Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara.

---

Legal protection should be implemented properly and have a certainty. Legal protection for head of local government who discharge of law proceedings arising from the temporary termination to remove the status and rights as head of the region during the proceeding.

Study is intended to be an overview of the suspension mechanism and legal issues on compensation and rehabilitation efforts of regional heads with normative method.

The results of this study suggest that conducted the renewal and affirmation related regulations by creating legal certainty regarding compensation and rehabilitation, so as to ensure legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings and aggrieved over the suspension."

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara pidana Notaris sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan, yang berakhir dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Notaris bukan merupakan perbuatan pidana, berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, Notaris mengalami kerugian secara materil dan immateril dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta autentik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tindakan pemerikasaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris melakukan tindakan pidana dalam sistem peradilan pidana dan upaya perlindungan hukum yang ideal terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana yang kerap medapatkan vonis putusan lepas dari tuntutan hukum. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe preskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini terkait tindakan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana, belum menjamin terciptanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, berakibat Notaris mengalami kerugian (waktu, pikiran dan materil). Hasil penelitian berikutnya yaitu upaya perlindungan hukum yang ideal, melalui lebih meningkatkan peran MKN agar membekali dengan pengetahuan dan sikap tegas dalam memeriksa dan memutuskan menolak permohonan pemanggilan dan pengambilan akta dengan alasan dasar hukum yang kuat, serta pembinaan hukum pidana dan advokasi hukum terhadap Majelis Kehormatan Notaris agar dapat mendampingi Notaris serta membentuk Kantor Bantuan Hukum bagi Notaris menjadi tersangka dan terdakwa tindak pidana. Selain itu, adanya upaya hukum ganti rugi akibat putusan lepas dari tuntutan hukum dan rekontruksi kebijakan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan pidana.

---

In carrying out his position, a Notary must be professional and uphold the code of ethics in accordance with the laws and regulations. However, there are several notary criminal cases that have reached the stage of examination in court, which ended with a decision to be released from lawsuits on the grounds that the notary's actions were not criminal acts, based on several court decisions that have permanent legal force. As a result, the Notary suffers material and immaterial losses in carrying out his duties and authority to make an authentic deed. The formulation of the problem in this study is regarding the investigation, prosecution and trial of Notaries committing criminal acts in the criminal justice system and ideal legal protection efforts against Notaries in the criminal justice system who often get verdicts free from lawsuits. This thesis uses a normative legal research method with a prescriptive type and is analyzed qualitatively. The results of this study related to the investigation, prosecution and trial of Notaries in the criminal justice system, have not guaranteed the creation of law enforcement by law enforcement officers, resulting in Notaries experiencing losses (time, thought and material). The results of the next research are ideal legal protection efforts, through further increasing the role of MKN in order to equip it with knowledge and a firm attitude in examining and deciding to reject requests for summons and deed taking with strong legal grounds, as well as fostering criminal law and legal advocacy against the Notary Honorary Council. in order to assist Notaries and establish a Legal Aid Office for Notaries to become suspects and defendants of criminal acts. In addition, there are legal remedies for compensation due to the decision to escape from lawsuits and the reconstruction of legal policies against Notaries in the criminal justice system."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan sehingga dapat dikenakan hukuman. Hukuman diberikan oleh Lembaga Peradilan Umum maupun dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Diperlukan koordinasi antara keduanya dalam hal ini MA dan MPPN untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap efektifitas asas-asas, sistematika hukum. Hasil penelitian menyarankan dilakukan koordinasi antara MA dan MPPN demi menjaga kehormatan profesi Notaris.

---

A notary public is a public officer who is authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in UUJN. In running his Office did not escape the error so it can be subject to punishment. The penalty given by the judiciary of the House of Assembly or public Notary hierarchical Supervisor. Coordination is required between the two in this MA and MPPN to conduct surveillance, investigations and impose sanctions against the notary. This research uses the juridical normative method against the effectiveness principles, legal Systematics. Research results suggest that made coordination between MA and MPPN in order to maintain the honor of the profession of notary public."

"ABSTRAKDireksi yang menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas bukanmerupakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan.Akan tetapi, seorang anggota direksi tertentu dapat menjalankan peran ganda,sebagai seorang direktur dalam arti hukum perseroan sekaligus sebagai karyawanperseroan terbatas. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologinormatif, dengan menggunakan data sekunder. Jenis bahan hukum yangdipergunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan datayang dipakai adalah studi dokumen literatur diserta wawancara dan diskusi.Metode analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif, sehingga menghasilkansuatu bentuk penelitian deskriptif-preskriptif dan analitis. Dari hasil penelitiantersebut, didapat sebuah kesimpulan bahwa perangkat hukum di Indonesiamemberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang diputus hubungan kerjanyaberdasarkan hukum ketenagakerjaan. TKA yang diberhentikan dari anggotaDireksi diperlakukan sama dengan anggota Direksi Warga Negara Indonesia,berdasarkan hukum perusahaan.

---

ABSTRAKA limited company director is not an employee under the law of employment.But, a director doing particular function could act double role, as a director of alimited company and an employee of the company as well. This is a legalnormativethesis with normative typology, which uses secondary data. Theresearch used primary, secondary, and tertiary legal sources. Data is compiledwith techniques such as literature study, interview and discussion. Data analyticalmethods are qualitative-inductive which produce a descriptive-prescriptive andanalytical form of research. As result of the research, law in Indonesia gives thesame protection for both terminated foreign worker and local worker under thelabor law. Nevertheless, law in Indonesia also gives the same protection for bothterminated foreign director and local director under the company law."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi batal demi hukum dan masyarakat yang dirugikan diberikan perlindungan hukum.Simpulan dari penjelasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat di hadapan Notaris yang telah diberhentikan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata. Bentuk Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada Notaris yang telah diberhentikan adalah Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada Notaris yang bersangkutan dan kesempatan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Perlindungan secara preventif yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan cara berkoordinasi dan memberikan peringatan terhadap Notaris yang bersangkutan agar tidak lagi membuat akta.

---

This thesis discussed the power of proof of deeds issue by notary who has been dismissed and the legal protection for parties who made deeds before the dismissed notary. This research used normative juridical method in descriptive and analytical forms as this research described problems which then being analysed against legal provisions in the field of notary. The results of this research found that Notary who has been dismissed is no longer has the authority to issue any notary deeds. Therefore, any deeds issued by him after the dismissal become null and void. Parties who have been disadvantaged due to this condition are protected by the law.

The conclusion towards the problem of this research is that deed issued by notary who has been dismissed has no power of proof as an authentic deed because it does not fulfill the requirement as an authentic deed as it is stipulated in article 1868 of the Civil Code. The form of legal protection for the parties who make deeds before Notary who have been dismissed is Repressive Legal Protection, that is by giving sanctions to the concerned Notary and the opportunity to demand fees, compensation, and interest for the parties who have used his services. Besides, preventive protection is carried out by the Notary Supervisory Board by coordinating and giving a warning to the concerned Notary in order to stop issuing deeds."

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu melengkapi bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis. Surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan tidak jarang menimbulkan sengketa di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah, dimana pihak yang satu selaku pemegang sertipikat terbukti, bahwa surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa adalah palsu. Permasalahan ini terjadi karena Pejabat Sementara Kepala Desa berperan dalam pemalsuan tersebut. Pihak lainnya yang telah melakukan jual beli dimana jual beli tersebut, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai keabsahan sertipikat yang dokumen-dokumen pendukungnya yang mempengaruhi pembatalan akta jual beli pihak lain. Hasil dari penelitian ini bahwa para pihak dalam melakukan pendaftaran tanah harus lebih teliti, sehingga pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya tanda bukti hak.

---

The certificate is a proof of the rights over the land registry conducted by holders of land rights In the land register there are several requirements that must be met, namely the complete evidence both written and unwritten. Certificate of land history and a non-dispute land certificate are not a requirement that must be fulfilled in land registration. The role of Official Village Chief in issuing the land certificate, often takes a long time and not seldom causes a dispute in the future. Among these problems are often encountered, namely land ownership disputes, where one party as the holder of the certificate is proven that the certificate of land history and a non-dispute land certificate are fake. This problems happen is because of the Acting Village Chief involved in the forgery. And other parties have done selling and buying where it did not a sale and purchase where it did not check the land object in advance. This study uses the juridical normative research, examines existing laws with problems that occur in the community, whereas the research typology used is descriptive analytical research, which is providing data as thoroughly as possible to reinforce the old theories by describing and explaining more about the validity of the certificate in supporting documents which affecting the cancellation of the deed of sale and purchase of another party. The results of this study that the parties in conducting of land registration should be more careful, so the land registration can provide legal certainty with the issuance of entitlement proof."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan proses Kepailitan atas adanya aset tanah dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang telah dibayar Lunas, serta tindakan yang dilakukan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya atas aset tanah tersebut. Penelitian ini menarik untuk kemudian dibahas karena melihat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan Kepailitan yang kerap menimbulkan permasalahan khusunya terkait dengan harta pailit dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kurator selama proses Kepailitan berlangsung, terlebih lagi dengan adanya beberapa contoh kasus yang telah terjadi dan menjerat hal mana melibatkan Kurator beserta pihak Kreditur maupun Debitur. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu; pertama, perlindungan hukum bagi kreditur atas aset tanah dalam bentuk PPJB Lunas. Status kedudukan aset tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kedua, tindakan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya berdasarkan pasl 36 yang dikaitkan dengan pasal 34  UUKPKPU atas perjanjian yang timbul dalam bentuk PPJB Lunas, hingga sampai pada solusinya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bukan hanya pada ruang lingkup akademis atau teoritis saja, akan tetapi dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengakomodir sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia khususnya tentang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examined about the implementation of the process of bankruptcy on the land assets in the form of binding agreement on the transaction (PPJB) that has been fully repaid, and an action taken to the curator and his authority over assets the land. This research is important because discusseing about over some phenomenon that occurs he related to the implementation of bankruptcy which often cause problems especially relating to assets and action-the acts performed by curator during the last bankruptcy, moreover with the several examples of cases have occurred and trap it which involves curator with the creditor or the debtor .In a study in this research library and empirical studies. The methodology is used to answer problems in research is first, legal protection for creditors land assets in the form of PPJB. The status of the assets based the shema number 4 years 2016. Second, the act of curator for their duties and its responsibilities based on pasl 36 connected with article 34 UUKPKPU about the agreement araising in the form of PPJB, and find the the solution. So, writing is expected to be useful not only for the academic or theoretical level, but also useful in the government to accommodate legal system in indonesia particularly for bankruptcy."

"Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), telah mengatur bahwa tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 23/PUU-XIX/2021 yang telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat pun nyatanya tidak menyebabkan perubahan pada praktek Peradilan, dimana terhadap putusan PKPU tetap tidak dapat diajukan upaya hukum. Di luar itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu perkara di Pengadilan, terdapat berbagai alasan yang bisa saja menyebabkan pihak Termohon PKPU tidak hadir ke dalam persidangan meski telah berulang kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, misalnya alamatnya Termohon yang terbaru tidak diketahui atau secara operasional perusahaan Termohon telah pindah ke tempat yang baru tapi domisili hukum belum diubah, sehingga relaas panggilan sidang tersebut tidak pernah diterima langsung oleh Termohon PKPU. Dalam hal Termohon PKPU tidak pernah hadir selama persidangan tersebut, maka Termohon menjadi kehilangan kesempatan untuk membela diri dan Majelis Hakim menjadi memiliki hak untuk dapat menjatuhkan putusan PKPU secara verstek (tanpa dihadiri Termohon PKPU). Dalam keadaan tersebut, maka Termohon PKPU secara hukum berubah statusnya menjadi Debitor PKPU yang mau tidak mau harus mengikuti seluruh proses PKPU selanjutnya tanpa diperkenankan untuk melakukan upaya hukum apapun, termasuk perlawanan verzet sebagaimana yang berlaku di dalam perkara perdata pada umumnya. Lebih lanjut, keadaan PKPU tersebut juga suatu waktu juga dapat berujung pada status kepailitan jika Debitor PKPU keliru bersikap dan gagal berdamai dengan para kreditor di dalam proses PKPU, sehingga Debitor PKPU dinyatakan pailit dan akibatnya harus segera dimulai pemberesan oleh Kurator karena sudah tidak ada kesempatan lagi bagi debitor untuk menawarkan perdamaian. Hal demikian ini tentu saja bisa menjadi malapetaka bagi kelangsungan suatu bisnis yang mungkin saja masih memiliki prospek cukup baik tapi harus hancur hanya karena perkara permohonan PKPU yang dimulai cukup oleh 2 kreditor saja tanpa diketahui perkaranya oleh si debitor karena telah berpindah alamat secara operasional.

---

Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment ("UUK-PKPU"), have stipulated that there is no known legal remedy against PKPU decisions. Even the Indonesian Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 which has declared Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the UUK-PKPU as conditionally unconstitutional has no effect for judicial practice, where legal action cannot still be taken against PKPU decisions. Apart from that, it cannot be denied that sometimes in a particula civil case, there are various reasons which could cause the PKPU Defendant does not attend the hearing even though he has been repeatedly summoned in legal and approptiate way folowing the Civil Procedure Law, for example the Defendant's most recent address is unknown or the Defendant’s company has operationally moved to a new location but the legal domicile has not been changed yet, so that the court summons was never received directly by the Defendant. If the PKPU Defendant has never attended the trial, the Defendant loses the opportunity to defend himself and the Panel of Judges has the right to hand down the PKPU decision in verstek way (without the presence of the PKPU Respondent). In these circumstances, the PKPU Defendant legally has turned become a PKPU Debtor who inevitably must follow the entire subsequent PKPU process without being permitted to take any legal action, including verzet option as applies in general civil cases. Furthermore, the PKPU situation can also lead to bankruptcy status at some point if the PKPU Debtor misbehaves and fails to reconcile with the creditors in the PKPU process, so that the PKPU Debtor is declared bankrupt and as a result, the Curator must immediately start resolving its asset because there is no longer chance for debtors to offer composition plan. Of course, this could be a disaster for a running business which may still have quite good prospects but must be destroyed just because the PKPU case initiated by only 2 creditors while the debtor has no idea about the case, because it has changed the operational address."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian tantiem pada suatu Perseroan Terbatas khususnya pemberian kepada Direksi bank yang telah diberhentikan oleh Perseroan serta korelasinya dengan akibat hukum dari tidak diberikannya tantiem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam pemberian tantiem wajib mengacu pada asas kemanfaatan dan asas keadilan. Syarat dari pemberian tantiem seperti yang ditetapkan di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu kinerja, risiko dan perolehan laba telah sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas keadilan sedangkan pencantuman syarat pada suatu peraturan memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun telah ditetapkan RUPS, tantiem tidak wajib dibayarkan apabila Direksi merugikan Perseroan. Akan tetapi terdapat Pasal 19 POJK Nomor 45 Tahun 2015 yang mengatur bahwa apabila bank mengalami kerugian, bank dapat memberikan tantiem dengan nilai yang relatif lebih kecil. Keputusan Perseroan untuk tidak membayar tantiem Direksi merupakan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya Perseroan membayar ganti rugi kepada Direksi yang tidak diberikan tantiemnya. Hasil penelitian ini menyarankan agar menambahkan suatu syarat dimana pemberian tantiem dilakukan apabila Direksi telah diberikan acquit et de charge dan jika terdapat perolehan laba meskipun bank sedang mengalami kerugian pada tahun dimana tantiem akan diberikan maka sebaiknya tantiem diberikan dalam nilai yang relatif kecil.

---

This research aims to analyze the legal construction of giving bonuses to a Limited Liability Company, especially giving them to bank directors who have been dismissed by the Company and its correlation with the legal consequences of not giving bonuses. This research was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the legal construction in granting bonuses must refer to the principles of benefit and justice. The conditions for granting bonuses as stipulated in several statutory regulations, namely performance, risk and profit generation, are in accordance with the principles of benefit and justice, while the inclusion of conditions in a regulation fulfills the principle of legal certainty. The result of this research shows furthermore that even though it has been determined by the General Shareholders Meeting, bonuses are not required to be paid if the Board of Directors is detrimental to the Company. However, there is Article 19 POJK Number 45 of 2015 which regulates that if a bank experiences a loss, the bank can provide bonuses with a relatively smaller value. The Company's decision not to pay bonuses to Directors is an unlawful act where the Company should pay compensation to Directors whose bonuses are not given. This research suggest to add a condition so that bonuses are given if the Board of Directors has been given an acquit et de charge and if there is a profit even though the bank is experiencing a loss in the year in which the bonus will be given, then the bonus should be given in a relatively small amount."

"Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Pihak Penjual menolak untuk dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, padahal Pihak Pembeli sudah membayarkan secara tunai dan sudah dibuatkan kuitansi pembayaran. Pihak Pembeli yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menetapkan Pihak Pembeli sebagai Pihak pemilik sah dari obyek sengketa tanah. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dinyatakan sah dikarenakan walaupun jual beli belum dilakukan di hadapan PPAT, statusnya sudah mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jual beli yang belum dilakukan di hadapan PPAT tersebut sudah memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Para Pihak mengakui benar adanya bukti kuitansi yang menyatakan pembayaran atas obyek sengketa telah terjadi.

---

One of the objectives of the transfer of land rights carried out before an authorized official, namely the Land Deed Officials (PPAT) is to provide legal protection to the parties who agree. The problem that often occurs is when the requirements of the clear and cash principle are not fulfilled, namely buying and selling is not carried out before the PPAT. This is similar to what happened in the Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022, where the land buyer cannot carry out the process of transferring land rights. The seller refuses to carry out the process of transferring land rights, even though the buyer has paid in cash and a receipt for payment has been made. The Buyer Party who feels aggrieved submits a lawsuit to the District Court, and asks the Panel of Judges in its decision to determine the Buyer Party as the legal owner of the object of the land dispute. The research method used normative juridical and analyzed using qualitative data analysis. The results of the research show that the legal act of buying and selling is declared valid because even though the sale and purchase has not been carried out before the PPAT, its status is binding between the seller and the buyer. This is because the sale and purchase that has not been carried out before the PPAT has fulfilled the material requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and the Parties acknowledge that there is proof of receipt stating that payment for the object of the dispute has occurred."