedur, dengan demikiankepastian hukum sebagai salah bentuk satu hak asasi manusia akan dapatdiperoleh oleh korban maupun tersangka.

---

ABSTRACTThe relation between investigators and prosecutors in case handling abridged withpre-prosecution. In this pre-prosecution there is no limit how many times cancome back and forth between certified the results of the investigation by thepublic prosecutor. The implications of this is the build up the matter of a criminaloffense in prosecutor ' s office. So happen uncertainty law good for the suspect, aswell as victims these matters would be seen in perspective human rights. Thisresearch is research juridical normative with a design prescriptive. The results ofresearch concludes pre-prosecution not carried out optimally by the publicprosecutor because indecisiveness prosecutors due to a cause. Therefore need toexplicitness prosecutors in declaring attitude toward a cause that is powered bystandard operating procedures, thus legal certainty as any the form of a humanrights will be obtained by the victim, and suspect."

"ABSTRAKDalam mengatur pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, KUHAPmengatur mengenai asas pemisahan fungsional (diferensiasi fungsional) yangmemisahkan secara tegas mengenai fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Keduafungsi tersebutberdiri secara independenya itu bebas dari campur tangan institusilainnya. Menurut KUHAP hubungan fungsional antara Penyidik dan PenyidikdanPenuntut Umum diselenggarakan melalui Prapenuntutan.Namun padapelaksanaannya hubungan fungsional tersebut tidak berjalan efektif denganadanya ego sektoral dan Prapenuntutan yang bersifat administratif. Selain itusering terjadi perbedaan pandangan antara penyidikdanpenuntut umum dalamproses Prapenuntutan. Hal ini terjadi, ketikaPenuntut umum meneliti berkasperkara ternyata Penuntut umum berpendapat bahwa Penyidik tidak tepatmencantumkan Pasal dari suatu delik yang dipersangkakan pada berkas perkarahasil Penyidikan. Sementara kewenanganPenuntut umum dalam meneliti danmengembalikan berkas perkara, hanyalah sebatas memberikan petunjuk untukmelengkapi hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal14 huruf b KUHAP. Sedangkan KUHAP sendiri,t idak memberikan penjelasanbatasan definisi ?Petunjuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan? yangmerupakan wewenang Penuntut umum dalam proses Prapenuntutan. Dalamprakteknya terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntutumummengenaikelengkapan berkasperkara. Selain itu, KUHAP tidak mengaturbatasan sampai berapa kali petunjuk dapat diberikan Penuntut umum kepadaPenyidik. Hal ini tergambar dengan adanya ?bolak-balik berkas perkara? antarapenyidik dan penuntut umum sehingga mengakibatkan penanganan perkara yangberlarut-larut.Oleh karena itu, maka jalan keluar yang ditempuh sebagaipenyelesaian permasalahan tersebut adalah dalam wujud diselenggarakannyaGelar perkara, Forum Mahkumjapol, serta koordinasi dan konsultasi. Penelitianini merupakan penelitian yuridis normative yang data utamanya adalah datasekunder sedangkan data primer digunakan sebagai pendukung, denganmenggambarkan wewenang penuntut umum dalam Prapenuntutan dan melakukanwawancara dengan narasumber yang terkai dengan kewenangan tersebut.Penelitian bertujuan untuk mendapat bentuk-bentukperbaikan yang dapatdilakukan dalam pengaturan pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum,yang dalam hukum acara pidana yang akan datang.

---

ABSTRACTIn regulating the relationship between The Investigator and The Prosecutor, TheCriminal Procedure Code regulates theprinciple of separation of functional(functional differentiation) which explicitly separating the functions ofinvestigation and prosecution. Both of these functions independently standing freefrom interference by other institutions. According to The Criminal ProcedureCode, the functional relationship between The Investigators and The Prosecutorsorganized through Pre-prosecution. However, in practice the functionalrelationship was not effective because of sectoral ego and administrative processsof pre-prosecution. Besides frequent disagreements between The Investigatorsand The Prosecutors in Pre-prosecution process.This occurs when TheProsecutor examined the case file, The Prosecutor found that The Investigatorwrite down the not right article of a offence which presupposed in the out comeinvestigation case files.While the authority of The Prosecutor to examine andreturn the case file, only limited in clues to complete the results of investigationsconducted by The Investigators in accordance with Article14 letter of theCriminal Procedure Code. While the Criminal Code it self, does not provide anexplanation limits the definition of "Complete results of the investigation casefile" whichis the authority of the Prosecutor in Pre-prosecution process. Inpractice there is a difference of interpretation between the investigator and thepublic prosecutor about the completeness of the case file. In addition, theCriminal Code does not set limits to how many times the prosecutor guidance canbe given to the investigator.This is illustrated by the "case file back and forth"between The Investigator and The Prosecutor handling the case, resultinghandling of criminal cases that is drag on. Therefore, the solution to complete thecase file is in ?Gelar Perkara?, Mahkumjapol Forum, as well as coordinationand consultation.This research is normative juridical research that the main datais the secondary data while the primary data used as a support, by describingtheauthority ofThe Prosecutor in Pre-prosecution process and conductinginterviews with sources associated with such authority. The objective was to getthe pattern to dorepairs in the regulation ofthe relationship between TheInvestigator and The Prosecutor in the future."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.

This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep penuntutan yang memungkinkan digunakannya diskresi jaksa untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum, sekaligus memformulasikan konsep diskresi jaksa yang ideal dalam SPP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji aturan hukum, prinsip, konsep, teori, dan masalah hukum terkait, dan metode kuantitatif dalam pengumpulan pandangan jaksa tentang diskresi dengan teknik survei. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi dalam hukum administrasi tidak dapat langsung diterapkan dalam hukum pidana. Diskresi dalam hukum pidana terkait dengan masalah hak asasi manusia dan hanya dapat dilakukan jika diberikan kewenangan oleh undang-undang. Esensi diskresi terletak pada kebebasan jaksa dalam menilai dan menerapkan kewenangan yang dimiliki. Di Indonesia, diskresi jaksa ditemukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, tetapi hanya didasarkan pada aspek kepentingan hukum dan belum mencakup aspek kepentingan umum. Pelaksanaan diskresi jaksa juga dibatasi oleh prinsip kesatuan komando di lembaga kejaksaan. Mayoritas responden jaksa di Indonesia jarang menerapkan diskresi karena birokrasi yang rumit. Mereka setuju bahwa jaksa harus memiliki independensi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Temuan penelitian ini menawarkan pendekatan baru bagi jaksa dalam mengambil keputusan, yakni pendekatan the operational efficiency model, yang menekankan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Penelitian ini juga menawarkan konsep penuntutan yang menggabungkan asas legalitas dengan asas oportunitas, serta mempertegas posisi jaksa sebagai pengendali perkara dan menjaga independensinya. Penelitian ini juga mengusulkan konsep diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana, termasuk prinsip-prinsip diskresi, syarat-syarat diskresi jaksa, alternatif penyelesaian perkara oleh jaksa, dan pemaknaan ulang terhadap makna Pasal 139 KUHAP yang mencakup kepentingan umum.

---

This study examines the discretion of prosecutors within the Indonesian criminal justice system. The Indonesian Criminal Procedure Code does not clearly regulate prosecutor’s discretion. While the concept of discretion has been established in administrative law, it remains unclear whether it can be applied in criminal law and how the discretion of prosecutors is regulated in the examination of criminal cases in Indonesia. This research investigates the concept of prosecution, which allows prosecutors to exercise discretion for the benefit of the law and the public interest, while formulating an ideal framework for prosecutor’s discretion in the Indonesian criminal justice system. Qualitative research methods are employed to examine legal rules, principles, concepts, theories, and related legal issues, and a quantitative approach is used to collect prosecutors' perspectives on discretion through a survey. The findings indicate that discretion in administrative law cannot be directly applied to criminal law. Discretion in criminal law is associated with human rights issues and can only be exercised if authorized by law. The essence of discretion lies in the prosecutor's freedom to assess and apply their powers. In Indonesia, prosecutor’s discretion is present at every stage of the criminal justice system, but it is currently limited to considerations of legal interests and does not encompass the public interest. The implementation of prosecutor’s discretion is further restricted by the principle of unity of command within the prosecutor's institution. The majority of surveyed prosecutors in Indonesia rarely exercise discretion due to bureaucratic complexities. They agree that prosecutors should have greater independence and accountability. The findings propose a new decision-making approach for prosecutors—the operational efficiency model—which prioritizes the efficiency of the criminal justice system while considering the public interest. Furthermore, this study presents a prosecution concept that combines the legality principles and opportunity principles, reinforcing the prosecutor's role as a case controller and preserving their independence. Additionally, the study suggests a framework for prosecutor’s discretion in the criminal justice system, including principles, criteria for prosecutor discretion, alternative case resolutions, and a reinterpretation of Article 139 of the Indonesian Criminal Procedure Code to incorporate the public interest."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana upaya mengantisipasi disparitas yang tidak bertanggungjawab pada tindak pidana tertentu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terhadap praktik pembentukan pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan wewenangnya kepada Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini dihasilkan praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dinilai tidak tepat dengan tiga argumentasi yaitu ketidakidealan Mahkamah Agung dalam membuat Pedoman Pemidanaan yang diatur secara rigid apabila merujuk pada praktik baik di negara civil law maupun common law, proses perumusan serta pembentukan PERMA Pedoman Pemidanaan, dan hubungan hakim dengan PERMA Pedoman Pemidanaan. Untuk mengatasi ketidakidealan tersebut, sebenarnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama mengenal Pedoman Tuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan akan tetapi pedoman tersebut berbentuk Surat Edaran dan Pedoman yang ditujukan untuk internal Kejaksaan saja. Praktik Pedoman Tuntutan tersebut dinilai lebih tepat sebagai upaya untuk mengantisipasi disparitas yang tidak bertanggungjawab dengan empat argumentasi yaitu budaya kerja yang ada di Kejaksaan, sistem perumusan dan pembentukan pedoman tuntutan, hubungan Jaksa dengan pedoman tuntutan, dan hubungan Hakim dengan surat tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengatasi kekurangan dari praktik tersebut, maka sebaiknya pedoman tuntutan dibentuk ke dalam Peraturan Kejaksaan karena sifat peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar agar hakim dapat menggunakan rujukan tersebut sebagai sumber hukum dalam menjatuhkan suatu putusan pidana.

---

This paper analyzes how efforts to anticipate unwarranted disparity of certain crime in the criminal justice system of Indonesia, especially regarding the practice of forming guideline for sentencing certain crime which are given authority to the Supreme Court in the form of Supreme Court Regulations (PERMA). This article was prepared using doctrinal research methods. In this research, it was found that the practice carried out by the Supreme Court is considered inappropriate with three arguments, namely the Supreme Court's lack of idealism in making Sentencing Guideline which are regulated rigidly when referring to on practice in both civil law and common law countries, the process of formulating and establishing PERMA Sentencing Guideline, and the relationship between judges and PERMA Sentencing Guideline. To overcome this lack of ideality, in fact the criminal justice system in Indonesia has long been familiar with the Prosecution Guideline which are owned by the Prosecutor's Office, but these guidelines are in the form of Circulars and Guidelines which are intended for internal Prosecutors only. The practice of the Claims Guidelines is considered more appropriate as an effort to anticipate unwarranted disparity with four arguments, namely the work culture in the Prosecutor's Office, the system for formulating and forming prosecution guideline, the relationship between the Prosecutor and the prosecution guideline, and the Judge's relationship with the demand letter submitted by the General Prosecutors. To overcome the shortcomings of this practice, it would be better if the prosecution guidelines were formed into the Prosecutor's Regulations because the nature of the regulations is generally binding and has the potential to be enforceable so that judges can use these references as a source of law in handing down criminal sentencing."

"Tembak di tempat terhadap tersangka pelaku kejahatan sudah menjadi fenomena yang biasa bagi masyarakat. Masyarakat mendukung praktek tembak tersebut sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Namun pengetahuan masyarakat mengenai tembak di tempat hanya diperoleh dari media massa. Penerimaan masyarakat terhadap praktek tembak di tempat yang jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia tersebut, dibangun oleh media. Media massa dalam pemberitaannya mengenai tembak di tempat ternyata sepenuhnya membawa wacana negara. Dalam pemberitaannya, polisi diposisikan sebagai aparat yang sah melakukan penghukuman dan bahkan pembunuhan/sementara penjahat sebagai korban penembakan semakin dipinggirkan dan dianggap layak untuk dihukum dengan hukuman mati tanpa pengadilan sekalipun, Dengan menggunakan metode framing analysis, pemberitaan mengenai kasus tembak di tempat di dua media massa, yaitu Kompas dan Pos Kota, dibongkar dalam tulisan ini. Terlihat bagaimana media massa mengusung kepentingan negara dalam tulisan-tulisannya mengenai tembak di tempat dan membangun konstruksi sosial yang menyesatkan mengenai penjahat dan praktek tembak di tempat. Hal tersebut tidak lepas dari posisi subordinat media massa terhadap negara dan juga dominasi negara terhadap masyarakat sipil."