Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh setiap keluarga yang akan memicu putusnya pernikahan dengan jalan perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelusuri literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder yang diperkuat dengan hasil dari wawancara.Adapun dari hasil penelitian mengemukakan bahwa belum adanya pengaturan yang bersifat jelas dan transparan yang dilakukan oleh pemerintah. Mendengar pengakuan dari pengurus Warga Sapta Darma sendiri yang tidak mengakui adanya perceraian, dan menyadari bahwa dengan adanya perceraian adalah bukti kegagalan dari pembinaan terhadap warga Sapta Darma. Sekalipun mereka memahami bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi lika-liku dalam kehidupan berumah tangga. Dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang di dalamnya hanya disebutkan pengaturan mengenai perceraian bagi yang beragama islam.

---

The problem faced by Believers is that there is no definite acknowledgment yet. Especially in the case of marriage and divorce, whit the issue of divorce not being regulated for non-Muslim religions, it is increasingly difficult in the administrative prosess. When he saw the problem that the Sapta Darma did not recognize the divorce. It is possible that there are problems experienced by evary family that will trigger the breakup of a marriage by way of divorce. This research method uses a normative juridical method, whih a qualitative approach, namely by browsing the literature as a document study on secondary data which is strengthened by the result of interviews. The results of the study indicate thet the is no clear and transparent arrangement carried out by the government. Heard the confession from the administrators of warga Sapta Darma themselves who did not acknowlegge the existence of divorce, and realized that the exixtence of divorce was evidence of the failure of the guidance of Sapta Darma residents. Even if they understand that it is possible that there will be twists and turns in married life. From government regulation number 9 of 1975 concerning regulations of Law Nymber 16 of 2019 it inly mentions arrangements regarding divorce for Muslims."

"ABSTRAKPenghayat kepercayaan Sapta Darma Indonesia melakukan perkawinan dengan tata cara agama Islam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni, identitas sebagai muslim yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), sulitnya mengurus birokrasi perkawinan secara penghayat, dan juga kondisi politik saat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Prosesi perkawinan secara agama Islam, dinilai tidak cukup bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma Indonesia. Maka dari itu, mereka pun terdorong untuk melakukan perkawinan kembali atau bangun nikah sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Penentuan hari yang dianggap baik untuk melakukan bangun nikah juga tidak terlepas dari petungan atau sistem perhitungan Jawa. Bangun nikah juga digunakan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma Indonesia untuk menguatkan identitas mereka sebagai penghayat, dilakukan agar mereka dapat dianggap eksis dalam kelompok penghayat kepercayaan. Pasangan penghayat kepercayaan, yang merupakan seorang muslim menyetujui adanya bangun nikah karena didasari oleh kontruksi budaya Jawa. Nilai-nilai taat dan patuh terhadap suami menjadi nilai utama dalam membina rumah tangga karena hal tersebut tidaklah terlepas dari budaya patriarki yang masih mengakar dalam keluarga Jawa. Data dalam skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipasi dan juga pengalaman hidup. Penelitian dilakukan pada masyarakat penghayat Sapta Darma Indonesia, Surabaya.

---

ABSTRACTThe chancellor of the trust of Sapta Darma Indonesia conducts marriage in the manner of Islam. This is influenced by several factors, namely, the identity as a Muslim listed on the KTP (Identity Card), the difficulty of managing the marriage bureaucracy in a way, and also the political conditions at the time of the marriage. Islamic marriage procession, it was considered insufficient for the trustees of the Sapta Darma Indonesia. Therefore, they are also encouraged to remarry or bangun nikah according to their beliefs. The determinination of the day that is considered good for bangun nikah is also inseparable from petungan or Javanese calculation system. In addition to being used as a reinforcer of marriage ties in a way, bangun nikah is also used by the trustees of Sapta Darma to strengthen their identity as mourners, so that they can be considered to exist in the group of belief groups. The partner of the belief group, who is a Muslim, agrees to the existence of bangun nikah because it is based on the construction of Javanese culture. The values ​​of obedience and obedience to the husband are the main values ​​in fostering a household because it is inseparable from the patriarchal culture that is still rooted in the Javanese family. The data in this paper are collected using in-depth interview techniques, participant observation, and life history. The research was conducted at the community of Sapta Darma Indonesia, Surabaya."

"Buku ini merupakan tulisan dari Muhammad Yamin mengenai perjuangan Bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, sekalipun hasil tersebut baru berupa negara yang merdeka ..."