Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 209716 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siti Nurfitriani
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tata kelola koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. Tata kelola koperasi diukur oleh 14 indikator yang diturunkan ke dalam 50 sub indikator sedangkan kinerja koperasi diukur oleh 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola KPSBU Jabar lebih baik dari KPBS Pangalengan dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana KPSBU Jabar secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dari KPBS Pangalengan.

ABSTRACT
This study explains cooperative governance and its correlation with cooperative performance in Indonesia. The methodogy used is case study of KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. The result indicates that cooperative governance in KPSBU Jabar is better than KPBS Pangalengan in its cooperative education, membership system, cooperative communication, finanancial control system, vision and mission statement, transparency, and financial background of boards. Moreover, the result shows that KPSBU?s governance appears to be positively correlated with its performance since KPSBU also performs better performance than KPBS."
2013
S45482
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This study analyzes cooperative governance and its correlation with cooperative performance in West Java. The methodology used is comparative case study with X cooperative and Y cooperative ( two cows farming cooperatives in West Java) as a object of the study. The result indicates that cooperative governance of Y Cooperative is better than X Cooperative in its cooperative education, membership system, cooperative communication, financial control system, vision and mission statement, transparency, and background of the boards. Moreover the result shows that Y Cooperative’s governance appears to be positively correlated with its performace since Y Cooperative also better performance than X Cooperative in its equity rentability, return on asset, asset turn over, current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, receivable turnover, and member growth. "
JPKUKM 8 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Sulistiawati
"Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang semakin maju sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata dapat menimbulkan permasalahan di sekitar lingkungan.
Pembangunan yang bertujuan membawa peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan itu akan mempengaruhi hubungan timbal balik antara masyarakat dan tatanan lingkungan, apabila hubungan timbal balik ini diabaikan dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, maka dalam melaksanakan pembangunan perlu memperhatikan hubungan timbal balik ini.
Agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan diperlukan pandangan yang lebih holistik dan interaktif, yakni kemampuan untuk melihat dengan jangkauan jauh melampaui dan menerobos batas kepentingannya sendiri (vision across, boundaries). Oleh karenanya kita perlu memperlengkapi diri dengan kemampuan melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan.
Dalam hal ini pola pembangunan yang berkelanjutan patut jadi pedoman karena sumberdaya alam terbatas, keterbatasan sumberdaya alam ini berkaitan dengan perekanomian dan masalah lingkungan.
Mengingat keterbatasan sumber daya alam maka Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sangat tepat untuk diterapkan karena antara lain mengandung pengertian perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, salah satu bentuk perekonomian yang berasaskan kekeluargaan adalah koperasi.
Asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong, sedangkan sendi-sendi dasar koperasi antara lain sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka, pencerminan demokrasi dan mengembangkan kesejahteraan anggota.
Dengan demikian koperasi dapat memberikan sumbangan yang positif pada lingkungan karena adanya keterkaitan anggota dan pengurus, adanya nilai-nilai demokrasi dan kekeluargaan dapat lebih menanggapi bila kemungkinan ada kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, dengan pendekatan kelembagaan koperasi diharapkan kelestarian lingkungan dapat lebih diperhatikan karena kepentingan anggota dan masyarakat lebih potensial dalam kepastian dan pengambilan keputusan.
Sehubungan dengan peranan koperasi, maka kami bermaksud melihat salah satu dari koperasi yaitu KOPEL (Koperasi Pegawai BULOG), tujuan pendiriannya sebagaimana koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu unit kegiatan usahanya yaitu Rumah Pemotongan Ayam, diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dapat memberikan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar, tetapi dapat pula mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkannya.
Penelitian ini bersifat deskritif dengan analisis variabel tunggal, deskripsi dilakukan dengan membuat distribusi frekuensi dasar. Penelitian survai ini dengan maksud penjajagan (eksploratif). Bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan usaha koperasi yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatannya untuk merumuskan masalahmasalah secara terperinci dalam rangka mengembangkan hipotesis. Dalam keadaan seperti ini dari generalisasi penelitian dirumuskan konsep dan proposisi mengenai fenomena penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan metode (survai). Responden dalam penelitian ini adalah total sampel dari semua anggota populasi yang akan diteliti peranannya terdiri dari sejumlah 37 orang pengelola RPA-KOPEL, di samping itu untuk melengkapi data penelitian mengambil pula sampel lain yang terdiri dari pegawai KOPEL sejumlah 13 orang untuk melihat peranan mereka dalam mengelola RPA tersebut, anggota masyarakat ditetapkan sebanyak 50 orang responden. Pengambilan sampel masyarakat diambil secara acak sistematis (systematic random Sampling).
Hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan lebih 60% tenaga kerja adalah warga sekitar berarti adanya kegiatan koperasi ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, masalah yang sedikit menimbulkan gangguan bila kebetulan merasakan bau dan bising.
Secara garis besar RPA-KOPEL telah memberikan citra berwawasan lingkungan yaitu dari sisi lingkungan hidup sosial dan ekonomi koperasi merupakan wadah perkumpulan modal kecil untuk menjalankan suatu usaha dalam skala yang lebih besar, interaksi maupun komunikasi bersifat terbuka, dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pemanfaatan limbah padat sedangkan pengelolaan limbah cair melalui bak-bak pengendapan sebelum dibuang ke saluran umum. Namun kesimpulan ini tidak dapat berlaku umum karena terbatasnya ruang lingkup penelitian.

Development activities have to proceed for the sake of the nation's welfare. Yet such activities are frequently impairing the environment. This has to be corrected with more holistic and interactive views, i.e. the capability to see with a long-range view, trespassing individual interest and beyond. Hence we have to equip ourselves with the capability to see the true facts found in our lives.
Sustainable development is worth to be considered as guideline in the midst of resources scarcity, in particular when related to the nation's economy and environmental problem. In the article 33 of our 1945 Constitution, it was stipulated that the economy of the nation is established as a collective of the article is very relevant to be applied in the social-economy life of the nation with regard to the natural resources scarcities and the interest of our future generations. One form of economy which is based on familial principle is cooperatives.
Cooperatives can provide positive contribution on the social environment as integral part of the living environment in a manner that close interactions between the management board and its members will render the investment planning design beneficial. The existence of cooperatives, bearing democratic values and familial approaches.
In order to become environmentally-oriented, cooperatives should meet three requirements, i.e. economy, socio-cultural and ecology. Those three factors are basically environmental factors necessary for supporting the sustainable development activities but at the same time also receiving negative impacts of the concerned activities.
With regard to the role of cooperatives, an observation was made on the Koperasi Pegawai Bulog (KOPEL), the Bulog's employees cooperatives, which has been established to promote their welfare. One of the cooperatives units of activity is the chicken slaughtery house (RPA), which was being thought as giving certain impact on the economic, ecological and sociocultural aspects.
The research is descriptive-explorative in character, using a single analysis. Description of the result of study were conducted through the distribution of frequencies. The aim of the study is to conduct in-depth observation on the cooperatives practices which take environment into consideration, in order to develop a hypothesis. In this condition, concepts and preposition on the research phenomena can be formulated from the research generalization.
Data collection techniques used in this research is literature study and fieldwork, using the method of survey. Respondents of the research covers total samples selected to represent the whole population, i.e. 37 managers of the KOPEL chicken slaughtery house (RPA) which was being studied in terms of their roles. To back up the data obtained, a number of the 13 KOPEL RPA employees have also been interviewed for their roles, plus 50 community members as complementary respondents. The latter were systematic and randomly taken.
From the research result and observation it was indicated that 80% of the employed laborers came from the neighborhood?s surroundings, which means that the existence of the cooperatives is beneficial to local employment opportunity. Environmental disturbances felt by the community are mainly foul odor and noise.
The research concluded that cooperatives system of economy constitutes a vehicle for small capital in-vestment yet succeeded to back up large scale economic undertaking; local laborers are prioritized, open interaction and communication, and taking environmental issues into consideration. The ROPEL RPA cooperatives studied is environmentally-oriented, and viewed from the social and economic aspects the cooperatives has succeeded in providing employment opportunity to the local people, providing welfare to its members, and treated its production waste before being discharge into the public sewerages.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titik Yuliani
"Skripsi ini membahas aspek kelembagaan koperasi Mitra Tani Parahyangan dalam melaksanakan program one village one product (OVOP) yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan kelembagaan koperasi yang terpilih sebagai pelaksana program OVOP dengan melihat aspek kultural dan aspek struktural sebagai acuan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kultural dan aspek struktural koperasi ada dalam kategori buruk, sehingga simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Mitra Tani Parahyangan memiliki kelembagaan yang buruk dalam melaksanakan program OVOP.

This thesis discusses the institutional aspects of cooperative Mitra Tani Parahyangan. in implementing the program one village one product (OVOP) is fostered by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The purpose of this Thesis is to describe the institutional cooperative that was selected as the implementing OVOP program by looking at aspects of the cultural and structural aspects as a guidance to analyze. This research uses a positivist approach with qualitative research methods to get some data and information.
The results suggest that the cultural aspects and structural aspects of the cooperative is in the bad category, so the conclusions of this study states that Mitra Tani Parahyangan have poor institutional OVOP in implementing the program.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aris Dzilhamsyah
"ABSTRAK
Dewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasi
dengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatan
modal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagi
koperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapat
menyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh dan
berkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak
yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi.
Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan
eksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridis
empiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapat
memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

ABSTRACT
Nowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalization
era with competition that emphasizes on individualism and capital increase
without limitation, hence affecting the room for movement which becomes
limited for cooperatives. The activities currently demand small business enactors
such as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growth
and development of the cooperative cannot be separated from the government?s
role as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With the
role of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced by
cooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the national
economy. This research is juridical empirical, using interview towards
respondents and document study to be able to give a depiction towards the issues
researched."
2017
S65986
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feby Muhammad Faisal
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Prinsip Good Co-operative Governance dalam Pengaturan mengenai badan usaha koperasi dan pengelolaanya di Indonesia, Permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh koperasi di Indonesa saat ini adalah berkaitan dengan pengelolaanya yang kurang baik. Dengan demikian Penerapan Good Co-operative Govenrnance menjadi sangat lah penting dalam mendorong keberhasilan Badan Usaha koperasi dimasa yang akan datang, hasil penelitian menunjukan bahwa dari berbagai regulasi yang ada, baik Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 ataupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Mentri Kopersi dan UKM, belum sepenuhnya dapat mengakomodir penerapan prinsip-prinsip Good Co-operative Governance pada koperasi di Indonesia. Untuk itu kedepan sangat perlu adanya perbaikan terhadap undang-undang koperasi ditunjang dengan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan yang mengakomodir semua prinsip dari Good Co-operativer Governance.

ABSTRACT
This thesis will discuss Good Co operative Governance Principles in the Regulation on co operative enterprise and its management in Indonesia. The most crucial issue currently faced by co operatives in Indonesia is related to poor management of co operatives. This means that the Implementation of Good Co operative Governance becomes extremely vital in encouraging the success of Co operative Enterprises in the future. The results of this research show that some existing regulations in Indonesia, both the Law Number 25 Year 1992 on Cooperatives and the regulation of implementation issued by the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, have not fully accommodated the implementation of Good Co Operative Governance principles at co operatives in Indonesia. Thus, it is absolutely necessary to make an improvement in the law on cooperatives in the future, supported by the development of implementation guidelines that can accommodate all Good Co operative Governance principles. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66858
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Glenn Miracle Wikarta
"Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi.

The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mollynda Ara Safia
"Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Afrizal
"Skripsi ini membahas ketentuan pembubaran koperasi pasif oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pembubaran dilakukan karena 3 (tiga) alasan yaitu koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut; keberadaan koperasi tidak lagi dapat memenuhi tujuan pendirian koperasi yaitu mensejahterakan para anggota; serta koperasi tidak melaksanakan kegiatan usaha walaupun telah diberikan pembinaan. Prosedur pembubaran berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 269/M/IX/1994 harus memenuhi 5 (lima) tahapan, yaitu penelitian kepatuhan oleh pejabat koperasi; pengumuman Rencana Pembubaran; periode pengajuan keberatan pembubaran; penerbitan Surat Keputusan Pembubaran; dan pemberitahuan pembubaran kepada kreditor. Dalam membubarkan koperasi, Pemerintah Kota Depok menghadapi hambatan hukum yaitu tidak dapat diselesaikannya hutang piutang dengan kreditor karena sistem pencatatan keuangan yang tidak tertib; dan hambatan non-hukum yaitu sistem administrasi data anggota yang tidak akurat. Untuk menghindari adanya koperasi pasif, Pemerintah perlu melakukan pengawasan berkala terhadap koperasi yang terdaftar dan lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan pendirian koperasi baru.

This thesis discusses the provisions of the dissolution of passive cooperative by the Government of the city of Depok. Normative legal research indicate that the reasons to dissolve a passive cooperative, at least, for three reasons namely: failure to conduct the Member Meeting for 2 (two) years consecutively; the existence of a cooperative is no longer able to meet the purpose of its establishment; that is providing the welfare of the members; and the cooperative could not continue its business activities although it has been provided capacity building. Dissolution procedure is governed by the Decree of the Minister of Cooperatives and Small Entrepreneur Development Number: 269/M/IX/1994 which must meet five (5) stages, namely: compliance research by cooperative officials; dissolution plan announcement; appeal period; issuance of a dissolution decree; then dissolution notification to the creditors. To dissolve the cooperative, the Government of Depok City has to solve two obstacles; legal and non-legal obstacle. Legal obstacle refers to inability to solve the debts with creditors because the financial record-keeping systems are not properly in place; and nonlegal obstacle refers to improperly members data base in the administration system. To avoid the passive cooperative, the Government needs to supervise the listed cooperative periodically and more prudent in granting the approval for the establishment of new cooperative.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57072
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Triani Fitriasari
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak linkage program bagi peningkatan keterjangkauan dan keberlanjutan koperasi syariah serta mengetahui dampak yang dirasakan anggota setelah menerima pembiayaan dari koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada lima koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa linkage program memberikan dampak positif pada peningkatan rata-rata nominal pembiayaan sebagai indikator keterjangkauan dan menjaga kestabilan nilai ROA koperasi syariah sebagai indikator keberlanjutan. Adapun dampak yang dirasakan oleh 17 anggota setelah menerima pembiayaan adalah 94,11 merasakan terjadi peningkatan pada pendapatannya, 58,82 merasakan terjadi peningkatan pada asset yang dimilikinya, dan sebanyak 64,70 merasakan telah terjadi peningkatan pada skala usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak linkage program bagi peningkatan keterjangkauan dan keberlanjutan koperasi syariah serta mengetahui dampak yang dirasakan anggota setelah menerima pembiayaan dari koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada lima koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa linkage program memberikan dampak positif pada peningkatan rata-rata nominal pembiayaan sebagai indikator keterjangkauan dan menjaga kestabilan nilai ROA koperasi syariah sebagai indikator keberlanjutan. Adapun dampak yang dirasakan oleh 17 anggota setelah menerima pembiayaan adalah 94,11 merasakan terjadi peningkatan pada pendapatannya, 58,82 merasakan terjadi peningkatan pada asset yang dimilikinya, dan sebanyak 64,70 merasakan telah terjadi peningkatan pada skala usahanya.

ABSTRACT
This study aims to analyze the impact of linkage program for increasing outreach and sustainability of sharia cooperatives and to know the impact felt by members after receiving financing from sharia cooperative. The method used in this research is qualitative method with case study approach on five sharia cooperatives. The results showed that the linkage program had a positive impact on increasing the nominal average financing as an indicator of outreach and maintain the stability of the value of ROA sharia cooperative as an indicator of sustainability. As for the impact felt by 17 members after receiving the financing is 94.11 feel the increase in income, 58.82 feel the increase in the assets, and as much as 64.70 feel there has been an increase on their business scale."
2017
S68415
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>