Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan penelitian dengan perspektif feminis yang membahas sensitivitas gender dalam petunjuk teknis penanganan perempuan korban perkosaan di PUSINAFIS Bareskrim Polri serta implementasinya di Polres Bekasi Kabupaten. Peneliti juga ingin melihat pemahaman mengenai sensitivitas gender pada petugas identifikasi kepolisian dalam menangani perempuan korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen.Berdasarkan indikator - indikator sensitivitas gender yang dibuat, maka kesimpulan yang diperoleh adalah petunjuk teknis-petunjuk teknis tersebut belum memiliki rasa sensitivitas gender. Dalam implementasinya juga terjadi pemangkasan fungsi identifikasi kepolisian yang tidak sesuai petunjuk teknis meskipun pemahaman sensitivitas gender petugas sudah cukup baik."

"Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka proses identifikasi kejahatan saat ini tidak cukup lagi hanya dengan mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan pelaku, tetapi juga diperlukan penggunaan metode forensik seperti sidik jari. Penelitian ini bagaimana penggunaan sidik jari sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan kepada hakim sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan sidik jari dalam pengungkapan kasus mutilasi dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan juga mengarahkan petugas pada tersangka, meskipun dalam pelaksanaannya identifikasi sidik belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena petugas masih mengandalkan keterangan saksi.With the development of science and technology, the crime identification process could not only solely rely on eyewitness and suspect identification, but also the forensic methods such as fingerprint identification. In this study researcher intends to discuss about how fingerprint identification could be taken into account for the judges in making legal decisions. This research is a descriptive qualitative study using interview and documentation study as means to collect data.

The conclusion of this study is fingerprints identification in disclosure of mutilation cases is used to identify the victim?s body and to directs the investigators to the offenders, although there are problems with the implementations because of the investigators still depends on eyewitness? testimonies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebagai Salah satu badan yang berada di bawah Mabes POLRI bertugas melaksanalcan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selaku penggnma layanan yang diberikan oleh Mabes Polri. Pasca Reformasi pada tahun 1998 masyarakat selaku pengguna layanan menginginkan agar seluruh organisasi publik termasuk Polri untuk memberikan pelayanan yang memuaskan.Pada tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-undang tentang Kepolisian yang mereposisi Polri dari organisasi militer menjadi dasar dan kepastian hukum untuk dilakukannya Transformasi Organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Polri telah melakukan beberapa hal untuk menyikapi Undang-undang No. 2 Tahun 2002, clengan melaksanakan pembahan clan pembaharuan seperti perubahan istilah kepangkatan, reorganisasi, dan lain-lain. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk pencapaian peningkatan kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi Badan Reserse Kriminal Polri sebagai salah satu badan di bawah Mabes Polri yang memberikan pelayanan kepada publik berupa jasa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana setelah dilalmkalmya transformasi organisasi Polri tersebut. Berbeda dengan pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Polri yang menggunakan pendekatan pengukuran kinerja organisasi militer, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif yaitu pendekatan balanced scorecard. Melalui pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard akan dilakukan pengukuran terhadap perspektif finansial, dan perspektif non finansial yaitu kepuasan pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.Populasi dalam penelitian ini adalah para Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri selaku responden internal, serta para masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan yang membuat Iaporan pengaduan dalam bentuk laporan polisi selaku responden eksternal.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan kinerja. organisasi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri adalah dalam kondisi cukup baik. Berdasarkan kinerja financial yang diukur dengan menggunakan indikator penyerapan anggaran, memperoleh skore 75 % atau mendapat penilaian sedang, dengan beberapa catatarl tentang efisiensi dan efektifitas anggaran yang kurang baik diakibatkan oleh sistem pembiayaan yang cenderung kepada pendekatan budget oriented. Sehingga menimbulkan tidak efektif dan efisiennya pembiayaan terhadap organisasi. Perspektif kinerja pelanggan dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan memperoleh penilaian cukup. Disamping ilu bahwa nilai tersebut adalah nilai minimal. Catatan lainnya arltara harapan dan fakta yang dialami para pelanggan dari kelima unsur dari perspektif pelanggan selisihnya adalah minus atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan.Perspektif kinerja bisnis internal yang diukur dengan menggunakan indikator inovasi memperoleh nilai cukup atau nilai minimal. Demikian pula dengan perspektif kinerja pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh juga mendapatkan nilai minimal atau cukup serta catatan bahwa sistim informasi mendapat nilai tidak baik.Badan Reserse Kriminal Mabes Pclri perlu melakukan retransformasi secara konseptual dengan menggunakan referensi Balanced Scorecard. Karena berdasarkan hasil pengulcuran dengan menggunakan alat ukur Balanced Scorecard terlihat bahwa kinerja organisasi Badan Reserse Kriminal Polri masih belum sesuai dengan harapan lingkungan rnasyarakat. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri hanya sebatas reposisi, reorganisasi, perubahan istilah kepangkatan dan lain-lain.

---

The Criminal Affairs Agency is one of the Agencies under the Police Headquarter of the Republic of Indonesia that functions to conduct investigation and surveillance of criminal acts in the framework of providing public services to the society as service users. After the reform period in 1998 the society as the service users wished that all public organizations including the police provided satisfactory services.

In year 2002 with the issue of Law conceming the reposition of the Police from military organization had become the basis and legal certainty to conduct organizational transformation in the framework of the improvement of organizational performance. The Police had made several efforts in response to Law Number 2 Year 2002 through conducting such changes and reforms as police ranks nomenclatures changes, organizational restructuring and others. Such measures were conducted ln response to achieving the organizational performance improvement in the Police organization in providing public services to the society as the service users.

The research was conducted in the framework of finding out the performance of the Criminal Affairs Agency as one of the Agencies under the Police Headquarter of the Republic of Indonesia that functions to provide public services to the society in a form of investigation and surveillance of criminal acts after the Police Organizational Transformation. Unlike the military performance indicators that the Police used to employ, In this research the writer employed more comprehensive indicators using the balance scorecard approach. With this approach the indicators towards financial perspectives and non-financial perspectives, that is, customer satifactions," internal business, and 'learning and development were conducted.

The research population was the investigators of the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia as the internal respondents and the society as the external respondents that made complaint reports in a form of police report as service users.

Based on the results of the research it was found out that the whole organizational performance of the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia was in the relatively satisfactory condition. Based on the financial performance indicated by the indicators of budget expenditure it obtained 75 score or received a modest score with several notes concerning the budget inefficiency and lneffectiveness as a result of the system of expenditure that had the tendency of budget-oriented approach.

The perspectives of the users performance using the customer satisfaction indicators obtained sufhclent score ,in other words, it received minimum score. Another point to be paid attention to was the fact that there was a gap between the expectations of the customers and the reality of the five elements, in other words, they were not in congruence with their expectations.

As for the perspectives of the internal business performance indicated using innovation indicators it obtained sufficient or minimum score. It also went the same for the perspectives of learning and development which received sufhcient or minimum score with a note that the information system also received unfavourable Score.

It is, therefore, necessary that the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia conducts retransformation conceptually using balance scorecard reference. This is because based on the results of the indicators it showed that the performance of the agency was not yet in congruence with the expectations of the society. It went the same with the results of the interview, the observations, and what had been done by the agency which merely conducted such things as reposition, organizational restructuring, changes in rank nomenclatures and other trivial matters."

"Indonesian Automatic Finger Identification System (INAFIS)mendukung tugas Polri, baik dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, masih ada sejumlah masalah dalam kelembagaan INAFIS Polri. Tulisan ini membahas dua hal, yaitu kapabilitas dan kapasitas kelembagaan INAFIS di kewilayahan. Tujuan penelitian ini ialah 1)mengetahui tingkat efektivitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri berdasar analisis kapabilitas kelembagaan INAFIS di kewilayahan terkait dimensi struktur kelembagaan dan beban kerja; 2)mengetahui tingkat efektivitas implementasi SOTK Pusinafis Bareskrim Polri melalui analisis kapasitas kelembagaan Inafis di kewilayahan terkait dimensi Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, anggaran, dan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mix method dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner, wawancara, Focus Group Discussion(FGD), dan studi dokumen. Responden penelitian kuantitatif adalah pejabat dan personel yang bertugas pada Seksi Identifikasi (Siident) di tingkat Polda dan Urusan Identifikasi (Urident) di tingkat Polres. Informan penelitian kualitatif adalah pejabat terkait untuk tingkat Polda dan tingkatPolres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Kapabilitas Kelembagaan, struktur organisasi fungsi Inafis di tingkat Mabes Polri belum memiliki kesatuan dengan struktur kelembagaan fungsi Identifikasi di tingkat Polda dan Polres. Selain itu, beban kerja fungsi Inafis di kewilayahan belum rasional/tidak seimbang dengan jumlah personel / Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Anggaran fungsi Inafis di kewilayahan masih menyatu dengan mata anggaran Satker Reskrimum dan belum mencukupi untuk mendukung kegiatan operasional. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pusinafis di kewilayahan belum efektif dalam menjawab tantangan tugas Polri saat ini, khususnya di bidang forensik."

"ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia merupakan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi poros maritim, akan tetapi potensi besar tersebut mengundang faktor ancaman yang tidak kalah besar nilainya terhadap keamanan perairan Indonesia. Kondisi geografis dan geopolitik Indonesia yang strategis menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai alur lalu lintas laut pilihan kapal-kapal dunia dan membuat keamanan wilayah perairan Indonesia serta jalur laut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.Adapun segenap permasalahan atas maritim Indonesia meliputi keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, maraknya pencurian sumber daya alam, sumber daya hayati di Indonesia, hal ini membuat maraknya penyelundupan, serta pembuangan limbah di wilayah perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan. Untuk kegiatan di laut, penggunaan alat bantu navigasi dan keselamatan di perairan yaitu Automatic Identification System AIS dimana peralatan ini digunakan oleh sebagaian kapal dan merupakan ketentuan yang harus digunakan dalam pengguna kapal di laut.Bakamla melihat AIS adalah peralatan yang dapat dianalisis dalam Rangka Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia . Perancangan penelitian ini adalah perancangan sistem pendukung keputusan berbasis AIS. Perancangan konsep sistem pendukung keputusan tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai yang didapat dari jumlah anomali dan nilai normal dari penilaian yang telah dilakukan. Nilai perbandingan jumlah normal dan jumlah anomali akan menghasilkan sebuah kesimpulan, dimana hasil tersebut didapat dari akumulasi terbanyak sifat kapal yang dikategorikan sebagai anomali atau normal. Sifat anomali dibagi menjadi dua, yaitu anomali identitas dan anomali behavior perilaku .Kesimpulan yang didapatkan menunjukan bahwa perangkat AIS merupakan peralatan keselamatan di kapal yang paling murah dan terjangkau untuk dipasang di kapal. Namun kita sebagai penegak hukum dapat menggunakan monitoring perangkat tersebut untuk melakukan pemantauan wilayah maritime. Perlu menjadi perhatian ada peningkatan Sumber Daya Manusia SDM sehingga pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dengan effisien dan efektif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia. Diperlukan satu Badan/lembaga yang berfungsi sebagai pengelola sistem manajemen data dan informasi yang terpusat dan terintegrasi sehingga memiliki kewenangan langsung untuk memberikan perintah kepada kapal dan unsur/ patrol lapangan untuk bergerak ke suatu tempat.Kata Kunci: Automatic Identification System, Anomaly Identitas, AnomalyBehaviour, Sistem Pendukung Keputusan.

---

ABSTRACTRepublic of Indonesia is the largest archipelago country in the world which surrounded by 81.000 km coastline from Sabang to Merauke. As the biggest archipelago country in the world, Indonesia has a great potential to be maritime spindle, however it may attract great threats to its ocean. The strategic geographic and geopolitics of Indonesia caused its marine areas as a main chosen traffic flow for international vessel and the safety of the marine areas made it as the important attention.The problems of Indonesian maritime such as security and safety of marine, stealing increment of natural and biological resources, as an effect of minimum supervision it is invite an aggressive smuggler, and waste dump in the marine areas. For activities in the ocean, are done by the utilisation of navigation and safety tools in the ocean known as Automatic Identification System AIS , this equipment used by most vessel and as the one of requirement tool to be use by vessel in the ocean.BAKAMLA observes AIS could be used as an analysis tools to maintain the safety and security of Indonesian marine areas. The design of this research is a decision support system based on AIS. The concept planner supporting decision could be used by comparing value from numbers of anomaly and normal value from the assessment that has been done. The comparison of normal value and numbers of anomaly will result a conclusion taken from the biggest accumulation of vessel nature categorised as anomaly or normal. Nature of anomaly divided by two, anomaly identity and anomaly behaviour.The conclusion shows AIS as security equipment, is the most economical and affordable tools equipment to be used in vessel. And we as law enforcer, could use this monitoring equipment AIS to monitor our maritime areas. It is should be concern the need to improve our human resources so the utilization of technology could be used efficiently and effectively to maintain the safety and security of Indonesia territory. And it is necessary to have an institution that serve to manage the data management system and information, which is integrated and centralized so has direct authority to give a command to the said vessel and field patrol to move to a certain course. Key words Automatic Identification System, Identity Anomaly, Behaviour Anomaly, Decision Supporting System."