Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya value relevance atas pengakuan pajak tangguhan serta menghubungkannya dengan kualitas audit dan perubahan ketentuan tarif pajak. Pengujian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan menggunakan metode data panel. Model yang digunakan berasal dari model Feltham dan Ohlson (1995). Hasil menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki value relevance dan kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor tenure meningkatkan value relevance atas aset pajak tangguhan. Adapun value relevance atas aset pajak tangguhan berbeda antara sebelum dan sesudah perubahan ketentuan tarif pajak. Sementara liabilitas pajak tangguhan tidak memiliki value relevance.

---

The purpose of this study is to investigate the value relevance of recognition of deferred tax and relate it with audit quality and changes in tax rates. The tests conducted to the manufacturing sector company and using panel data methods. The model is derived from the model of Feltham and Ohlson (1995).

Results indicate that the deferred tax assets have value relevance and audit quality as measured by auditor size and auditor tenure increases the value relevance of deferred tax assets. As for the value relevance of deferred tax assets is different between before and after the changes in tax rates. While deferred tax liabilities are not have value relevance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, tax aggressiveness, dan perubahan dalam ketentuan tarif pajak terhadap value relevance dari pajak tangguhan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Chludek (2011). Corporate governance diukur dengan efektivitas dewan komisaris dan komite audit. Tax aggressiveness diukur dengan cash effective tax rate. Perubahan dalam ketentuan tarif pajak diukur dengan variabel dummy. Pengujian hipotesis ini menggunakan teknik regresi panel, dengan sampel 36 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pajak tangguhan memiliki value relevance. Corporate governance tidak memiliki hubungan terhadap value relevance dari aset pajak tangguhan dan tidak dapat meningkatkan value relevance dari liabilitas pajak tangguhan. Tax aggressiveness tidak memiliki hubungan terhadap value relevance dari aset pajak tangguhan dan tidak menurunkan value relevance dari liabilitas pajak tangguhan. Perubahan dalam ketentuan tarif pajak meningkatkan value relevance aset pajak tangguhan dan menurunkan value relevance liabilitas pajak tangguhan.

---

The objective of this research is to examine the effect of corporate governance, tax aggressiveness, and changes in tax rate to value relevance of deferred tax. This research refers to previous research conducted by Chludek (2011). Corporate governance is measured by effectiveness of board of commissioners and audit committees. Tax aggressiveness is measured by cash effective tax rate. Changes in tax rate is measured by dummy variable. Testing hypothesis are conducted using panel regression technique, with 36 sample companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2005-2012.

The result of this research shows that information of deferred tax have value relevance. Corporate governance does not have a relationship with value relevance of deferred tax asset and does not increase value relevance of deferred tax liability. Tax aggressiveness does not have a relationship with value relevance of deferred tax asset and does not decrease value relevance of deferred tax liability. Changes in tax rate increase value relevance of deferred tax asset dan decrease deferred tax liability."

"Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pupuk Bersubsidi. Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan PPN atas pupuk bersubsidi berdasarkan tujuan serta ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi merupakan salah satu bentuk grant untuk menurunkan harga jual pupuk bersubsidi. PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi dapat menggunakan terminologi PPN terutang tidak dipungut sebagian sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM.

---

This paper discusses analysis of changing the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer. This paper analyzes the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer based on the purpose and terms of the law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods. This study is a qualitative research with descriptive design.

The results indicate the VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer is one form of grants to lower the selling price of subsidized fertilizer. VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer that can be used terminologies are free of VAT owed partly to match the Law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi terhadap agresivitas pajak (CETR, LCETR dan PBTD) serta pengaruh transparansi sebagai variabel moderasi antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan (Tobin?s Q). Sampel penelitian terdiri dari 79 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2014, dengan total observasi 266 firms-years dengan pengujian data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan yang transparan, kenaikan agresivitas pajak perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut secara jangka pendek, signifikan pada level 5%. Namun secara jangka panjang, pada perusahaan yang transparan, kenaikan agresivitas pajak perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan tersebut secara signifikan.

---

The purpose of this study is to examine the effect of transparency on Tax Agressiveness (CETR, LCETR and PBTD) and its effect as moderating variable between Tax Avoidance and firm value (Tobin?s Q). The sample of this study consists of 79 manufacture firms that listed for period of 2011-2014, with 266 firms-years total observation using panel data. The empirical results of this study show that in transparent firm, tax aggressiveness has positif effect to increase firm value annually. However, in the long term, tax aggressiveness will decrease firm's value, in transparent company."

"Penelitian ini menguji kualitas informasi manajemen, melalui tiga proksinya, yaitu earnings announcement speed, internal control, dan no error restatement, terhadap praktik penghindaran pajak dan risiko pajak. Penelitian ini memasukkan variabel pemoderasi, yaitu persebaran geografis dan ketidakpastian. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 102 perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian 2010-2014 (487 firm-year). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi manajemen, yang diproksikan dengan internal control dan no error restatement, berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak dan berpengaruh negatif terhadap risiko pajak. Lebih lanjut, pengaruh positif kualitas informasi manajemen terhadap penghindaran pajak lebih terlihat pada perusahaan dengan geografis yang tersebar. Namun, pengaruh positif tersebut tidak terlihat pada perusahaan yang berada dalam kondisi ketidakpastian.

---

This research tests the impact management information quality, through its proxies, which are earnings announcement speed, internal control, and no error restatement, on tax avoidance and tax risk. This research includes moderating variables: geographical dispersion and uncertainty.This research uses panel data with 102 listed companies in Indonesia Stock Exchange, with research period 2010-2014 (487firm-year). The results indicate that management information quality, which is proxied by internal control and no error restatement,have positive effect on tax avoidance practice and negative effect on tax risk. Moreover, positive impact of management information quality on tax avoidance is stronger for firms with geographically dispersed. Nevertheless, that positive impact is not visible for firms operating in uncertain environment."

"Skripsi ini menguji hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang dan juga menganalisis pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap hubungan penghindaran pajak dan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011, sebanyak 54 perusahaan (108 sampel data) dengan menggunakan model data panel. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Dewan Komisaris tidak dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang sedangkan keberadaan Komite Audit tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

---

This thesis examines the relation of tax avoidance on cost of debt and analyzing the impact of Board of Commissioners and Audit Committee on the relation of tax avoidance and cost of debt on manufacturing company in BEI in 2010−2011 a total of 54 companies (108 data samples) using a data model panel. The results of this research prove there is a negative relationship between tax avoidance and costs of debt on companies listed on the Stock Exchange in 2010-2011. In addition, this study also proves that the existence of the Board of Commissioners cannot strengthen the negative relationship between tax avoidance and the cost of debt, while the existence of the Audit Committee does not affect the relationship between tax avoidance and the cost of debt."

"Data pembanding atas transaksi hubungan istimewa merupakan salah satu hal yang seringkali diperdebatkan oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa, untuk mengetahui kendala Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding, serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak mengenai data pembanding. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksa Pajak mempertimbangkan karakteristik usaha, dokumentasi harga transfer, faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding internal, informasi dari sumber informasi eksternal, kelengkapan data dan ketersediaan website kandidat pembanding, kriteria kandidat pembanding, pendekatan pemeriksaan, serta metode harga transfer. Kendala yang dihadapi adalah kendala pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak, ketidakterbukaan Wajib Pajak, keunikan produk dan jasa serta proses bisnis Wajib Pajak, pemahaman Pemeriksa Pajak, load pekerjaan yang tinggi, mutasi pegawai, keterbatasan sumber informasi dan variasi database, kendala akses database, serta kendala penguasaan bahasa asing tertentu. Sengketa mengenai data pembanding disebabkan adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, tidak dilakukannya analisis transfer pricing yang mendalam, keterbatasan akses informasi, adanya tindakan untuk menjustifikasi transaksi, kurangnya pedoman dalam penentuan data pembanding, serta masalah komunikasi dan keterbukaan yang timbul pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

---

Comparable on affiliate transactions is one thing that is often debated by the Taxpayers and Tax Auditors. This study was conducted to find out the Tax Auditors? consideration in determining comparable during transfer pricing audit and the constraints as well as the causes of dispute on comparable between Taxpayers and Tax Auditors. This research was conducted using qualitative approach.

The results showed that Tax Auditors consider Tax payers? business characteristics, transfer pricing documentation, comparability factors, the availability of internal comparable, the information obtained from external source such as databases, the completeness of data and the availability of comparable company's website, the qualitative and quantitative criteria of comparable company, transfer pricing methods used, and audit approach carried out. The constraints is due to understanding and tax compliance, lack of openness, the Taxpayers? uniqueness of products, services, and business, Tax Auditors? knowledge, high work load, personnel transfers within organization, limited information resources and variations in databases, limited access to database, and foreign language constraint. Disputes on comparable between Taxpayers and Tax Auditors may arise due to differences in interests and understanding, the absence of in-depth analysis of transfer pricing, limited access to information, justification on transaction, the lackness of guidance in determining comparable, and communication problems and lack of openness during the audit."

"Penelitian ini menganalisa pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan dan memberikan beberapa kontribusi terhadap literatur penelitian tentang CG. Pertama, penelitian ini menguji kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi sebagai mekanisme penerapan CG dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui upaya manajemen pajak. Kedua, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini merupakan pertama di Indonesia yang menginvestigasi hubungan kompensasi manajerial terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh direksi secara signifikan mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Tetapi, besaran kompensasi terhadap direksi tidak mengurangi pembayaran pajak perusahaan dan nampaknya bukan unsur yang efektif untuk manajemen pajak. Penerapan CG juga tidak berdampak terhadap pengurangan pembayaran pajak karena CG mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan pajak.

---

This study investigates how corporate governance influences tax management behavior and contributes the literature on CG. First, this study examines directors compensation and directors ownership, as CG mechanism of a firm, in managing taxes to increase performance. Second, as long as we know, this is the first study in Indonesia investigating the link between managerial compensation to tax management. This study finds that directors ownership exhibits a significance relationship in reducing cash tax paid. But, directors compensation does not result lower taxes paid and it seems not an effective mechanism in engaging tax management. CG mechanism also can not result lower taxes paid because CG induces managers to be more carefully in tax management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan kualitas audit terhadap kemungkinan perusahaan mengikuti pengampunan pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari 252 perusahaan yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak, 85 berpartisipasi di tahun 2016 dan sisanya di tahun 2017. Berdasarkan auditor laporan keuangan perusahaan, 19 diaudit oleh Big Four dan sisanya oleh Non Big Four. Penelitian ini menemukan perusahaan yang diaudit oleh Big Four memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengikuti pengampunan pajak. Penghindaran pajak tidak mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengikut pengampunan pajak. Perusahaan yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak tidak semata-mata menanggung beban berupa uang tebusan namun juga mengakui beban akibat penghapusan akumulasi rugi fiskal, tagihan pajak, dan aset pajak tangguhan. Perusahaan memperoleh manfaat berupa kepastian pajak, fasilitas pengampunan pajak, dan pengakuan aset.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of tax avoidance and audit quality on probability of participating tax amnesty. This study focuses on company participating tax amnesty based on ldquo Undang Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak rdquo . From 252 companies participating in tax amnesty, 85 participate in year 2016 and the rest in year 2017. Based on company rsquo s auditor, 19 are audited by Big Four and the rest are audited by Non Big Four. This study found companies which is audited by Big Four have lower probability of participating tax amnesty. We also found no significant effect of tax avoidance on probability of participating tax amnesty. The company participating in tax amnesty not only incurred expense for ransom money, but also incurred some expenses due to write off accumulated fiscal losses, claim for tax refund, and deferred tax asset. Moreover, the company benefits from tax certainty, tax amnesty facilities, and asset recognition."