Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan kebijakan guna menekan laju penyebaran virus, salah satunya melalui kebijakan vaksinasi. Keberhasilan dari kebijakan pemerintah terutama di masa pandemi bergantung pada salah satu faktor penting yaitu public trust. Kota Depok sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Barat memiliki kendala dalam penerapan vaksinasi di antaranya kesulitan dalam mencapai target serta sebagian masyarakat yang cenderung memilih untuk vaksin di luar Kota Depok akibat kapasitas pemerintahnya yang kurang mendukung. Berangkat dari hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat public trust terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep public trust untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berupa survei, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan ketercapaian atas kategori tinggi pada tiga dimensi pengukuran public trust, yaitu perceived competence (93,6%), perceived benevolence (89,1%), dan perceived integrity (95,5%), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat public trust terhadap Pemerintah Kota Depok dalam konteks implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah tinggi dengan persentase sebesar (97,3%).

---

COVID-19, which emerged in early 2020 in Indonesia, prompted the government to implement policies to suppress the spread of virus, one of them was through vaccination policy. The success of government policies, especially during pandemic, depends on one important factor, namely public trust. Depok City as the epicenter of COVID-19 in West Java has obstacles in implementing vaccinations, including difficulties in achieving targets and some people who tend to choose vaccinate outside Depok due to the government's less supportive capacity. Based on this, the purpose of this study is to determine the level of public trust in the government in implementing the COVID-19 vaccination policy. This study uses the concept of public trust to determine the level of public trust in the government. This research using quantitative method with quantitative and qualitative data collection techniques with surveys, interviews, and literature studies. Based on the achievement of the high category on three dimensions of public trust, namely perceived competence (93.6%), perceived benevolence (89.1%), and perceived integrity (95.5%), the results of this study show that the level of public trust in Depok City Government in the context of implementing the COVID-19 vaccination policy is high with a percentage of 97.3%."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta pusat. Sensus Pajak Nasonal berawal dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Sampai dengan saat ini Sensus Pajak Nasional telah dilaksanakan sebanyak dua tahapan. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta Pusat baik Tahap I maupun Tahap II sama-sama memperoleh hasil yang tidak mencapai target. Berdasarkaan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan Tahap II penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan menganalisis menggunakan Teori Evaluasi dari Dunn. Jika melihat kriteria evaluasi dari Dunn Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This research discussed the evaluation of implementation National Tax Census in Regional Tax Office in Central Jakarta. National Tax Census started from governments effort to solve the problem about low level of Tax Payers to pay the tax and to increase state income.The Research is done using a qualitative approach and including in research cross sectional with the technique of collecting data are the study of literature and field studies. Up to now National Tax Census had been held as many as two stage. Implementation of National Tax Census in Central Jakarta Regional Tax Office during phase I and II show the same results that could not hit the target.

Based on the result of Implementation of National Tax Census Phase I and Phase II this research will evaluate the implementation National Tax Census by analyzing the use of the theory evaluation of dunn. From criteria of the evaluation of Dunn the implementation of national tax census still need a lot of improvement in order to attain a desired goal."

"ABSTRAKMelalui survei terhadap pengguna media sosial, penelitian ini menemukan bahwa difusi berita politik berjalan moderat. Kategori responden dibagi menjadi tiga kelompok generasi yaitu generasi milenial, generasi X dan generasi baby boomer. Difusi berita pada generasi milenial berjalan paling lambat, sedangkan difusi pada generasi baby boomer paling cepat dari kelompok generasi lainnya. Berdasarkan kerangka teori yang kami gunakan, kami menginterpretasikan bahwa generasi milenial kurang terlibat pada isu-isu nasional, khususnya pada topik politik.Kampanye ldquo;Saya Indonesia, Saya Pancasila rdquo; di media sosial secara umum memicu polarisasi politik. Polarisasi politik paling kuat terjadi di generasi X dan paling lemah di generasi milenial. Generasi baby boomer cenderung partisan terhadap pemerintahan dibanding kelompok generasi lainnya.Melalui analis PLS-SEM, kami menyimpulkan bahwa partisanship merupakan fungsi eksposur yang berpengaruh dalam kecepatan mendapatkan berita politik, sedangkan kelompok ldquo;hard core rdquo; ekstrim partisan merupakan fungsi ekpresi yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik.

---

ABSTRACTBy survey on social media user, this research show that political news diffusion is moderate. Our respondent categories consist of three generation: millenials, X and baby boomer. Diffusion by millenial slowest than others, and baby boomer the fastest. Refer to our theoritical framework, I interpreted the millenial generation is passively in political issues.This research also found that ldquo;Saya Indonesia, Saya Pancasila rdquo; campaign triggered political polarization in social media group. This polarization strongest in Xer, and weakest in millenials. Baby boomer tend to support the government campaign. In PLS-SEM analysis result some hypothesis significant. Partisanship influence the rate of diffusion, while hard core to self expression in social media network. "

"Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan sebuah perusahaan dengan bentuk Usaha Bersama (Mutual) yang merupakan salah satu jenis perusahaan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Belum adanya Undang-undang dan / Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Usaha Bersama (Mutuit) mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan diskriminasi terutama bagi pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputeta 1912. Berangkat dari ad-arrya te-tiAatiastlan hukum dan diskriminasi yang mengakibatkan tidak terlindunginya kedudukan pemegang polis dan tidak ada yang pembagian tanggung jawab yang adil, beberapa pemegang polis mengajukan permohonan perkara tentang Usaha Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama (Mutual) dengan objek pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-undang Dasar 1945. Tulisan ini difokuskan kepada kedudukan dan tanggung jawab pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 karena tidak adanya Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Usaha Bersama (Mutual) penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan dan didukung wawancara kepada informan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, pemegang polis yang merupakan Anggota dari Badan Perwakilan Anggota harus bertanggung jawab untuk aspirasi para pemegang polis yang tidak tergabung sebagai Anggota. Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perasuransian sebagaimana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32|PLJU-XA}}B tanggal 3 April 2014. Selain itu, untuk mengantisipasi apabila dalam waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah belum membuat Undang-undang terkait usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama, Badan Perwakilan Anggota dapat mengadakan Sidang Badan Perwakilan Anggota dengan agenda mengubah badan hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputeta 1912 menj adi Perseroan Terbatas.

---

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera l9l2 is a company with a form of a Mutual Company, which is one type of company which may conduct insurance business the since of Acts and / or Government Regulation that governing Mutual company lead to legal uncertainty and discrimination, especially for the policy holders of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Departing from legal uncertainty and discrimination that lead to unprotected position of the policy holder and the absence of disseverance of fair responsibility, some of policy holders apply for the case of the Insurance Business Form of Mutual Company with the object of the petition for Article 7 paragraph(3) of Act No. 2 of 1992 on Insurance Business of the Act of 1945. This studyy focus on the position and responsibility of Asuransi Jiwa Bersam a l9l2 policy holders because of the absence of Acst and / or Government Regulation governing the Mutual Company. This study is a normative juridical by conducting legal research literature as well as informant interviews. The type of data used is secondary data. The analytical method used is qualitative method. As set forth in the articles of association, the policy holder who is a Member of the Board Member Representative shall be responsible for delivering the aspirations from policy holders who are not incorporated as a Member. The government should immediately affirm the draft of Insurance Acts as it stated in constitutional court Decision No. 32/PUU-XA201f]. April 3, 20L4 In addition, to anticipate when the time specified by the Constitutional Court, the Government has not made Acts related insurance business in the form of Mutual Company, Board Member Representative may hold a Member Representative Body Assembly with an agenda to change the legal status of the Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera l9l2 to Limited Liability Company."