Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang reformasi administrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam lingkungan Badan Peradilan dan strategi reformasi administrasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam pelaksanaan reformasi administrasi. Strategi tersebut terdiri atas pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara, pembaruan fungsi pendukung dan pembaruan akuntabilitas, dalam rangka mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari strategi reformasi administrasi di Mahkamah Agung dan kesesuaiannya dengan teori yang dikemukakan oleh Dror. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi reformasi administrasi di Mahkamah Agung sudah baik karena telah sesuai dengan dimensi-dimensi strategi reformasi administrasi tersebut. Namun demikian, Mahkamah Agung diharapkan berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai jumlah anggaran, sumber daya manusia dan berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan reformasi administrasi, sehingga pelaksanaan reformasi administrasi di Mahkamah Agung dapat lebih optimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

---

This study discusses the administrative reform in the Indonesian Supreme Court within the courts and administrative reform strategies that is used by the Supreme Court in the implementation of the administrative reform. The Strategy consists of the renewal the technical and case management functions, renewal the support functions and renewal the accountability, in order to sharpen the direction and pace in achieving the ideals of reform of the judiciary as a whole.

The focus of this research is the implementation of the administrative reform strategy in the Supreme Court and compliance with the theory proposed by Dror. This is a postpositivist-based research using qualitative research methods.

The results obtained shows that the strategy of administrative reform in the Supreme Court is good because it has been in accordance with the dimensions of the administrative reform strategy. However, the Supreme Court is expected to consult with the central government regarding the amount of budget, human resources and various support facilities are needed in the implementation of the administrative reform,so that the implementation of the administrative reform in the Supreme Court can be optimized and can be perceived by the public."

"Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga sasaran utama yang tertuang dalam peraturan Kemen PAN dan RB No.20 Tahun 2010 yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business process), dan sumber daya manusia apartur. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis strategi reformasi birokrasi yang dibangun di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori 3 (tiga) model strategi refomasi birokrasi dari Siendentopf yaitu strategi fiskal, strategi struktural, dan strategi program, kemudian ditambahkan dengan menganalisa kendala dan hambatan dalam strategi tersebut berdasarkan teori dimensi-dimensi utama dari strategi reformasi birokrasi yang ideal dari Dror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan illustrative method, yaitu metode analisis yang menggunakan bukti empirik untuk menggambarkan teori, data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan informan, FGD, kajian terhadap berbagai bahan tertulis seperti dokumen, buku, kumpulan peraturan yang terkait dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori yang digunakan bisa digambarkan bahwa strategi tersebut belum mampu memenuhi kriteria ketiga model strategi reformasi birokrasi tersebut. Untuk strategi fiskal belum diterapkannya strategi penghematan anggaran yang terkait dengan rasionalisasi dan modernisasi struktur internal yang juga tetap menjaga kualitas pelayanan. Dalam strategi struktural, belum dirancang strategi perubahan struktural yang dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tanpa harus meningkatkan pembiayaan serta aspek rasionalisasi besaran organisasi (right sizing). Dan terkait strategi program, Mahkamah Konstitusi belum memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat antara lain belum dispesifikan tujuan dari reformasi birokrasi, terlalu banyaknya program, ketersediaan waktu yang sedikit, ketersediaan dana yang minim. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu dilakukannya review dan penyempurnaan terkait sistem pengelolaan anggaran, perubahan struktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (right sizing), dan pembuatan standar pelayanan minimum, fokuskan tujuan reformasi, membuat manajamen waktu yang baik, dan melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program reformasi yang proporsional.

---

As one of the independent judicial authority, the Constitutional Court entered into one of the priorities of bureaucratic reforms by regulation of Ministry of Administrative Reform No.PER/15/M.PAN/7/2008 About General Guidelines of Bureaucratic Reforms. Based on this, a strategy for achieving the bureaucratic reform policies is needed. The Constitutional Court will prioritize/emphasize improvements in some changes that are strongly associated with the three major goals set out in The Regulation of Ministry PAN and RB No.20 of 2010 that are institutional (organization), management (business process), and human resources. Based on this, research is conducted on the analysis of bureaucratic reform strategy which was built in the Constitutional Court based on the theory of 3 (three) models of bureaucratic reforms strategy of Siendentopf that are a strategy of fiscal, structural strategies, programs strategies, and then added to analyze the constraints and obstacles in the strategy based on theory of the main dimensions of the ideal bureaucracy reform strategy of Dror. This study used a qualitative approach with illustrative method, a method of analysis that uses empirical evidence to illustrate the theory, the data obtained by interviews with informants, focus group discussions, the study of a variety of written material such as documents, books, a collection of regulations related to bureaucratic reform in the Constitutional Court.

Based on the analysis conducted on the strategies of bureaucratic reform in the Constitutional Court based on the theory used can be drawn that the strategy has not been able to meet all three criteria the bureaucratic model of reform strategies. For fiscal strategy that budget savings strategies has not applied also not associated with the rationalization and modernization of the internal structure which also maintaining quality of service. In a structural strategy have not designed structural changes strategy that may have an impact on increasing productivity without increasing the amount of funding and organizational aspects of rationalization (right sizing). And for programs strategy, the Constitutional Court does not have a system that can be used as an indicator measuring the effectiveness and efficiency of public services provided to citizens. Meanwhile, there are still many obstacles and barriers which contained, among others, have not dispesifikan purpose of bureaucratic reform, too many programs, the availability of a little time, the availability of funds is minimal. The advice in this study, need to do a review and improvement of management systems related to the budget, structural changes in accordance with the needs of the organization (right sizing), and the manufacture of minimum service standards, focus on reform goals, make time manajamen, and revise the budget appropiated with reform program needs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi pustakawan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang dan mereka berlima adalah pegawai perpustakaan bagian pelayanan bagian pelayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang salah satunya adalah kepala sub bagian data dan layanan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pustakawan di Mahkamah Agung RI sangat beragam. Penelitian ini menyarankan adanya evaluasi untuk pengembangan kompetensi agar kompetensi para pustakawan meningkat.

---

Research aims to describe about identifying competency librarian of services at the library section supreme court of Indonesia. This study uses descriptive qualitative approach. Method of data collection with interviews and observation. Informant in this study are come to five librarians of services at the library section supreme court of Indonesia and one of them is the chief of staff subpart. The results of this research indicate that librarian competences of services at the library section supreme court are various, so that knowledge, skill, and behavior of them are differents. The research suggest to make evaluation of competence development in order to uncrease the competence of librarians."

"Tesis ini membahas mengenai strategi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi reformasi birokrasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh Setwapres RI serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis. Berdasarkan hasil analisis atas formulasi strategi reformasi birokrasi dengan menggunakan Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) diperoleh kesimpulan bahwa strategi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Setwapres RI adalah strategi inkremental. Hasil penelitian merekomendasikan Sekretariat Wakil Presiden untuk membentuk sebuah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus melaksanakan programprogram reformasi birokrasi di lingkungan internal Setwapres RI; menjalankan program change management secara periodik untuk mentransformasikan nilainilai reformasi birokrasi bagi pembentukan pola pikir dan budaya kerja; membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara utuh sebagai early warning system atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja; dan meningkatkan komitmen serta efektivitas peran Pemimpin disemua level manajemen untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the strategy of bureaucratic reform implementation in the Secretariat of The Vice President of the Republic Indonesia (VP Office). The research goal was to analyze the strategy of bureaucratic reform that was chosen and executed by the VP Office, along with the factors that support and prohibit its implementation. The research is qualitative in nature that uses a post positive approach. Using the Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) as tool of analysis towards the formulation of the bureaucratic reform strategy, this research concludes that the bureaucratic reform strategy conducted by the VP Office is an incremental type of strategy.

Based from the results, this research recommends the following steps for the VP Office: that the VP Office establishes a working unit that specializes only in executing bureaucratic reform programs in the VP Office's internal environment; also implement a change management program periodically in order to transform bureaucratic reform values into a certain mind set and work culture; establish a comprehensive Governmental Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) to function as an early warning system towards the execution of all of the working units tasks and functions; increase the commitment and effectiveness of the leader's role in order to push for the successfulness of bureaucratic reform."

"ABSTRAKPandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapananalogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkanpenafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapananalogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteksstruktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memilikipersamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluascakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapatmencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidanatersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung RepublikIndonesia telah menerapkan analogi dalam Putusan Nomor 786K/Pid/2015 dan1417K/Pid/1997.

---

ABSTRACTThe dominant perspective in criminal law propounds that the application ofanalogical reasoning is prohibited in criminal law, since it is contradictory toprinciple of legality, whereas extensive interpretation is not prohibited. This thesisfinds that application of analogical reasoning is different from extensiveinterpretation in the context of their own argumentative structure, but they areidentical in the context of their practical application, for they both extend themeaning of a criminal provision so it could include an action that was notincluded in that provision. This thesis also finds that Supreme Court of Republicof Indonesia has applied analogical reasoning in Decision Number 786K/Pid/2015and 1417K/Pid/1997."

"Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, maka akan sulit membuktikan adanya perkawinan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kedudukan istri dan anak yang lemah di mata hukum dan anak tersebut akan menjadi anak luar kawin dan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Tanpa adanya bukti yang kuat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan TSH dan Alm. SD dianggap tidak pernah terjadi, sehingga menurut kententuan hukum waris perdata barat yang berhak sebagai ahli waris sesuai pasal 856 KUHPer dari Alm. SD adalah ahli waris Golongan II yakni orang tua dan saudara-saudara Pewaris.

---

Unregistered Marriage affect the uncertainty of marital status through authentic proof of marriage, thus affecting the legal status of a child. This research was carried out by raising issues related to analysis the position of the heirs from unregistered marriage and the legal considerations in the Supreme Court decision No. 3073 K/Pdt/2019). This doctrinal legal research examines legal objects in their concept as statutory regulations and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of legal materials, both primary and secondary, which were then analyzed to answer research problems. Based on the results of the analysis carried out, it can be explained as follows: if a marriage is not registered in applicable regulation in civil registration, then it will be difficult to prove the existence of the marriage. This will affect to the weak position of wife and their child from law point view and the child will become an out of marriage child and only have a civil relationship with their mother. without the existence of strong evidence resulting from unregistered marriage, the marriage between TSH and Alm. SD considered as never happened. So, according to west civil law, whose entitled as Alm. SD’s heir according to article 856 Indonesian Civil Code is group two of heirs which is his mother and sister."

"ABSTRAKHak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang kuat, salah satu cirinya adalah mudahdan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undangNomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila debitur ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut. Penjualan ini disebut dengan parate executie. Namun, di dalamprakteknya, pelaksanaan parate executie ternyata tidak dapat berjalan dengan semestinyasebagaimana yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429K/Pdt/2011. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan ini adalahbagaimanakah bentuk upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggunganberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429 K/Pdt/2011? Danhambatan-hambatan apa sajakah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan parate executie HakTanggungan sebagai jaminan kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagikepentingan kreditur? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatanyuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat ekspanataris.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal kredit macet atau wanprestasi, krediturberhak menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan lelang umumtersebut, yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur kepada pengadilan negerisehingga menghambat pelaksanaan lelang dan sulitnya mencari pembeli lelang. Terhadap haltersebut, penulis menyarankan agar kreditur hendaknya lebih gencar melakukanpengumuman melalui berbagai media, baik media massa maupun media elsktronik sehinggadiperoleh calon pembeli lelang. Selanjutnya dalam rangka penyaluran kredit, krediturhendaknya menerapkan prinsip 5-C (capacity, character, capital, collateral, dan condition ofeconomy) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

---

ABSTRACTSecurity on land is a powerful security agency, one of the it's character is easy anddefinitely in execution. Under the provisions of Article 6 of Law No. 4 of 1996Regarding Security On Land determines that if the debtor don't do like the contactsaid, the holders of security on land have the right to sell the object of security onland on its own power through a public auction and taking payment of its receivablefrom the sale proceeds. This sale is called parate executie. However, in practice, theimplementation parate executie was not able to walk properly, as happened in theSupreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011. The principalissues raised in this paper is how the form of the settlement of bad loans with securityon land based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011? And what are the obstacles will be faced in implementation parateexecutie as loan collateral to provide legal protection for the benefit of creditors? Thisresearch is a law with normative juridical approach, using primary and secondarylegal materials that are explained. The survey results revealed that in terms of baddebts or defaults, the lender has the right to sell the rights object Dependant on itsown power through a public auction. However, there are some obstacles that can beencountered in the implementation of the public auction, namely the claim made bythe debtor to the district court so that hinder the implementation of the auction andthe difficulty of finding buyers auction. Against this, the authors suggested thatlenders should be more incentive to do the announcement through a variety of media,both mass media and the media in order to obtain prospective buyers. Furthermore, inorder to lending, creditors should analize carefully by the principle of 5-C (capacity,character, capital, collateral, and condition of economy) so as to minimize theoccurrence of bad debts."

"Perkembangan teknologi komunikasi bermanfaat untuk memproses dan menyampaikan informasi dengan cara yang semakin modern. Salah satu bentuk penyiaran dapat dilakukan melalui siaran televisi. Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum antara TVRI dan Indosiar. Perjanjian tersebut dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014, dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa TVRI sebagai pihak pertama menunjuk Indosiar untuk menjadi siaran televisi swasta umum, kemudian Indosiar berjanji untuk memberikan 12,5% dari seluruh penghasilannya kepada TVRI selama 20 tahun. Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan peraturan baru yang mengubah status TVRI dari Yayasan ke Perusahaan Jawatan. Hal tersebut membuat pihak Indosiar merasa tidak perlu lagi melaksanakan prestasinya. Kemudian TVRI mengajukan permohonan gugatan kepada Indosiar karena Indosiar tidak melakukan prestasinya sampai dengan tahun 2000. Namun sampai dengan putusan akhir, hakim menolak permohonan dari TVRI tersebut dan menyatakan bahwa Indosiar tidak melakukan wanprestasi.

---

Development of communication technology is useful to process and convey information in a way that the more modern. One form of broadcasting can be done via television broadcasts. This thesis concerning judgment of a court in agreement appointment of execution private television broadcast common between TVRI and Indosiar. The deal is started from 1994 until 2014, in the treaty states that TVRI as the first party constitute Indosiar to become a television broadcast of public, then Indosiar promised to give 12.5% of all income is to TVRI for 20 years. In 2000, the government adopt new rules that change the status TVRI from the foundation into the company jawatan. It makes Indosiar feel no longer have to carry out the performance. Then TVRI submit the application for a lawsuit to Indosiar because Indosiar did not do the performance until the end of year 2000. But until the end of the court, with a verdict the judge refused the request of TVRI and expressed that Indosiar not doing the tort."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptifanalisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahuikesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidakmempertimbangkan alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja sebagaipelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Hak AsasiManusia yang dilakukan oleh pengusaha dan hakim kurang teliti dan saksama dalammelihat putusan PHI No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk karena telah salah dalammenentukan jenis PHK sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about pregnancy reason to decide employment. This researchused normative legal with descriptive analysis , which describes and analyzes thedecision of the Supreme Court Republic of Indonesia Number 297 K/ Pdt.Sus -PHI/2015. The purpose of the study was to determine the suitability of considerationof the judge in the verdict by Law Act No. 13 of 2003 about Employment. The resultsof the study are the judge did not consider the pregnancy reason to decideemployment as a violation of the provisions Law Act about Employment and theHuman Rights committed by businessmen and judges are less careful and thorough inseeing the verdict of PHI Number 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk because it has beenwrong in determining the type of termination of employment, so that it causes theincorrect application of the law."