Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis evaluasi kebijakan tarif pajak penghasilan badan pada Wajib pajak Badan usaha mikro terhadap pencapaian tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan menggambarkan hambatan yang dihadapi atas implementasi kebijakan tersebut terhadap KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan pada wajib usaha mikro tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta terdapat banyak kendala yang dihadapi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dalam proses implementasi kebijakan ini.

---

The main focus of this paper is the analysis of policy evaluation at the corporate tax rate micro tax payer Agency to the achievement of objectives based on the Law No.. 20 of 2008 on SMEs and describe the obstacles facing the implementation of the policy on the KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. This research is a descriptive qualitative research.

The conclusions in this study are that the corporate income tax policy on micro businesses are not required to target and achieve government objectives as stipulated in Law No.. 20 of 2008 on SMEs, and there are many obstacles faced KPP Pratama Kebun Jeruk Dua Jakarta in the policy implementation process."

"Penelitian ini meneliti perbedaan pengaruh pelaksanaan masing-masing tax amnesty tahun 2008 dan tax amnesty tahun 2016 berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 terhadap penerimaan pajak dengan mengamati sampel data penerimaan pajak beberapa periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty. Atas sampel tersebut dilakukan uji beda Mann Whitney U test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penerimaan periode sebelum dengan penerimaan periode setelah dilaksanakannya tax amnesty. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2008 berbeda secara signifikan yang berarti bahwa tax amnesty tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak periode sebelum tax amnesty tahun 2016 tidak berbeda dengan penerimaan pajak periode setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2016. Perbedaan antara tax amnesty tahun 2008 dengan tax amnesty tahun 2016 selain jenis-jenis pengampunannya adalah ada tidaknya program lain yang menyertai pelaksanaan tax amnesty. Tax amnesty tahun 2008 dilaksanakan dengan disertai reformasi perpajakan melalui amandemen Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM, dan KUP sedangkan tax amnesty tahun 2016 dilaksanakan sebagai program yang berdiri sendiri. Adanya reformasi perpajakan yang menyertai pelaksanaan tax amnesty tahun 2008 kemungkinan merupakan penyebab keberhasilan tax amnesty tahun 2008 dalam meningkatkan penerimaan pajak.

---

This Research examines the effect of tax amnesty implementation on tax revenue. This study examines the effect on tax revenue collection of the implementation of each tax amnesty, the 2008 amnesty and the 2016 amnesty based on Indonesia Tax Law Number 11 of 2016. The research uses sample data that consist of tax revenue of several periods before and after the implementation of tax amnesty. The data were tested using Mann Whitney U test to determine whether there are differences between tax revenue collection some periods before and after the amnesty. If there is a significant difference then tax amnesty has an effect on tax revenue collection.

The result of the test is that there are differences in tax revenue before and after 2008 amnesty while 2016 tax amnesty are not. The difference between 2008 amnesty and 2016 amnesty other than the types of amnesty is the presence of other programs that accompany the implementation of tax amnesty. The 2008 amnesty was carried out with tax reform through amendment of Tax Law while 2016 amnesty is carried out on its own. Tax reform that accompanied the 2008 amnesty might caused 2008 amnesty succeded on increasing tax revenue collection."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%.2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used.The research provides following results:1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.b. There is less communication from the auditor.c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison."

"Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs."

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik unbalanced panel fixed effect model. Secara umum hasil estimasi menunjukkan pajak penghasilan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplemen yang berarti kenaikan modal mengakibatkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Tetapi secara statistik, pajak penghasilan PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan PPh Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Penurunan statutory tax rate berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak mengakibatkan perusahaan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga pemerintah tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak penghasilan PPh Badan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of corporate income tax CIT on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia before and after the enactment of Law No.36 of 2008 about Income Tax. The study was conducted with a unit of company analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation is done unbalanced panel fixed effect model technique. In general, the estimation results show the corporate income tax CIT has negative relationship to labor demand. It shows that capital and labor in the manufacturing industry are complementary, which means the increase in capital causes an increase in labor demand. But statistically, corporate income tax CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax CIT is not an important consideration for the company in determining the amount of its laborforce. Decrease in statutory tax rate based on Law No.36 of 2008 does not result in the company increase the number of its laborforce so that the government no longer need to lower the income tax rate CIT ."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hasil analisis kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, dan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait upaya tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen laporan pengawasan penerimaan pajak dan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil olahan. Kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa digali dari tindakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penyidikan sudah optimal dalam persentase pencapaiannya tetapi jumlah rupiahnya belum secara signifikan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTThis research discusses the analysis of Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification, and Investigation with the aim to know the problem of the effort to increase the tax revenue. The technique of data collection is done with documentation studies and interview to confirm the main data. Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification are not optimal yet because there are still many potential to explore. For the opposite, the investigation activities were optimal in the percentage of the achievement but the amount of Rupiah has not significantly increase the tax revenue."