Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Shafer dan Simmons (2008), dengan pengembangan dari penelitian Torgler (2006), McGee (2006), dan Richmond (2001). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari sifat persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellian, isu etika penggelapan pajak, religius, serta pertimbangan etis terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak, dan pengaruh sifat machiavellian terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling, mengambil sampel sebanyak 137 orang, dengan unit analisis konsultan pajak di Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu etika penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak. Sedangkan sifat machiavellian, religius, pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan pertimbangan etis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak, dan sifat machiavellian tidak memiliki pengaruh terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial.

---

This research is a replication from Shafer and Simmons (2008), research with development variables from research Torgler (2006), McGee (2006), and Richmond (2001). The purpose of this research is to examine the effect of ethics and social responsibilities, Machiavellian behavior, issue of tax evasion, religious, and the ethics consideration of tax avoidance by tax consultants, and the effect of Machiavellian behavior toward the important of ethics and social responsibilities. This research used SEM method, and takes 137 person for the sample, with tax consultant in South Jakarta as unit analysis. This result indicated that the issued of tax evasion has significant affected to the tax avoidance by tax consultant. Meanwhile Machiavellian behavior, religious, ethics and social responsibilities and consideration of ethics haven?t affected to the tax avoidance by tax consultant and Machiavellian behavior haven?t affected to the social responsibility and important of ethics."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation."

"ABSTRAKPenghindaran pajak merupakan salah satu masalah pajak yang belum dapat diselesaikan secara tuntas sampai saat ini. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan Apple di Irlandia menjadi salah satu kasus pajak terbesar yang terjadi di negara-negara Uni Eropa. Melalui kasus Apple, tesis ini ingin mencoba menjelaskan masalah penghindaran pajak yang dilakukan Apple di Irlandia. Selain itu, tesis ini juga ingin menjelaskan pandangan para ahli Irlandia terhadap kasus Apple. Tesis ini dibuat dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dibantu melalui mekanisme studi literatur maupun wawancara. Secara khusus, wawancara ditujukan kepada para ahli yang memahami bidang pengetahuan mengenai Irlandia. Dari hasil pembahasan di dalam tesis ini, analisa peneliti menyimpulkan bahwa kasus Apple merupakan kasus penghindaran pajak akibat bantuan ilegal yang diberikan pemerintah Irlandia kepada Apple. Komisi Uni Eropa yang menilai bahwa bantuan pemerintah Irlandia kepada Apple merupakan bantuan yang ilegal. Dari hasil analisa, peneliti juga menyimpulkan bahwa kasus Apple menyiratkan adanya nilai kepercayaan trust yang ingin dipertahankan pemerintah Irlandia kepada Apple. Peneliti juga menemukan bahwa adanya ketidakkonsistenan di dalam sistem pajak yang diberlakukan Uni Eropa kepada neagra-negara anggotanya. Ketidakkonsistenan ini yang menjadi penyebab timbulnya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Offshore Financial Center OFC dinilai sebagai wujud dari sebuah sistem keuangan yang turut berperan penting dalam membangun celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Celah ini disebabkab karena berlakunya sistem pajak yang tidak adil akibat tarif pajak yang dinilai terlalu rendah dibandingkan tarif pajak yang berlaku secara umum. Dari peranan OFC ini, peneliti juga menyimpulkan bahwa Uni Eropa dan Irlandia perlu untuk melanjutkan kembali kerjasama internasional untuk membangun kembali ataupun merevisi perjanjian kerjasama internasional yang sudah ada yang dinilai belum optimal dalam mengatasi permasalahan penghindaran pajak.

---

ABSTRACTTax avoidance was one of tax issues that has not been resolved completely. A case of tax avoidance by Apple in Ireland has become one of the largest tax cases occurred in EU countries. Through Apple 39 s case, this thesis wanted to try to explain the problem of tax avoidance by Apple in Ireland. In addition, this thesis also wanted to explain the insights of Irish experts on Apple 39 s case. This thesis was composed by using case study approach through mechanism of literature study and interview. In particular, the interview was directed to experts who understand the field of knowledges about Ireland. From the results of discussion in this thesis, the researchers 39 analysis concluded that Apple 39 s case was a case of tax avoidance due to illegal aid provided by the Irish government to Apple. The EU Commission considered the Irish government aid to Apple as an illegal aid. From the results of the analysis, the researchers also concluded that Apple 39 s case has implied the value of trust that the Irish government wanted to keep to Apple. The researcher also found an inconsistency in the tax system imposed by the EU to its member countries. This inconsistency was the cause of oportunity for taxpayers to avoid the tax. In addition, researchers also found that Offshore Financial Center OFC was considered as a form of financial system playing important role in building the oportunity for taxpayers to avoid the tax. This oportunity was caused by the unfair tax system due to considerably too low tax rate compared to the prevailing tax rate in general. From the role of this OFC, the researchers also concluded that EU and Ireland need to resume their international cooperation to rebuild or revise the existing international cooperation agreements that were not optimal in overcoming the problem of tax avoidance."

"Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014.

---

Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta."

"Mekanisme self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya pemeriksaan pajak ketika wajib pajak memiliki kondisi sebagaimana yang ditentukan dalam aturan perpajakan menjadi subjek pemeriksaan pajak. Penelitian ini mendalami pengaruh persepsi wajib pajak terhadap potensi terjadinya pemeriksaan pajak dengan memberikan pertanyaan skenario untuk mengetahui imbasnya kepada tindakan wajib pajak melakukan penghindaran pemeriksaan pajak. Menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner dan menjalankan analisis regresi logistik terhadap jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa terdapat kaitan antara persepsi kompleksitas pajak, informasi pajak dan keadilan proses dan hasil pemeriksaan pajak di Indonesia dengan kecenderungan untuk menghindari pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak, biaya kepatuhan dan biaya sengketa pajak tidak memberikan pengaruh signifikan kepada tindakan wajib pajak menghindari pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi penelitian sejenis mengingat belum banyak terdapat penelitian yang berfokus pada persepsi wajib pajak dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak.

---

The self-assessment mechanism provides flexibility for taxpayers to calculate and report their own tax obligations, this can be utilized by taxpayers to anticipate the occurrence of a tax audit when the taxpayer has the conditions specified in the tax rules to become the subject of a tax audit. This study explores the effect of taxpayer perceptions on the potential for tax audits to occur by providing scenario questions to find out the impact on taxpayers' actions in avoiding tax audits. Using qualitative methods, data were obtained by distributing questionnaires and running logistic regression analysis of respondents' answers. The results of the study show empirically that there is a link between perceptions of tax complexity, tax information and fairness of the process and results of tax audits in Indonesia with the tendency to avoid tax audits by the tax authorities. This study also shows that tax deterrence sanctions, compliance costs and tax dispute costs do not have a significant effect on taxpayers' actions to avoid tax audits. The results of this study can be used as a basic reference for similar research considering that there are not many studies that focus on taxpayer perceptions in relation to tax audits."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan online. Salah satu layanan tersebut adalah e-filing dan e-form dalan DJP Online, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui internet. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan SPT tahunan orang pribadi di provinsi Jakarta. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, pengaruh grup, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode gabungan Sample penelitian ini merupakan 407 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Jakarta. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner online berupa likert-item dan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum merupakan determinan positif yang signifikan. Di sisi lain, pengaruh grup merupakan faktor negatif yang tidak signifikan. Penelitian ini juga menangkap beberapa permasalah terkait dengan kualitas sistem, sumber daya manusia, dan kebijakan yang tidak adil. DJP perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk Wajib Pajak dan pegawainya, melakukan evaluiasi kebijakan terkait denda dan Wajib Pajak non-efektif, dan melakukan kolaborasi dengan institusi lain untuk memanfaatkan data mereka.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) encourages citizens to use online services. One of the notable services is e-filing and e-form in DJP Online, allowing taxpayers to submit their annual tax returns over the internet. This study investigates factors that affect individual annual income tax return compliance in Jakarta province. These factors are attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, group influence, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty. This study uses a mixed method. The sample size in this study is 407 individual taxpayers registered in tax offices that use DJP Online in Jakarta province. Data is collected using an online questionnaire containing Likert items and open questions. The study result shows that attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty are the significant positive determinants. On the other side, group influence is an insignificant negative factor. This study also addresses several problems related to system quality, human resources, and unfairness policy. The DGT needs to develop a better system for taxpayers and internal employees, reevaluate policies related to fines and non-effective taxpayers, as well as collaborate with external entities to utilize their data."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi konsultan pajak Indonesia, khususnya di Jakarta Pusat, terhadap penghindaran pajak secara agresif. Penghindaran pajak secara agresif sendiri merupakan wilayah abu-abu antara penghindaran pajak yang diperkenankan dengan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan atau penyelundupan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian serupa yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain pada tahun 2014 di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditempuh dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner, dan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, persepsi konsultan pajak di Jakarta Pusat dieksplorasi dari persepsi umum konsultan pajak Jakarta Pusat terhadap penghindaran pajak secara agresif, persepsi konsultan pajak terhadap kelengkapan dokumentasi pajak klien, dan persepsi konsultan pajak terhadap lingkungan pajak kompetitif. Melalui data yang dikumpulkan dari 103 responden kuesioner dan empat narasumber wawancara semi-terstruktur, ditemukan bahwa konsultan pajak Jakarta Pusat umumnya memiliki persepsi negatif terhadap penghindaran pajak secara agresif, namun masih memiliki toleransi dalam terhadap hal tersebut.

---

ABSTRACTThis research aims to explore perceptions of tax consultants of Indonesia in general, or specifically in Central Jakarta, on aggressive tax avoidance practices. Aggressive tax avoidance is defined as a grey area between acceptable tax avoidance and unacceptable tax avoidance tax evasion . This research is a replication of a similar research which previously conducted by other researchers in 2014 in Malaysia. This research is a qualitative research which conducted with both quantitative approach through questionnaires , and qualitative approach through through semi structured interviews . In this study, the perceptions of tax consultants in Central Jakarta are explored from the common perception of those tax consultants on aggressive tax avoidance practice itself, on the completeness of the documentation of tax clients, and on competitive tax environment. From the information which are collected from 103 respondents of questionnaires and four respondents of semi structured interviews, it was found that tax consultants in Central Jakarta generally have negative perceptions on aggressive tax avoidance practices, but still have some slight tolerance to it."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana persepsi wajib pajak di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan tentang kenaikan NJOP. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei kuesioner dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi wajib pajak di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tentang kenaikan NJOP adalah baik.

---

This thesis discusses about how the perception of the taxpayer in Kelurahan Jagakarsa, South Jakarta on the increases of tax object sale value. This thesis uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaire surveys and literature studies. The analytical method used was the univariate analysis. The results showed that the perception of taxpayers in Kelurahan Jagakarsa, South Jakarta, on the increases of tax object sale value is good."