Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

---

This thesis provides a description of the position of Council as an institution has been called "legislative" by the local community, but it is not so. Council is one of the elements of the regional administration, together with the Regional Head, so the Council is in the executive area. Council only perform the function of legislation in areas with established rules and regulations in regional level together with Regional Head, such as local regulation. This research is a descriptive qualitative research design.

Research results showed that Banyumas Regency has run its legislative function well, where it is seen from local regulations that have been generated. Because of local regulations is an integral part of the system of national legislation there must be monitoring mechanisms to it, either through the executive (executive review) and the judiciary (judicial review). This is necessary so that the local government does not abuse his authority in doing his job as a regional administrator."

"Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebutuhan daerah dan kehendak masyarakat DIY itu sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Status istimewa yang dimiliki oleh DIY merupakan fakta sejarah yang tidak akan terhapus oleh kondisi jaman yang berubah. Fungsi membentuk undang-undang (legislasi) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Padahal melalui fungsi legislasi, DPD diharapkan menjadi lembaga yang dapat menjembatani kepentingan daerah di tingkat pusat salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Hal yang menarik terkait dengan peran DPD di dalam pembentukan UUK DIY adalah keterlibatan DPD yang cukup jauh padahal selama ini keterlibatan DPD dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang hanya sebatas menyampaikan pandangan dan pendapat akhir saja. Keterlibatan DPD yang cukup jauh tersebut tidak lepas dari pendekatan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Komite I DPD kepada Pimpinan Komisi II DPR. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, dan Tata Tertib DPR, belum memberikan ruang kepada DPD untuk ikut membahas secara penuh dalam proses Pembicaraan Tingkat I. Padahal keberadaan DPD terbukti dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pemberdayaan daerah-daerah.

---

The specialty of Yogyakarta Special Region is a regional needs and desires Yogyakarta community itself in its efforts to improve the welfare of the people guaranteed by the Constitution. Special status held by Yogyakarta is a fact of history that will not be erased by the time the conditions change. Functions make statutes (legislation) that is owned by the Regional of the Representative Council of the Republic of Indonesia (Senate) is still very weak in comparison to the House of Rerepsentative and the President. Through the legislative function, Senate of Indonesia is expected to be an institution that can bridge the interests of the region at the central one of which is the establishment of the Law Privileges Yogyakarta. (UUK DIY). The interesting thing related to Senate's role in the formation of UUK DIY engagement Senate is quite far but so far Senate involvement in any discussion of the draft law was limited to conveying the views and opinions of the end of the course. Involvement Senate could not be separated far enough from the political approach taken by the Chair of Committee I Senate to the Chair of Commission II House. Law No. 27 In 2009, Law no. 12 In 2011, and the Discipline of the House, not to give space to discuss the Council to participate fully in the Discussion Level I. Though the presence of Senate proven to improve national defense through empowerment of the regions."

"Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Tesis ini membahas lingkup kewenangan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris yang di maksud dalam Pasal 66 UUJN, Kedudukan MPDN dalam Pasal 66 UUJN dengan Kekuasaan Kehakiman serta Pelaksanaan Pasal 66 UUJN sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012. Selain itu juga tesis ini menganalisa Putusan MPDN Kota Bogor Nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013. Kewenangan MPDN dalam pasal 66 UUJN adalah kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat. MPDN berwenang memberikan keputusan apakah notaris yang bersangkutan berhak hadir atau tidak. Kewenangan tersebut membuat MPDN sebagai Badan Peradilan non formal, dimana MPDN sebagai panjang tangan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang memberikan delegasi fungsi pengawasan nya kepada MPDN. Kemenkumham RI merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga hal ini membuat MPDN juga sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mana Keputusan MPDN dapat dijadikan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berada dibawah lingkup kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga MPDN disini juga berada dibawah kekuasaan kehakiman namun karena kedudukannya tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka hal tersebut menempatkan MPDN sebagai Peradilan non formal. Keberadaan MPDN sebagai peradilan non formal dihapuskan oleh Keputusan MK Nomor 049/PUU-X/2012 yang mengabulkan uji materil pasal 66 UUJN, yang menyatakan keputusan MPDN tidak berkekuatan hukum tetap dengan mengapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Oleh karena itu semenjak dikeluarkannya Putusan MK tersebut penyidik atau penuntut umum dalam hal pemanggilan notaris tidak memerlukan ijin MPDN.

---

This thesis discusses the role of Notary Local Supervisor Council in the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position. As a part of normative law research with emphasizes on descriptive analysis, this project aims to provide an overview of the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position. Prescriptive method is used by obtaining secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. This thesis discusses the scope of authority and governance of Notary Local Supervisor Council as stated in Article 66 of Law on Notarial Position, the Council‟s position within the judiciary power according to the Article 66 of Law on Notarial Position, and the implementation of Article 66 of Law on Notarial Position following the issuance of Constitutional Court‟s Decision No. 49/PUU-X/2012. Furthermore, this thesis also analyses the City of Bogor‟s Notary Local Supervisor Council‟s Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013. Notary Local Supervisor Council‟s authority, as stated in the Article 66 of Law on Notarial Position, possesses a special authority not shared by Regional Supervisor Council or Central Supervisor Council. Notary Local Supervisor Council reserves the right to decide the eligibility of a notary to attend the Council, which practically makes the Council a non-formal judiciary institution and therefore a representative of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The Ministry reserves the right to delegate its supervisory function to Notary Local Supervisor Council. The Indonesian Ministry of Law and Human Rights is a State Administration Institution/Office, so the Notary Local Supervisor Council is also considered as a State Administration Institution/Office. This position implies that the Council‟s decisions might also be considered objects of State Administration Decision. The State Administrative Court is under the auspices of national judiciary power according to Law No. 48 of 2009 on Judiciary Power. This Law thus places Notary Local Supervisor Council under the auspices of national judiciary power. However, because its position is not specifically stated or elaborated in the Law, the Notary Local Supervisor Council falls under the category of non-formal judiciary institution. Notary Local Supervisor Council‟s role as a non-formal judiciary institution was ended by Constitutional Court‟s Decision No. 049/PUU-X/2012. The Court passed the judicial review of the Article 66 of Law on Notarial Position, which rules that the Council‟s decisions are not legally binding, by omitting the phrase “subject to the approval of Local Supervisor Council”. Following the issuance of the Constitutional Court‟s Decision, public prosecutors and investigators thus no longer need the Council‟s approval to summon notaries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan serta penghapusan aset lain-lain dan membuat usulan kebijakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penghambat penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah tidak ada kebijakan pengamanan dan penyimpanannya, terbatasnya gudang, kurangnya perhatian serta kurangnya SDM yang memadai. Sedangkan faktor penghambat penghapusan aset lain-lain adalah SOP tidak ditetapkan, kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, lemahnya koordinasi, dan kondisi bawaan masa lalu. Usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah membuat SOP penyimpanan dan pengamanan, membuat standar penyimpanan dan pengamanan, mengoptimalkan fungsi gudang dan menunjuk petugas khusus. Sedangkan usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penghapusan di antaranya menetapkan SOP, memperjelas kewenangan Bidang Aset selaku PPBD, pembinaan secara berkala dan validasi fisik dan data aset lain-lain.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the obstacles of storage, security and other assets disposal implementation and make improvements in the form of policy proposals to resolve it. This research is using qualitative method with case study approach. The research conclude that the obstacles of storage and security implementation are the absence of a policy to regulate the storage and security, inadequacy of storage facilities, lack of attention to security and storage and inadequacy of human resources. While, the obstacles of other assets disposal implementation are the absence of a written standard operational procedure, inadequacy of human resource, lack of coordination between the parties involved and the history of older other assets. The policy proposals to resolve the storage and security problems of other assets are making storage and security policy, making storage and security strategy, optimization storage facilities and appoint a special officer. While, the policy proposals to resolve other assets disposal are issuing and assign a written disposal SOP, assure the authority of Assets Department as PPBD, workshop periodically and validating data between the physical and data record."

"ABSTRAKProgram Indonesia Pintar PIP merupakan program perlindungan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengupayakan anak usia sekolah dari rumah tangga miskin memperoleh pendidikan, baik anak yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganilisis peran yang berjalan dan tidak berjalan dari implementor agencies dalam pelaksanaan PIP. Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran yang dilihat merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi terhadap rumah tangga miskin dan menggunakan data sekunder Susenas, Podes dan data daerah mengenai pendidikan untuk memperkaya informasi yang diperlukan. Temuan penelitian adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat belum mendukung program ini untuk mencapai outcome program. Pelaksanaan peran dari pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat baru pada tahap delivery mechanism yaitu pendistribusian dana bantuan PIP ke penerima manfaat. Selain itu dalam pelaksanaan PIP, peran dalam pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

---

ABSTRACTProgram Indonesia Pintar PIP is a social security program on education with the goal to seek efforts for school age children from poor families to obtain education, either for drop out children or those who are still at schools. The research is to identy and to analyze the successfull and unsuccessful roles of the implementer agencies in conducting PIP. A role is a conception that is beneficial to understand the dynamics of integrated individuals in the social system. The roles see are collective roles, roles as institution or as community. The approach use in the research is a qualitative research using in depth interview to the local government, schools and society. Asides of that, observation towards poor families is conducted as well and secondary data from Susenas, Podes and local data on education is also used to enrich the information. The finding of the research is that the role conducted by the local government, schools and society is not yet supporting the program to achieve the outcome. The conducted role of the local government, schools and society is only on the delivery mechanism that is to distribute PIP fund to the beneficiaries. Besides that, on the implementation of PIP, the monitoring role of the implementor agencies is not running optimally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penganggaran Pemerintah Kabupaten AAA di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan terdapat kebijakan dan dokumen penganggaran yang belum disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat seperti rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal kurang dari 50% dan alokasi anggaran dana alokasi umum yang belum sesuai ketentuan. Mekanisme reviu dalam setiap perubahan anggaran juga belum dilaksanakan secara memadai diantaranya reviu yang kurang mendalam dan pelaksanaan reviu yang tidak dilakukan pada setiap perubahan

---

This study aims to evaluate local government budgeting during the Covid-19 pandemic. This evaluation focuses on two things, namely the suitability of regional budgeting regulations and policies with applicable laws and regulations, as well as a review mechanism for each budget change. This research was motivated by changes in central government regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic that affected the budgeting structure of local governments. This study uses a qualitative method with a case study approach. The analysis uses content and thematic methods with document analysis, questionnaires, and interviews. The results showed that the regulations and budgeting of the AAA District Government during the Covid-19 pandemic did not fully refer to the applicable provisions. The results of the analysis show that there are policies and budgeting documents that have not been adjusted to central government regulations, such as rationalization of expenditure on goods and services and capital expenditures of less than 50% and general allocation fund budget allocations that have not been in accordance with the provisions. The review mechanism in each budget change has also not been implemented adequately, including reviews that are not in-depth and the implementation of reviews that are not carried out for each change."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan juga pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seluruh peraturan perundangundangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik yang pernah maupun sedang berlaku, menempatkan kedudukan Sekretaris DPRD sebagai bagian dari ranah lembaga eksekutif. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD merupakan unsur dari perangkat daerah yang kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan wewenang dari seorang Kepala Daerah. Kemudian, jabatan Sekretaris DPRD telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1948 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, akan tetapi perihal tanggung jawab Sekretaris DPRD secara eksplisit baru mulai diatur pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada mulanya Sekretaris DPRD diatur bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan yang dimulai pada tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut adalah yang awalnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pimpinan DPRD menjadi bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perubahan tersebut berlaku hingga saat ini.

---

This study aims to determine the position of the Secretary of the DPRD in the system of regional government, and to know the responsibilities of the Secretary of the DPRD in the system of regional governance. This study uses juridical-normative research to obtain relevant research results. This research was conducted with a legal approach, case approach, and historical approach. The legal material used by the author is; Primary Legal Material is a legal material that has binding power such as laws and regulations and Secondary Legal Materials, which are non-binding legal materials but explain primary legal materials, as well as tertiary legal materials. Collection of legal material in this study is literature study and also data collection by interview.

The results of the study show that, all laws and regulations, both government laws and regulations, both past and present, place the position of Secretary of the DPRD as part of the realm of the executive body. This is because the DPRD Secretariat, which is chaired by the Secretary of the DPRD, is an element of the regional apparatus whose position, organizational structure, details of their duties and functions, and their work procedures are determined by the Regional Head Regulation which is the authority of a Regional Head. Then, the position of Secretary of the DPRD has been regulated in laws and regulations since 1948 through Law No. 22 of 1948 concerning the Establishment of Basic Rules Regarding Self-Governing in Regions that have the right to Regulate and Manage Their Own Households, but regarding responsibility. The Secretary of the DPRD explicitly only began to be regulated in 1999 through Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government.

At first the Secretary of the DPRD was regulated to be responsible to the leadership of the DPRD, but in its development there were changes which began in 2004 with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. These changes are those that are initially fully responsible to the leadership of the DPRD to be technically responsible for the operation of the DPRD leaders and administratively responsible to the regional head through the Regional Secretary. This change is valid until now."

"Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan.

---

The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service."

"Penelitian ini didasarkan bahwa masih banyak pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang belum transparan sehingga tidak mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan menimbulkan potensi kerugian daerah yang menghalangi program-program pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto masih sangat rendah hal ini dibuktikan banyaknya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembayaran belanja barang dan jasa yang selalu melebihi standar yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah politicall will dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; Opini Badan Pemeriksa Keuangan; kualitas informasi laporan keuangan daerah; dan optimalisasi catatan atas laporan keuangan.

---

This research is based on the fact that there are still a lot of financial accountability of local governments that are not yet transparent so that they do not embody the principles of good governance (good governance) and create potential regional losses that hinder regional development programs. This study aims to describe the accountability of the Regional Government of Jeneponto District financial reporting based on compliance with laws and regulations and the factors that influence accountability. In this study, the methodology used was normative legal research.

The results of this study indicate that the accountability of financial reporting of the Regional Government of Jeneponto Regency is still very low, this is evidenced by the many non-compliance with the legislation, especially in terms of budgeting the Regional Revenue and Expenditure Budget and the payment of goods and services which always exceeds the applicable standard. The factors that influence the accountability of local government financial reporting are the political will of the local government in the management of regional finances; follow-up to the results of the examination by the Supreme Audit Agency; Opinion of the Supreme Audit Agency; the quality of regional financial report information; and optimization of notes to financial statements."