Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan impor benang cotton bukan benang jahit yang ada pada sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang spinning benang cotton lokal. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi mengatasi adanya lonjakan impor yang terjadi akan benang cotton, dan juga meningkatkan produktifitas industri bidang tekstil baik dari industri yang bergerak dalam bidang spinning maupun weaving benang. Adanya BMTP tersebut merupakan upaya dari pemerintah dimana hasil tersebut diharapkan dapat mengatasi lonjakan impor, dan menumbuhkan kembali produktifitas industri tekstil lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, penerapan kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yang merupakan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena adanya lonjakan impor yang menyebabkan adanya kerugian serius pada industri tekstil dalam negeri. Penerapan kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dan SDA dari pihak produsen benang cotton, adanya penyelundupan, dan pengusaha yang terus mencari celah dari adanya Safeguard ini. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan penyelidikan lebih lanjut dari ketepatan tarif spesifik yang digunakan dalam perhitungan Safeguard dan juga bagi para pengusaha hendaknya dalam mengatasi lonjakan impor sebaiknya meningkatkan kembali kualitas produk-produk lokal, sehingga kualitasnya tidak kalah saing dengan produk-produk impor.

---

This research addresses the policies Safeguard Measures Import Duty import cotton yarn not sewing thread that exist in a company engaged in the field of local cotton yarn spinning. This policy conducted by the government in order to overcome the surge in imports of cotton yarn that will happen is not a sewing thread, and also increase the productivity of both the textile industry that the industry is engaged in spinning and weaving yarns. The existence of Safeguard Measures Import Duty is an effort of the government in which the outcome of the process is expected to address import surges, and regrow productivity of the local textile industry. The purpose of this study is to describe the background, policy implementing, as well as factors that the implementation of the policy barrier. This research used qualitative descriptive approach.

The background is issued according to a surge in imports that cause serious injury to the domestic textile industry, and / or threat of serious injury to the domestic textile industry. Implementation of this policy went pretty well, although there are constraints that are considered to make this policy runs less effective which is associated with limited human and natural resources of the cotton yarn manufacturers, smuggling, and employers are constantly looking for the loopholes of the Safeguard. The results of this study suggest that further investigation of organized provision specific rates used in the calculation of Safeguard and also for employers should address the surge in imports should improve the quality back local products, so the quality is not less competitive with imported products."

"ABSTRAKPelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"

"ABSTRACTREDD adalah mekanisme pengurangan emisi GRK oleh negara berkembang. Negara pelaksana kemudian akan mendapatkan insentif untuk setiap pengurangan emisi GRK yang dicapai. Untuk mencegah dampak negatif dari pelaksanaan REDD terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, maka UNFCCC mendorong negara pelaksana Indonesia untuk menerjemahkan dan mengembangkan sistem informasi safeguard dan melaksanakan safeguard dalam pelaksanaan REDD. Penelitian ini memaparkan bagaimana perkembangan REDD di Indonesia dan penerjemahan safeguard dan sistem informasi safeguards di Indonesia, serta hubungan safeguard dan sistem informasi safeguard dengan mekanisme pendanaan result-based payment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak KLHK dan ahli hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, laporan pelaksanaan safeguard akan dinilai dengan APPS dan dilaporkan ke SIS-REDD. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke Sekretariat UNFCCC untuk mendapatkan dana result-based payment. Perkembangan lainnya adalah adanya Permen No. 70 Tahun 2017 yang mengakibatkan mekanisme jual beli karbon tidak diperbolehkan lagi dan berfokus menjadi mekanisme RBP untuk memenuhi INDC Indonesia. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kembali safeguard nasional, menambah aturan terkait safeguard dan membantu melakukan mediasi para pihak yang telah memiliki perjanjian jual-beli karbon.

---

ABSTRACTREDD is a mechanism for reducing GHG emissions in developing countries. The Parties that implement REDD will get incentives for GHG emissions reductions. To prevent negative impacts of REDD implementation on local communities and environment, the UNFCCC encourages Parties Indonesia to address and develop safeguard information systems and to promote and support safeguard in REDD implementation. This research describes the development of REDD in Indonesia and the implementation of safeguards and safeguards information system in Indonesia, as well as the relation between safeguard and safeguards information system with result based payment mechanism. The method this research used is normative juridical using secondary data obtained through library research and interviews from MoEF and legal experts. The conclusions from this research shows that safeguards implementation reports will be self assessed by project proponent using APPS and must be reported to SIS REDD. The report then submitted to the UNFCCC Secretariat to obtain and receive the result based payment. Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 70 2017 regulate carbon market is not allowed anymore, thus only RBP mechanism is used to fulfill Indonesia INDC. This research suggests the Government of Indonesia to redevelop ldquo national rdquo safeguards, regulate safeguard related regulation and help mediate parties who already have carbon trading agreements."

"ABSTRAKInstrumen Safeguard merupakan salah satu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota WTO terkait perdagangan internasional. Instrumen Safeguard dapat diterapkan oleh suatu negara pada saat terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO 2015 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang telah menerapkan instrumen Safeguard dengan jumlah mencapai 17 kasus. Penelitian ini menganalisis efektivitas instrumen Safeguard di Indonesia dengan melihat pada indikator-indikator kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri yaitu produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, laba/keuntungan, dan modal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif serta menggunakan studi kasus Safeguard produk impor keramik tableware. Data yang digunakan adalah data statistik industri manufaktur besar/menengah dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen Safeguard efektif dalam menurunkan laju impor produk keramik tableware ke Indonesia. Selain itu, instrumen Safeguard efektif meningkatkan indikator kinerja industri keramik tableware dalam negeri dari aspek produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, keuntungan dan modal selama periode 3 tahun 2006 ndash; 2009 . Namun adanya perpanjangan penerapan kebijakan Safeguard selama 3 tahun 2009 ndash; 2012 tidak efektif dalam meningkatkan indikator kinerja tersebut diatas. Kata kunci : Efektivitas, Safeguard, produksi, produktivitas, tenaga kerja, laba, modal .

---

ABSTRACTSafeguard Instruments is one of the rules made under the agreement of member countries of the WTO related to international trade. Safeguard Policies can be applied by a country in the event of import surges that resulted in a loss or threat of injury to the domestic industry. Based on WTO data in 2015 showed that Indonesia is the second largest country that has implemented Safeguard instruments with the number reaching 17 cases. This study analyzes the effectiveness of Safeguard instrument in Indonesia by looking at indicators of loss suffered by the domestic industry, namely production, productivity, number of employees, earnings profits, and capital. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques and the use of case studies Safeguard imports of ceramic tableware products. The data used is the statistical data of manufacturing industry large medium and interviews with several sources. The results showed that the instrument Safeguard effective in reducing the rate of imports of ceramic tableware products to Indonesia. In addition, Safeguard instruments effectively improve the performance indicators of ceramic tableware domestic industry from aspects of production, productivity, the amount of labor, profit, and capital over a period of 3 years 2006 2009 . However, the extension of the application of safeguard policies for 3 years 2009 2012 was not effective in improving the performance indicators mentioned above. Keywords Effectiveness, Safeguard, production, productivity, employment, profits, capital"

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi dari kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik dilihat dari efektivitasnya. Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 110/PMK.010/2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan PMK No. 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Latar belakang kebijakan ini adalah permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) karena terjadinya lonjakan impor ubin keramik yang mengakibat kerugian dalam industri ubin keramik dalam negeri. Penelitian menggunakan metode post positivist dan kuantitatif sebagai pendekatannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik ini sudah cukup efektif untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri. Kebijakan ini sudah memenuhi indikator perumusan sebagai kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja melalui penyesuaian struktural. Namun dalam penerapannya kebijakan belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap lonjakan impor dan ancaman kerugian yang dialami industri ubin keramik dalam negeri.

---

This research discusses the evaluation of the safeguard measure import duty policy on imported ceramic tile products in terms of its effectiveness. This policy is regulated in PMK No. 110/PMK.010/2018 as extended by PMK No. 156/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Imports of Ceramic Tile Products. The background of this policy is a request from the Indonesian Ceramic Association (ASAKI) due to the surge in imports of ceramic tiles which resulted in losses in the domestic ceramic tile industry. The research uses post positivist and quantitative methods as its approach with data collection techniques in the form of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study concluded that the safeguard duty policy on imports of ceramic tile products is effective enough to protect the domestic ceramic tile industry. This policy has met the indicators of formulation as an effective policy. This policy also provides time for the domestic industry to improve performance through structural adjustments. However, in its implementation, the policy has not been able to have a significant impact on the surge in imports and the threat of losses experienced by the domestic ceramic tile industry."

"[ABSTRAKDalam menghadapi perekonomian yang semakin global, Pemerintahmenginginkan BUMN-BUMN memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya sinergi di antara BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN. Kebijakan untuk mendorong terjadinya Sinergi BUMN tersebut, saat ini diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-15/MBU/2012. Sinergi yang dimaksud dalam peraturan tersebut pada dasarnya adalah dorongan untuk saling melakukan penunjukan langsung di antara BUMN, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya. Terhadap hal tersebut, KPPU menilai Kebijakan Sinergi BUMN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang utamanya tercermin dalam putusan dan saran atas perkara nomor 07/KPPU-I/2013.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif kebijakan dan ekonomi persaingan usaha terhadap Kebijakan Sinergi BUMN. Guna menjawab hal tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan pembatasan studi pada industri jasa teknologi informasi. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian non-doctrinal legal research, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan cara melakukan perhitungan konsentrasi industri. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, dapatlah disimpulkan bahwa secara material Kebijakan Sinergi BUMN memiliki beberapa kekurangan yang dapat berdampak terhadap kompetisi ataupun efisiensi. Kendati demikian, oleh karena secara legal formal Kebijakan Sinergi BUMN tetap dapat dilakukan maka diperlukan beberapa perbaikan dalam aturan pelaksanaannya sehingga Kebijakan Sinergi BUMN menjadi tidakberpotensi merugikan persaingan secara luas. Adapun dari pengolahan data kuantitatif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada industri jasa teknologi informasi khususnya pasar data center services, Kebijakan Sinergi BUMN dapat berpotensi membatasi persaingan. Hal tersebut terlihat dari angka pertumbuhan kinerja pelaku usaha pesaing, meningkatnya penguasaan pasar dan rendahnya efisiensi Perusahaan Terafiliasi BUMN.

---

ABSTRACTIn the face of an increasing global economy, Government wants State-Owned Enterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal, Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs, its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy to encourage business synergy between SOEs is implemented by the Government through SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy that stipulated in the minister regulations is basically to permit and encourage procurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, andAffiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust Commission considers such kind of policy is against to the principles of competition. Such consideration was mainly reflected in the Commision verdicts and suggestion on case number 07 / KPPU-I / 2013.This research was conducted to determine how the perspective of antitrust economic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this research performed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited to the information technology services industry. Qualitative data was analyzed by using non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzedby calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, it can be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that can influence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policystill can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensurethat implementation of the policy will not harm competition. From thequantitative data processed, it can be known that competition in informationtechnology services industry in particular market of data center services ispotentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from theperformance of the competitors as well as market share and efficiency ofAffiliated Companies of the SOE.;In the face of an increasing global economy, Government wants State-OwnedEnterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal,Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs,its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy toencourage business synergy between SOEs is implemented by the Governmentthrough SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy thatstipulated in the minister regulations is basically to permit and encourageprocurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, andAffiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust-Commissionconsiders such kind of policy is against to the principles of competition. Suchconsideration was mainly reflected in the Commision?s verdicts and suggestion oncase number 07 / KPPU-I / 2013.This research was conducted to determine how the perspective of antitrusteconomic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this researchperformed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited tothe information technology services industry. Qualitative data was analyzed byusing non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzedby calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, itcan be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that caninfluence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policystill can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensurethat implementation of the policy will not harm competition. From thequantitative data processed, it can be known that competition in informationtechnology services industry in particular market of data center services ispotentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from theperformance of the competitors as well as market share and efficiency ofAffiliated Companies of the SOE.;In the face of an increasing global economy, Government wants State-OwnedEnterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal,Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs,its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy toencourage business synergy between SOEs is implemented by the Governmentthrough SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy thatstipulated in the minister regulations is basically to permit and encourageprocurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, andAffiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust-Commissionconsiders such kind of policy is against to the principles of competition. Suchconsideration was mainly reflected in the Commision?s verdicts and suggestion oncase number 07 / KPPU-I / 2013.This research was conducted to determine how the perspective of antitrusteconomic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this researchperformed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited tothe information technology services industry. Qualitative data was analyzed byusing non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzedby calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, itcan be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that caninfluence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policystill can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensurethat implementation of the policy will not harm competition. From thequantitative data processed, it can be known that competition in informationtechnology services industry in particular market of data center services ispotentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from theperformance of the competitors as well as market share and efficiency ofAffiliated Companies of the SOE.;In the face of an increasing global economy, Government wants State-OwnedEnterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal,Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs,its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy toencourage business synergy between SOEs is implemented by the Governmentthrough SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy thatstipulated in the minister regulations is basically to permit and encourageprocurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, andAffiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust-Commissionconsiders such kind of policy is against to the principles of competition. Suchconsideration was mainly reflected in the Commision?s verdicts and suggestion oncase number 07 / KPPU-I / 2013.This research was conducted to determine how the perspective of antitrusteconomic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this researchperformed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited tothe information technology services industry. Qualitative data was analyzed byusing non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzedby calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, itcan be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that caninfluence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policystill can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensurethat implementation of the policy will not harm competition. From thequantitative data processed, it can be known that competition in informationtechnology services industry in particular market of data center services ispotentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from theperformance of the competitors as well as market share and efficiency ofAffiliated Companies of the SOE., In the face of an increasing global economy, Government wants State-OwnedEnterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal,Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs,its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy toencourage business synergy between SOEs is implemented by the Governmentthrough SOE’s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy thatstipulated in the minister regulations is basically to permit and encourageprocurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, andAffiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust-Commissionconsiders such kind of policy is against to the principles of competition. Suchconsideration was mainly reflected in the Commision’s verdicts and suggestion oncase number 07 / KPPU-I / 2013.This research was conducted to determine how the perspective of antitrusteconomic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this researchperformed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited tothe information technology services industry. Qualitative data was analyzed byusing non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzedby calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, itcan be concluded that the SOE’ Synergy Policy contains some risks that caninfluence competition and efficiency. However, because SOE’ Synergy Policystill can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensurethat implementation of the policy will not harm competition. From thequantitative data processed, it can be known that competition in informationtechnology services industry in particular market of data center services ispotentially damaged by the SOE’ Synergy Policy. This is evident from theperformance of the competitors as well as market share and efficiency ofAffiliated Companies of the SOE.]"

"Dengan terjadinya kegagalan pada sistim pencatu daya satelit Palapa Cl, maka PT Satelindo dihadapkan pada kenyataan harus melepaskan kepemilikan satelit ini kepada pihak asuransi terhitung sejak 15 Februari 1999. Setelah itu, beberapa masalah muncul seperti terjadinya pengurangan pemakaian transponder yang cukup tajam karena harus dipadatkan dari 2 satelit menjadi 1 satelit yang pada gilirannya menyebabkan occupancy rate satelit Palapa C2 menjadi cukup padat, dan disamping itu berkurangnya kemampuan bisnis satelit PT Satelindo karena tidak lagi mempunyai satelit back-up. Utilisasi transponder yang padat dapat menimbulkan masalah karena disamping banyaknya kemungkinan untuk terjadinya interferensi, juga tidak memberikan kemungkinan bagi direktorat satelit PT Satelindo untuk menambah pelanggan-pelanggan baru dan kecilnya kesempatan untuk melakukan pengembangan usaha.Dan gambaran situasi satelit saat ini terlihat bahwa kelebihan kapasitas transponder dan pengaruh krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan dalam tarif sewa transponder dan meningkatkan persaingan antar sesama operator satelit di kawasan ini. Dan dari kecenderungan bisnis satelit di kawasan ini terlihat bahwa industri satelit sedang mengalami evolusi dari network oriented menjadi user-oriented, dengan memberikan pelayanan langsung ke ujung pemakai (end-user).Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, dan juga dengan lambatnya pertumbuhan bisnis satelit PT Satelindo serta dengan peluang-peluang bisnis yang muncul, beberapa strategi dapat diambil yang secara umum dibagi atas strategi jangka pendek yang harus dicapai dalam waktu dekat dan strategi jangka panjang yang harus dicapai dalam waktu 3-5 tahun kedepan.Diantara strategi yang harus diambil dalam waktu dekat adalah : dengan menyusun ulang carrier, digitalisasi, mencari altematif satelit backup, usaha promosi yang lebih agresif, penyesuaian tarif, pengembangan usaha dengan investasi minimum, disamping harus memperkuat lingkungan internal secara keseluruhan.Sedangkan strategi yang akan dicapai dalam jangka panjang adalah : program satelit baru yang perencanaannya harus disesuaikan dengan permintaan akan jasa-jasa baru dan kecenderungannya, sehingga harus dilakukan beberapa modifikasi dari generasi satelit Palapa C sebelumnya. Dalam strategi jangka panjang ini juga dapat dilakukan pengembangan usaha yang salah satunya dapat ditujukan untuk mendukung program satelit barn dengan menciptakan demand yang lebih banyak akan transponder.

---

Due to the failure occurring in Palapa CI 's battery system, it became an unavoidable fact for PT Satelindo to release its satellite's ownership to insurance party since 15th February 1999. Since then, some problems appeared into surface such as the drastic decreasing amount of transponder usage due to the process of user's compressing from two satellites into one and the bigger occupancy rate of Palapa-C2 satellite while the capability of PT Satelindo's satellite business seemed decreasing towards satellite back-up case. The full utilization of transponder could cause some problems like the possibility of interference, less opportunities for PT Satelindo to increase new number of customers and business development as well.

Seeing the current situation of satellite business, it seems that the exceeding number of transponder capacity and economic crisis influence have made impact on the decreasing transponder lease tariff and the increasing competition among satellite operators in this Asia-Pacific region. From the trend of satellite business in this region has shown that satellite industry is also having evolution from network-oriented to user-oriented by providing services directly to the end user.

In solving those matters as well as the slow business growth of satellite directorate PT Satelindo along with the appearing business opportunities, some strategies must be taken i.e. generally divided on short-term to be implemented in the near time and long-term to be implemented in 3 - 5 years.

Among strategies to be taken in the near time are : re-arrange carriers, channels digitalization, satellite back-up alternative, aggressive promotion, tariff adjustment, business development with minimum investment, while the entire internal environment must also be strengthened.

While the strategy for long term are : program of new satellite that its implementation must be adjusted with the demand of new services and its trend, therefore, we need some modifications of previous Palapa-C satellite generation. In this long term strategies, we can also expand our businesses which is one of among goals is to support new satellite program by creating more demand on transponder."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Penulisan laporan tugas khusus praktik kerja profesi Apoteker (PKPA) di PT Kalventis Sinergi Farma bertujuan untuk menganalisis persyaratan pengguna mengenai personal training dan menghasilkan penilaian risiko berdasarkan kontrol dan tingkat prioritas PT. Kalventis Sinergi Farma. Penulisan laporan ini menggunakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan yaitu Sistem X yang berbasis  COTS (commercial off-the shelf) dan perangkat lunak berbasis SaaS (software as a service). Proses dokumentasi yang diajukan kepada sistem x memiliki beberapa persiapan seperti menggunakan diagram proses yang terdiri dari rencana pelatihan, manajemen pelatihan, analisis pelatihan, laporan pelatihan, dan pencarian pelatihan. Spesifikasi fungsional dianalisis sesuai tingkat risiko yaitu tinggi, sedang, rendah. Dari analisis tingkat risiko, dapat disimpulkan untuk menetapkan strategi tes dari masing-masing rencana pelatihan yaitu challenge testing, nominal testing, dan exploratory testing. Penilaian risko dari persyaratan pengguna spesifikasi fungsional dapat mengurangi kegagalan pada GxP dan risiko kegagalan bisnis.

---

A special assignment report pharmacist professional work practice is writing at PT. Kalventis Sinergi Farma with the purpose to analyze user requirements of personal training and to make a risk assesment based on the controls and the priority levels of PT. Kalventis Sinergi Farma. This report is using a system used by the company, namely system X which is based on COTS (Commercial off-the shel) and SaaS (Software as a Service). The documentation of the validation is processing by submitted to system has several preparations like a diagram process consisting of training plans, training management, traing analysis, training reports, and training search. Specification of functional was analyzed that accorded by the risk level (high, medium, low). From analysis of risk level, it can be concluded to determine the test strategy of each training plan (challenge testing, nominal testing, and exploratory testing). Risk assessment of user requirements of functional specifications can reduce failures in GxP and business failure.

 

 

"