Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penataan kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan salah satu program dalam Reformasi Birokrasi, yang dilakukan dengan mengambil langkah melakukan evaluasi kelembagaan LNS dengan hasil akhir rekomendasi penggabungan, penghapusan dan konsolidasi kelembagaan demi mewujudkan LNS yang right sizing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status Depanri sebagai LNS dalam sistem ketatanegaraan RI dan menjelaskan proses penataan kelembagaan yang dilakukan pemerintah serta implikasi penggabungan Depanri kedalam Instansi serumpun. Penelitian dilakukan dengan menganalisa karakteristik Depanri dengan menggunakan teori pemisahan kekuasaan dan lembaga/organ negara serta mengkaji implikasi penggabungan Depanri ke Lapan dan Kemenristek menggunakan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan penataan kelembagaan LNS belum didasarkan pada grand design penataan kelembagaan-reformasi birokras. Selain itu rekomendasi penggabungan Depanri ke Instansi serumpun belum dilakukan pengkajian secara mendalam terkait potensi untuk mengoptimalkan peran Depanri, dengan terlebih dahulu meneliti faktor apa saja yang menyebabkan Depanri tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menyebabkan in-efisiensi dan in-efektifitas dalam pelaksanaan integrasi kelembagaan. Agar kebijakan penataan kelembagaan LNS khususnya Depanri dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan, maka perlu adanya kajian yang mendalam sebelum rekomendasi penggabungan dikeluarkan dan alternatif pembentukan Tim Ad Hoc yang menjalankan tugas dan fungsi Depanri menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kelembagaan negara yang right sizing.

---

The management of Non Structural Institutions (LNS) is one of some programs in Birocracy Reform that be done by taking a step in doing evalution of LNS institutioalship by the end result : the recommedation of combination, abolition and consolidation of institution for realizing LNS which right sizing. The purpose of this research is in order to describe status of Depanri as LNS in system of management of the country of RI and to describe the procesas of management of instritutions that be done by government and also the implicatio of combination of Depanri in to the same institution The researh be done by analyzing the characteristic of Depanri by usin theory of authority separation and institution/organ of country and also to learn the implication of combination of Depanri into Lapan and Kemenristek use the rule of regulation that related to the task and function of each institutionBase on the result of research can be said whereas the process and the step of management of LNS institution do not based to grand design of management of institution - Birocracy Reform. Beside that the recomendation of combination of Depanri into the same institution do not be done yet about the learning in depth related to the potency for optimalize the role of Depanri, by observing first the factor of the cause of Depanri which is not optimal in operating its task and finctions. This matter make in-effciency and in-efectifity in implementing the intefration of institution. In order that the policy og management of LNS institution specially for Depanri can realize \efficiency and effektifity of institution, so that it is important about the existence of in depth learning before the recommendation of combination be released and alternative of the establishing Ad Hoc Team that operate the task and function of Depanri become the alternative that important to be considered on order to realize the country institution which right sizing."

"Pengetahuan merupakan sumber terpenting dan merupakan aset atau sumber daya strategis yang harus dimiliki oleh setiap jenis organisasi atau institusi, baik itu sektor swasta maupun sektor publik yang berorientasi produk atau layanan. LAPAN merupakan salah satu Lembaga penelitian negara yang sudah berencana untuk mengelola pengetahuan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) LAPAN 2014-2018 yang terdapat knowledge management (KM) didalamnya. Tetapi kenyataanya dalam evaluasi MPTI tersebut penerapan manajemen pengetahuan berstatus not achieved atau belum tercapai. Tidak adanya manajemen pengetahuan yang baik mengakibatkan timbul masalah pada sektor sumber daya manusia. Penelitian bersifat Mix Methods dan memiliki tujuan untuk merumuskan sebuah strategi KM yang sesuai dengan kebutuhan LAPAN. Penyusunan strategi tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu mencari kebutuhan proses manajemen pengetahuan yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi dalam teori solusi dan pondasi manajemen pengetahuan serta mencari kebutuhan pengetahuan yang diadopsi dari teori strategi manajemen pengetahuan Zack. Hasil dari penelitian ini adalah strategi mengembangkan manajemen pengetahuan LAPAN yang hanya perlu berfokus kepada 4 sub proses manajemen pengetahuan yaitu kombinasi, sosialisasi, eksternalisasi dan arahan lalu dipetakan sesuai dengan strategi bisnis LAPAN khususnya pada Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa (Detekgan).

---

Knowledge is an important resource and Knowledge is a strategic asset or resource that must be owned by every type of organization, both the private sector or public sector which is product or service oriented. LAPAN is research institutes that has planned to manage knowledge well. This plan can be seen on the 2014-2018 LAPAN Information Technology Master Plan (MPTI) which has knowledge management (KM) in it. But the fact, KM has not been applied in LAPAN. The lack of goods knowledge management in LAPAN can be effected in several problems in human resource area. This research is a mixed methods research that has the purpose of formulating KM strategies based on LAPAN needs. The strategy's formulation will be divide into two stages: finding the needs for an appropriate knowledge management process according to the contingency factors in the theory of knowledge management solutions and foundations and seeking knowledge needs adopting from Zack's knowledge management strategy theory. Developing knowledge management, LAPAN only needs to focus on four sub-processes of knowledge management: combination, socialization, externalization, and direction. The sub-process will be mapping against LAPAN's current knowledge needs at the Deputy of Aviation and Space Technology (Detekgan)."

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards"

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards."

"Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam Pemerintahan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintah pusat, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dimana lembaga pemerintah non departemen memberikan masukan kebijakan dari aspek keahlian, profesionalisme dan kajian yang berdimensi akademis keilmuan, sedangkan lembaga departemen memberikan masukan kebijakan kepada Presiden dari alur pemikiran atau aspek politik. Secara struktur organisasi LPND hanya memiliki fasilitas dibeberapa daerah yang menunjang kinerja LPND, hal ini berbeda dengan lembaga departemen yang mempunyai perwakilan didaerah berupa kantor wilayah, yang melakukan tugas sama seperti kantor pusatnya.Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, LPND juga sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaiannya. Sampai saat ini pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal dalam mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme dalam menentukan prioritas kebutuhan akan sumberdaya, apakah harus mendahulukan kebutuhan untuk pengembangan atau kebutuhan untuk pelayanan, ditambah dengan keterbatasan dana yang kesemuanya berasal dari anggaran pemerintah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis sistem informasi yang baik bagi LPND, agar dapat memiliki mekanisme prioritas yang jelas guna mencapai tujuan yang optimal. Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan perencanaan strategis sistem informasi yang ideal bagi LPND.Pada penelitian ini akan digunakan metodologi perencanaan strategis versi Ward and Peppard sebagai acuan perencanaan strategis sistem informasi pada LPND, dengan pertimbangan bahwa metodologi ini lebih fleksibel dalam melakukan analisa, apakah akan terlebih melakukan analisa dari sudut SI/TI atau terlebih dahulu akan melakukan analisa dari sisi lingkungan bisnis, dibandingkan dengan versi Price Water House dan versi Tozer yang melakukan analisa secara tahapan yang baku, atau versi Wetherbe dan Versi Jessica Keyes yang melakukan analisa langsung pada analisa SI/TI, hal ini sesuai dengan karakteristik LPND yang berorientasi keahlian dan kajian dalam memberikan pelayanan kepada Pemerintah.Untuk menguji metodologi yang didapat, maka diambil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai studi kasusnya. Metodologi Ward and Peppard menganalisis lingkungan organisasi dan SI/TI baik internal maupun eksternal yang akan menghasilkan Strategi SI yang berupa: arsitektur sistem informasi, Strategi Manajemen SI/TI yang berupa: mekanisme manajemen SI/TI, mekanisme pengamanan SI, dan mekanisme pengamanan infrastruktur SI, serta Strategi TI yang berupa: mekanisme perencanaan strategi TI, mekanisme manajemen sumber daya manusia, dan mekanisme rencana strategi migrasi."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masing-masing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing.

---

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency.

Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process).

The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing."

"

Reformasi birokrasi dalam hal kelembagaan telah mendorong adanya Lembaga Non Struktural (LNS) yang beragam, namun masih terdapat diferensiasi pengaturan LNS. Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan LNS yang berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Tugas KSP adalah membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam hal mendukung teknis jalannya pemerintahan. Untuk itu, KSP perlu melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Penelitian ini bermaksud menganalisis kedudukan LNS dalam pemerintahan, hubungan hukum KSP dengan lembaga lain, dan pengaturan terhadap LNS di masa depan. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa LNS masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pengawasan yang belum ideal. KSP hanya menunjang pemerintahan terkait program prioritas nasional maupun isu strategis. Sehingga, KSP juga melakukan hubungan hukum dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya maupun menjalankan hubungan hukum dengan masyarakat sebagai penerapan good governance. Tidak adanya unifikasi aturan juga membuat berbagai implikasi masalah terhadap LNS. Sebagai saran, diperlukan perbaikan sistem tata kelola LNS yang diberlakukan bagi semua LNS, seperti untuk pengawasan. Untuk hubungan hukum KSP dapat dibatasi dengan pengaturan agar kewenangan KSP tetap sesuai sebagai LNS. Untuk mengatur LNS, diperlukan unifikasi peraturan mengenai LNS di Indonesia di masa yang akan datang.

---

Bureaucratic reform in terms of institutions has encouraged the existence of various Non-Structural Institutions (NSI), but there is still differentiation of NSI arrangements. The Executive Office of the President (EOP) is an NSI established based on Presidential Regulation Number 83 of 2019 concerning Executive Office of the President. The EOP’s task is to assist the President and Vice President in technical support for the running of the government. EOP needs to have a legal relationship with other parties. This research intends to analyze the position of NSI in government, the legal relations between EOP and other institutions, and the regulation of NSI in the future. The methodology used is normative juridical with qualitative data collection techniques. The results of the research found that NSI still had several problems, such as inadequate supervision. EOP only supports the government related to national priority programs and strategic issues. Thus, the EOP also carries out legal relations with related Ministries / Institutions in carrying out its duties and carrying out legal relations with the community as the implementation of good governance. The differentiation of regulation also has implications for problems for NSI. As a suggestion, it is necessary to improve the NSI governance system that is applied to all NSI, such as for control. For the EOP legal relationship, it can be limited by the regulation so that the EOP’s authority still suitable as an NSI. It is also necessary to unify regulations regarding NSI in Indonesia in the future.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan metode valuasi hasil teknologi penerbangan dan antariksa bagi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penelitian ini juga mendiskusikan nilai aset tak berwujud dan lisensi dari kekayaan intelektual yang dihitung melalui tiga pendekatan valuasi, seperti cost-based approach, income-based approach, dan market-based approach, dikaitkan dengan konsep dicounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode valuasi kekayaan intelektual yang paling tepat untuk diterapkan di LAPAN adalah cost-based approach dan income-based approach dengan memberikan mekanisme penghitungan nilai moneter kekayaan intelektual yang dibutuhkan LAPAN menuju komersialisasi hasil teknologinya.

---

This study aims to analyze the impact of the application of valuation methods on the results of aeronautics and space technology for the Indonesian National Institute Aeronautics and Space (LAPAN). This study also discusses the value of intangible assets and licenses from intellectual property that are calculated through three valuation approaches, such as cost-based approach, income-based approach, and market-based approach, associated with concepts cashed in cash flow. The results of this study indicate that the most appropriate intellectual property valuation method to be applied in LAPAN is cost-based approach and income-based approach by providing a mechanism for calculating the monetary value of intellectual property needed by LAPAN towards the commercialization of its results of technology."

"Pembentukan Lembaga Pemerintahan Non Struktural di Indonesia tidak diikuti dengan adanya cetak biru dalam pelembagaan lembaga pemerintahan non struktural dan beragamnya model peraturan yang membentuknya serta kewenangannya dalam membentuk peraturan perundangan-undangan. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, dasar pembentukan lembaga lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, jenis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan non struktural dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan lembaga KPU, KPK, KPPU dan BSSN sebagai bahan untuk dikaji dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya diinklusikan hanya sebagai kewenangan pemerintahan. Selanjutnya, penulis menganalisis ada 4 (empat) dasar pembentukan lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dibentuk dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan Keputusan Presiden namun tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dibentuk melalui Peraturan Presiden namun tidak atas perintah Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil dari lembaga yang dikaji menunjukan bahwa KPU, KPK, KPPU dan BSSN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun tidak semua memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. KPU dan KPK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara KPPU dan BSSN tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

The establishment of Non Structural Government Institutions in Indonesia is not followed by a blueprint for institutionalizing Non Structural Government Institutions and the variety of laws that forming it and so its authority of forming laws and regulations. This thesis discusses three main problems. First, non-structural institutions that have the authority to form legislation under the law. Second, the basis for the formation of non-structural government institutions and their authority to forming laws and regulations. third, under the context of duties and functions to run the government, what kind of authority that held by non-structural government institutions in forming laws and regulations. The author uses KPU, KPK, KPPU and BSSN institutions as material to be studied through normative juridical approach method. The results of this study indicate that with the authority being possessed by the government to carry out executive functions and implement laws, the forming of law and regulations under the law shall be included limitedly as governmental authority. Furthermore, the author analyzes there are 4 (four) bases/models to establish Non Structual Government Institutions and its authority to form law and regulations, which is formed by law and has the authority to form legislation, formed by the order of the law and has the authority to form legislation, is formed at the order of the law with a Presidential Decree but does not have the authority to form legislation and is formed through a Presidential Regulation but is not ordered by the Law and does not have the authority to form legislation. The results of this research on the Institutions show that KPU, KPK, KPPU and BSSN are considered as executive authority non-structural institutions, but not all of these institutions have the authority to form legislation. KPU and KPK have the authority to form legislation, while KPPU and BSSN do not have the authority to form legislation."