Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Crude Palm oil (CPO). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah juga memilki kewenangan untuk menetapkan tarif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menahan laju ekspor. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran internasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan program hilirisasi industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur proses formulasi penetapan tarif progresif dilakukan oleh tim tarif dimana departemen terkait memberikan usulan harga patokan ekspor kepada kementerian perdagangan, kemudian kementerian perdagangan menentukan harga patokan eskpor berdasarkan harga CPO bursa Malaysia dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional selanjutnya menetapkan harga referensi CPO berdasarkan hasil rata-rata harga patokan ekspor serta menetapkan tarif Bea Keluar yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat hambatan dalam proses formulasi kebijakan tarif progresif atas ekspor CPO.

---

This thesis discusses the analysis formulation of tax policy towards crude palm oil (CPO). The government has the authority to shape public policy. The goverment also has the authority to set rates as an instrument of fiscal policy in order to restrain of export. Progressive tariffs set out aims to anticipate the surge in prices in the international markets, to meet the needs in the country, and improve the downstream industries program. This research used the qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research indicate that the groove process formulation progressive rate-setting did by tariff team where the related department make a export benchmark price proposal to the Ministry of trade, then the Ministry of trade determine export benchmark price based on Malaysia and Rotterdam CPO price that calculate with CPO international price. Further, set CPO reference price based on average benchmark price of exports and decide duty tariff that legal by Minister of Finance. and also, there are obstacles in process formulation progressive tariff policy."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan bea keluar terhadap produk turunan minyak kelapa sawit. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah memiliki program hilirisasi industri, dimana program tersebut bertujuan agar bahan baku yang diproduksi di dalam negeri tidak langsung diekspor melainkan diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alur proses formulasi yang dilakukan pemerintah ada enam tahap, yaitu departemen terkait memberikan proposal kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan melihat realita yang ada, kemudian membentuk tim tarif yang tugasnya menentukan besarnya tarif bea keluar, terbentuk besarnya tarif, lalu disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat kendala dalam proses formulasi yang dapat menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.

---

This thesis discusses the analysis of tax policy formulation towards palm oil derivative products. The government has the authority to shape public policy. The government has a downstream industries program, where the program is intended to make the raw materials produced in the country is not directly exported but are treated so as to produce significant added value for the country. This study used a qualitative approach to qualitative data analysis techniques. These results indicate that the flow formulation process by the government there are six stages, namely the relevant departments gave a proposal to the Minister of Finance, the Minister of Finance to see reality, then form a team whose job it is determining the rate of export duty rates, tariffs formed and approved by the Minister of Finance. And there are obstacles in the process of formulation that can backfire for the government itself."

"Perkembangan industri CPO Indonesia di satu sisi membawa keuntungan bagi negara. Selain membuka lapangan kerja, industri CPO juga merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat strategis bagi negara terutama dari sektor ekspor CPO. Akan tetapi pada sisi lain, perkembangan industri CPO juga menimbulkan suatu polemik. Polemik yang berkembang belakangan ini adalah adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah penghasil CPO akan pengelolaan penerimaan negara dari sektor bea keluar ekspor CPO. Rasa ketidakadilan ini kemudian mendorong daerah-daerah penghasil CPO menyampaikan tuntutan dan usulan bagi hasil penerimaan negara dari sektor bea keluar ekspor CPO. Namun, sampai dengan hari ini kelayakan bagi hasil ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Kelayakan bagi hasil ini yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan positiviskualitatif, peneliti melakukan studi kelayakan pada tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi keuangan, administratif dan politis. Berdasarkan analisis pada ketiga dimensi tersebut, diketahui bahwa penerimaan negara dari sektor bea keluar ekspor CPO layak untuk dibagihasilkan.

---

The development of indonesian CPO industry brings both positive and negative impacts for the country. In one side, its benefits is showed by reducing the unemployment rates. Besides, CPO industry has become one of the strategic source of revenue for the country, especially from its exporting sector. On the other hand, CPO industry development also brings a polemic. Recent issue that come up is the injustice felt by the people around the producing areas of CPO about the inequity in revenue sharing from the export tax on palm oil sector.

This injustice has made the people in CPO producing areas invoke the government to be fair in its revenue sharing, but unfortunately it's still being considered by the central government. The objective of this research is to investigate the eligibility of this issue. Using the positivist-qualitative approach, this research conducted the feasibility in three dimension: financial, administrative and political. The result of this research, based on the analysis of those three dimensions, comes to the conclusion that the revenues from the export tax on CPO sector is worth being distributed."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, pencapaian tujuan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, dan alternatif kebijakan bagi kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral adalah untuk mendukung pelaksanaan peningkatan nilai tambah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Secara umum tujuan kebijakan bea keluar sudah tercapai, yakni pengendalian penjualan bijih ke luar negeri, peningkatan nilai tambah, dan menjaga ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri. Namun tujuan pengendalian ekspor belum optimal tercapai, beberapa komoditi justru mengalami peningkatan volume ekspor. Alternatif kebijakan yang dapat diberikan adalah penerapan earmarked tax pada penerimaan bea keluar, penerapan diferensiasi tarif baik berdasarkan klasifikasi nilai tambah produk maupun berdasarkan tingkat pengolahannya, dan tarif progresif.

---

This research raised issues regarding the reason government implemented export tax policy on mineral export goods, objective achievement of export tax policy on mineral export goods, and alternative policy for export tax policy on mineral export goods. This research uses qualitative approach with descriptive design. The result showed that the reason government implemented export tax policy on mineral export goods is to support value added enhancement practice, which is mandated of Law Number 4 Year 2012.

Generally, the objectives is achieved, that is mineral ore export control, value added enhancement, and protect availability of mineral resources in domestic. However export control objective is not optimally achived, some comodity on the contrary increased in export volume. Alternative policy given is application of earmarked tax on tax export revenue, application of rate differentiation either by value added product classification nor by its processing level, and progressive rate."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan dukungan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis PE dengan tarif tetap dan tarif nol dapat diimplementasikan sesuai rencana, sedangkan tarif progresif agak sulit diimplementasikan pada situasi harga ekspor aktual lebih rendah dari harga referensi. Hasil analisis menunjukkan secara umum PE mengakibatkan harga ekspor CPO Indonesia tidak kompetitif dan berimplikasi pada peningkatan pasokan CPO di pasar dalam negeri yang mendorong berkembangnya industri hilir sawit. Untuk menjaga stabilitas harga maka pemerintah memberlakukan tarif progresif dan pada kondisi tertentu memberikan fasilitas tarif nol PE CPO dan turunannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PE CPO dan turunannya selama tahun 2018-2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks waktu berlakunya PMK, namun implikasi PMK belum sepenuhnya optimal. Tarif progresif dinilai paling sesuai oleh para pemangku kepentingan, namun perlu rumusan kebijakan yang lebih adaptif. Saat ini harga CPO masih ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Agar dapat berperan sebagai penentu harga, maka perlu dipertimbangkan pembentukan badan pemasaran bersama minyak sawit Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and implications of the 2018-2020 Crude Palm Oil (CPO) Export Levy (PE) policy. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used in this study is obtained by conducting in-depth interviews with several key persons, who are considered relevant to the issues raised, then carrying out a descriptive analysis with the support of secondary data. Based on the analysis of PE with a fixed rate and zero tariff, it can be implemented as planned, while progressive tariffs are somewhat difficult to implement in situations where the actual export price is lower than the reference price. The results of the analysis indicated that in general, PE resulted in the uncompetitive export price of Indonesian CPO and had implications for the increasing supply of CPO in domestic markets that stimulate development of palm oil downstream industries. To maintain price stability, the government applies progressive tariffs and under certain conditions provides zero tariff facilities for PE CPO and its derivatives. In general, this study concludes that the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) related to PE CPO and its derivatives during 2018-2020 can be carried out in accordance with the context of the time the PMK takes effect, but the implications of PMK are not yet fully optimal. Stakeholders consider progressive rates to be the most appropriate tarrifs, but more adaptive policy formulations are required. Currently, the price of CPO is still determined by other parties abroad. In order to play a role as a price setter, it is necessary to consider establishing a joint marketing agency for Indonesian palm oil."

"Perubahan kebijakan atas ekspor minyak sawit adalah fenomena yang menarik. Hal ini karena kebijakan tersebut berada diantara dua hal yang saling bertolak belakang, pendapatan yang diterima dari ekspor minyak sawit sangat membantu untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran negara. Di sisi lain, persediaan minyak sawit yang sedikit dapat menyebabkan masalah besar yang berdampak pada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan bea keluar sebagai instrumen stabilisasi CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan penelitian, dasar pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan bea keluar adalah kekokohan dasar hukum, tarif yang situasional dan kondisional, dan sifat kebijakan yang fleksibel. Dikarenakan alasan pengusaha memilih untuk mengekspor daripada memenuhi kebutuhan di dalam negeri adalah harga di luar lebih tinggi dibanding di dalam negeri, peneliti memiliki saran. Pemerintah harus menggunakan pendapatan yang diterima dari ekspor minyak sawit untuk mengembangkan industri di dalam negeri sehingga harga minyak sawit di dalam negeri tidak berbeda jauh dengan harga di luar negeri.

---

The changing policy of export on palm oil is an interesting phenomenon. Because of the policy its stand in two different things, the income received from the palm oil export is quite tempting for balancing the revenue and the expense the state budget. On the other hands, the small amount of supply of the palm oil may cause a huge problem that effect to the society.

This research is aimed to analyze government consideration base to determine export duties policy as instrument to stabilize CPO domestic needs. To answer that question, the approach used for the research is qualitative.

Based on the research, government consideration base to determine export duties policy are a strong law base, situational and conditional tariff, and flexibility nature of policy. Because of the reason entrepreneur choose to export CPO than fulfill domestic needs is CPO price abroad more high than domestic, the researcher have a recommendation. Government must use the income received from palm oil export to develop domestic industry so CPO price abroad to domestic not too different."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kebijakan bea keluar atas komoditi kelapa sawit dan biji kakao. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif yang digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal menahan ekspor yang terus meningkat. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengikuti harga pasar internasional yang fluktuatif, untuk menjaga kebutuhan dalam negeri, serta meningkatkan program hilirisasi dalam industri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan bea keluar atas kedua komoditi ini karena pertimbangan yang ada dalam peraturan tersebut tidak cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antar kedua komoditi tersebut karena terdapat perbedaan karakteristik baik dari segi tanaman, tujuan serta kepentingan yang ada. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan tarif yang terjadi dikarenakan adanya harga pasar yang tidak menentu.

---

his Thesis discussed about the analysis of difference in treatment over tax policy for palm and cocoa. The government has the authority to set tariff which is used as fiscal instrument to restrain the increasing export. A progressive tariffs set to follow the rise and fall of the international market price, to keep domestic demand, and to increase the downstream industry program. This research was conducted to know how the process of policy making about duties of cocoa and palm because consideration of each regulation is not enough. This research uses qualitative approach with qualitative data collection procedures. The results of this research show there is a difference treatment for both commodities as both of them have different characteristic in terms of crops, goals, and interests. This research also shows that the tariff changes due the fluctuate market price."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada pulsa yang beralasan pola konsumsi telepon seluler yang tinggi dan berakibat gangguan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangannya, analisis formulasi kebijakan serta dampak yang akan terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke telepon seluler daripada pulsa. Tahapan formulasi kebijakan ini juga belum sempurna dan dampak yang dihasilkan di industri telekomunikasi lebih kepada perubahan struktur harga.

---

Currently, the Government is looking to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, and to realize it by expanding excise goods on cellular phone credits due to the high amount of consumers of cellular phones, causing health problems to the population. The purpose of this research is to find out the basis of the consideration, policy formulation and analysis of the impact will occur. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research has found that the extensification excise goods on the telecommunication industry would be more suitable to be applied to the cellular phones than celluler phones credit. The steps of formulation for this policy has not yet been perfected and the effect that has resulted in the telecommunication industry has been more to the changes of price structure."