Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang suatu lelang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Putusan Nomor 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim menyatakan bahwa suatu lelang atas tanah yang merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan Nomor 225/T/1981.G/PN Jkt Tim dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Surat Keterangan Tanah dalam suatu lelang atas tanah dan kerancauan objek sita eksekusi mengakibatkan lelang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

---

This thesis discusses about an auction that staed unenforceable by a Court. The issue on this thesis is, how decision Number 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim assert that an auction for land that is the execution to the decision No. 225/T/1981.G/PN Jkt Tim declared unenforceable.

The method used in this study is library research with descriptive-analysis type.

The results showed that in the absence of a official statement of land in land auction and because the object fault in execution, so the auction is declared unenforceable."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

---

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

ABSTRACTThis research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit, yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia didefinisikan sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia, akan tetapi terdapat debitur yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang membebankan benda yang bukan miliknya menjadi objek jaminan fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang memiliki identitas kepemilikan objek yang dikaburkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; dan hubungan hukum yang mendasari pembuatan akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia tersebut adalah batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bukan disebabkan oleh batalnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum pada jual beli kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama BPKB, atau terdapat harta bersama yang hendak dijaminkan. Saran yang dapat diberikan adalah pemilik objek jaminan yang berkeberatan atas pembebanan benda miliknya dapat melakukan perubahan terhadap objek jaminan fidusia ataupun pembatalan akta kepada notaris. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus memposisikan pemilik objek jaminan fidusia sebagai pihak ketiga pemberi fidusia agar tidak terjadi gugatan maupun perlawanan pada saat eksekusi objek jaminan.

---

Fiduciary security contract is an accessory contract to the credit agreement, which serves as the guarantee for the payment made by the debtor to the creditor. The parties included in fiduciary security deed are fiduciary giver and fiduciary recipient. Fiduciary giver is defined as the owner of collateral object, however, there was a debtor acting as the fiduciary giver who put the fiduciary security upon the object that is not their property. The issues raised in this study are the legal consequence of fiduciary security deed which has obscured ownership of object based on Case Study of Manado District Court Number 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; and the legal relation that serves as the basis in making fiduciary security deed which has different fiduciary giver and fiduciary object’s owner. The method used for this research is a normative juridical, by means of problem identification as the analytical types. The result of analysis concluded that the legal consequence of the fiduciary security deed is null and void, on the account of violating Article 1 number 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia and isn’t due to the cancellation of credit agreement as the principal contract. Fiduciary security deed could have a different fiduciary giver and fiduciary object’s owner in addition to the legal relation on sale and purchase of vehicle that did not go through the transfer of vehicle ownership, or there is a marital property that would be used as a collateral. The recommendations suggested are the fiduciary object’s owner who object using their asset as a collateral could ask the notary to make an amendment for the collateral of fiduciary or nullify the deed. In the making of fiduciary security deed, the fiduciary object’s owner have to be put as the fiduciary giver third party in order that there would not be a lawsuit or opposition in the fiduciary collateral execution. "

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyumpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset"

"ABSTRAKPada era globalisasi, masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, baik melalui jual beli, hibah, maupun sewa menyewa biasanya orang tersebut akan membuat fotokopi terhadap alat bukti tertulis yang dimilikinya. Fotokopi alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah fotokopi akta. Dalam hal demikian, bagaimanakah kedudukan fotokopi terhadap pembuktian akta otentik dalam perkara perdata? Serta bagaimanakah kedudukan alat bukti lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fotokopi akta otentik berdasarkan Putusan Pengadilan? Untuk itu, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai penunjang, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif serta pada akhirnya ditarik kesimpulan, dari keseluruhan hasil pembahasan dan hasil analisis permasalahan tersebut dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis. Melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. disimpulkan bahwa bukti fotokopi akta otentik dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain berupa: pengakuan, saksi, dan/atau sumpah. Selanjutnya bukti fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim.

---

ABSTRACTIn the era of globalization, the people of Indonesia have started to recognize legal actions that will cause legal consequences. To perform such legal acts, people usually use written evidence as a sign of bonding parties. In order to guarantee an ownership rights, whether through sale or purchase, grant or lease, many person usually photocopy their written evidence. They belief that event they loss the original written evidence, the photocopy of that is acceptable, then they still prove the ownership through the photocopy. In such case, how about the position of photocopy of authentication deed in civil cases And how about the position of other evidences as an integral part of copy of authentic deeds based on Court Decisions Therefore, the author conducted legal research using normative juridical research methods with data collection tools through document studies. The kind of data is secondary data, then analyzed by qualitative method and in the end get then conclusion, the result reported by evaluative analysis. The analysis of Jakarta Timur District Court Verdict Number 235 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Tim. concluded that evidence of copy of authentic deed is acceptable if it is compatible or corroborated with other evidence in the form of acknowledgment, witness, and or oath. Further evidence of copy of the authentic deed has free evidentiary power or its judgment is submitted to the judge. "

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan.

---

This study discusses the consequences of submitting a certificate of guarantee entrusted to a Notary based on evidence of a fake debt settlement letter and the execution of the object of the guarantee to pay for losses arising from unlawful acts committed by the debtor. In this case, the debtor takes the Certificate of Object of Guarantee of land rights deposited with a Notary with a Fake Debt Settlement Letter. Then the letter is used to write off Roya, in which the debtor's debt to the creditor has not been paid off. Making the transfer to the debtor causes losses suffered by the creditor. The issue raised in this study is the Notary's responsibility for submitting Certificates of Collateral Objects to Debtors based on False Debt Settlement Letters and the process of selling the object of collateral based on the Decision of the Kepanjen District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. A normative juridical research method was used to answer these problems using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies and interviews. The typology of research is explanatory with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that a Notary commits an unlawful act and may be subject to civil, criminal, or administrative sanctions if the injured party submits a report to the Supervisory Council. The debtor's obligation to pay losses to creditors, both material and immaterial losses, can be done by executing an auction-based on a court decision."

"Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet, pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata dalam perjanjian penanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. Dalam rangka untuk melakukan penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan akan mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dapat mengeksekusi jaminan perorangan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian melalui pengadilan agar dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut wanprestasi dan eksekusi jaminan perorangan yang telah diberikan oleh penjamin. Jenis pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst yaitu eksekusi untuk membayar sejumlah uang untuk pemenuhan pembayaran utang. Jika pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi yang dapat dilakukan adalah (i) permohonan eksekusi, (ii) teguran, (iii) sita eksekusi terhadap harta kekayaan penjamin. Lebih lanjut, pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata bertujuan agar memudahkan kreditur untuk dapat menagih penjamin apabila debitur wanprestasi.

---

This thesis discusses the law of the Personal Guarantee which is a security in financing practices which applied in Indonesia. The provisions governing the Personal Guarantee are regulated in Articles 1820-1850 of the Civil Code. Personal Guarantee is an agreement given by a third party to fulfill the debtor's obligations if the debtor defaults. This problems in this thesis are the legal efforts of financing companies in completing non-performing financing facilities with personal guarantees, analysis of the execution of personal guarantees and the legal consequences of waiving the guarantor's privileges which regulated in the Civil Code in the guarantee agreement based on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. In order to conduct this research, the research typology used is prescriptive research. The result of this research is that financing companies will strive to resolve non-performing financing through deliberation to reach a consensus to be able to execute individual guarantees. If there is no settlement, then the financing company can take legal remedies through the court to declare the financing facility agreement in default and the execution of the individual guarantee provided by the guarantor. The type of execution of the Central Jakarta District Court Decision number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst namely execution to pay an amount of money to fulfill debt payments. If the implementation of the decision is not carried out voluntarily, then the execution process that can be carried out is (i) request for execution, (ii) warning, (iii) seizure of execution of the assets of the guarantor. Furthermore, the waiver of the special rights of the guarantor regulated in the Civil Code aims to facilitate the creditor to be able to collect the guarantor if the debtor is in default."

"Seiring dengan berjalanya waktu dan semakin pesatnya perkembangan perjanjian jaminan fidusia, dimana salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga pembiayaan yang berbasis syariah adalah akad Murabahah yang merupakan salah satu produk lembaga pembiayaan yang konsepnya sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam perjalanannya, eksekusi jaminan fidusia dalam akad murabahah terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia atau kreditur dalam menuntut prestasinya. Pelanggaran tersebut antara lain penarikan objek jaminan fidusia secara semena ndash;mena tanpa memperhatikan hak ndash;hak yang dimiliki debitur sebagai konsumen lembaga pembiayaan dan sebagai pihak dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis, putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia karena pembuatan akta jaminan fidusia melebihi 30 hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Disamping itu perjanjian murabahah yang dilakukan antara konsumen dan lembaga pembiayaan tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan. Hal lainnya tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena konsumen telah membayar 11 angsuran dari total 12 angsuran sehingga sebagian besar objek jaminan sudah menjadi milik debitur. Selain itu dalam proses eksekusi jaminan fidusia lembaga pembiayaan menggunakan eksternal collector yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang harus menyertakan polisi dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar dalam proses eksekusi sesuai dengan undang-undang dan tidak terjadi kekerasan. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, akad Murabahah, perlindungan hukum

---

As time passes and the rapid development of fiduciary agreements, where one of the most widely used contracts in sharia based financing institutions is the Murabahah contract which is one of the financing institution products whose concept is the same as the sale and purchase in general. The Warranty except in its journey, execution of fiduciary guarantee in murabahah contract have many violations committed by fiduciary or creditor recipient in demanding of achievement. For instance, the violations which include fiduciary object withdrawal regardless of the rights debtor as a consumer of the financing institution and as a party to the agreement. This research is a juridical normative research with analytical descriptive research typology. Also, in this study, the author uses qualitative analysis methods. The results of this study discussed the analysis of Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt.Sus BPSK 2015 PN Kis associated with Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, No Chief of Police Regulation no. 8 the Year 2011 concerning the Security of Fiduciary Guarantee Execution and Government Regulation no. 21 in 2015 Regarding the Procedures for Registration of Fiduciary Guaranty and the Cost of Making Fiduciary Collateral Deed. In relation to the analysis of the Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt. Sus BPSK 2015 PN Kis, the decision is appropriate and in accordance with the provisions of Government Regulation Number 21 of 2015 Regarding Fiduciary Guarantee Registration Procedure and Fiduciary Guarantee Deed Making Cost fiduciary guarantee certificate exceeds 30 calendar days as of the date of the Consumer Financing Agreement. Moreover, the murabahah agreement between the consumer and the financing institution is not valid because there is an element of uncertainty. Among other thing cannot be executed by fiduciary guarantee execution because the consumer has paid 11 instalments of a total 12 instalments so that most of the collateral object has become the property of the debtor. In addition, in the process of execution of fiduciary collateral, the financial institution uses an external collector which is contradictory to the Chief of Police Regulation Number 8 the Year 2011 concerning Security of Fiduciary Guarantee Execution that must include the police in the fiduciary guarantee execution process. The purpose of police involvement in the execution process is the execution of fiduciary guarantee in accordance with the law and without violence. Key Words Fiduciary Warrant, Murabahah contract, legal protection. "