Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan strategi Invisible Children sebagai civil society dalam memengaruhi Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act di Amerika Serikat tahun 2009 - 2010. Studi ini menemukan bahwa perpaduan antara pilihan strategi di luar saluran politik formal (outside track) melalui berbagai pendidikan, kampanye, dan advokasi serta strategi di dalam saluran politik formal (inside track) dalam bentuk lobi-lobi politik berimplikasi positif memengaruhi legislasi undang-undang ini. Perpaduan strategi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dan nilai organisasi maupun hasil riset dan fakta di lapangan. Pada akhirnya, pilihan strategi ini berpengaruh pada pensuasanaan publik terhadap isu (sensitizing) serta dukungan anggota Kongres terhadap legislasi undang-undang tersebut (structural).

---

This thesis is a result of a qualitative research which identified the strategies of the Invisible Children in influencing the Lord’s Resistance Army and Northern Uganda Recovery Act of 2010. This study found that the combination between outside track strategies, such as education, campaign and advocacy, and inside tracks, such as political lobbying, had a positive impact in influencing that policy. The combination of these strategies is influenced by a wide range of the organization's interests and values, as well as results of research and facts of the real condition. In the end, the combination of these strategies resulted in public sensitizing and the Congress' structural support on this legislation."

"Geo-ekonomi merupakan konsep yang diperdebatkan dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI). Edward Luttwak mengatakan bahwa terdapat perubahan relevansi penggunaan power dan instrumen dari militer, menuju ekonomi untuk pemenuhan keamanan negara. Relevansi ekonomi dalam persaingan great power mendorong analisis kompetisi perebutan kapital dan pasar yang sistemis, salah satunya terjadi pada fenomena industri semikonduktor. Pada 8 Agustus 2022, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, resmi menjadikan CHIPS for America Act sebagai undang-undang yang berlaku. Undang-undang ini berisi mengenai penguatan manufaktur dan desain produksi semikonduktor di domestik, sekaligus melindungi rantai nilai semikonduktor AS sebagai visi ekonomi dan keamanan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengakomodasi para pelaku bisnis semikonduktor untuk membangun pabrik fabrikasi mereka di AS melalui serangkaian insentif dan kemudahan regulasi. Meskipun begitu, kebijakan ini bertolak belakang dengan pencapaian inovasi, teknologi, dan pertumbuhan industri yang telah didorong oleh pengalihdayaan produksi, utamanya nilai-nilai pasar bebas yang dipromosikan oleh AS. Tulisan ini akan berusaha menjawab ketidaksinambungan tersebut melalui perspektif geo-ekonomi dengan pemetaan jaringan produksi global. Dalam temuan yang ada, jaringan produksi global memperlihatkan interdependensi industri cip AS yang asimetris terhadap Tiongkok dan kawasan Asia Timur, dan perubahan tata kelola industri cip yang semakin kompleks dan koordinatif menuju relasional. Faktor-faktor ini berimplikasi pada pelaksanaan CHIPS for America Act sebagai respon geo-ekonomi AS terhadap ancaman keamanan nasional, terutama dalam usaha AS mempertahankan posisi mereka sebagai hegemoni global.

---

Geo-economy is a debated concept in the field of International Relations (IR). Edward Luttwak contended that there had been a change in the relevance of the use of power and instruments from the military to the economy in the national security strategy. The economic relevance of great power competition initiated a systemic analysis of competition for capital and market, which occurs in the recent phenomenon of the semiconductor industry. On August 8, 2022, the President of the United States, Joe Biden, officially introduced the CHIPS for America Act as law. This law is concerned with strengthening the manufacture and design of domestic semiconductor production, while protecting the US semiconductor value chain as an economic and national security vision. The law accommodates semiconductor business players to build their fabrication factories in the US through a series of regulatory incentives and reliefs. Even so, this policy contrasts with the achievements of innovation, technology, and industrial growth that have been driven by the outsourcing of production activities, especially the free and open market values promoted by the US. This paper will attempt to address this anomaly through a geo-economic perspective by mapping global production networks of semiconductor. The existing findings on the global production network show the asymmetrical interdependence of the US chip industry towards China and the East Asian region, and dynamics in chip industry governance that are increasingly complex and coordinative towards relational governance. These factors promote the implementation of the CHIPS for America Act as the US geo-economic response to national security threats, especially in the US effort to maintain their position as global hegemony."

"Tesis ini mengkaji masalah Islamofobia di Amerika Serikat AS dan peran yang dilakukan oleh Council on American Islamic-Relations CAIR dalam mengatasi Islamofobia di negara tersebut. Permasalahan penelitian yang diangkat dari tesis ini bahwa komunitas Muslim di Amerika sebagai kelompok minoritas menghadapi berbagai bentuk Islamofobia mengacu pada teks laporan dari Council on American Islamic-Relations CAIR yang berjudul : Islamophobia and Its Impact in the United States, January 2009-December 2010 Same Hate, New Target . Dengan menggunakan teori kebudayaan dari Clifford Geertz, dan konsep rasisme dalam agama, budaya, dan kondisi sosial politik Amerika yang menjadikan Islam sebagai keyakinan di luar mainstream AS. Penelitian ini menggunakan metode ldquo;thick description'; dari Clifford Greetz, yang menunjukkan bahwa Islamofobia di AS berakar dari sejarah rasisme yang panjang di masa lalu, diikuti adanya prasangka, dan sikap masyarakat terhadap masyarakat Muslim. CAIR sebagai organisasi advokasi hak-hak sipil dan NGO mulai bekerja setelah pemboman di Oklahoma pada tahun 1995. Peran CAIR dalam mengatasi Islamofobia dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti advokasi lewat organisasi yang terkelola dengan professional melaksanakan pendidikan, pelatihan, publikasi, berhubungan dengan pemerintah, media, DPR, FBI, lobbi dan lain-lain sesuai dengan visi misi CAIR. Program-program advokasi dan pendidikan yang dilakukan oleh CAIR telah menunjukkan keberhasilan, yakni telah dipenuhi, dihormati, dan dilindunginya hak-hak sipil masyarakat Muslim yang selama ini dilanggar, namun penelitian ini juga menemukan bahwa dampak program-program yang dilakukan CAIR belum begitu luas dan belum menurunkan Islamofobia di masyarakat Amerika.

---

This thesis explores the problem of Islamophobia in the US, and the role of the Council on American Islamic Relations CAIR to fight Islamophobia in that country. The focus of this research is on the Moslem community as a minority group in America facing Islamophobia based on CAIR report titled Islamophobia and Its Impact in the United States, January 2009 December 2010 Same Hate, New Target. Using the cultural theory from Clifford Geertz, and the concept of racism in religion, cultures and sociopolitical condition, it discovers that Islam is not part of American social mainstream, yet. Applying the 'thick description' method from Clifford Geertz, the results show that Islamophobia in America has had roots from the long period of historical racism in the past followed by the existence of prejudice and attitudes from the society against the Moslem community. CAIR as a civil right and non governmental organization began its work right after the Oklahoma bombing in 1995. Since then, many advocacy and community education programs have been conducted by CAIR. Indeed, this organization has demonstrated success to fulfil and protect Moslem communities civil rights in the US. However, the impact of the advocacy and education programs undertaken has not decreased Islamophobia yet and the challenges overcome Islamophobia in the US still has a long way to go through many efforts so forcefully conducted by CAIR and its network ."

"ABSTRACTTulisan ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan luar negeri Arktik Kanada ? ? yang juga dikenal dengan sebutan ? ?Strategi Utara ? ? ? pada tahun 2009-2010. Melihat dari sumber-sumber domestik dari pembentukan kebijakan luar negeri, akan dianalisis bagaimana kebijakan yang dihasilkan dan apa yang kemudian menjadi perhatian dan tujuan utama pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan Arktik nya. Ancaman terhadap kedaulatan Kanada di wilayah Arktik menjadi perhatian utama dan juga kesejahteraan rakyat Kanada khususnya masyaakat Inuit di wilayah Arktik dan melestarikan lingkungan Arktik.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the factors that influenced the Canadian Government on the making of the Canadian Arctic Foreign Policy also known as Northern Strategy in the years 2009 2010. Seeing from the perspective of domestic context in foreign policy making, the central analysis will look on the Canadian Arctic policy itself. It is found that the perceived threat to Canadian sovereignty in its Arctic territory as the main concern in the making of the Canadian Arctic Policy, in addition of the welfare of Canadian citizens especially Inuit people in the Arctic and preserving the Arctic environment."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country.

In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making."

"Tesis ini membahas mengenai strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam kampanye globalnya untuk memerangi terorisme sejak serangan 911 yang difokuskan pelaksanaanya di Pakistan dan Indonesia. Kerja sama yang terjalin dalam pemberantasan yang terjalin oleh Amerika Serikat kepada Pakistan dan Indonesia tetap diwarnai tindakan sepihak Amerika Serikat untuk melakukan serangan atau agresi militer ke dalam wilayah Pakistan, sedangkan Indonesia yang relatif lemah angkatan bersenjatanya Amerika Serikat tetap mengedepankan kerjasama penuh kepercayaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam pelaksanaan agresi militer di Pakistan dan kerjasama di Indonesia akan dikupas termasuk faktor-faktor dari sisi Amerika Serikat sendiri. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi yang terdiri dari berbagai faktor dan antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Kajian dalam penelitian ini menemukan sejumlah kondisi-kondisi yang menyebabkan Amerika Serikat harus bertindak keras secara militer terhadap Pakistan dan menekankan kerjasama pada kondisi Indonesia.

---

The thesis discusses the strategy pursued by the United States of America in its global campaign to fight against terrorism since the September Eleven (9/11) attacks. The focus of the thesis is the fights conducted in Pakistan and Indonesia. In holding such cooperation with Pakistan, the United States directly often attacks its targets in the jurisdiction of the country. Meanwhile, the superpower country always promotes a trustful cooperation in conducting such cooperation in Indonesia which has relatively weak armed forces. The thesis will discuss several factors that must be considered by the United States of America?s decision makers in conducting a military aggression in Pakistan and a trustful cooperation in Indonesia. The thesis employs the rationales of the concept of strategy which consist of a variety of factors and such factors affect each other. The results of the research reveal several conditions forcing the United States of America take harsh actions in Pakistan and, on the other side, emphasize a trustful cooperation in Indonesia."

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas strategi politik yang dilakukan olehkelompok kepentingan Gay and Lesbian Activist Alliance (GLAA) dalam penetapanThe Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 tentangpernikahan sesama jenis di District of Columbia, Amerika Serikat pada tahun 2009.Strategi politik yang digunakan adalah upaya dukungan dan aktivitas politik GLAA.Studi ini menggunakkan teori kelompok kepentingan terutama tentang lobi danadvokasi, melalui kampanye informasi, lobi langsung kepada pejabat publik dankoalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studikepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwastrategi politik GLAA dalam melakukan lobi dan advokasi berhasil dalam penetapanRUU 18-482 atau The Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 untuk menjadi peraturan hukum di District of Columbia.

---

ABSTRACTThis paper discusses about political strategy by GLAA toward Civil MarriageEquality Amendment Act 2009 in District of Columbia to legalize same-sex marriage.GLAA political strategy can be identify with their supportive effort and politicalactivity. Theory of interest groups are applied to explain the political strategy ofGLAA in this case study, especially on lobbying and advocating tactics concepttactics such as information campaign, direct lobbying to public officials and coalition.The research methodology was qualitative through literature study and documentsstudy techniques. The research shows that political strategy of GLAA with lobby andadvocacy succeed in the establishment of Bill 18-482 or The Religious Freedom andCivil Marriage Equality Amendment Act of 2009 to be the rule of law in the Districtof Columbia., This paper discusses about political strategy by GLAA toward Civil MarriageEquality Amendment Act 2009 in District of Columbia to legalize same-sex marriage.GLAA political strategy can be identify with their supportive effort and politicalactivity. Theory of interest groups are applied to explain the political strategy ofGLAA in this case study, especially on lobbying and advocating tactics concepttactics such as information campaign, direct lobbying to public officials and coalition.The research methodology was qualitative through literature study and documentsstudy techniques. The research shows that political strategy of GLAA with lobby andadvocacy succeed in the establishment of Bill 18-482 or The Religious Freedom andCivil Marriage Equality Amendment Act of 2009 to be the rule of law in the Districtof Columbia.]"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan teori dan penerapan perdamaian dalam PKPU berdasarkan peraturan kepailitan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan juga persamaan mengenai jalannya suatu perdamaian dalam rangka PKPU dan Kepailitan antara Negara yang menganut Civil Law yaitu Amerika Serikat, dan Common Law, yaitu Indonesia dan Brazil. Dengan adanya studi kasus, diketahui bahwa suatu rencana perdamaian tidak selalu dapat diterima baik oleh kreditor atau Pengadilan Niaga, dan suatu rencana perdamaian yang telah disahkan, tetap dapat diajukan pembatalan jika debitor lalai menjalankan kewajiban yang tercantum dalam rencana perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan konsep perdamaian dalam PKPU di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil.

---

This thesis discusses the comparison of theory of accord on Suspend of Payment and its application according to Bankruptcy regulation in Indonesia, United States, and Brazil. This thesis uses juridical normative method, descriptive explanatory nature. The discussion will analyze the differences and similarities between accord implementation in country based on civil law, which is United States of America, and in countries based on common law, which are Indonesia and Brazil. In regard to the cases analyzed by the author, noted that not all of accord plan can be approved, either by creditors or court. If the debtor neglects the accord plan which has been approved by the court, it can be applied for cancellation. The result from this research is that there are differences between the accord on Suspend of Payment in Indonesia, United States, and Brazil. "