Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104594 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Angelina Lafyranti
"Skripsi ini membahas Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Pekerja Studi Kasus PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta dengan metode analisis eksplanatif dan pendekatan kuantitatif Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pekerja bagian operasional Bandara Soekarno Hatta Penelitian ini juga memaparkan kepuasan pekerja terhadap insentif yang diberikan perusahaan dan kinerja pekerja berdasarkan isian kuesioner Dengan jumlah insentif yang berbeda kinerja yang dikeluarkan oleh pekerja juga tentu berbeda Berdasarkan hal ini perlu adanya strategi penyusunan rencana insentif yang efektif agar kinerja meningkat dan tujuan perusahaan tercapai.

This thesis discuss about Effect of Incentives on Worker Performance Case Study PT Angkasa Pura II Main Branch Soekarno Hatta Airport with explanatory analysis methods and quantitative approaches This study describes how the effect of incentives on worker performance operational part Soekarno Hatta Airport This study also exposes workers to the satisfaction of corporate incentives and worker performance based questionnaires With a number of different incentives performance issued by the workers would also differ Based on this the need for strategic planning of effective incentives to increase performance and achieve corporate goals.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Permatasari
"Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan insentif keekonomian dari aspek production sharing contract gross split dan perpajakan, khususnya untuk mengetahui besaran keseimbangan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah baik dalam perpajakan atau diskresi tambahan split kepada kontraktor wilayah kerja Alfa yang merupakan wilayah kerja operasional migas yang berada di Kalimantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan melakukan perhitungan menggunakan skema bagi hasil gross split untuk melihat perbandingan keekonomian wilayah kerja Alfa tanpa diskresi, dengan tambahan diskresi dan kombinasi persentase pajaknya, dengan berbagai kombinasi tersebut, maka didapatkan 25 (dua puluh lima) skenario untuk perhitungan keekonomian terhadap wilayah kerja Alfa.  Berdasarkan perhitungan keekonomian pada wilayah kerja Alfa diperoleh nilai profitability index (PI) sebesar 1,09, nilai ini menunjukan nilai minimum keekonomian dari kontraktor. Berdasarkan skenario tersebut diperoleh analisa keekonomian dengan kombinasi besaran indirect tax 0-100% dan diskresi tambahan split 0-100%. Hasil penelitian menunjukkan nilai NPV kontraktor negatif jika insentif tambahan diskresi kurang dari (<) 50%, diskresi 75% dengan indirect tax 75% dan 100%. Sedangkan untuk nilai PI > 1 diskresi yang diberikan 75% dengan indirect tax 0-50% dan juga diskresi 100%. Perhitungan simulasi skenario dengan target PI sebesar 1,09 diperoleh hasil optimum besaran insentif yang seimbang pada indirect tax 50% dan diskresi tambahan split 92%.

The objective of this study is to evaluate the comparison of economic incentives from the aspect of production sharing contract gross split and taxation, especially to determine the balance of incentives that can be provided by the government either in taxation or additional discretion splits to contractors Alfa working area which is an oil and gas operational work area located in Kalimantan. The method used in this study is a quantitative method, by performing calculations using a gross split profit sharing scheme to observe the economic comparison of Alfa working area without discretion, with additional discretion and a combination of tax percentages, with various combinations, it provide 25 (twenty-five) scenarios for economic calculations to Alfa working area. Based on the economic calculation in Alfa's work area, the profitability index (PI) value is 1,09, this value shows the minimum economic value of the contractor. Based on these scenarios an economic analysis was obtained with a combination of the number of indirect tax 0-100% and additional discretionary split 0-100%. The results showed that the contractor's NPV value was negative if the additional discretionary incentive was less than 50%, 75% discretion is given with indirect tax 0-50% and 100% discretion. The scenario simulation calculation with a PI target of 1,09 obtained the optimum result of a balanced incentive amount at 50% indirect tax and an additional 92% split discretion."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indrayana Chaidir
"Sejak tahun 1988 sampai dengan 1994, Pemerintah telah mengeluarkan empat kebijakan insentif disektor hulu industri minyak dan gas bumi, yang dinamakan Kebijakan Paket Insentif Perminyakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan insentif tersebut adalah untuk mendorong investor/kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KBH) meningkatkan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi industri minyak dan gas bumi dimasa yang akan datang menuntut perlunya diadakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan insentif tersebut sebagai dasar penyempurnaan atau penyesuaian/dikeluarkan kebijakan insentif baru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini dengan melakukan analisis mengenai formulasi, implementasi dan implikasi dari kebijakan-kebijakan insentif tersebut serta perlu/tidaknya dikeluarkan kebijakan insentif baru dan bagaimanakah kebijakan insentif yang lebih menarik bagi kontraktor KBH.
Data untuk penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa pejabat yang berkompeten, menyebarkan kuesioner kepada beberapa kontraktor KBH yang beroperasi di Indonesia serta dari publikasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dari hasil penelitian terungkap antara lain perkembangan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi kontraktor KBH setelah dikeluarkannya Kebijakan Paket Insentif Perminyakan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini disebabkan disamping adanya beberapa kelemahan pada kebijakan insentif, juga diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor diluar kebijakan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dorongan/kebutuhan untuk dikeluarkannya kebijakan insentif yang baru sebagai penyempurnaan/peningkatan dari kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini.
Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah : melibatkan kelompok sasaran kebijakan (kontraktor KBH) dalam proses formulasi kebijakan insentif, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kebijakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan insentif baru yang lebih menarik bagi kontraktor KBH, yaitu yang dapat meningkatkan "return" investasi yang ditanamkan dan dapat meringankan beban kontraktor KBH dalam tahap eksplorasi (risk sharing) terutama untuk daerah frontier, laut dalam dan Kawasan Timur Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Gimono Ias
"Banyak pihak yang terkait dengan moda transportasi udara dan secara garis besar pihak tersebut antara lain adalah perusahaan angkutan udara, penumpang, ground handling, penyelenggara bandar udara, pemerintah selaku regulator dan pengguna jasa serta rnasyarakat di sekitar usaha tersebut beroperasi.
Studi ini dimaksudkan untuk meninjau aspek hukum dari usaha jasa kebandarudaraan sebagai salah satu komponen dari terwujudnya moda transportasi udara. Pengelolaan jasa kebandarudaraan di Indonesia dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten 1 Kota) atau Badan Usaha Kebandarudaraan. Dalam pengelolaan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha kebandarudaraan di Indonesia adalah Bandan Usaha Milik Negara PT ( Persero ) Angkasa Pura I dan PT ( Persero ) Angkasa Pura 11 yang didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa kebandarudaraan, yang sesuai undang undang penerbangan dinyatakan bertanggung jawab alas keamanan dan keselamatan penerbangan dan kelancaran pelayanannya, artinya berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang harusnya diberikan dengan suatu pelimpahan, padahal realitanya kedua persero ini telah menyelenggarakan jasa kebandarudaraan walaupun secara tegas tidak ditemukan adanya bukti pelimpahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas - tugas yang menjadi kewenangan pemerintah yakni tentang keamanan dan keselamatan penerbangan.
Di sisi lain penyelenggaraan jasa kebandarudaraan untuk mencari keuntungan juga menyediakan sarana maupun fasilitas termasuk tanah yang diperuntukkan bagi mitra kerja, mitra usaha dan badan usaha lain dengan sistem sewa menyewa dan atau ikatan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.Disamping aspek hukum ekonomi tentang hak dan tanggung jawab tersebut, bagi pengguna jasa kebandarudaraan juga berhak atas kerugian yang diakibatkan oleh pemanfaatan jasa bandar udara. Sesuai undang-undang maka tanggung jawab keamanan dan keselamatan serta kelancaran pelayanannya tersebut wajib diasuransikan, namun sejauh ini belum ditemukan data adanya asuransi alas tangghung jawab tersebut, padahal resiko yang mungkin dialami oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan sangat besar, seperti kecelakaan pesawat udara, kerugian dan atau ketidak-amanan di bandar udara.
Usaha jasa kebandarudaraan diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk standar internasional, karena itu usaha jasa bandar udara sarat dengan kcamanan dan keselamatan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha jasa pengamanan. Karena itu penyelenggara bandar udara yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancarannya itu perlu diatur secara togas peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengamankan bandar udara. Hal-hal terpenting adalah : Undang - Undang Pencrbangan, Aspek Hukum Jasan Kebandarudaraan dan Undang Undang POLRI."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19887
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The purpose of the present research is to analyze the effect of spiritual capital and incentives on the employees' performance. The survey method used in the study was conducted by distributing the questionnaires to 100 employees of Hosana Medica Lippo Cikarang. The results indicate that the spiritual capital and incentives affect the performance significantly. In addition, it was found that the incentives were the dominant factor that affects the employee's performance."
TEMEN 3:2 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Siska Amonalisa
"Tesis ini membahas mengenai redesain service blueprint terminal kargo Bandara Soekarno Hatta pada PT Angkasa Pura II. Tujuannya adalah dapat menggambarkan kembali desain service blueprint terminal kargo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pembahasan pada tesis ini dimulai dengan menyebutkan dan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam proses, menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam terminal kargo, dan menggambarkan existing service blueprint. Analisis dilakukan dengan pendekatan service blueprint itu sendiri dan analisis desain jaringan distribusi. Hasil dari penelitian ini adalah desain baru service blueprint terminal kargo Bandara Soekarno Hatta.

This thesis discusses the design of service blueprint cargo terminal Soekarno Hatta Airport at PT Angkasa Pura II. The goal is to describe the redesign of the cargo terminal operations sservice blueprint. This study is a qualitative study with a descriptive design. The discussion in this thesis begins with stating and explaining the parties that involved in the process, explaining the activities of the cargo terminal, and describing of the existing service blueprint. The analysis was performed with the approach of service blueprint itself and analysis of distribution network design. The result of this study is to describe the redesign of the cargo terminal operations service blueprint Soekarno Hatta Airport."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayuni Sekar Fauziyah
"Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa.

The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Rahardjo
"Bandara Soekarno-Hatta (BSH) sejak berdirinya telah manual berbagai permasalahan menyangkut relasi sosial dengan masyarakat setempat Potensi permasalahan yang timbul tidak hanya akibat dampak lingkungan hidup berupa kebisingan namun juga permasalahan yang lebih kompleks menyangkut ekspektasi komunitas setempat yang pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat miskin untuk dapat menikamati hasil secara ekonomi atas kehadiran industri bandara di lingkungan mereka Berbagai permasalahan sosial tidak hanya memberikan kesan tidak tertib, namun juga tidak menguntungkan dari aspek security dan safety bags (BSH) sebagai bandara international yang membutuhkan standar aturan yang ketat Berbagai permasalahan sosial yang muncul diantaranya adalah munculnya profesi sektor informal di lingkungan BSH seperti tukang ojek, tukang parkir liar hingga gangguan-gangguan di sekitar pinggir bandara yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Penegakan aturan atas gangguan-gangguan ini sulit ditegakkan karena selama ini justru berdampak pada kerugian yang dialami BSH, seperti lumpuhnya BSH akibat unjuk rasa yang mereka lakukan.
Di tengah kondisi demikian pengelola BSH justru telah mencanangkan pengembangan BSH menjadi Airport City. Sesuai konsep ini maka BSH akan dikembangkan mirip sebuah kota dengan dilengkapi berbagai fasilitas area komersial terpadu seperti trade center, tempat konferensi, super market, pusat hibumn dan sebagainya. Pengembangan ini akan dilakukan sebagai antisipasi persaingan bisnis bandara yang semakin ketat dengan mengembangkan BSH tidak hanya sekedar airport tetapi juga menjadi sebuah pusat bisnis yang berkelas. Merujuk pada kondisi relasi sosial dengan masyarakat sekitar yang terjadi saat ini, maka pengembangan BSH tersebut tentu akan memberikan dampak sosial yang lebih luas dan kompleks lerhadap masyarakat sekitar, mengingat dengan kondisi seperti saat ini pun permasalahan sosial yang dihadapi tidak dapat dikatakan ringan.
Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial eksternal yang dilakukan pengelola BSH terulama menyangkut
prinsip-prinsip kebijakan yang mendasarinya untuk mewuudkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Selama ini PT (Persero) Angkasa Pura II selaku pengelola BSH f dengan falsafah perusahaannya PEDULI, telah melakukan berbagai program untuk mewuudkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. Penelitian secara khusus juga ingin melihat praktek-praktek community development (CD) yang dilakukan manajemen BSH sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan program CD merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan manakala relasi antara korporasi sebagai pendatang dan masyarakat local mengandung kesenjangan secara sosial ekonomi. Sementara itu pelaksanaan tanggung jawab sosial eksternal perusahaan apabila dapat dilakukan dengan tepat, akan memberikan dampak yang positif terhadap kelanggengan (sustainability) penyelenggaraan bisnis itu sendiri.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam kepada berbagai informan baik dari kalangan pengelola BSH maupun masyarakat sekitar BSIL Kegiatan observasi dan pengumpulan data sekunder yang relevan juga dilakukan untuk mendukung kegiatan analisa. Beberapa teori tentang Corporate Social Reponsibility (CSR) dan indikator-indikator evaluasi pelaksanaan CSR yang biasa digunakan di dunia internasional dicoba diterapkan pada penelitian ini, walaupun ternyata ditemukan ada yang kurang relevan. Konsep dan teori CD yang umum digunakan juga diterapkan sebagai alat bantu analisa dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian yang dilakukan manajemen BSH dalam pelaksaraan tanggung jawab sosial eksternal mereka, ternyata belum mampu memenuhi harapan etik (baca :kebutuhan sesungguhnya) masyarakat sekitar. Sebab pokok yang mendasarinya adalah tidak ada kebijakan operasional yang memadai yang dapat dijadikan pedornan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal menyebabkan tidak adanya perencanaan yang baik, tidak ada keterpaduan antar berbagai program, struktur organisasi yang kurang mendukung serta SDM yang tidak memadai. Begitu pula program CD yang ada ternyata beiwn dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan CD, selain itu belum ada alternative bidang kegiatan CD yang mampu menyentuh permasalahan nyata yang dialami masyarakat seperti pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
Sejalan dengan rencana pengembangan kawasan BSH ke depan, manajemen BSH perlu melakukan pembenahan terus menerus menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial. Adanya suatu eetak biru yang memuat prioritas tujuan serta aturan yang memadukan kerja lembaga dan unit di lingkungan BSH yang menjalankan program sosial merupakan suatu kebutuhan. Pembenahan kebijakan juga perlu ditunjang dengan kebijakan organisasi yang mendukung yaitu adanya unit kerja khusus yang catnip Randal untuk secara khusus menangani hubungan dengan masyarakat serta mengkoordinasi penaanganan masalah sosial termasuk kordinasi pengaturan program-program sosial agar mampu bersinergi. Selanjutnya dukungan somber daya manusia dan pendanaan yang memadai jelas sangat mempengaruhi keberhasilan upaya pembenahan yang dilakukan. Pembenahan secara konsisten perlu terus dilakukan agar potret kepedulian sosial mereka tidak hanya lebih berwarna namun juga benar-benar mampu memberikan manfaat nyata.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21878
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Bakti Pertiwi
"PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>