Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kepatuhan awak angkutan umum dalam kebijakan tarif. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan umum dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang, khusunya pada bus sedang dan bus kecil di DKI Jakarta. Kebijakan mengenai tarif angkutan umum di DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan tarif akan efektif apabila dalam pelaksanaan terdapat kepatuhan awak angkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang yakni menghormati keputusan pemerintah, motif ekonomi, pengawasan pihak terkait, sanksi yang berlaku dan kejelasan informasi tarif.

---

This study discusses the compliance of public transport crew in tariff policy. The focus of this research is the factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy, especially the medium and small buses in Jakarta. Policy on public transport tariff in Jakarta contained in Regional Regulation No. 12 of 2003 and The Governor Regulation No. 4 of 2009. Tariff policy will be effective when there is compliance in the implementation of transport crew. This study used a qualitative approach with interviews, observation and literature study.The results of this study that factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy are respect the decision of the government, economic motives, supervision of related parties, the applicable sanctions and clarity of the tariff information."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menggambarkan koordinasi yang dilakukan DinasPerhubungan dalam meningkatkan pelayanan dibidang angkutan kota. Fokuspermasalahan dalam bagaimana mekanisme yang telah dilakukan Dinas Perhubungandalam berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan jasatransportasi angkutan kota. Melihat adakah kendala dalam berkoordinasi yang telahdilakukan, agar dicari rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahantersebut. Penelitian ini mengunakan metode Positivist yaknipendekatan kuantitatiftetapi teknik pengumpulan data dengan data kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menggambarkan mekanisme koordinasi yang dilakukanDinas Perhubungan bersama pihak-pihak terkait dalam implementasi program-prgramyang dilakukan dalam rangka peningkatkan pelayanan jasa transportasi khususnyaangkutan perkotaan adalah mekanisme koordinasi hirarkis, kewenangan dan otoritaskekuasaan sebagai dasar interaksi dan sumberdaya, Dan hubungan yang terjalinantara Dinas Perhubungan dan Pihak Swasta adalah koordinasi saling ketergantungantimbal-balik. Dari hasil analisis diperoleh rekomendasi bagi Dinas Perhubungandalam melakukan koordinasi lebih memerhatikan lagi aspek Petunjuk Pelaksanaandalam mekanisme dalam berkoordinasi agar peserta rapat mendapat arahan yang tepatguna terciptanya komunikasi dua arah.

---

ABSTRACTThis research to describe the coordination of the Department of Transportation

made in improving services in the field of urban transportation. Focus problems in

how the mechanisms that have been made the Department of Transportation in

coordination with stakeholders of the implementation of freight transport services.

Seeing there any constraints in the coordination that has been done, so look for

appropriate recommendations for addressing the issue. This reseach uses the methods

of positivist quantitative approach but the techniques of data collection with

qualitative data by type of descriptive research. The study describes the mechanisms

of coordination with the Department of Transportation conducted the relevant parties

in the implementation of the programs carried out in order program improvement of

transport services, especially urban transport is a hierarchical coordination

mechanisms, powers and authority the basis for the interaction of power and

resources, and the relationship between Department of Transportation and the Sector

Private the coordination of mutual interdependence. From the results obtained by

analysis of recommendations for the Department of Transportation in coordination

paid more attention to another aspect of the Guidelines in a coordinating mechanism

for meeting participants receive appropriate referrals to the creation of two-way

communication."

"Aksesibilitas adalah kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain yang termasuk dalam sistem transportasi. Mobilitas masyarakat terjadi setiap hari, hal ini disebabkan oleh perjalanan dari dan ke kota atau tujuan masyarakat, seperti di kota Bogor. Menurut data riset Global Traffic Scorecard 2021, tingkat kemacetan di Kota Bogor menduduki peringkat ke-5 di Indonesia, dan ke-821 di dunia. Tingginya jumlah kendaraan yang melewati Kota Bogor serta jumlah pengguna komuter, dan permasalahan lalu lintas yang dialami di Kota Bogor, tentunya mengganggu aksesibilitas transportasi yang merupakan komponen penting dari sebuah kota dan juga sangat penting untuk menjamin masyarakat dapat mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini tidak dapat tercapai dengan baik jika akses mobilitas masyarakat terganggu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator aksesibilitas transportasi dengan menggunakan metode PTAL dan PTAI lalu mendapatkan pembaharuan indikator aksesibilitas menggunakan Skala Likert dan SEM - PLS. Hasil analisis PTAL dan PTAI adalah tingkat aksesibilitas transportasi di Kota Bogor masih tergolong sangat buruk atau masih sulit untuk dijangkau. Kemudian hasil dari SEM-PLS, variabel baru untuk perhitungan aksesibilitas transprotasi adalah Variabel Wilayah dengan indikator Kepadatan Tata Guna Lahan.

---

Accessibility is the ease of doing mobility from one place to another which is included in the transportation system. Community mobility occurs every day, this is caused by travel to and from cities or community destinations, such as in the city of Bogor. According to research data from the Global Traffic Scorecard 2021, the level of congestion in Bogor City is ranked 5th in Indonesia, and 821st in the world. The high number of vehicles passing through the City of Bogor as well as the number of commuter users, and the traffic problems experienced in the City of Bogor, of course disrupt the accessibility of transportation which is an important component of a city and is also very important to ensure that people can access services such as health, education and employment. . This cannot be achieved properly if access to community mobility is disrupted. Therefore, this study aims to analyze indicators of transportation accessibility using the PTAL and PTAI methods and then get updated accessibility indicators using the Likert Scale and SEM - PLS. The results of PTAL and PTAI analysis show that the level of transportation accessibility in Bogor City is still very bad or difficult to reach. Then the results from SEM - PLS, the new variable for calculating transportation accessibility is the Area Variable with the Land Use Density indicator."

"Mengembangkan moda transportasi umum merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, hal ini bukanlah solusi yang instan. Agar moda transportasi umum dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kemacetan, harus terjadi peralihan moda yang signifikan dari kendaraan pribadi ke moda angkutan umum. Salah satu faktor yang berkorelasi dengan perpindahan moda adalah aksesibilitas. Studi ini mengeksplorasi pengaruh faktor aksesibilitas simpul transit terhadap peralihan moda perjalanan dari kendaraan pribadi ke moda transit. Dengan melakukan survei yang secara khusus menargetkan pengguna mobil dan sepeda motor pribadi yang tinggal dan melakukan perjalanan ke daerah tangkapan stasiun transit dan menganalisis faktor aksesibilitas transit yang dikategorikan sebagai by-transit dan to-transit untuk mengembangkan model keputusan beralih moda dengan metode Regresi Logistik Biner, studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana aksesibilitas simpul mempengaruhi keputusan perpindahan moda dari moda kendaraan pribadi ke moda transit. Hasil analisis model menunjukkan bahwa faktor-faktor aksesibilitas to-transit, yaitu fasilitas pejalan kaki, layanan pengumpan, halte angkutan umum, dan aksesibilitas by-transit berdampak pada keputusan perpindahan moda dengan tingkat signifikansi yang bervariasi. Temuan dari penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan operator angkutan umum dalam upaya mereka untuk mempromosikan perilaku perpindahan moda.

---

Developing public transit has been one of the strategies implemented by governments to alleviate traffic congestion. However, this is not an instantaneous solution. For public transit to contribute effectively to congestion relief, there should be a considerable number of trip-makers shifting from private vehicles to transit modes. One of the factors highly correlated to mode shift is accessibility. This study explores the influence of node accessibility factors on the travel mode shift from private to public transit modes. Introducing a survey specifically targeting car and motorcycle owners living in and commuting to transit station catchment areas and analysing both to-transit and by-transit accessibility factors, this study provides a better understanding of how node accessibility affects private-to-public transit mode shift decisions by developing a model using Binary Logistic Regression (BLR). Analyzing the model shows that factors of to-transit accessibility, namely pedestrian facilities, feeder services, ride-sharing shelters, and by-transit accessibility have an impact on mode shift decisions in varied significance. The findings of this study can aid policymakers and transit operators in their efforts to promote such shift behavior."

"Transjakarta Busway merupakan organisasi yang bergerak di bidang Transportasi yang dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat sebagai konsekuensi logis dari penjabaran visi, misi, serta tujuan perusahaan agar mampu menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Untuk menghadapi persaingan tersebut maka diperlukan kemampuan evaluasi kinerja atas implementasi strategi yang telah dijabarkan dalam program kerja untuk mengetahui sejauh mana strategi mampu menjawab perubahan lingkungan serta mengetahui keberhasilan kinerja.Melihat fenomena di atas maka perlu digunakan suatu model pengukuran kinerja yang mampu mengakomodasi kebutuhan untuk memandang dan menilai Transjakarta Busway secara komprehensif, yaitu dengan menggunakan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen strategik yang menjabarkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 perspektif yang saling mendukung, yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

---

As an organization that focused in transportation sector, the Transjakarta Busway has claimed by peoples to improve their service aspect as the logical consequences of companies vision, mission, and target formulation in order to face the tight competition in the future. To get that point, they must have a performance evaluation ability that give an information about the performance of strategy that have already prepared to face the changing in environment and to know the company performance result.According of that, its need the performance measurement tool that able to accomodating requirement of company comprehensive vision ability then. One of method which can realize this requirement is Balanced Scorecard. Balanced Scorecard is strategic management system that formulate the companies vision, mission, target, and strategy into operasional target and performance measuring rod. This Balanced Scorecard contains four perspective that are costumers perspective, financial perspective, internal business process perspective, and also learn and growth perspective."

"Populasi penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga mendorong terjadinya fenomena urban sprawl yaitu meluasnya kawasan perkotaan ke wilayah sekitar (Jabodetabek). Salah satu permasalahan yang timbul dari fenomena tersebut adalah kemacetan akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi. Untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum massal, diperkenalkan sebuah konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagai konsep pengembangan yang terpusat pada simpul transit salah satunya pada Stasiun KRL Depok Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis konsep TOD Stasiun Depok Baru sesuai dengan standar dan prinsip TOD. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menganalisis adalah TOD Standard dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dan Indikator Kesiapan TOD (Iskandar et al., 2021). Dengan melakukan penilaian dan analisis, didapatkan hasil bahwa TOD Stasiun Depok Baru belum memenuhi semua aspek terdapat dalam TOD Standard dan Indikator Kesiapan TOD sehingga nilai yang didapatkan tidak maksimal. Perlu adanya perbaikan atau peningkatan pada beberapa aspek untuk mencapai fungsi TOD yang maksimal.

---

The population of DKI Jakarta continues to increase every year, causing the phenomenon of urban sprawl, or the expansion of urban areas into the surrounding area (Jabodetabek). One of the problems arising from this phenomenon is congestion due to the massive use of private vehicles. To increase the use of public transportation, a Transit-Oriented Development (TOD) concept was introduced as a development concept centered on transit nodes, one of which is located at the Depok Baru KRL Station. This study aims to assess and analyze the TOD concept at Depok Baru Station in accordance with TOD standards and principles. The assessment instrument used to analyze is the TOD Standard from the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) and the Readiness Indicators for Transit-Oriented Areas. An assessment and analysis found that the TOD of Depok Baru Station did not meet all the aspects contained in the TOD Standard and the TOD Readiness Indicator, so the value obtained was not optimal. There needs to be improvements in several aspects to achieve maximum TOD function."

"Pendahuluan: Dengan stasusnya sebagai transportasi massal, Transjakarta harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan termasuk penyandang difabel, salah satunya halte. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ITDP pada tahun 2018, hasil observasi menjelaskan bahwa dari beberapa fasilitas ramah difabel yang dimiliki oleh Transjakarta masih banyak yang belum memenuhi standar, diantaranya adalah kemiringan ram, ketersediaan guiding block, lebar pintu masuk, ruang gerak bebas pada koridor, papan informasi berjalan, serta informasi berbasis suara yang masih belum banyak tersedia di halte Transjakarta. Metode: Variabel penilaian aksesibilitas halte diantaranya pada ukuran dasar ruang, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, serta rambu dan marka sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan Permenhub No. PM 98 tahun 2017. Penelitian dilakukan seluruh halte ramah difabel Transjakarta sebanyak 64 halte yang tersebar di 12 koridor di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hasil: Secara keseluruhan, tingkat pemenuhan aksesibilitas di halte ramah difabel bus Transjakarta sebesar 66%, aksesibilitas ukuran dasar ruang 89%, jalur pemandu 36%, pintu 79%, ram 71%, tangga 76%, serta rambu dan marka 45%. Kesimpulan: Kesimpulannya, pemenuhan aksesibilitas pada halte ramah difabel bus Transjakarta masih perlu ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut mengenai aksesibilitas pada halte bus Transjakarta masih perlu dikembangkan.

---

Introduction: As mass public transportation, the Transjakarta facilities, including bus stops, must be accessible to the public, including people with disabilities. The ITDP research in 2018 explained that many Transjakarta facilities did not conform the accessibility standards, including the slope of the ramp, the availability of guiding blocks, the width of the entrance, free movement space in corridors, running text, and the availability of voice-based information. Methods: The accessibility variables of the bus stop assessment are the size of the space, guiding block, doors, ramps, stairs, as well as signs and markings according to PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Perhubungan Ministerial Regulation No. PM 98 of 2017. The research was carried out on all 64 Transjakarta disabled-friendly bus stop across 12 corridors throughout the DKI Jakarta area except Kepulauan Seribu Administrative District. Results: Overall, the accessibility fulfillment rate at the disabled-friendly Transjakarta bus stop was 66%, room size accessibility was 89%, guiding block 36%, doors 79%, ramps 71%, stairs 76%, and signs and markings 45%. Conclusion: The fulfillment of accessibility at the disabled-friendly Transjakarta bus stop needs to be improved. Further research on accessibility at Transjakarta bus stops still needs to be developed."

"Kemacetan merupakan masalah besar kota Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pemda DKI merencakan membangun suatu system transportasi masal (Mass Rapid Transit). Identifikasi faktor-faktor dominan dalam menentukan elevasi jalur MRT merupakan acuan penting dalam proses penentuan jalur MRT yang sistematis, berintegrasi dan berkesinambungan. Dilakukan proses penyebaran kuisioner validasi pakar dan responden dari pihak stakeholder MRT Jakarta. Lalu dilakukan analisis rata-rata faktor yang berpengaruh dominan. Kemudian dilakukan validasi pakar dan pembahasan detail dari 10 faktor-faktor dominan tertinggi.

---

Congestion is a major problem in Jakarta. To overcome the congestion that occurs DKI government plan to build a mass transit system (Mass Rapid Transit). Identification of the dominant factors in determining the elevation of the MRT lines is an important benchmark in the process of determining the MRT track systematic, integrated and sustainable. Do the validation questionnaire respondents from the experts and stakeholders MRT. Then the average analysis of factors influencing dominant. Then do the validation expert and detailed discussion of the 10 highest dominant factors.

"

"Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pemda DKI merencanakan membangun suatu system transportasi masal Mass Rapid Transit . Identifikasi faktor-faktor dominan dalam menentukan elevasi jalur MRT merupakan acuan penting dalam proses penentuan jalur MRT yang sistematis, berintegrasi dan berkesinambungan. Dilakukan proses penyebaran kuisioner validasi pakar dan responden dari pihak stakeholder MRT Jakarta. Lalu dilakukan analisis rata-rata faktor yang berpengaruh dominan. Kemudian dilakukan validasi pakar dan pembahasan detail dari 10 faktor-faktor dominan tertinggi.

---

Identification of the dominant factors in determining the elevation of the MRT lines is an important benchmark in the process of determining the MRT track systematic, integrated and sustainable. Do the validation questionnaire respondents from the experts and stakeholders MRT. Then the average analysis of factors influencing dominant. Then do the validation expert and detailed discussion of the 10 highest dominant factors."