Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan peran Super PACs yang merupakan model komite atau organisasi pendanaan kampanye, dapat menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga, khususnya pada saat pemilihan presiden tahun 2012. Super PACs yang tidak memiliki batasan di dalam menerima serta membiayai kampanye dapat menjadi instrumen bagi pihak dengan dengan kekuatan ekonomi besar untuk mentransformasi kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik secara lebih leluasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengenai bagaimana Super PACs menimbulkan ketidaksetaraan politik antar warga pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi kuat menggunakan Super PACs sebagai instrumen untuk mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik yang terlihat pada pendanaan Super PACs yang dimotori oleh kontribusi dana dari para pendonor besar. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa Super PACs tidak dapat membeli pemilihan. Independensi dan kebebasan serta kekuatan agregatif politik dan ekonomi warga pada saat pemilihan, mampu untuk meminimalisir ketidaksetaraan akibat perbedaan kekuatan ekonomi dan politik.

---

This paper focuses on the role of Super PACs, which is a model of campaign finance committees, may lead to political inequality between the citizens, especially during the 2012 presidential election. Super PACs that do not have any restriction on receiving and funding a campaign can be an instrument for the people with a big economic power to transform their economic power into political power more freely. This study uses qualitative methods to analyze about how Super PACs pose political inequality between the citizens during The 2012 United States Presidential Election.

This study found that the people with a big economic power using Super PACs as an instrument to transform their economic power into political power, which can be seen by looking on how Super PACs funding, led by a big donors. However, this study also found that Super PACs couldn't buy the election. Independency and freedom, as well as political and economic power of the citizens aggregated in the election, able to minimize the inequality due to differences in economic and political power."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran budaya populer sebagai medium komunikasi politik dalam kampanye Barack Obama pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tahun 2008. Dua penggerak utama dari keberhasilan kampanye tersebut adalah kemunculannya di acara televisi talk show dan dukungan politik selebriti yang diberikan oleh Oprah Winfrey. Dalam pencalonan dirinya, terdapat berbagai isu pribadi yang melekat pada Obama, namun kedua hal ini malah digunakan untuk menonjolkan sisi pribadinya yang lain. Budaya populer yang melekat kepada kehidupan pribadi masyarakat Amerika Serikat mampu menciptakan ikatan pribadi terhadap Obama sehingga mereka mau memberikan suaranya meski dengan adanya isu-isu yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Obama menggunakan talk show sebagai medium komunikasi politiknya dalam menyampaikan pesan kampanyenya karena format talk show fleksibel dan mampu membangun citra pribadinya. Sementara dukungan politik selebriti yang dilakukan Winfrey berhasil karena ia merupakan agen yang memiliki modal capital di bidang field yang tepat.

---

This thesis aims to apprehend how popular culture essentially played its role as a political communication platform within Barack Obama rsquo s presidency campaign in 2008. There are two prime movers of the campaign which are his appearances on television talk shows and celebrity political endorsement given by Oprah Winfrey. In Obama rsquo s candidacy, there are several amounts of personal issues that stuck to him, but those two prime movers were used in order to divert his other personal sides instead that could potentially inflict a disadvantageous. Popular culture that is close to American society rsquo s personal life was able to create personal bond with Obama so they would vote for him regarding his personal issues during the candidacy.

This research used qualitative method with explanative purpose. Obama used talk show as his political communication medium to deliver his campaign message because the format is flexible and able to build his personal image. While Winfrey rsquo s celebrity political endorsement succeeded because she was an agent who had the prompt capital in the prompt field."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Pebisnis dalam Politik Pendanaan Kampanye Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam penelitan ini dikaji mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Pendanaan Kampanye Pilpres 2014. Kebutuhan akan dana kampanye yang demikian vitalnya dalam melancarkan segala sesuatunya terkait pemenangan pemilu, menjadikan terbentuknya pola pendanaan kampanye yang banyak mengandalkan kekuataan finansial dalam menjalankan berbagai strategi pemenangan kampanye politik. Strategi-strategi ini sebagai maneuver untuk mendukung elektabilitas yang tinggi pasangan calon dan kamanye yang menyentuh seluruh penjuru nasional dengan tujuan akhir to reach out voters. Temuan utama dalam penelitian ini, menunjukkan indikasi adanya peranan yang signifikan oleh para pebisnis, kelompok oligarki ekonomi dalam politik pendanaan pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: pemilu, pendanaan pemilu, oligarki dan plutokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini.

---

This study discusses the role of businessmen in the political funding of the Jokowi Jusuf Kalla Campaign, in the 2014 Presidential and Vice Presidential Election. This research reviews several aspects related to the 2014 Election Campaign Funding. The need for such vital campaign funds in launching everything related to the winning of the election, led to the formation of a campaign funding pattern that relied heavily on financial strength in carrying out various strategies for winning political campaigns. These strategies are seen as a maneuver to support the high electability of candidates to the entire nation, with the ultimate goal being, to reach out to voters. The main findings in this study indicate a significant role of businessmen and economic oligarchy groups, in the political funding of the 2014 presidential election. Theories and concepts used in this study election, election funding, oligarchy and plutocracy. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection in this research were executed via interviews, document analysis and using case study methods. "

"PENGERTIAN partai politik adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai nilai-nilai dan cita-cita dan tujuan yang sama yang mengorganisir dirinya dalam suatu partai politik. Di Indonesia sistem kepartaian diatur berdasarkan undangundang tentang partai politik yaitu dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu perubahan yang mendasar di dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2), yang semula “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan yang dilakukan tidak secara langsung oleh rakyat namun melalui pejabat yang dipilih oleh rakyat. Menurut ketentuan Pasal 22 E ayat (2), Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum tersebut dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Adapun peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Undang-undang partai politik di Indonesia tidak membatasi jumlah partai, yang diatur hanya tata-cara pendirian partai dan syarat untuk bisa mengikuti pemilihan umum. Kondisi ini disadari, oleh karena itu diusahakan agar walaupun menganut sistem multi partai tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, yaitu sistem multi partai sederhana. Terkait dengan upaya menciptakan sistem multi partai sederhana adalah dikaitkan dengan sistem presidensiil yaitu melalui proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada setiap partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diharapkan dengan bergabungnya partai-partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden persyaratan pada ayat (3) akan dapat dicapai dan kedepannya partai-partai politik tersebut akan terus bersamabersama sehingga tercapai persamaan-persamaan diantara mereka sehingga suatu saat nantinya mereka bergabung dalam satu partai atau front. Dengan demikian akan tercapai sistem multi partai sederhana."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis politik pendanaan kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dua hal: (1) penerimaan sumbangan dana kampanye dari penyumbang kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan (2) pembayaran kembali pascapilpres kepada penyumbang. Pola pendanaan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berpengaruh terhadap perubahan sifat struktur politik oligarkis sebagai hasil Pilpres 2019 dianalisis menggunakan teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters, didukung konsep pembiayaan kampanye dari USAID. Temuan studi ini menunjukkan politik pendanaan kampanye Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark memengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu dari yang sebelumnya ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang sebelumnya bersaing ‘liar’ antaroligark menjadi ‘jinak’ bekerjasama dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019.

---

This study aims to analyze the politics of campaign funding in The 2019 Presidential Election with a focus on two things: (1) receipt of campaign fund donations from oligarchic donors to the presidential and vice presidential candidates Joko Widodo - Ma'ruf Amin as the winner of The 2019 Presidential Election, and (2) post-presidential repayments to donors. The campaign funding patterns for Joko Widodo-Ma'ruf Amin which affected the change in the nature of the oligarchic political structure as a result of The 2019 Presidential Election were analyzed using the Oligarchy theory of Jeffrey A. Winters, supported by the concept of campaign finance from USAID. The findings of this study show that the politics of campaign funding for Joko Widodo - Ma'ruf Amin, which involved big donors from the oligarchs, influenced the change in the nature of the oligarchic political structure of the government resulting from the presidential election, from previously being 'split' to 'collective', and changes from previously competing 'wild' between oligarks becomes 'tame' to cooperate in the post-2019 Presidential Election government."

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."

"ABSTRAKImigrasi telah menjadi salah satu permasalahan penting di dalam politik Amerika Serikat sejak negara tersebut masih menulis konstitusi. Berkenaan dengan peran imigran dalam membentuk masyarakat Amerika, penting untuk melihat bagaimana mereka, sebagai minoritas, digambarkan oleh tokoh-tokoh politik yang sangat berpengaruh, seperti presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami ideologi di balik pidato politik Obama dan Trump tentang imigrasi, serta relevansinya dengan wacana politik dan konteks sosial di Amerika. Lima pidato politik dari Obama (2009-2014), serta dua pidato politik dari Trump (2016-2017) dianalisis sebagai data primer menggunakan Analisis Wacana Kritis three-dimensional framework Fairclough (1993). Hasil analisis menunjukkan bahwa ideologi dari pidato Obama dan Trump berkaitan dengan pandangan mereka mengenai identitas imigran di dalam masyarakat Amerika. Hal tersebut tergambarkan dari penggunaan kata sifat yang merendahkan, serta topik yang dihubungkan dengan imigrasi. Dilihat dari wacana politik, hal ini menunjukkan superioritas dan kekuasaan kedua presiden atas imigran. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial, hal tersebut merendahkan kemanusiaan dan mengurangi identitas para imigran."

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang Peran Media sosial sebagai sarana dalam Kampanye Politik dan Pembentukan Personal Brand bagi Joko Widodo sebagai sarana untuk mempengaruhi pemilih pemula dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Data Pemilih Pemula diambil sampel 100 orang di SMA di (Lima) Wilayah DKI Jakarta, dengan memberikan kuesioner pertanyaan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu : Media Sosial, Personal Brand dan Keputusan Memilih.Metode Penelitian yang digunakan adalah Analisis kualitatif yang didukung data hasil survey, data akan ditabulasikan kemudian digunakan untuk menjelaskan implikasi antar variabel. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara mendalam dengan informan serta adanya acuan teori-teori sebagai dasar pemikiran penelitian yang selanjutnya di triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Wawancara dengan Nara Sumber dilakukan terhadap Ir. Joko Widodo (Mantan Gubernur DKI Jakarta sekarang Presiden RI), Alexander Ferry (Founder Jasmev), Jose Rizal (Founder Politicawave) dan Bapak Eko Haryadi (Humas Pemprov DKI Jakarta). Teori-teori yang digunakan dalam analisis Tesis yaitu: Statistik Deskriptif, Kampanye Politik, Teori Kharismatik, Brand Personality, Teori Media Baru, Teori Keputusan Memilih dan Ketahanan Politik.Penelitian ini melihat bagaimana relevansi keberhasilan Jokowi dalam menerapkan Konsep Personal Branding yaitu Positioning, Differensiasi dan Brand Image (PDB) dalam menaikan popularitasnya sehingga Pemilih Pemula memberikan suaranya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 kemarin dan berhasil membawa Jokowi menuju kemenangan. Dihubungkan dengan Ketahanan Politik, akan diteliti apakah Media sosial dapat efektif mendukung Ketahanan Politik atau sebaliknya akan menjadi ancaman bagi Ketahanan Politik Wilayah DKI Jakarta.

---

This research describe about the role of social media as one of Political Campaign tools that had been chosen by Jokowi and successfully brought big impacts for early voters in choosing Jokowi as a DKI Jakarta Governor. Sample Data were taken for 100 high school students by giving the questionnaire. Questions consists of 3 variables: Social media, Personal branding and votes decision.

Research method used is qualitative analysis supported with Survey and used to explain the implications between variables. Another techniques which used to collect the data was by in-depth interviews with informants and the existence of reference as basic theories thought that research next in triangulation source to test the credibility of the data and checking the data has been obtained through several sources done. With in-depth Interviews with sources: Ir. Joko Widodo (Former Governor DKI Jakarta), Alexander Ferry (Founder of JASMEV), Jose Rizal (Founder Politicawave), Eko Haryadi (Public Relations Pemprov DKI Jakarta). Analysis using some theories are: Descriptive statistics, a political campaign, charismatik theory, brand personality, the theory of new media, political decision theory.

This research is to learn the relevance of Jokowi in applying the concept of personal banding that are: positioning, differentiation and the brand image (GDP) so that voters give their vote on Jakarta Governor Election 2012 and succeeded in carrying jokowi to victory. Along with the political resilience,whether social media can be effective to support the political resilience or vice versa, will be a threat to the political resilience in DKI Jakarta."